JAKARTA &ndash; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) recorded loan growth of 10.3% year on year as of the end of the first quarter of 2026, reaching IDR 400.6 trillion.
According to the company&rsquo;s presentation, 82.4% of loans as of March 2026 were still driven by housing loans, while the remaining 17.6% came from non-housing segments, including consumer, commercial and corporate lending.
BBTN is closely associated with mortgage products. However, this segment grew only 6.8% to IDR 306.1 trillion. Meanwhile, construction loans declined by 9.3%.
On the other hand, non-housing loans posted solid performance, led by corporate lending, which surged 51.9%, followed by consumer loans at 14.4% and commercial loans at 12.3%.
On the funding side, BBTN also recorded third-party funds growth of 9.9% to IDR 422.7 trillion, including government funds placed at the bank amounting to IDR 28 trillion.
As a result, the company&rsquo;s loan-to-deposit ratio (LDR) stood at 94.8% at the end of March 2026.
The strong loan growth was accompanied by stable asset quality, with gross non-performing loans (NPL) maintained at 3.1% and net NPL slightly rising to 1.8%.
Following these results, BBTN posted a 13% increase in net interest income to IDR 4.3 trillion, while net profit rose 22.6% to IDR 1.1 trillion in the first quarter of 2026. (ZH)

Loans grow 10%, BBTN profit jumps 22.6% to surpass IDR 1.1 trillion in Q1 2026.

Mortgage slows to 6.8%, BBTN loans rise 10.3% on corporate lending

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi sejumlah aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), untuk mendukung kebijakan prioritas pemerintah di bidang perumahan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi aturan SLIK ini sebagai respons atas masukan dari berbagai pihak, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Pertama, kata Friderica, OJK hanya akan menampilkan data debitur dengan nilai utang di atas Rp1 juta dalam sistem SLIK. Langkah ini menyusul banyaknya catatan kredit dengan nominal kecil, yang menghambat proses pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi.
Selain itu, OJK akan mempercepat update data pelunasan kredit dalam SLIK. Alasannya, selama ini sistem lama membutuhkan waktu lebih dari satu bulan setelah debitur melunasi utangnya, hingga status kredit berubah.
&ldquo;Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses kredit, khususnya bagi pengembang,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (13/4) kemarin.
Ketiga, lanjut Friderica, OJK akan memberikan akses kepada Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk mengakses data SLIK. Langkah ini diyakini akan mempercepat penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.
Di samping itu, Friderica mengatakan OJK akan menerbitkan penegasan kepada industri asuransi bahwa KPR bersubsidi adalah bagian dari program prioritas pemerintah, sehingga pihak asuransi memiliki landasan kuat dalam memberikan penjaminan.
&ldquo;Kelima, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan program 3 juta rumah,&rdquo; ungkap Friderica, dengan menegaskan satgas ini akan dipimpin Menteri PKP bersama OJK.
Terakhir, Friderica menegaskan bahwa data SLIK tidak menjadi penentu dalam persetujuan kredit oleh lembaga jasa keuangan. &ldquo;Melainkan hanya sebagai catatan informasi,&rdquo; imbuhnya. (KR)

OJK juga menekankan data SLIK tidak lagi jadi penentu persetujuan kredit dari lembaga keuangan.

OJK rombak aturan SLIK demi permudah akses KPR bersubsidi

JAKARTA &mdash; Lending to the small and medium-sized enterprise (SME) and emerging business banking (EBB) segments recorded stronger growth than mortgage loans within the consumer credit portfolio of PT Bank Permata Tbk (BNLI).
The figures were presented during the Permata Bank Public Expose 2026 held in Jakarta on Thursday, 12 March 2026. The event was attended by Rudy Basyir Ahmad, Finance Director and Head of Sharia Business Unit, as well as Josua Pardede, Chief Economist at Permata Bank.
Overall consumer lending at the bank declined 4.25% year-on-year in 2025, falling from IDR 44.7 trillion to IDR 42.8 trillion.
Mortgages remained the largest contributor to Permata Bank&rsquo;s consumer loan portfolio, accounting for 64.2% of the total. However, mortgage disbursements declined 2.8% to IDR 27.5 trillion in 2025.
&ldquo;Last year, the challenges in mortgages were still quite significant, particularly from the pricing side,&rdquo; Rudy told IDNFinancials.com on Thursday (12/3).
He added that although growth in the mortgage segment slowed, it was partly offset by expansion in lending to micro, small and medium enterprises (MSME).
Loans to the SME and EBB segments grew 1.6% throughout 2025, reaching IDR 6.3 trillion by the end of the year, representing around 14.7% of the bank&rsquo;s total consumer loan portfolio.
Overall, the SME and EBB segment, together with joint financing, were the two segments that posted positive growth trends within Permata Bank&rsquo;s consumer portfolio.
The joint financing segment increased by IDR 0.1 trillion. However, in terms of contribution, the SME and EBB segment remained larger, accounting for 14.7% of the consumer portfolio, compared with 11.2% for joint financing.
Meanwhile, several other consumer segments either weakened or stagnated. Unsecured loans declined from IDR 2.6 trillion in 2024 to IDR 2.3 trillion in 2025, while credit card lending remained flat at around IDR 2.0 trillion.
Despite the slowdown in mortgages this year, the bank aims to improve mortgage performance going forward by focusing on the primary housing market, including partnerships with major property developers to help revive growth in the housing sector. (SA/ZH)

SME and EBB loans at Permata Bank rose 1.6%, while mortgages fell 2.8% to IDR 27.5 trillion.

SME lending at Permata Bank grows 1.6% as mortgage loans weaken

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat akses hunian layak melalui partisipasi dalam Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam kegiatan yang digelar di Balaiurung Pemerintah Kota Singkawang pada Selasa (3/3/2026) tersebut, sebanyak 200 peserta dari BNI mengikuti rangkaian sosialisasi dan akad pembiayaan, termasuk Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program kolaboratif ini merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Total 500 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 nasabah PNM dan 200 peserta dari BNI, termasuk pelaku UMKM, 48 pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat.
Acara ini turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, anggota DPR RI Lasarus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.
Senior Executive Vice President (SEVP) Commercial &amp; SME BNI Andy Yusdiman mengatakan sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Sektor perumahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing," ujar Andy dalam keterangan tertulis.
Dia menegaskan, melalui program KPP dan FLPP, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Andy, dampak program pembiayaan perumahan tidak hanya terbatas pada kepemilikan rumah, tetapi juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok sektor konstruksi serta UMKM di daerah.
BNI juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.
"Program ini bagi kami bukan semata tentang pembiayaan, melainkan tentang keadilan sosial dan pembangunan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah yang layak. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan," tegas Andy.
Melalui kolaborasi ini, BNI optimistis sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Upaya bersama tersebut diharapkan menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. (YS)

BNI perkuat akses hunian layak lewat KPP dan FLPP bagi 200 peserta di Singkawang, Kalbar.

200 peserta akad, BNI dukung pembiayaan perumahan di Singkawang

JAKARTA &ndash; Meski penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tumbuh subur pada tahun 2025, Perseroan memasang target moderat 8-10% untuk tahun 2026.
Hingga akhir Desember 2025, BBTN membukukan penyaluran kredit hingga Rp400,6 triliun, naik 11,9% secara tahunan, atau melebihi target sebelumnya yaitu 7-9%.
Berdasarkan materi Analyst Meeting BBTN yang dipublikasikan Selasa (10/2), penyaluran kredit BBTN masih didominasi kredit perumahan hingga 82% dari total pinjaman sepanjang 2025.
Segmen KPR bertumbuh 8,7% menjadi Rp304,2 triliun, diikuti kredit perumahan lainnya yang tumbuh 5,1%. Namun, kredit konstruksi rumah justru anjlok 12,1%.
Di sisi lain, pertumbuhan penyaluran kredit paling signifikan terjadi pada segmen korporat, dengan pertumbuhan mencapai 70,7% menjadi Rp50,1 triliun.
Sebaliknya, segmen kredit komersial atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM ambles 8,9% menjadi Rp13,9 triliun, diikuti kredit konsumen yang tumbuh 5,4%
Dengan kredit yang tumbuh 11,9%, kualitas pinjaman BBTN tampak stagnan di level non-performing loan (NPL) gross sebesar 3,2%.
Selain itu, mengimbangi pertumbuhan kredit, BBTN mencatatkan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 14,6% menjadi Rp437 triliun pada tahun 2025.
Namun, jika tidak menghitung Rp25 triliun tambahan dana setoran pemerintah, maka pertumbuhan DPK hanya mencapai 8,1%, sejalan dengan guideline 2025 di kisaran 8-10%.
Untuk tahun 2026, Perseroan menargetkan pertumbuhan DPK lebih lambat, yaitu berkisar di level 7-9%.
Seperti yang diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, BBTN membukukan laba bersih Rp3,5 triliun untuk tahun 2025, naik 16,4% secara tahunan, dan mempertahankan tren kenaikan selama lima tahun berturut-turut.
Sebagai catatan, BBTN baru merampungkan spin-off unit usaha syariahnya pada Oktober 2025 lalu, dan kini mulai dikenal sebagai PT Bank Syariah Nasional, bank syariah terbesar setelah PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) dengan total aset Rp75 triliun per akhir 2025. (ZH)

KPR masih jadi penopang kredit bank milik negara ini, sementara kredit UMKM ambles.

Kredit tumbuh 11,9% di 2025, BBTN pasang target lebih rendah di 2026

JAKARTA &ndash; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengusulkan subsidi perumahan naik menjadi Rp750 juta dari sebelumnya Rp200 juta. Hal itu disampaikan Nixon LP. Napitupulu, Direktur Utama BBTN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (26/1).
&ldquo;Kami sedang mengusulkan ke pemerintah agar subsidi itu jangan dibatasi sampai Rp200 juta, karena itu terlalu jauh sekali,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan bahwa saat ini masyarakat yang bekerja di kota sangat membutuhkan subsidi perumahan.&ldquo;Tidak ada lagi rumah di bawah Rp200 juta, ini bukan kelas menengah sebenarnya, cuma kelas bawah cuma terlalu jauh ke daerah Purwakarta sana, misalnya, kerjanya di Jabodetabek,&rdquo; katanya.
Menurut dia, pemberian subsidi itu akan bisa diserap apabila mencapai Rp750 juta dibandingkan Rp200 juta seperti saat ini.
Selain itu, Dia menyampaikan agar pemberian subsidi diperluas untuk bangunan yang bukan dari developer, tapi rumah milik sendiri untuk kegiatan renovasi . &ldquo;Subsidi untuk bangun sendiri atau renovasi. Jadi, fasilitasnya subsidi perumahannya diperluas,&rdquo; katanya.(LK)

Program subsidi diusulkan merambah untuk kegiatan renovasi rumah.