JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) sekaligus Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Silmy Karim, menerima aliran dana hasil pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
"Penerimaan uang dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Dirjen," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
KPK memperkirakan total uang hasil pemerasan yang diterima Silmy bersama tujuh tersangka lainnya mencapai ratusan miliar rupiah. "Mencapai ratusan miliar," kata Budi, seperti dikutip Antara.
Meski demikian, KPK belum mengungkap rincian nilai maupun aliran dana yang diterima masing-masing tersangka. Lembaga antirasuah itu menyatakan detail perkara akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.
Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 2-3 Juni 2026 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. Operasi itu terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing, baik Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) dan sembilan pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara pengurusan dokumen keimigrasian.
Sejumlah pejabat yang turut diamankan antara lain Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, serta Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024 hingga April 2025, Saffar Muhammad Godam.
Silmy mendatangi Gedung KPK pada 3 Juni 2026 sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sehari kemudian, KPK resmi menahan Silmy bersama Saffar Godam, Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah, dan empat tersangka lainnya.
Kekayaan Tembus Rp234,59 Miliar
Penetapan Silmy sebagai tersangka turut menyoroti laporan harta kekayaannya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025 yang disampaikan pada 14 Maret 2026, Silmy tercatat memiliki total kekayaan Rp234,59 miliar.
Porsi terbesar kekayaannya berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp184,02 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Portofolio tersebut mencakup sedikitnya 11 bidang tanah dan bangunan.
Aset dengan nilai tertinggi berupa tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp43,51 miliar. Selain itu, Silmy memiliki sejumlah properti lain dengan nilai berkisar Rp7 miliar hingga Rp31 miliar per bidang.
Di luar properti, Silmy melaporkan kepemilikan kendaraan dan alat transportasi senilai Rp8,47 miliar. Koleksinya antara lain Mercedes-Benz G63 tahun 2022 senilai Rp6 miliar, dua unit Harley-Davidson, Jeep CJ7, Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, serta Mercedes-Benz 280E.
KPK masih mendalami aliran dana dan peran masing-masing tersangka dalam perkara dugaan pemerasan yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.(DH)

KPK menduga Silmy Karim menerima uang pemerasan saat menjabat Dirjen Imigrasi ratusan miliar.

KPK jerat Silmy Karim, harta Rp234,59 miliar jadi sorotan

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kekayaan miliknya per 31 Desember 2025, melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan detail LHKPN tersebut kini dapat diakses oleh publik melalui kanal resmi KPK.
Berdasarkan data tersebut, total kekayaan Prabowo pada 2025 mencapai Rp2,066.764.868.191, meningkat 0,22% dari tahun sebelumnya Rp2.062.241.012.691.
Sebagian besar kekayaan Prabowo berupa surat berharga yang mencapai Rp1,67 triliun, setara 81,15% dari total kekayaan.
Berikutnya berupa tanah dan bangunan Rp323,76 miliar atau setara 15,66%, kas dan setara kas Rp48,04 miliar atau 2,32%, harta bergerak lainnya Rp16,46 miliar atau 0,80%, serta alat transportasi dan mesin Rp1,26 miliar atau 0,06%.
Nilai surat berharga milik Prabowo turun 1,45% secara tahunan pada 2025, namun nilai kepemilikan atas tanah dan bangunan naik 9,90%.
Sementara itu nilai kas dan setara kas, harga bergerak lain, serta alat transportasi dan mesin tak mengalami perubahan.
Meskipun demikian, LHKPN tidak merinci komposisi surat berharga milik Prabowo, meskipun total nilainya terbesar dibandingkan aset lain.
Laporan tersebut hanya mencatat rincian untuk aset berupa tanah dan bangunan milik Prabowo, yang terdiri atas 2 bidang lahan dan 8 lahan beserta bangunan di Bogor hingga Jakarta.
Selain itu, laporan juga merinci adanya kendaraan berupa 8 unit mobil, yang seluruhnya disebut sebagai hasil sendiri. (KR)

Harta Presiden Prabowo Subianto naik 0,22% pada 2025 dan sebagian besar di surat berharga.

Kekayaan Prabowo naik jadi Rp2,06 triliun, terbesar di surat berharga

JAKARTA &ndash; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola dan budaya antikorupsi melalui partisipasi aktif pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bangsal Utama Kepatihan, kompleks Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta. Tahun ini Hakordia mengusung tema 'Satukan Aksi, Basmi Korupsi'.
Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, momentum Hakordia menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas dan transparansi, baik di sektor publik maupun korporasi.
"Hakordia bukan sekadar peringatan, tetapi upaya menyatukan pandangan bahwa korupsi adalah musuh bersama demi mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan berintegritas," ujar Putrama dalam keterangan tertulis.
Acara tersebut turut dihadiri pimpinan lembaga negara, pemerintah daerah, serta perwakilan BUMN yang berkomitmen mendukung agenda nasional pencegahan korupsi.
Putrama menegaskan, komitmen BNI dalam menjaga integritas merupakan fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri perbankan negara. "Mari kita jaga diri, ingatkan rekan kerja, dan menjaga nama baik BNI dengan selalu mengedepankan integritas dalam bekerja. Salam Integritas!" tegasnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, BNI memperkuat implementasi kebijakan anti-gratifikasi, anti-fraud, serta Whistleblowing System (WBS) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal.
"Kebijakan tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan membangun budaya pengendalian yang kuat di seluruh lini operasional," ujarnya.
BNI juga menjalankan edukasi pencegahan korupsi melalui penyelarasan materi kampanye dari KPK, peningkatan literasi pegawai mengenai pengendalian internal, serta penguatan prinsip segregation of duties di seluruh unit kerja.
Selain itu, jajaran manajemen dan pegawai BNI di seluruh Indonesia turut mengikuti kampanye integritas secara serentak sebagai wujud komitmen kolektif dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dan antikorupsi.
Melalui rangkaian inisiatif tersebut, BNI menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat, sejalan dengan visi menjadi bank nasional unggul yang berdaya saing global.&nbsp; (YS/KR)

BNI kuatkan integritas lewat kampanye kolektif di ajang Hakordia 2025.