JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengingatkan Uni Eropa agar merespons serius rencana Presiden AS Donald J. Trump mengambil alih kepulauan Arktik, Greenland, yang dikuasai Denmark. Hal itu disampaikan J.D. Vance, Wakil Presiden AS, saat memberikan pengarahan di Gedung Putih.
Mengutip The Straits Times pada Jumat (9/1), Vance menuduh anggota NATO, Denmark, dan seluruh Uni Eropa gagal melindungi wilayah Arktik dari ambisi Rusia dan Tiongkok. &ldquo;Saran saya kepada para pemimpin Eropa dan siapa pun adalah untuk menanggapi Presiden Amerika Serikat dengan serius,&rdquo; katanya saat ditanya terkait Greenland.
J.D. Vance mengingatkan Eropa untuk menanggapi Donald Trump secara serius terkait Greenland, di saat sang presiden meningkatkan ancaman terhadap wilayah Arktik yang dikuasai Denmark tersebut.
Menurut Vance, AS membutuhkan pulau tersebut untuk pertahanan peluru kendali (rudal), merespons meningkatnya aktivitas militer Rusia dan Tiongkok di sekitar wilayah itu.&nbsp;&ldquo;Jadi, apa yang kami minta dari teman-teman Eropa kami adalah untuk lebih serius menangani keamanan massa daratan tersebut, karena jika tidak, Amerika Serikat harus melakukan sesuatu,&rdquo; katanya.
Dia tidak merinci bentuk tindakan yang akan diambil Donald J. Trump terkait kepemilikan wilayah itu. Namun, disampaikannya bahwa AS akan mengupayakan jalur diplomasi dengan Uni Eropa.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan menemui sejumlah pejabat Denmark dan Greenland pada pekan depan.
Sementara itu, dua pemimpin negara Eropa ikut menanggapi ancaman Trump terkait wilayah Greenland.
Dalam sambungan telepon dengan Donald J. Trump, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer menyampaikan bahwa lebih banyak hal yang dapat dilakukan guna melindungi wilayah Arktik dari Rusia.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengingatkan bahwa AS mulai berpaling dari sekutunya. Dia mengingatkan pentingnya melakukan tata kelola global di saat setiap orang mempertanyakan nasib Greenland. (LK)

Wapres AS tuduh Eropa gagal melindungi Greenland dari aktivitas militer Rusia dan Tiongkok.