JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, untuk meninjau kembali dugaan pelanggaran lingkungan di tambang emas Martabe, yang sebelumnya dikelola oleh PT Agincourt Resources.
Hal itu disampaikan Bahlil, setelah menghadap Prabowo di Istana Negara pada Rabu (11/2) kemarin.
Dalam pertemuan itu, kata Bahlil, presiden mengatakan izin pengelolaan tambang emas Martabe bisa kembali ke Agincourt yang merupakan anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR).
&ldquo;Kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional,&rdquo; ungkap Bahlil, kepada wartawan di halaman Istana Negara.
Bahlil menambahkan, pemerintah Indonesia akan bersikap adil dalam memberikan kepastian bisnis dan investasi.
&ldquo;Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya kalau dia tidak salah ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya,&rdquo; imbuhnya.
Dalam peninjauan ini, lanjut Bahlil, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup.
Namun Bahlil mengaku sejak pencabutan izin itu diumumkan, tidak ada intervensi maupun lobi yang ditujukan kepada pemerintah, untuk memulihkan izin operasi sejumlah perusahaan di Sumatera dan Aceh.
&ldquo;Saya enggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja,&rdquo; jelas Bahlil.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mencabut izin 28 perusahaan pada 20 Januari 2026, yang dinilai ikut mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan Sumatera dan Aceh.
Dua di antaranya adalah izin yang dimiliki oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) dan Agincourt milik UNTR. (KR)

Izin usaha Agincourt di tambang Martabe akan kembali jika terbukti tak ada pelanggaran lingkungan.

Bahlil diminta cek tambang emas Martabe, batal beralih ke Perminas?

JAKARTA - Danantara Indonesia mulai mengambil alih lahan milik 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah setelah diduga terlibat pelanggaran lingkungan yang memperparah banjir dan tanah longsor di Sumatra.
Dikutip reuters, langkah ini merupakan tindak lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto yang pekan lalu mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut.
Juru bicara satuan tugas kehutanan, Barita Simanjuntak, mengatakan proses pengalihan lahan sedang berjalan. Ia menegaskan akan ada &ldquo;comprehensive process&rdquo; untuk meminimalkan dampak pencabutan izin terhadap pekerja serta masyarakat di sekitar area operasional.
Perusahaan yang terdampak berasal dari berbagai sektor, mulai dari kehutanan, perkebunan kelapa sawit dan kakao, hingga pembangkit listrik dan pertambangan. Pemerintah sebelumnya menyebut luas lahan yang diambil alih dari 22 perusahaan perkebunan dan kehutanan mencapai sekitar 1 juta hektare atau setara 2,47 juta acre.
Salah satu perusahaan yang masuk daftar, produsen bubur kertas Toba Pulp Lestari, menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintah. Direktur Anwar Lawden mengatakan perusahaan belum menerima surat resmi terkait pencabutan izin, namun siap mengikuti proses yang ditetapkan otoritas.(DH)

Danantara ambil alih 1 juta ha lahan usai izin 28 perusahaan dicabut terkait banjir Sumatra.

Danantara ambil alih 1 juta hektare lahan dari 28 izin usaha dicabut

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang telah terbukti melakukan pelanggaran, dalam menjalankan operasi di kawasan hutan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat.
Pelanggaran itu turut memperparah bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025 lalu.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan pencabutan izin 28 perusahaan itu sesuai hasil temuan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam beberapa bulan terakhir.
&ldquo;28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman seluas 1.010.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu&nbsp;(PBPHHK),&rdquo; kata Prasetyo, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (20/1) malam.
Berikut daftar 28 perusahaan yang dikenai sanksi pencabutan izin pemanfaatan hutan:
22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
<ol>
<li>PT Aceh Nusa Indrapuri, izin seluas 97.905 hektare.</li>
<li>PT Rimba Timur Sentosa, izin seluas 6.250 hektare.</li>
<li>PT Rimba Wawasan Permai, izin seluas 6.120 hektare.</li>
<li>PT Minas Pagai Lumber, izin seluas 78.000 hektare.</li>
<li>PT Biomass Andalan Energi, izin seluas 19.875 hektare.</li>
<li>PT Bukit Raya Mudisa, izin seluas 28.617 hektare.</li>
<li>PT Dhara Silva Lestari, izin seluas 15.357 hektare.</li>
<li>PT Sukses Jaya Wood, izin seluas 1.584 hektare.</li>
<li>PT Salaki Summa Sejahtera, izin seluas 47.605 hektare.</li>
<li>PT Anugerah Rimba Makmur, izin seluas 49.629 hektare.</li>
<li>PT Barumun Raya Padang Langkat, izin seluas 14.800 hektare.</li>
<li>PT Gunung Raya Utama Timber, izin seluas 106.930 hektare.</li>
<li>PT Hutan Barumun Perkasa, izin seluas 11.845 hektare.</li>
<li>PT Multi Sibolga Timber, izin seluas 28.670 hektare.</li>
<li>PT Panei Lika Sejahtera, izin seluas 12.264 hektare.</li>
<li>PT Putra Lika Perkasa, izin seluas 10.000 hektare.</li>
<li>PT Sinar Belantara Indah, izin seluas 5.197 hektare.</li>
<li>PT Sumatera Riang Lestari, izin seluas 173.971 hektare.</li>
<li>PT Sumatera Sylva Lestari, izin seluas 42.530 hektare.</li>
<li>PT Tanaman Industri Lestari Simalungun, izin seluas 2.786 hektare.</li>
<li>PT Teluk Nauli, izin seluas 83.143 hektare.</li>
<li>PT Toba Pulp Lestari Tbk., izin seluas 167.912 hektare.</li>
</ol>
6 Badan Usaha Non-Kehutanan
<ol>
<li>PT Ika Bina Agro Wisesa, izin IUP perkebunan.</li>
<li>CV Rimba Jaya, izin PBPHHK.</li>
<li>PT Agincourt Resources, izin IUP pertambangan.</li>
<li>PT North Sumatra Hydro Energy, izin IUP Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).</li>
<li>PT Perkebunan Pelalu Raya, izin IUP perkebunan.</li>
<li>PT Inang Sari, izin IUP perkebunan.</li>
</ol>
Prasetyo menambahkan, Satgas PKH telah menertibkan dan menguasai kembali 4,09 juta hektar lahan perkebunan dan hutan, sejak dibentuk pada Januari 2025 lalu. (KR)

Puluhan perusahaan terbukti menyalahi izin pemanfaatan kawasan hutan, berdasarkan temuan satgas.