JAKARTA - Pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja sektor informal seperti mitra ojek daring, melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, di Jakarta, Jumat (3/7), menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan membuka peluang lebih luas bagi pekerja informal agar bisa memiliki rumah pertama.
"Ini merupakan langkah nyata untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi pekerja informal agar dapat memiliki rumah pertama," kata Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera Sid Herdi Kusuma di Jakarta, Jumat (3/7).
Seperti dikutip ANTARA, Ia menjelaskan bahwa BP Tapera bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam program perumahan bagi mitra pengemudi.
Melalui kerja sama tersebut, BP Tapera akan memperluas akses mitra driver terhadap program KPR Sejahtera FLPP dengan memperkuat sosialisasi serta edukasi mengenai pembiayaan rumah bersubsidi.
Berbagai langkah akan dilakukan, seperti penyampaian informasi melalui aplikasi mitra, kegiatan sosialisasi bersama, pertukaran data, publikasi, hingga kampanye edukasi, agar semakin banyak mitra pengemudi dapat memiliki rumah pertama yang layak, berkualitas, dan terjangkau.
Di sisi lain, Sid Herdi menegaskan bahwa setiap calon penerima tetap harus melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
"BP Tapera akan melakukan verifikasi dan pengecekan data terhadap pengemudi yang mendaftar. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan calon penerima manfaat untuk mengikuti proses pembiayaan perumahan," katanya.
Persyaratan yang diverifikasi mencakup beberapa kriteria, seperti usia 21&ndash;45 tahun, tingkat kinerja dalam menyelesaikan perjalanan, serta waktu aktif atau jam online dalam satu bulan.
Selain itu, penerima manfaat harus memenuhi kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum pernah memiliki rumah sebelumnya.
Sid menambahkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan para penerima.
"Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan, baik kepada pengemudi maupun anggota keluarganya. Mereka perlu memahami pentingnya mengelola keuangan secara bijak, mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, serta menjaga kualitas kredit agar tetap memenuhi persyaratan pembiayaan perumahan,&rdquo; katanya. (DK)

Pemerintah perluas KPR FLPP bagi MBR termasuk ojol dengan verifikasi dan edukasi keuangan.

Pemerintah buka akses rumah subsidi, termasuk driver ojol

JAKARTA - Emiten bank pelat merah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menawarkan pembiayaan rumah bekas atau second dengan bunga mulai 5% fixed selama lima tahun.&nbsp;
Program ini disiapkan untuk memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mendorong investasi properti dan mendukung program tiga juta rumah pemerintah.
Senior Executive Vice President Assets Management BBTN Benjamen Sihombing mengatakan perseroan menyediakan sekitar 10.000 unit rumah second melalui program Lelang Akbar BTN 2026.&nbsp;
Properti yang ditawarkan disebut memiliki harga kompetitif, bahkan dapat mencapai 40% di bawah harga pasar.
"Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian dengan harga lebih terjangkau sekaligus memperkuat ekosistem transaksi properti second yang lebih sehat dan transparan," ujar Benjamen dalam acara Lelang Akbar BTN 2026 di Jakarta, Senin (25/5).
BBTN menargetkan sekitar 35% hingga 45% dari total unit yang dilelang dapat terjual tahun ini. Perseroan menilai capaian tersebut cukup untuk mendorong perputaran ekonomi serta mempercepat pemulihan aset bank.
Untuk mendukung pembelian rumah lelang, BBTN menghadirkan produk KPR BTN Maju dengan bunga mulai 5% fixed selama lima tahun, uang muka mulai 1%, dan tenor hingga 30 tahun.
Benjamen mengatakan rumah second dan aset lelang kini semakin diminati karena menawarkan harga lebih murah dengan lokasi yang umumnya sudah berkembang dan memiliki fasilitas lengkap.
Secara wilayah, properti lelang BBTN paling banyak berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.&nbsp;
Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah aset terbesar sehingga dibagi menjadi dua area lelang, yakni Jabar 1 dan Jabar 2.
BBTN juga mencatat mayoritas pembeli rumah lelang berasal dari kelompok usia di bawah 45 tahun atau generasi milenial.&nbsp;
Perseroan menilai tren tersebut menunjukkan meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi properti.
Property Expert Panangian Simanungkalit menilai pasar properti residensial berpotensi bangkit dalam beberapa tahun mendatang seiring meningkatnya partisipasi masyarakat membeli rumah.
Sementara itu, Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Syukriah mengatakan aset yang paling banyak dilelang secara nasional masih didominasi tanah dan bangunan, disusul ruko serta perkebunan.
Menurut Syukriah, sepanjang 2025 frekuensi lelang melalui KPKNL di seluruh Indonesia mencapai sekitar 1,5 juta transaksi dengan tingkat penjualan sekitar 30%.&nbsp;
Ia menilai program bunga 5% dari BTN dapat memperluas akses masyarakat menjadi investor properti, terutama investor pemula. (DK)

BBTN siapkan 10.000 rumah lelang dengan harga hingga 40% di bawah pasar.

BBTN tawarkan KPR rumah second bunga 5% 

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi sejumlah aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), untuk mendukung kebijakan prioritas pemerintah di bidang perumahan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi aturan SLIK ini sebagai respons atas masukan dari berbagai pihak, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Pertama, kata Friderica, OJK hanya akan menampilkan data debitur dengan nilai utang di atas Rp1 juta dalam sistem SLIK. Langkah ini menyusul banyaknya catatan kredit dengan nominal kecil, yang menghambat proses pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi.
Selain itu, OJK akan mempercepat update data pelunasan kredit dalam SLIK. Alasannya, selama ini sistem lama membutuhkan waktu lebih dari satu bulan setelah debitur melunasi utangnya, hingga status kredit berubah.
&ldquo;Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses kredit, khususnya bagi pengembang,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (13/4) kemarin.
Ketiga, lanjut Friderica, OJK akan memberikan akses kepada Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk mengakses data SLIK. Langkah ini diyakini akan mempercepat penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.
Di samping itu, Friderica mengatakan OJK akan menerbitkan penegasan kepada industri asuransi bahwa KPR bersubsidi adalah bagian dari program prioritas pemerintah, sehingga pihak asuransi memiliki landasan kuat dalam memberikan penjaminan.
&ldquo;Kelima, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan program 3 juta rumah,&rdquo; ungkap Friderica, dengan menegaskan satgas ini akan dipimpin Menteri PKP bersama OJK.
Terakhir, Friderica menegaskan bahwa data SLIK tidak menjadi penentu dalam persetujuan kredit oleh lembaga jasa keuangan. &ldquo;Melainkan hanya sebagai catatan informasi,&rdquo; imbuhnya. (KR)

OJK juga menekankan data SLIK tidak lagi jadi penentu persetujuan kredit dari lembaga keuangan.

OJK rombak aturan SLIK demi permudah akses KPR bersubsidi

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat akses hunian layak melalui partisipasi dalam Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam kegiatan yang digelar di Balaiurung Pemerintah Kota Singkawang pada Selasa (3/3/2026) tersebut, sebanyak 200 peserta dari BNI mengikuti rangkaian sosialisasi dan akad pembiayaan, termasuk Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program kolaboratif ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Total 500 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 nasabah PNM dan 200 peserta dari BNI, termasuk pelaku UMKM, 48 pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat.
Acara ini turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, anggota DPR RI Lasarus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.
Senior Executive Vice President (SEVP) Commercial &amp; SME BNI Andy Yusdiman mengatakan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Sektor perumahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing," ujar Andy dalam keterangan tertulis.
Dia menegaskan, melalui program KPP dan FLPP, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Andy, dampak program pembiayaan perumahan tidak hanya terbatas pada kepemilikan rumah, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok sektor konstruksi serta UMKM di daerah.
BNI juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.
"Program ini bagi kami bukan semata tentang pembiayaan, melainkan tentang keadilan sosial dan pembangunan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah yang layak. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan," tegas Andy.
Melalui kolaborasi ini, BNI optimistis sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Upaya bersama tersebut diharapkan menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. (YS)

BNI perkuat akses hunian layak lewat KPP dan FLPP bagi 200 peserta di Singkawang, Kalbar.

200 peserta akad, BNI dukung pembiayaan perumahan di Singkawang

JAKARTA &ndash; Meski penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tumbuh subur pada tahun 2025, Perseroan memasang target moderat 8-10% untuk tahun 2026.
Hingga akhir Desember 2025, BBTN membukukan penyaluran kredit hingga Rp400,6 triliun, naik 11,9% secara tahunan, atau melebihi target sebelumnya yaitu 7-9%.
Berdasarkan materi Analyst Meeting BBTN yang dipublikasikan Selasa (10/2), penyaluran kredit BBTN masih didominasi kredit perumahan hingga 82% dari total pinjaman sepanjang 2025.
Segmen KPR bertumbuh 8,7% menjadi Rp304,2 triliun, diikuti kredit perumahan lainnya yang tumbuh 5,1%. Namun, kredit konstruksi rumah justru anjlok 12,1%.
Di sisi lain, pertumbuhan penyaluran kredit paling signifikan terjadi pada segmen korporat, dengan pertumbuhan mencapai 70,7% menjadi Rp50,1 triliun.
Sebaliknya, segmen kredit komersial atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM ambles 8,9% menjadi Rp13,9 triliun, diikuti kredit konsumen yang tumbuh 5,4%
Dengan kredit yang tumbuh 11,9%, kualitas pinjaman BBTN tampak stagnan di level non-performing loan (NPL) gross sebesar 3,2%.
Selain itu, mengimbangi pertumbuhan kredit, BBTN mencatatkan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 14,6% menjadi Rp437 triliun pada tahun 2025.
Namun, jika tidak menghitung Rp25 triliun tambahan dana setoran pemerintah, maka pertumbuhan DPK hanya mencapai 8,1%, sejalan dengan guideline 2025 di kisaran 8-10%.
Untuk tahun 2026, Perseroan menargetkan pertumbuhan DPK lebih lambat, yaitu berkisar di level 7-9%.
Seperti yang diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, BBTN membukukan laba bersih Rp3,5 triliun untuk tahun 2025, naik 16,4% secara tahunan, dan mempertahankan tren kenaikan selama lima tahun berturut-turut.
Sebagai catatan, BBTN baru merampungkan spin-off unit usaha syariahnya pada Oktober 2025 lalu, dan kini mulai dikenal sebagai PT Bank Syariah Nasional, bank syariah terbesar setelah PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) dengan total aset Rp75 triliun per akhir 2025. (ZH)

KPR masih jadi penopang kredit bank milik negara ini, sementara kredit UMKM ambles.

Kredit tumbuh 11,9% di 2025, BBTN pasang target lebih rendah di 2026

JAKARTA &ndash; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengusulkan subsidi perumahan naik menjadi Rp750 juta dari sebelumnya Rp200 juta. Hal itu disampaikan Nixon LP. Napitupulu, Direktur Utama BBTN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (26/1).
&ldquo;Kami sedang mengusulkan ke pemerintah agar subsidi itu jangan dibatasi sampai Rp200 juta, karena itu terlalu jauh sekali,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan bahwa saat ini masyarakat yang bekerja di kota sangat membutuhkan subsidi perumahan.&ldquo;Tidak ada lagi rumah di bawah Rp200 juta, ini bukan kelas menengah sebenarnya, cuma kelas bawah cuma terlalu jauh ke daerah Purwakarta sana, misalnya, kerjanya di Jabodetabek,&rdquo; katanya.
Menurut dia, pemberian subsidi itu akan bisa diserap apabila mencapai Rp750 juta dibandingkan Rp200 juta seperti saat ini.
Selain itu, Dia menyampaikan agar pemberian subsidi diperluas untuk bangunan yang bukan dari developer, tapi rumah milik sendiri untuk kegiatan renovasi . &ldquo;Subsidi untuk bangun sendiri atau renovasi. Jadi, fasilitasnya subsidi perumahannya diperluas,&rdquo; katanya.(LK)

Program subsidi diusulkan merambah untuk kegiatan renovasi rumah.