JAKARTA &ndash; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan proses sidang yang dijalani NTT Docomo Inc, atas dugaan keterlambatan perusahaan seluler asal Jepang ini dalam melaporkan akuisisi.
Sidang berlangsung di kantor KPPU pada Senin (13/4) di kantor KPPU Jakarta, dengan tahapan pemeriksaan NTT Docomo sebagai pihak terlapor.
&ldquo;Dalam persidangan, NTT Docomo diwakili oleh pengurus perusahaan yang berdomisili di Jepang dan mengikuti sidang secara daring,&rdquo; jelas Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, dalam keterangan resminya.
Perkara yang dihadapi NTT Docomo berawal dari akuisisi 51% saham Intage Holdings pada 2023. Proses akuisisi dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Jepang.
Namun dalam prosesnya, Intage Holdings memiliki &nbsp;anak usaha di Indonesia, yaitu PT Intage Indonesia.&nbsp; Karena nilai gabungan kedua entitas mencapai batas minimum, maka pihak NTT Docomo wajib mengirim pemberitahuan kepada KPPU.
Berdasarkan sidang yang berlangsung, tim investigator menyampaikan adanya indikasi pelanggaran terhadap kewajiban notifikasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2010.
NTT Docomo sebagai pihak terlapor, juga tidak mengajukan alat bukti dan pembelaan untuk membantah dugaan pelanggaran tersebut.
&ldquo;Sebagai tindak lanjut, pihak Terlapor menyatakan telah menyusun aturan internal guna mencegah terulangnya keterlambatan serupa di masa mendatang,&rdquo; jelas Deswin. (KR)

NTT Docomo mengakui adanya kelalaian dalam menyampaikan pemberitahuan akuisisi ke KPPU.

Telat laporkan akuisisi, raksasa seluler Jepang disidang KPPU

JAKARTA &ndash; Isu penegakan persaingan usaha di sektor pinjaman online (pinjol) dan eskalasi konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran, menjadi sorotan utama dalam sepekan terakhir (29 Maret &ndash; 5 April 2026).
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjol, setelah mereka terbukti bersekongkol menetapkan suku bunga yang membebani konsumen.
Di sisi global, eskalasi konflik Iran meningkat setelah AS mengerahkan dua kapal induk ke kawasan Teluk, disusul pengiriman jet tempur yang berbasis di kapal induk tersebut, sementara Iran meningkatkan respons militer di wilayah tersebut.
Pasar juga mencermati perkembangan di Selat Hormuz sebagai jalur energi global. Iran sempat membatasi lalu lintas sebelum mengizinkan sejumlah kapal, termasuk kapal dari Indonesia.
Dari kawasan Asia Pasifik, dampak konflik mulai meluas. ASEAN mempertimbangkan pengembangan energi nuklir, sementara pergerakan militer Rusia di Indonesia menambah dinamika keamanan regional.
Daftar berita populer sepekan:
<ol>
<li>Iran akhirnya izinkan 2 kapal Pertamina lewati Selat Hormuz</li>
<li>Kepala Angkatan Laut Prancis: China harus gabung amankan Selat Hormuz</li>
<li>KPPU denda kartel bunga pinjol Rp755 miliar, AdaKami terbesar</li>
<li>Kapal perang dan selam milik Rusia masuk Indonesia</li>
<li>Dua kapal induk nuklir bergerak, Amerika kerahkan menuju Iran</li>
<li>Setelah tembak F-15E, Iran jatuhkan A-10 Warthog dan buru pilot ketiga</li>
<li>Sukanto Tanoto jual properti komersial di Singapura seharga US$91 juta</li>
<li>AS kirim F-35C yang beroperasi khusus dari kapal induk, mengapa?</li>
<li>Perang Iran picu ASEAN pertimbangkan proyek nuklir</li>
<li>Tiga tanker Oman, 2 kapal Jepang dan Prancis lolos lewati Selat Hormuz</li>
</ol>
(KR)

Isu persaingan usaha dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah jadi sorotan pasar dalam sepekan.

Top sepekan: KPPU denda kartel pinjol, AS kirim 2 kapal induk

JAKARTA &ndash; Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berencana menempuh jalur banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memperkarakan batas maksimum manfaat ekonomi pada industri pinjaman online (pinjol).
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, KPPU melalui putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 menyatakan sebanyak 97 perusahaan pinjol bersalah, karena terbukti dalam persekongkolan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada konsumen.
Seluruh perusahaan itu kemudian dikenai denda dengan nilai total Rp755 miliar, dengan porsi denda paling besar kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) yang mencapai Rp102,3 miliar.
&ldquo;Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas,&rdquo; ungkap Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, dalam keterangan resminya pekan lalu.
Menanggapi hal tersebut, mengatakan AFPI kecewa dengan putusan KPPU, karena batas maksimum manfaat ekonomi yang ditetapkan sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal.
&ldquo;Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,&rdquo; jelas Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, dalam keterangan yang disampaikan kepada media massa.
Kendati demikian, Entjik menyatakan bahwa AFPI tetap menghormati segala proses hukum yang berjalan dan akan terus berkoordinasi dengan seluruh anggotanya, perihal langkah hukum yang akan ditempuh.
&ldquo;Sebab, batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan,&rdquo; imbuhnya.
Selain itu, AFPI memastikan bahwa kegiatan masing-masing platform pinjol akan tetap beroperasi seperti biasa, di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
&ldquo;Kami percaya para pelaku industri pinjaman online berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,&rdquo; jelas Entjik. (KR)

Rencana pengajuan banding atas keputusan KPPU itu disebut sesuai keberatan mayoritas anggota AFPI.

AFPI akan banding putusan KPPU, 97 pinjol tetap beroperasi

JAKARTA &ndash; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memutuskan sebanyak 97 pelaku usaha di bidang fintech pembiayaan Peer-to-Peer (P2P) Lending atau pinjol, terbukti terlibat dalam persekongkolan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada konsumen mereka.
Atas pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda dengan nilai total Rp755 miliar.
Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, mengatakan putusan itu dibacakan dalam sidang Majelis Komisi di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026, setelah melalui proses penegakan hukum sejak 2023.
&ldquo;Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas,&rdquo; ungkap Deswin, dalam keterangan pers pekan lalu.
Berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta di persidangan, Majelis Komisi menemukan adanya perjanjian penetapan suku bunga dari 97 perusahaan pinjol ini, jauh di atas tingkat keseimbangan pasar.
Tak hanya menetapkan denda bagi puluhan perusahaan pinjol, Majelis Komisi juga menilai KPPU perlu memberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan industri pinjol.
Berikut ini 5 di antara 97 perusahaan pinjol yang terkena denda terbesar:
<ol>
<li>PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami): Rp102.300.000.000</li>
<li>PT Pintar Inovasi Digital (AsetKu): Rp100.900.000.000</li>
<li>PT Kredit Pintar Indonesia (Kredit Pintar): Rp93.600.000.000</li>
<li>PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash): Rp49.100.000.000</li>
<li>PT Amartha Mikro Fintek (Amartha): Rp48.800.000.000</li>
</ol>
Penetapan denda kepada 97 perusahaan tersebut, kata Deswin, telah mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan. Salah satu di antaranya termasuk sikap kooperatif dari perusahaan terlapor, serta kepengurusan asosiasi fintech pembiayaan yang tergabung dalam AFPI periode 2019. (KR)

KPPU diminta membuat rekomendasi kepada OJK, agar pengawasan bisnis pinjol lebih optimal.

KPPU denda kartel bunga pinjol Rp755 miliar, AdaKami terbesar

JAKARTA &ndash; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Federal Antimonopoly Service (FAS) Rusia sepakat menyusun nota kesepahaman guna pengembangan kelembagaan di bidang persaingan usaha.
M. Fanshurullah Asa, Ketua KPPU menyampaikan kerja sama akan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi riset, serta pertukaran pengalaman dalam penegakan hukum persaingan usaha.
&ldquo;Kesepakatan ini dilandasi pandangan bersama bahwa tantangan persaingan usaha di negara berkembang memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara maju,&rdquo; katanya dalam siaran pers dikutip Jumat (13/2).
Karakteristik yang dimaksud, misalnya, struktur pasar yang terkonsentrasi, peran negara yang signifikan dalam perekonomian. Selain itu, sektor strategis seperti pangan dan energi, yang perlu pendekatan kebijakan persaingan usaha lebih kontekstual dan&nbsp;responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
Pertemuan bilateral antara KPPU dan FAS Rusia, masing-masing diwakili oleh M. Fanshurullah Asa, Ketua KKPU dan Andrey Tsiganov, Ketua FAS Rusia. Pertemuan itu berlangsung di tengah pelaksanaan&nbsp;the BRICS Working Group on Food Markets di Kairo Mesir pada 4-5 Februari 2026. (LK)

Pertemuan bilateral berlangsung antara KPPU dan FAS Rusia di Moskow.

Indonesia dan Rusia susun pengembangan lembaga persaingan usaha

JAKARTA &shy;&ndash; Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, mengingatkan agar rencana merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dengan Grab mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia.
Fanshurullah menyampaikan hal itu saat acara The Jakarta International Competition Forum, yang diadakan oleh KPPU di Jakarta pada Kamis (11/12) kemarin.
&ldquo;Hati-hati itu Grab, GOTO, Danantara tanpa melibatkan KPPU membuat merger, akan jadi problem,&rdquo; kata Fanshurullah.
&ldquo;Kalau kita lihat merger itu tidak sesuai dengan persaingan usaha yang sehat, KPPU tidak segan-segan membatalkan merger itu&rdquo; imbuh Fanshurullah.
Dalam laporan IDNFinancials.com sebelumnya, GOTO dan Grab telah beberapa kali dikabarkan menjajaki penggabungan usaha atau merger. Isu ini sempat disangkal beberapa kali oleh pihak GOTO.
Namun terakhirnya pada awal November kemarin, rumor merger ini mendapat sinyal positif dari Istana Negara, serta Danantara yang disebut ikut terlibat dalam mempersiapkan merger GOTO dan Grab.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyebut rencana merger GOTO dan Grab bahkan menjadi bagian diskusi penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ojek daring.
Selain itu, Prasetyo juga mengonfirmasi jika Danantara terlibat dalam proses merger tersebut, meskipun skemanya belum tuntas.
Sebagai catatan, GOTO ikut mengelola investasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) bernilai Rp2,1 triliun pada 2020, yang disalurkan ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.
Investasi itu diberikan dalam bentuk obligasi konversi, yang kemudian dikonversi menjadi saham pada 2021. Tak berhenti di situ, TLKM juga memesan saham tambahan dari opsi pembelian saham dengan nilai total Rp4,29 triliun.
Sehingga total investasi yang disalurkan TLKM sekitar Rp6,39 triliun. Namun pada akhir 2022, TLKM mencatat angka kerugian yang belum direalisasikan dari seluruh investasi itu telah mencapai Rp6,74 triliun. (KR)

KPPU menyatakan tak segan untuk membatalkan merger GOTO-Grab jika tak mengikuti regulasi.