JAKARTA - Bank of England mulai mempercepat transformasi sistem keuangan digital Inggris dengan menjadikan tokenisasi dan stablecoin sebagai fondasi utama arsitektur pembayaran masa depan.
Deputy Governor for Financial Stability, Sarah Breeden, mengatakan sistem pembayaran ritel Inggris ke depan harus memungkinkan berbagai bentuk uang digital saling terhubung, mulai dari deposito bank yang ditokenisasi, stablecoin yang diatur regulator, hingga potensi mata uang digital bank sentral atau CBDC.
"Dalam pembayaran ritel, kami menginginkan sistem multi-mata uang yang mendorong persaingan dan pilihan antara berbagai bentuk mata uang yang andal," kata Breeden dalam konferensi City Week 2026 di London, seperti dikutip Theblock.
Menurut Breeden, penggunaan teknologi buku besar bersama dan kontrak pintar dapat memangkas biaya transaksi, mempercepat pembayaran, serta mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional di sektor keuangan.
Ia menilai otomatisasi berbasis kontrak pintar juga membuka ruang efisiensi baru dalam transaksi ritel dan layanan keuangan digital.
Bank sentral Inggris kini tengah menyiapkan rancangan aturan stablecoin sistemik yang akan dipublikasikan bulan depan dan ditargetkan final pada akhir tahun ini.
Namun regulator juga mulai mewaspadai risiko lonjakan adopsi stablecoin yang terlalu cepat. Untuk tahap awal, Bank of England membuka kemungkinan membatasi jumlah stablecoin yang dapat diterbitkan di pasar.
"Kami juga ingin mendorong bank untuk mengadopsi teknologi baru ini dalam uang yang mereka terbitkan," ujar Breeden.
Selain stablecoin, regulator Inggris juga mempercepat pengembangan ekosistem tokenisasi aset keuangan melalui program Digital Securities Sandbox yang dijalankan bersama Financial Conduct Authority.
Program tersebut memungkinkan perusahaan membangun platform perdagangan dan penyelesaian transaksi sekuritas digital berbasis blockchain dalam lingkungan pengawasan regulator.
Sebanyak 16 perusahaan dikabarkan bersiap masuk ke sandbox mulai akhir 2026, termasuk HSBC, Euroclear, dan London Stock Exchange Group.
Bank of England juga melanjutkan proyek Digital Gilt, yakni pilot project obligasi pemerintah Inggris berbasis tokenisasi. Di saat yang sama, bank sentral masih mengkaji desain akhir proyek pound digital yang hasil evaluasinya akan diumumkan tahun ini.(DH)

Bank of England dorong stablecoin dan tokenisasi untuk sistem keuangan digital Inggris.

Bank of England dorong stablecoin dan tokenisasi keuangan

LONDON - Inggris akan mengirim drone, jet tempur Typhoon, dan kapal perang HMS Dragon untuk bergabung dalam misi pertahanan multinasional guna mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengumumkan langkah tersebut dalam pertemuan virtual bersama lebih dari 40 negara yang terlibat dalam misi tersebut.
Seperti dikutip Reuters, Ia mengatakan operasi akan mulai dijalankan ketika situasi memungkinkan.
Healey menegaskan misi itu bersifat defensif, independen, dan kredibel dalam menjaga keamanan pelayaran internasional bersama negara-negara sekutu.
Perang Iran telah menekan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, mengganggu ekspor minyak dunia dan mendorong kenaikan harga energi.
Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur strategis tersebut.
Inggris menyiapkan tambahan dana sebesar 115 juta poundsterling atau sekitar US$155,5 juta untuk pengadaan drone pemburu ranjau dan sistem anti-drone.
Langkah ini dilakukan guna meyakinkan kapal-kapal komersial atas komitmen Inggris menjaga kebebasan navigasi di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Paket bantuan Inggris mencakup sistem otonom pendeteksi dan pembersih ranjau laut, kapal drone berkecepatan tinggi, jet tempur Typhoon untuk patroli udara, serta kapal penghancur pertahanan udara HMS Dragon yang kini menuju Timur Tengah.
Saat ini Inggris telah menempatkan lebih dari 1.000 personel di kawasan tersebut dalam operasi pertahanan yang sudah berjalan, termasuk tim anti-drone dan skuadron jet tempur. (DK)

Inggris kirim drone, jet Typhoon, dan HMS Dragon untuk misi pertahanan ke Selat Hormuz.

Amankan Selat Hormuz, Inggris kirim jet tempur dan kapal perang

LONDON - Gubernur Bank of England Andrew Bailey menyerukan pemulihan hubungan dagang Inggris dengan Eropa, dengan menilai Inggris membutuhkan sekutu di tengah dunia yang kini didominasi persaingan negara-negara adidaya.
Dalam sebuah konferensi BOE pada Jumat, Bailey mengatakan Inggris sebagai ekonomi terbuka rentan terhadap perubahan tatanan global.
Ketika pengaruh lembaga multilateral melemah dan persaingan antara Amerika Serikat serta China semakin kuat dalam bidang ekonomi maupun strategis, mengutip dari Bloomberg.
&ldquo;Karena kami adalah ekonomi terbuka, kami membutuhkan sekutu dan saya pikir upaya membangun kembali hubungan dagang dengan Eropa adalah langkah yang masuk akal,&rdquo; ujar Bailey.&nbsp;
&ldquo;Menjaga dan mendukung struktur multilateral sangat penting bagi kami. Tanpa itu, dunia akan menjadi jauh lebih sulit, terutama bagi Inggris.&rdquo;
Pernyataan Bailey muncul ketika pemerintahan Partai Buruh berupaya mempererat hubungan dengan Uni Eropa di tengah kritik terhadap dampak ekonomi Brexit.&nbsp;
Sejumlah laporan media menyebut Perdana Menteri Keir Starmer akan memaparkan langkah baru untuk mereset hubungan dengan Uni Eropa dalam pidato pekan depan, setelah hasil buruk pemilu lokal menekan kepemimpinannya.
Mengenai dampak Brexit terhadap ekonomi, Bailey menyinggung pemikiran ekonom asal Skotlandia Adam Smith yang menekankan pentingnya perdagangan bebas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
&ldquo;Kita belajar dari Adam Smith tentang hubungan antara perdagangan dan pertumbuhan, jadi jangan melupakan itu,&rdquo; kata Bailey.
Ia juga kembali menyerukan penguatan lembaga multilateral seperti International Monetary Fund dan World Trade Organization, yang belakangan menghadapi tantangan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
&ldquo;Tanpa struktur itu, saya pikir dunia akan berada di tempat yang jauh lebih berbahaya,&rdquo; ujar Bailey. &ldquo;Kita harus memberi IMF kepercayaan diri untuk mengatakan kebenaran kepada pihak yang berkuasa.&rdquo; (DK)

Andrew Bailey menilai Inggris perlu sekutu Eropa di tengah rivalitas AS dan China.

Andrew Bailey desak Inggris pererat hubungan dagang dengan Uni Eropa

LONDON &ndash; UK inflation rose to 3.3% in March from 3.0% in February, driven by higher energy prices and rising producer input costs.
According to Reuters (22/4), data from the Office for National Statistics show price pressures are beginning to reflect the impact of the Iran conflict, raising concerns at the Bank of England (BoE) about a potential resurgence of persistent inflation.
Producer input price inflation jumped 4.4% month-on-month in March, marking the second-largest increase since records began in 1984.
However, economists believe the energy-driven increase may not be sufficient to prompt the BoE&rsquo;s Monetary Policy Committee to raise interest rates at its 30 April meeting.
Market focus is now on whether rising energy costs will feed into broader inflation or be offset by a weakening labour market.
Danni Hewson warned that stagflation risks are looming. &ldquo;If policymakers do not act, inflation could become entrenched; if they act too aggressively, recession risks rise,&rdquo; she said.
Views within the BoE remain divided. Governor Andrew Bailey has indicated there is no need to rush, while chief economist Huw Pill warned that a &ldquo;wait-and-see&rdquo; approach risks fuelling inflation expectations, particularly after inflation exceeded 11% in 2022.
Detailed data from the ONS show motor fuel prices rose 8.7% in March, the largest increase since mid-2022.
Services inflation&mdash;a key gauge of underlying price pressures&mdash;rose to 4.5% from 4.3%, driven by higher airfares during the Easter holiday period. By contrast, core inflation eased slightly to 3.1% from 3.2%.
Ruth Gregory expects inflation to ease to 2.9% in April due to base effects, but cautioned that the outlook remains &ldquo;uncomfortable&rdquo;.
Before the escalation of the conflict in late February, the BoE had expected inflation to approach its 2% target by April. However, following the surge in energy prices, projections have been revised upwards to around 3.5% by mid-2026.
The International Monetary Fund (IMF) has even projected that UK inflation could peak at around 4%.
In financial markets, investors are pricing in one to two rate hikes this year, although a Reuters poll shows most economists expect no change throughout 2026.
The inflationary pressure complicates efforts by Chancellor Rachel Reeves to support growth, while also adding challenges for Prime Minister Keir Starmer. (SF/ZH)

March inflation climbs to 3.3% as energy costs surge, raising BoE concerns.

UK inflation rises to 3.3% on Iran conflict impact

LONDON - Perang di Iran berpotensi menghapus sebagian besar &ldquo;buffer fiskal&rdquo; milik Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves, menurut penelitian baru yang memperkirakan dampak sebesar &pound;16 miliar (sekitar US$22 miliar) terhadap keuangan publik Inggris.Resolution Foundation menyebut konflik tersebut dapat menghapus hampir tiga perempat ruang fiskal (headroom) Kanselir terhadap aturan fiskal utamanya dalam skenario &ldquo;parah namun masih masuk akal&rdquo; dari eskalasi konflik di Timur Tengah.Perhitungan itu didasarkan pada asumsi bahwa sebagian pergerakan pasar sejak pecahnya perang bertahan, dengan suku bunga naik 0,5 poin persentase dan Produk Domestik Bruto (PDB) Inggris 0,9% lebih rendah dalam tiga tahun dibandingkan kondisi normal.Meski Rachel Reeves berupaya membangun kembali ruang fiskal yang sebelumnya sangat tipis, Inggris diperkirakan menjadi salah satu negara maju yang paling terdampak, mengutip dari Bloomberg.Sebagai importir energi bersih, Inggris sangat rentan terhadap kenaikan harga gas, sementara rumah tangga menghadapi potensi lonjakan inflasi dan pasar memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga seperempat poin oleh Bank of England.Dampak yang diperkirakan tersebut masih akan membuat kanselir tetap memenuhi aturan fiskalnya, yakni menutup pengeluaran rutin dengan pendapatan pajak pada tahun anggaran 2029/2030.Namun, tingkat pinjaman diperkirakan akan naik &pound;16 miliar pada tahun tersebut, sehingga memangkas buffer sebesar &pound;23,6 miliar yang tercatat dalam proyeksi terbaru Office for Budget Responsibility (OBR), yang dirilis tak lama setelah serangan AS dan Israel ke Iran.Kondisi ini juga meningkatkan kemungkinan spekulasi kenaikan pajak, yang sebelumnya sudah menjadi isu menjelang dua anggaran pertama Reeves.Pada saat yang sama, tekanan terhadap Kementerian Keuangan meningkat untuk mempercepat kenaikan belanja pertahanan di tengah kekhawatiran terhadap kemampuan militer Inggris.Reeves pekan lalu mengisyaratkan bahwa kenaikan anggaran militer bisa dibiayai melalui penghematan di sektor lain, bukan melalui pajak atau pinjaman baru.Kanselir juga kemungkinan perlu menyiapkan dukungan subsidi tagihan energi bagi rumah tangga, meski ia menyebut bantuan itu akan difokuskan pada kelompok berpendapatan rendah.&ldquo;Tidak ada yang tahu ke arah mana konflik di Timur Tengah ini akan berkembang, tetapi kita tahu bahwa hal itu akan membuat kita semua lebih miskin,&rdquo; kata ekonom senior Resolution Foundation, Simon Pittaway.Ia menambahkan bahwa bantuan energi yang bersifat sementara dan tepat sasaran dapat membantu Inggris melewati guncangan ekonomi ini tanpa melanggar aturan fiskal.Meski prospek ekonomi memburuk, laporan terbaru diperkirakan akan memberikan sedikit kabar positif ketika Debt Management Office mengumumkan revisi proyeksi penerbitan obligasi pemerintah Inggris.Sejumlah ekonom memperkirakan jumlah penerbitan obligasi akan diturunkan seiring pembaruan data keuangan publik. (DK)

Studi sebut konflik Iran bisa tekan ekonomi Inggris dan kurangi buffer fiskal Reeves

Perang Iran berpotensi hilangkan buffer fiskal Inggris

LONDON - Kepala organisasi bisnis terbesar Inggris, Confederation of British Industry, mendesak pemerintah untuk segera menyetujui eksploitasi dua ladang minyak besar di Laut Utara.
Selain itu, Confederation of British Industry juga mendesak Pemerintah untuk memangkas pajak windfall pada produksi minyak domestik guna menghidupkan kembali industri migas yang tengah melemah.
Direktur jenderal CBI, Rain Newton-Smith, menyebut Laut Utara sebagai bagian krusial dari transisi energi Inggris, mengutip dari Oilprice.
Ia menilai penghapusan pajak tambahan atas keuntungan produsen domestik serta percepatan proyek Jackdaw dan Rosebank akan mendorong investasi dan aktivitas ekonomi.
Menurutnya, pajak keuntungan energi saat ini justru menekan investasi di Laut Utara dan perlu segera direformasi.&nbsp;
Ia juga meminta Menteri Energi Ed Miliband untuk memberikan lampu hijau terhadap dua proyek minyak dan gas di lepas pantai barat laut Skotlandia.
Proyek Rosebank dan Jackdaw sebelumnya tertunda setelah pengadilan tinggi memutuskan bahwa izin yang diberikan tidak sah.&nbsp;
Meski demikian, Newton-Smith menegaskan bahwa persetujuan proyek tersebut penting untuk mendukung produksi energi domestik, menjaga lapangan kerja, serta meningkatkan investasi dan penerimaan pajak.
Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat di tengah konflik Timur Tengah, yang memicu kekhawatiran terhadap keamanan energi.&nbsp;
Seruan ini juga sejalan dengan pandangan lembaga pemikir yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Tony Blair, yang mendorong percepatan pasokan energi domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor yang fluktuatif.
Ladang Rosebank, yang mayoritas dimiliki oleh Equinor, diperkirakan menyimpan 300 hingga 500 juta barel minyak, menjadikannya salah satu yang terbesar di perairan Inggris.&nbsp;
Sementara itu, proyek Jackdaw milik Shell diyakini memiliki cadangan signifikan dan berpotensi mulai beroperasi pada 2027 jika mendapat persetujuan.
Meski kedua proyek telah memiliki lisensi pemerintah, para menteri masih menahan keputusan final.&nbsp;
Pejabat Kementerian Keuangan Inggris menyatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan kementerian energi, sementara pemerintah tetap menegaskan komitmennya pada kebijakan energi yang lebih luas. (DK)

CBI minta pajak dipangkas dan proyek migas disetujui demi dorong investasi.

Konfederasi Industri Inggris minta pajak minyak dipangkas

LONDON - Inggris dipastikan tidak akan terlibat dalam rencana blokade Selat Hormuz, meskipun Donald Trump mengklaim sekutu NATO akan membantu operasi tersebut.Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menyebut banyak negara siap mendukung dan bahkan mengklaim Inggris serta negara lain akan mengirim kapal penyapu ranjau.Seperti dikutip The Guardian, namun, pemerintah Inggris menegaskan posisinya berbeda: mendukung keamanan pelayaran, bukan ikut dalam blokade.Sebelumnya, Inggris memang membuka kemungkinan berperan dalam menjaga keamanan jalur Hormuz, termasuk melalui kemampuan pendeteksi ranjau dan anti-drone yang sudah ditempatkan di kawasan.Namun, kekhawatiran di internal pemerintah (Whitehall) muncul bahwa mengirim kapal untuk mendukung blokade justru berisiko memperkeruh konflik.Seorang juru bicara pemerintah menegaskan Inggris akan tetap mendukung kebebasan navigasi dan memastikan Selat Hormuz tetap terbuka demi stabilitas ekonomi global dan biaya hidup domestik.
Inggris juga bekerja sama dengan Prancis dan mitra lain untuk membentuk koalisi guna melindungi jalur pelayaran tersebut.
Perdana Menteri Keir Starmer sebelumnya menyatakan pembicaraan masih berlangsung antara negara-negara Eropa, mitra Teluk, dan AS untuk merancang solusi yang kredibel dalam membuka kembali selat tersebut setelah sempat diblokir Iran.
Komentar Trump terkait blokade memicu kritik dari pejabat Inggris. Menteri Kesehatan Wes Streeting menyebut retorika Trump sebagai provokatif dan berlebihan.
Trump juga kembali menyindir Starmer dengan membandingkannya dengan Neville Chamberlain, yang dikenal dengan kebijakan kompromi terhadap Nazi Jerman sebelum Perang Dunia II.
Di sisi lain, Starmer menyerukan agar AS dan Iran terus mencari jalan keluar diplomatik setelah perundingan damai terbaru gagal mencapai kesepakatan.
Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata yang rapuh.
Negosiasi selama 21 jam antara Washington dan Teheran berakhir tanpa hasil, sebagian karena Iran menolak berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, menurut Wakil Presiden AS JD Vance.Meski pembicaraan belum berhasil, Streeting menilai upaya diplomasi tetap penting.
Ia menegaskan hubungan Inggris dan AS tetap erat, meski diwarnai ketegangan dalam beberapa bulan terakhir. (DK)

Inggris pilih dukung pelayaran bebas, bukan blokade Hormuz usulan Trump.

Inggris tolak ikut Amerika blokade Selat Hormuz

LONDON - Inggris akan menggelar pertemuan dengan 35 negara untuk membahas pembukaan kembali Selat Hormuz yang terdampak konflik Iran.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Yvette Cooper akan memimpin pertemuan virtual tersebut guna mengevaluasi langkah diplomatik dan politik untuk memulihkan kebebasan navigasi, menjamin keselamatan kapal dan awak, serta mengembalikan arus distribusi komoditas penting.
Seperti dikutip Aljazeera, selain upaya diplomatik, Inggris juga akan melibatkan perencana militer untuk menyiapkan langkah pengamanan jalur tersebut setelah konflik mereda.
Penutupan efektif Selat Hormuz akibat konflik AS-Israel dengan Iran telah memicu kekhawatiran global, mengingat jalur ini dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Kondisi ini turut mendorong lonjakan harga energi global dan membuat sejumlah negara mempertimbangkan pelepasan cadangan strategis mereka untuk meredam dampak krisis.
Sejumlah negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Belanda dijadwalkan ikut serta dalam pembahasan tersebut.
Namun, Starmer mengingatkan bahwa upaya membuka kembali Selat Hormuz tidak akan mudah.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengkritik negara-negara Eropa karena dinilai kurang berperan dalam upaya pembukaan jalur tersebut dan minim dukungan terhadap kebijakan AS dalam konflik. (DK)

Inggris ajak 35 negara bahas pembukaan Selat Hormuz usai konflik Iran.

Inggris gelar pertemuan 35 negara bahas pembukaan Selat Hormuz

LONDON - Menteri Keuangan Inggris akan mendesak negara-negara G7 pada Senin (30/3), agar tidak mengambil langkah sepihak seperti penerapan hambatan perdagangan baru selama perang Iran masih berlangsung, karena kebijakan tersebut berpotensi semakin mengancam keamanan pasokan energi.Dalam pertemuan yang dihadiri para menteri keuangan, menteri energi, dan gubernur bank sentral G7, Rachel Reeves akan menegaskan bahwa negara-negara anggota seharusnya bertindak bersama, bukan dengan kebijakan yang memindahkan tekanan kepada mitra atau melemahkan ketahanan kolektif, menurut pernyataan kementeriannya.Seperti dikutip Reuters, kelompok negara maju G7 terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, serta Uni Eropa.Reeves diperkirakan akan menekankan bahwa kebijakan proteksionisme dan hambatan dagang baru dapat mengganggu rantai pasok serta mendorong kenaikan biaya.Karena itu, kerja sama dinilai penting untuk menjaga kelancaran pasokan energi dan barang sekaligus membantu menekan biaya dalam jangka panjang.Perang terhadap Iran yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari telah meluas ke kawasan Timur Tengah, menewaskan ribuan orang dan memicu gangguan terbesar terhadap pasokan energi global. (DK)

Reeves peringatkan proteksionisme bisa ganggu energi dan rantai pasok global.

Inggris desak G7 hindari hambatan dagang sepihak saat perang Iran

JAKARTA - Tiga pesawat pengebom strategis B-1B Lancer milik United States mendarat di RAF Fairford, United Kingdom, setelah menjalankan misi yang diyakini sebagai serangan pertama Amerika terhadap Iran yang diluncurkan dari pangkalan Inggris sejak pecahnya perang AS - Israel melawan Iran.
Dikutip&nbsp;Aljazeera, tim Al Jazeera menyaksikan pesawat tersebut kembali ke pangkalan ketika kru darat memindahkan bom penghancur bunker yang telah dipasangi kit pemandu Joint Direct Attack Munition di landasan. Perangkat ini mengubah bom konvensional menjadi senjata berpemandu presisi menggunakan sistem GPS dan navigasi inersia.
Sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari, militer Inggris ikut terlibat dalam operasi mencegat drone dan rudal balasan Iran di Timur Tengah serta mengerahkan tambahan aset militer ke kawasan Mediterania timur.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer awalnya menolak permintaan Washington untuk menggunakan pangkalan Inggris dalam serangan terhadap Iran. Namun pada 1 Maret pemerintah Inggris menyetujui penggunaan fasilitas militer dengan alasan &ldquo;tujuan defensif&rdquo; untuk menghancurkan rudal Iran &ldquo;pada sumbernya&rdquo;, setelah sebuah drone menyerang pangkalan militer Inggris di Siprus
Aktivitas terbaru di RAF Fairford menunjukkan perubahan jenis amunisi dalam kampanye pengeboman Amerika dan menegaskan peran fasilitas militer Inggris yang semakin aktif dalam operasi udara tersebut.
Bom yang dipersiapkan termasuk jenis yang dapat dipasangi kit JDAM pada bom konvensional seperti Mk-82, Mk-83, dan Mk-84. Sistem tersebut juga dapat dipasang pada bom penembus bunker seperti BLU-109, yang dirancang untuk menghantam target yang diperkuat atau berada di bawah tanah.
Di Inggris, penggunaan pangkalan militer untuk operasi tersebut telah dibahas di House of Commons Defence Select Committee. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa operasi militer yang dilakukan bersifat defensif.
Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan pasukan Inggris telah &ldquo;melakukan operasi militer defensif sejak hari pertama&rdquo; sejak konflik dengan Iran dimulai.
Sementara itu, survei publik menunjukkan penolakan luas terhadap perang. Jajak pendapat YouGov menunjukkan hanya 10% responden yang sangat mendukung aksi militer Amerika terhadap Iran, sementara 37% menyatakan sangat menentangnya.
Survei YouGov lainnya mencatat 61% responden menilai alasan serangan Amerika terhadap Iran masih &ldquo;unclear&rdquo;.(DH)

Pesawat ini bawa bom bunker yang telah dipasangi kit pemandu pakai GPS dan navigasi inersia.

Amerika terjunkan pembom veteran B-1B Lancer incar bunker Iran

JAKARTA - Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan jet tempur Royal Air Force (RAF) berhasil menembak jatuh dua drone tambahan di kawasan Timur Tengah.
Seperti dikutip BBC, dua drone tersebut dihancurkan oleh jet tempur Eurofighter Typhoon, masing-masing satu di atas wilayah Jordan dan satu lagi yang sedang menuju Bahrain.
Healey juga mengonfirmasi bahwa kapal perang HMS Dragon akan berlayar menuju Mediterania Timur dalam beberapa hari ke depan sebagai bagian dari penguatan kehadiran militer Inggris di kawasan.
Sementara itu, kapal induk HMS Prince of Wales yang sebelumnya disiagakan tinggi kini kecil kemungkinan akan dikerahkan ke Timur Tengah untuk melindungi kepentingan Inggris.
Kapal tersebut sebelumnya ditempatkan dalam status kesiapan tinggi pada Sabtu, yang berarti dapat berlayar dalam waktu lima hari jika pemerintah memberi perintah pengerahan.
Langkah tersebut sempat memicu spekulasi bahwa kapal induk itu akan dikirim ke wilayah Mediterania untuk melindungi pangkalan militer Inggris di Cyprus dari potensi serangan drone dan rudal Iran.
Namun sumber pemerintah kini menyebut kapal induk tersebut kemungkinan akan tetap menjalankan rencana awal menuju kawasan Arktik guna mengikuti latihan militer NATO yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Spekulasi mengenai pengerahan kapal induk itu sempat memicu reaksi dari Presiden AS Donald Trump. Melalui platform Truth Social, ia menyatakan Amerika Serikat tidak lagi membutuhkan bantuan kapal induk Inggris dalam konflik tersebut.
Di sisi lain, pemerintah Inggris sebelumnya tidak mengizinkan pangkalan militernya digunakan dalam serangan awal Amerika Serikat terhadap Iran, namun kemudian memberikan izin untuk penggunaan pangkalan bagi operasi pertahanan menghadapi serangan rudal Iran.
Ketegangan meningkat setelah sebuah drone kecil menyerang landasan pacu pangkalan udara RAF Akrotiri di Siprus pekan lalu. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut insiden tersebut hanya menyebabkan kerusakan kecil.
Menurut Healey, drone tersebut diduga berasal dari Lebanon atau Iraq, dan puing-puingnya kini sedang dianalisis untuk mengidentifikasi kemungkinan komponen militer asing.
Sebagai respons atas meningkatnya ancaman, pemerintah Inggris telah memperkuat kehadiran militernya di kawasan sejak awal tahun, termasuk mengerahkan jet tempur Typhoon, pesawat tempur F-35, sistem pertahanan udara, serta tambahan sekitar 400 personel militer ke Siprus. (DK)

Jet RAF hancurkan dua drone di Yordania dan Bahrain, Inggris kirim kapal perang HMS Dragon.

HMS Prince of Wales batal ke Teluk, RAF tembak jatuh dua drone 

JAKARTA &mdash; Inggris dinilai menghadapi risiko lebih besar terhadap lonjakan inflasi akibat kenaikan harga energi yang dipicu konflik di Timur Tengah, bahkan ketika tekanan inflasi di negara tersebut sebelumnya mulai mereda.
Menurut laporan Reuters (8/3), kondisi tersebut terjadi ketika biaya pinjaman pemerintah Inggris melonjak lebih tinggi dibandingkan negara-negara Eropa lainnya maupun Amerika Serikat. Pada saat yang sama, investor juga mulai mengurangi ekspektasi bahwa Bank of England akan memangkas suku bunga pada tahun ini.
Lonjakan tekanan energi dipicu kenaikan tajam harga gas. Harga gas grosir di Inggris melonjak sekitar 70% dalam sepekan terakhir setelah pengiriman energi melalui Selat Hormuz terhenti dan Qatar, yang memasok sekitar seperlima gas alam cair (LNG) dunia, menghentikan produksinya.
Meski hanya sekitar 1% pasokan gas Inggris berasal dari Qatar, gangguan produksi tersebut tetap memicu lonjakan harga gas secara global. Hal ini berdampak besar bagi Inggris karena ketergantungannya terhadap gas masih cukup tinggi.
Sekitar 30% listrik Inggris berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar gas, jauh lebih tinggi dibandingkan Jerman yang sekitar 17% dan Prancis yang hanya sekitar 3%. Selain itu, gas juga digunakan untuk pemanas di lebih dari 70% rumah tangga di Inggris, sementara harga listrik di negara tersebut hampir selalu ditentukan oleh gas yang biayanya lebih mahal dibandingkan listrik dari sumber energi terbarukan.
Kerentanan Inggris terhadap guncangan energi juga diperparah oleh kapasitas penyimpanan gas yang terbatas. Fasilitas penyimpanan gas di Inggris hanya mampu menampung sekitar 12 hari kebutuhan permintaan, jauh lebih kecil dibandingkan Jerman yang memiliki kapasitas sekitar 90 hari dan Prancis yang lebih dari 100 hari.
Tidak seperti Uni Eropa, Inggris juga tidak memiliki target penyimpanan gas yang ditetapkan setelah krisis energi yang dipicu invasi penuh Rusia ke Ukraina pada 2022.
Salah satu fasilitas penyimpanan gas utama yang berada di lepas pantai Inggris utara dan dimiliki perusahaan utilitas Centrica menyumbang sekitar setengah dari total kapasitas penyimpanan gas negara tersebut. Namun operasional fasilitas itu dihentikan tahun lalu karena dianggap tidak lagi ekonomis untuk dijalankan. Centrica berharap pemerintah dapat memberikan dukungan agar fasilitas tersebut kembali layak beroperasi.
Meski harga gas melonjak, tagihan energi rumah tangga di Inggris belum langsung naik karena harga gas dibatasi oleh regulator energi Ofgem yang meninjau tarif setiap tiga bulan. Harga bahkan diperkirakan turun pada April setelah pemerintah memindahkan sebagian pungutan energi ke skema pajak umum.
Namun lonjakan harga energi saat ini berpotensi memengaruhi penetapan tarif berikutnya. Periode pengamatan Ofgem untuk menentukan batas harga energi yang berlaku selama tiga bulan mulai 1 Juli, berlangsung dari 18 Februari hingga 18 Mei, sehingga lonjakan harga yang terjadi saat ini akan ikut diperhitungkan. Sejumlah analis memperkirakan batas harga energi dapat naik sekitar 10%.
Di sisi lain, sebagian besar perusahaan diperkirakan telah melakukan lindung nilai atau hedging terhadap pasokan energi mereka, sehingga setidaknya memberikan perlindungan dalam jangka pendek terhadap lonjakan harga energi.
Namun, menurut Reuters (8/3), dampak terhadap inflasi utama kemungkinan sedikit lebih tinggi di kawasan zona euro dibandingkan Inggris karena bahan bakar dan utilitas memiliki porsi lebih kecil dalam keranjang inflasi Inggris.
Oxford Economics memperkirakan inflasi Inggris dapat naik sekitar 0,4 poin persentase jika gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz berlangsung hingga dua bulan, sementara kenaikan di zona euro diperkirakan mencapai sekitar 0,5 poin persentase.
Dampak jangka panjang dari guncangan inflasi berpotensi lebih bermasalah bagi Inggris. Inflasi di negara tersebut turun lebih lambat dibandingkan negara lain setelah sempat mencapai 11,1% pada 2022. Pada Januari, inflasi Inggris tercatat sebesar 3%, lebih tinggi dibandingkan inflasi zona euro yang berada di level 1,7%.
Selain itu, ekspektasi inflasi jangka panjang di kalangan masyarakat Inggris masih lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis Ukraina, sehingga meningkatkan risiko bahwa lonjakan harga energi saat ini dapat tertanam dalam kenaikan upah dan harga jika berlangsung dalam waktu lama.
Tekanan inflasi yang lebih tinggi juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi karena rumah tangga harus menghadapi kenaikan biaya hidup.
Masih terlalu dini untuk mengetahui langkah yang akan diambil pemerintah Inggris maupun Bank of England. Jika harga energi segera turun, kebutuhan intervensi kemungkinan terbatas. Namun jika lonjakan harga bertahan lebih lama, kedua lembaga tersebut dapat menghadapi tekanan kebijakan yang saling bertentangan.
Pemerintah Konservatif Inggris sebelumnya menghabiskan sekitar 44 miliar pound sterling atau sekitar US$58,6 miliar pada 2022 dan 2023 untuk meredam lonjakan harga energi akibat perang Ukraina bagi rumah tangga dan dunia usaha.
Program serupa berpotensi menyulitkan Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves untuk memenuhi target perbaikan keuangan publik, yang pada akhirnya dapat memicu kekhawatiran tambahan di pasar obligasi.
Sementara itu, Bank of England kemungkinan akan memperlambat rencana pemangkasan suku bunga sambil menunggu kepastian mengenai berapa lama lonjakan harga energi berlangsung. Investor saat ini menilai peluang pemangkasan suku bunga sebesar seperempat poin pada tahun ini hanya sekitar 50%, sementara pada pekan lalu pasar masih memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga pada 2026. (SA)

Konflik Iran picu lonjakan harga gas global hingga 70%, Inggris berisiko hadapi tekanan inflasi.

Tak punya peyimpanan gas, Inggris lebih rentan hadapi krisis energi

JAKARTA - Inggris sedang menyiapkan sebuah kapal induk untuk kemungkinan dikerahkan ke Timur Tengah, dengan memangkas waktu kesiapan berlayar menjadi lima hari.
Seperti dikutip, Sky News (Sabtu/7/3), percepatan waktu kesiapan bagi HMS Prince of Wales berarti kapal raksasa tersebut dapat merespons lebih cepat jika keputusan untuk memobilisasikannya diambil.
Para awak kapal juga telah diberi peringatan tentang kemungkinan penugasan setelah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, menurut sebuah sumber.
Langkah ini tidak berarti bahwa kapal perang tersebut&mdash;yang membawa jet tempur F-35 dan harus dikawal oleh berbagai kapal lain serta sebuah kapal selam&mdash;pasti akan dikirim untuk memperkuat pertahanan Inggris di Teluk dan sekitar Siprus. Namun, hal ini memberi Perdana Menteri Inggris lebih banyak pilihan untuk menggerakkannya dengan lebih cepat jika dianggap perlu.
HMS Prince of Wales bermarkas di Portsmouth. Sebelumnya kapal ini berada dalam status kesiapan berlayar dalam waktu 10 hari. Kini status tersebut dipersingkat menjadi kesiapan berlayar dalam waktu lima hari.
Seorang Juru Bicara Kementerian Pertahanan mengatakan: &ldquo;Kami telah memperkuat kehadiran militer Inggris di Timur Tengah sejak Januari."
Inggris juga sudah mengerahkan berbagai kemampuan untuk melindungi warga Inggris dan sekutu kami di kawasan, termasuk jet Typhoon, jet F-35, sistem pertahanan udara, serta tambahan 400 personel ke Siprus.
Sejak serangan-serangan dimulai, jet Inggris telah berada di udara untuk menembak jatuh drone. Selain itu, Inggris juga mengirimkan aset tambahan ke kawasan untuk semakin memperkuat pertahanan udara kami, termasuk lebih banyak jet Typhoon dan helikopter Wildcat dengan rudal penghancur drone.
&ldquo;HMS Prince of Wales selalu berada dalam tingkat kesiapan yang sangat tinggi, dan kami kini meningkatkan kesiapan kapal induk tersebut dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berlayar menuju penugasan apa pun.&rdquo;
Salah satu dari dua kapal induk milik Inggris telah ditempatkan dalam status kesiapan tinggi untuk berlayar dari Portsmouth, menurut informasi yang diperoleh BBC.
Menurut BBC, (Sabtu (7/3), mengutip sumber pertahanan Inggris,&nbsp; &nbsp;para awak HMS Prince of Wales telah diberitahu bahwa mereka harus siap berangkat dalam waktu lima hari, kata sumber-sumber pertahanan.
Hal ini dapat memunculkan spekulasi bahwa kapal induk tersebut mungkin akan dikerahkan ke wilayah Mediterania untuk membantu melindungi kepentingan Inggris yang terancam selama konflik di Timur Tengah.
Sebelumnya, status &ldquo;kesiapan berlayar&rdquo; kapal tersebut adalah 14 hari. Sementara itu, lebih banyak pesawat pengebom B-1 Lancer milik Amerika Serikat telah tiba di RAF Fairford.
Pemerintah dituduh tidak bertindak cukup cepat untuk melindungi Siprus dari drone dan rudal musuh.
Perdana Menteri Sir Keir Starmer membantah bahwa Inggris tidak siap menghadapi konflik tersebut. Ia mengatakan bahwa Inggris telah mulai menempatkan aset-aset militernya di kawasan itu sejak awal tahun ini, terutama di Qatar dan Siprus, bersama Amerika Serikat dan sekutu lainnya.
Sumber-sumber pertahanan mengatakan bahwa 400 personel tambahan Inggris telah dikirim dalam beberapa minggu terakhir untuk mendukung kegiatan pertahanan udara di berbagai pangkalan Inggris di Siprus. (YS)

Inggris telah mulai menempatkan aset militer itu sejak awal tahun ini [FOTO: Royalnavy.mod.co.uk]

Inggris siap kirim kapal induk HMS Prince of Wales ke Timur Tengah

WASHINGTON &ndash; Presiden AS Donald Trump kembali menyerang rencana Inggris terkait Kepulauan Chagos dengan menegaskan bahwa Diego Garcia tidak boleh &ldquo;diserahkan&rdquo;.
Trump mengkritik rencana London untuk mengalihkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius, yang diikuti dengan penyewaan kembali pangkalan militer strategis di pulau tersebut. Dalam unggahan di media sosial, ia menyatakan wilayah itu seharusnya tidak diambil dari Inggris dan menyebut langkah tersebut sebagai &ldquo;noda bagi Sekutu Besar kita&rdquo;.
Seperti dikutip BBC, pernyataan Trump muncul meski Washington sebelumnya secara resmi mendukung rencana Inggris untuk menyerahkan kedaulatan British Indian Ocean Territory kepada Mauritius.
Menanggapi komentar Trump, Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan: "Kesepakatan Chagos krusial bagi keamanan Inggris dan sekutu utama kami, serta untuk menjaga keselamatan rakyat Inggris&rdquo;.
Pemerintah Inggris menegaskan perjanjian tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menjamin masa depan jangka panjang pangkalan militer vital di kawasan itu.
Perdana Menteri Keir Starmer sebelumnya menekankan bahwa kesepakatan ini diperlukan demi memastikan operasional pangkalan tetap berjalan, di tengah gugatan Mauritius yang selama ini menantang legalitas kedaulatan Inggris atas Kepulauan Chagos.
Diego Garcia&mdash;pulau terbesar di gugusan tersebut&mdash;digunakan sebagai pangkalan militer bersama oleh angkatan bersenjata Inggris dan Amerika Serikat. Berdasarkan kesepakatan yang diumumkan Mei lalu, Inggris akan menyewa kembali pulau itu selama 99 tahun.
Komentar terbaru Trump muncul menjelang rencana perundingan antara Amerika Serikat dan Mauritius pekan depan. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump mengaku telah memperingatkan Starmer bahwa &ldquo;sewa jangka panjang bukanlah solusi bagi sebuah negara&rdquo; dan menyebut keputusan tersebut sebagai kesalahan besar.
Ia menekankan posisi strategis Diego Garcia di Samudra Hindia dan menilai Inggris berisiko kehilangan kendali atas pulau yang sangat penting secara militer dan geopolitik.
Trump juga mengaitkan isu ini dengan perundingan nuklir AS&ndash;Iran. Ia menyatakan bahwa jika Teheran menolak kesepakatan, Amerika Serikat mungkin perlu menggunakan Diego Garcia untuk mencegah potensi ancaman dari rezim yang ia sebut tidak stabil dan berbahaya.
Trump kembali mengulangi ancaman penggunaan kekuatan militer terkait aktivitas nuklir Iran, yang terus dibantah oleh Teheran, termasuk tuduhan terkait penindasan terhadap protes domestik.
Saat dimintai tanggapan oleh BBC, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan unggahan tersebut mencerminkan kebijakan pemerintahan Trump. Menurutnya, pernyataan di Truth Social datang langsung dari presiden dan menunjukkan transparansi dalam penyampaian kebijakan pemerintahannya. (DK)
&gt;&gt; Peran Kunci
Diego Garcia adalah atol terpencil di Samudra Hindia yang menjadi pusat kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Pulau ini menjadi tulang punggung proyeksi kekuatan AS sejak era Perang Dingin dan memainkan peran kunci dalam berbagai operasi militer global.
Bagi Amerika Serikat, Diego Garcia memiliki beberapa kepentingan strategis utama:
<ul>
<li>Pusat Proyeksi Militer Global.&nbsp; Diego Garcia memungkinkan AS melancarkan operasi udara dan laut tanpa harus bergantung pada negara kawasan yang rentan secara politik. Pangkalan ini digunakan dalam perang Teluk, invasi Afghanistan, Irak, serta operasi intelijen strategis.</li>
<li>Pengendalian Jalur Laut Samudra Hindia. Letaknya memungkinkan pengawasan jalur perdagangan energi dan logistik global yang menghubungkan Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Kawasan ini menjadi semakin krusial di tengah rivalitas AS dengan China dan ketegangan di Timur Tengah.</li>
<li>Deterrence terhadap Iran dan Negara Rival. Diego Garcia berfungsi sebagai titik tekanan militer terhadap Iran, sekaligus penyeimbang kekuatan regional. Ancaman Trump untuk menggunakan pulau ini menegaskan fungsinya sebagai instrumen pencegah (deterrence), bukan sekadar fasilitas logistik.</li>
<li>Simbol Dominasi Strategis AS. Lebih dari sekadar pangkalan, Diego Garcia adalah simbol kehadiran permanen AS di jantung Samudra Hindia&mdash;wilayah yang kian menjadi medan persaingan geopolitik global. (DK)</li>
</ul>

Trump kritik rencana Inggris serahkan Chagos, sebut Diego Garcia vital bagi keamanan AS-Inggris.

Trump larang Inggris lepas Diego Garcia, kunci geopolitik AS

JAKARTA - Perdana Menteri Inggris, Keir Stamer, menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Downing Street, Selasa (20/1).
Kedua pemimpin menyambut kemajuan signifikan kerja sama antara Indonesia-Inggris, yang mulai dijajaki sejak 2024 dan telah mencapai kesepakatan.
Pemerintah Inggris menilai kemitraan ini mencerminkan hubungan kedua negara yang terus berkembang, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Inggris maupun Indonesia.
Seperti dirilis gov.uk, salah satu pilar utama kerja sama adalah Program Kemitraan Maritim senilai &pound;4 miliar yang disepakati pada November lalu. Program ini disebut akan mendukung ribuan lapangan kerja di sejumlah kota di Inggris, termasuk Rosyth, Bristol, dan Devonport, serta di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan kawasan dan ketahanan pangan.
Selain sektor maritim, kedua negara juga menegaskan komitmen memperdalam kerja sama di bidang pendidikan.
Dalam pembahasan isu global, Stamer dan Prabowo turut membicarakan situasi di Gaza. Keduanya menegaskan dukungan berkelanjutan terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian. (DH/KR)

Inggris dan Indonesia meresmikan kemitraan strategis, termasuk program maritim £4 miliar.

PM Stamer temui Prabowo, sepakati kerja sama maritim £4 miliar

JAKARTA - Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memposting rencana untuk memberlakukan tarif baru terhadap Eropa pada hari Sabtu, reaksi datang dengan cepat dan keras.
Seperti diketahui, Trump mengatakan AS akan menerapkan tarif 10% terhadap delapan negara Eropa yang menghalangi pembelian Greenland oleh AS. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari dan diterapkan pada setiap dan semua barang yang dikirim ke AS. Bea masuk terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia akan dinaikkan menjadi 25% pada 1 Juni jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.
&ldquo;China dan Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada satu pun hal yang bisa dilakukan Denmark untuk mencegahnya. Saat ini mereka hanya memiliki dua kereta anjing sebagai perlindungan, satu di antaranya baru saja ditambahkan,&rdquo; tulis Trump. &ldquo;Hanya Amerika Serikat, di bawah PRESIDEN DONALD J. TRUMP, yang bisa bermain dalam permainan ini, dan dengan sangat sukses!&rdquo;
Negara-negara tersebut &mdash; Denmark, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, Inggris, dan Norwegia &mdash; sebenarnya sudah dikenai tarif AS antara 10% hingga 15%.
&ldquo;Ancaman tarif merusak hubungan transatlantik dan berisiko memicu spiral penurunan yang berbahaya,&rdquo; kata delapan negara itu dalam pernyataan bersama pada hari Minggu, ketika para anggota Uni Eropa berencana bertemu untuk membahas kemungkinan langkah balasan.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memuji pesan yang konsisten dari negara-negara lain di Eropa, dengan mengatakan bahwa Eropa tidak akan diperas, pandangan yang juga digaungkan oleh Menteri Keuangan Jerman dan Perdana Menteri Swedia.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent ditanya pada hari Minggu di acara&nbsp;Meet the Press&nbsp;NBC apakah sikap Trump terhadap Eropa hanyalah taktik negosiasi. Namun Bessent tampaknya mengisyaratkan bahwa presiden tidak akan mengubah pendiriannya.
&ldquo;Orang Eropa memproyeksikan kelemahan, AS memproyeksikan kekuatan,&rdquo; katanya. &ldquo;Presiden percaya bahwa peningkatan keamanan tidak mungkin terjadi tanpa Greenland menjadi bagian dari AS.&rdquo;
Pada hari Sabtu, para pengunjuk rasa berkumpul di Denmark dan Greenland, dengan ribuan orang di ibu kota Greenland, Nuuk, meneriakkan &ldquo;Kalaallit Nunaat&rdquo; &mdash; nama pulau tersebut dalam bahasa Greenland &mdash; sambil berbaris menuju Kedutaan Besar AS.
Aksi protes itu terjadi setelah mantan kepala NATO dan mantan perdana menteri Denmark, Anders Fogh Rasmussen, mengatakan bahwa Trump berbicara seperti seorang &ldquo;gangster&rdquo; dan menggunakan Greenland sebagai senjata pemusnah pengalihan perhatian dari perang di Ukraina.
Sementara itu, Mahkamah Agung AS telah melewatkan dua kesempatan pertamanya tahun ini untuk mengeluarkan putusan terkait implikasi dan legalitas bea masuk global Trump terhadap mitra dagang, tanpa ada keputusan yang diambil.
Pengadilan mendengarkan argumen pada awal November. Baik hakim yang cenderung konservatif maupun liberal mengajukan pertanyaan-pertanyaan skeptis mengenai metode yang digunakan presiden untuk memberlakukan bea masuk terluasnya. Trump memberlakukan tarif tersebut dengan mengacu pada undang-undang tahun 1977 yang diperuntukkan bagi keadaan darurat nasional.
Pemerintahan Trump juga mengajukan banding ke pengadilan tahun lalu, dan dalam beberapa pekan terakhir Trump kerap menyatakan kekhawatirannya atas putusan tersebut, dengan mengatakan bahwa kehilangan kemampuan untuk mengenakan tarif terhadap negara lain akan menjadi pukulan yang mengerikan bagi AS. Pada hari Senin, ia melangkah lebih jauh.
&ldquo;Jika Mahkamah Agung memutuskan melawan Amerika Serikat dalam jackpot Keamanan Nasional ini, KITA HANCUR!&rdquo; tulisnya di media sosial. (YS)

Trump dinilai bicara seperti seorang “gangster” dan pakai Greenland sebagai pengalih perhatian.

Eropa melawan: Delapan negara tolak ancaman tarif trump

JAKARTA - Pemerintah Inggris dan Indonesia menyepakati kerja sama maritim bersejarah senilai &pound;4 miliar (sekitar Rp80,8 triliun). Kesepakatan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melalui pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto dari KTT G20, Sabtu (22/11).
Seperti dikutip dari rilis resmi pemerintah Inggris di&nbsp;gov.uk&nbsp;(22/11), kesepakatan bernama&nbsp;Maritime Partnership Programme&nbsp;(MPP) ini akan dipimpin oleh perusahaan pertahanan Inggris, Babcock International. Proyek ini mencakup pengembangan kemampuan maritim untuk Angkatan Laut Indonesia serta pembangunan lebih dari 1.000 kapal untuk armada perikanan Indonesia.
Poin krusial dari kesepakatan ini adalah komitmen bahwa kapal-kapal tersebut akan dibangun di Indonesia menggunakan keahlian galangan kapal Inggris. Langkah ini diproyeksikan akan membuka investasi besar-besaran di industri perkapalan lokal, merevitalisasi komunitas nelayan, serta mendukung ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo.
"Melalui kemitraan bersejarah ini, kami akan mengembangkan dan membangun kapal-kapal kami di dalam negeri, didukung oleh keahlian dan teknologi dari Inggris," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam rilis tersebut.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini akan memberdayakan nelayan lokal dengan memberikan peluang ekonomi baru yang signifikan.
Bagi Inggris, kesepakatan ini akan mengamankan 1.000 lapangan kerja, terutama di galangan kapal Babcock di Rosyth, Bristol, dan Devonport. PM Keir Starmer menyebut kesepakatan ini memperkuat komitmen bersama terhadap stabilitas global dan keamanan nasional kedua negara.
Kerja sama ini juga menekankan transfer teknologi canggih. Babcock akan memfasilitasi riset bersama dalam praktik pembuatan kapal generasi berikutnya, termasuk penggunaan Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan (AI). Selain itu, proyek ini didukung oleh&nbsp;Blue Planet Fund&nbsp;milik Inggris untuk memastikan kapal-kapal masa depan tersebut dioperasikan secara berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan, termasuk dalam manajemen perikanan dan konservasi laut.
Kesepakatan dengan Indonesia ini merupakan rangkaian terbaru dari keberhasilan ekspor pertahanan Inggris, menyusul kontrak senilai &pound;10 miliar dengan Norwegia untuk kapal perusak anti-kapal selam dan kesepakatan &pound;8 miliar dengan Turki untuk ekspor jet tempur Typhoon. (SF)

Keir Starmer dan Prabowo sepakati kemitraan £4 miliar bangun kapal nelayan dan militer Indonesia.