JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan penyidik dapat menghadirkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie secara paksa, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dalam pemeriksaan kedua.
Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus, Rudi Margono mengatakan Febrie saat ini telah dipanggil kedua kalinya untuk menjalani pemeriksaan, setelah tidak hadir pada pemanggilan sebelumnya.
Menurut Rudi apabila Febrie tidak memenuhi panggilan kedua ini, penyidik dapat menempuh upaya paksa sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
&ldquo;Pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Jika memang tidak hadir, sesuai Pasal 28 KUHAP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa,&rdquo; kata Rudi dalam siaran pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta pada Jumat (24/7).
Rudi menegaskan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampidsus ini, akan tetap berlanjut. Dalam dua pekan terakhir, kata Rudi, tim penyidik Kejagung telah mempelajari pelimpahan tiga perkara dari Polri.
Ia menambahkan bahwa Kejagung juga telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Dengan adanya Sprindik ini, status Febrie berubah dari tersangka menjadi saksi. Namun Rudi meminta publik tidak salah paham terkait perubahan status ini, karena menyesuaikan prosedur hukum yang berlaku.
&ldquo;Karena ada Sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan Putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 harus diperiksa lebih dulu,&rdquo; ujar Rudi.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Febrie ditetapkan sebagai tersangka oleh pada 11 Juli 2026 setelah tim penyidik dari Polri menyita sejumlah barang bukti di kediaman pribadi milik Febrie, serta alat bukti lain di kafe De'Clan Jakarta Selatan.
Febrie kemudian mengajukan pengunduran diri sebagai Jampidsus di Kejaksaan Agung, setelah menjabat sejak Januari 2022 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. (KR)

Kejaksaan menyebut upaya paksa dapat dilakukan jika Febrie kembali mangkir dari pemeriksaan.

Kejagung jemput paksa eks Jampidsus Febrie jika mangkir lagi

JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menerima surat pengunduran diri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pada Sabtu (11/7).
Pengunduran diri tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, S.H., M.H.
&ldquo;Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku,&rdquo; ujarnya, dilansir dari laman resmi Kejagung RI, Sabtu (11/7).
Menurut Anang Supriatna, pengunduran diri ini juga sebuah bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum.
Seperti yang diketahui, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah dalam proses penyidikan dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pasokan batu bara PT PLN (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menggeledah rumahnya di Sentul, Bogor, dan menemukan sejumlah uang dan aset emas 74 kilogram.
Penggeledahan itu dilakukan pada Kamis (9/7) menyusul penyidikan di kafe De'Clan di Jakarta Selatan dengan barang sitaan dokumen, barang elektronik termasuk handphone, hingga uang tunai SG$3,13 juta, US$889,96 ribu, serta Rp259,15 juta.
Namun, Febrie membantah memiliki keterlibatan dengan bisnis kafe de&rsquo;Clan Jakarta Selatan tersebut.
Kapuspenkum Anang Supriatna juga mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial.
&ldquo;Seluruh proses penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,&rdquo; ujar Kapuspenkum dalam keterangan resmi di situs Kejagung RI. (ZH)

Jampidsus Febrie Adriansyah mengundurkan diri usai penyidikan Polri di rumah Sentul.