JAKARTA - Pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kredit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) senilai sekitar Rp240 triliun. Angsuran pertama dijadwalkan mulai dibayarkan pada September 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pembiayaan tersebut berasal dari sekitar 80.000 koperasi desa yang memperoleh fasilitas kredit maksimal Rp3 miliar per unit.
Dengan tenor pinjaman enam tahun, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembayaran pokok mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun, belum termasuk bunga.
"Iya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu [angsuran] pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit," ujar Purbaya dalam media briefing, seperti dikutip Bloombergtechnoz.
Purbaya menegaskan pemerintah akan menanggung pokok dan bunga kredit koperasi. Skema tersebut berbeda dari pernyataan sebelumnya yang hanya menyebut pemerintah akan membayar bunga pinjaman.
Ia menilai penggunaan APBN untuk mendukung program tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa karena aset koperasi dan sisa hasil usaha (SHU) akan kembali kepada anggota koperasi.
"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU (Sisa Hasil Usaha) ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi, tidak rugi-rugi banget, sih, desanya dan masyarakatnya, kalau [koperasinya] maju, bisa makmur, tuh," katanya.
Purbaya juga memastikan pembayaran angsuran perdana tidak akan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan.
"Ini kan effort baru kan, enggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor," ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Danantara, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Kita sedang kerja sama dengan BPKP, Danantara bank sendiri dan tim dari sini untuk pastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada," imbuhnya.
Skema pembiayaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Berdasarkan beleid tersebut, setiap koperasi dapat memperoleh fasilitas kredit hingga Rp3 miliar dengan bunga tetap 6% per tahun dan jangka waktu pinjaman hingga 72 bulan.
Regulasi juga memberikan masa tenggang pembayaran selama 6-12 bulan, lebih panjang dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan melalui Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) setiap bulan atau sekaligus dalam satu tahun anggaran menggunakan porsi dana desa. (DH)

Pemerintah mengalokasikan APBN untuk membayar pokok dan bunga kredit Kopdes enam tahun.

Indonesia bayar pokok dan bunga utang Kopdes Rp240 triliun dari APBN

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia tidak lagi fokus membuka 80.000 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6).
&ldquo;Kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40.000 titik,&rdquo; kata Ferry kepada Komisi VI DPR RI, dalam rapat tersebut.
Dengan pemangkasan 50% dari target pembangunan awal itu, kata Ferry, pemerintah akan lebih fokus pada kualitas Kopdes Merah Putih yang akan beroperasi, dengan beberapa indikator.
Beberapa di antaranya termasuk kesanggupan unit Kopdes Merah Putih untuk menjual barang dengan harga yang lebih murah, terutama untuk barang-barang yang mendapat subsidi dari pemerintah.
&ldquo;Yang subsidi seperti gas 3 kilogram, minyak, beras, pupuk. Itu harus lebih murah,&rdquo; jelas Ferry.
Selain itu, lanjut Ferry, Kopdes Merah Putih juga harus bisa menjalankan tugas sebagai lembaga keuangan mikro, dengan suku bunga pembiayaan yang lebih murah.
&ldquo;Presiden sudah memberi arahan paling maksimal 6%,&rdquo; imbuh Ferry.
Meskipun demikian, Ferry mengakui jumlah Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi hanya sebanyak 1.061 unit, jauh di bawah target pembangunan yang ditetapkan.
Sementara Kopdes Merah Putih yang telah menyelesaikan pembangunan fisik tercatat sebanyak 12.612 unit. Namun Ferry yakin hingga akhir tahun, jumlahnya akan meningkat dan mencapai 40.000 unit hingga akhir 2026. (KR)

Pemerintah mengaku Kopdes Merah Putih hadapi kesulitan, dari pengadaan lahan hingga stok barang.

Pemerintah pangkas 50% target pembangunan Kopdes Merah Putih

JAKARTA &ndash; PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), emiten ritel pemilik gerai Alfamart dan Alfamidi, merespons dampak pembukaan puluhan ribu unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Indonesia.
Corporate Secretary AMRT, Tomin Widian, mengatakan pihaknya menyambut baik kehadiran Kopdes Merah Putih, unit bisnis yang digagas dan didukung anggaran negara.
&ldquo;Dari perspektif industri, setiap pelaku usaha memiliki model bisnis, segmentasi dan target pasar yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,&rdquo; jelas Tomin, dalam surat tanggapannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (5/6).
Selain itu, Tomin memastikan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak berdampak material terhadap kinerja operasi perusahaan.
&ldquo;Sejalan dengan hal tersebut, tidak terdapat penutupan gerai yang diakibatkan oleh keberadaan KDMP,&rdquo; kata Tomin.
Adapun untuk jangka panjang, Tomin melihat bahwa persaingan industri ritel akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan memberi layanan terbaik kepada pelanggan. Sehingga AMRT tetap optimis dengan peluang pertumbuhan dan ekspansi di berbagai wilayah potensial.
&ldquo;Khususnya di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal,&rdquo; imbuh Tomin.
Laporan IDNFinancials.com sebelumnya mencatat AMRT memilih tetap optimis pada rencana ekspansi pada 2026, dengan dukungan belanja modal sekitar Rp500 miliar.
Dengan anggaran belanja modal yang bersumber dari kas internal, AMRT menargetkan pembukaan 800 gerai baru hingga akhir tahun. Dengan rincian sebanyak 500 gerai akan dikelola langsung dan 300 lainnya dikembangkan lewat secara waralaba.
Menurut data Sistem Informasi Manajemen Kopdes Merah Putih, saat ini jumlah koperasi yang telah dibentuk mencapai 83.376 entitas.
Namun dari seluruh entitas itu, hanya 11.824 unit Kopdes Merah Putih yang telah menyelesaikan pembangunan gerai fisik. Sebanyak 23.378 unit masih dalam proses membangun gerai, serta 38.029 unit belum menyelesaikan pengajuan lahan. (KR)

AMRT menyambut kehadiran puluhan ribu unit Kopdes Merah Putih dan jawab dampaknya pada perusahaan.

Hadapi puluhan ribu Kopdes Merah Putih, pemilik Alfamart buka suara

JAKARTA &ndash; PT Putra Mandiri Jembar Tbk (PMJS) melalui anak usahanya yaitu PT Dipo Internasional Pahala, telah memperoleh tambahan fasilitas kredit Rp1,8 triliun dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Direktur Utama PMJS, Ie Putra, mengatakan tambahan itu membuat total kredit yang diterima oleh DIPO bertambah menjadi Rp5 triliun.
Rinciannya terdiri atas kredit modal kerja Rp1,8 triliun dan fasilitas garansi bank Rp3,2 triliun. Untuk kredit modal kerja, DIPO dikenai bunga 6,5% per tahun dan mendapat tenor selama 12 bulan.
&ldquo;Dengan diperolehnya fasilitas kredit modal kerja, DIPO diharapkan dapat mengembangkan kegiatan operasional usaha sehubungan dengan pengerjaan proyek dari PT Agrinas Pangan Nusantara,&rdquo; kata Ie Putra, dalam keterangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (22/5).
Menurut data IDNFinancials.com, DIPO adalah dealer resmi kendaraan bermotor yang dikendalikan oleh PMJS, dengan porsi kepemilikan saham 82,64%.
Berdasarkan catatan IDNFinancials.com, PMJS telah menandatangani kontrak pengadaan 20.600 unit truk bersama Agrinas pada 6 April 2026. Proses pengadaan diserahkan kepada DIPO selaku anak usaha.
Pada perdagangan Senin (25/5), harga saham PMJS naik 8,04% ke level Rp121 per lembar, setara 13,57 kali dari Earnings Per Share (EPS) disetahunkan. Namun dalam sebulan terakhir, harga sahamnya masih turun 6,92%. (KR)

Pendanaan ini menambah total utang yang diterima oleh PMJS dari BNI menjadi Rp5 triliun.