NEW YORK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bisa masuk ke China meski masih berada di bawah sanksi Beijing.
Hal itu dimungkinkan melalui &ldquo;jalan diplomatik&rdquo; dan penyesuaian linguistik yang dilakukan China, yang sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada Rubio dua kali saat ia masih menjadi senator.
Rubio ikut mendampingi Presiden AS Donald Trump dalam kunjungan pertamanya ke China setelah Beijing mengubah transliterasi nama Rubio dalam dokumen resmi.
&ldquo;China melakukan itu dengan trik bahasa: namanya ditulis berbeda dalam dokumen resmi untuk kunjungan ini,&rdquo; kata jurnalis Al Jazeera Alan Fisher yang melaporkan dari Beijing.
Seperti dikutip Al&nbsp;Jazeera, pemerintah China disebut menggunakan celah diplomatik dengan mengganti transliterasi nama belakang Rubio ke aksara Mandarin yang berbeda untuk bunyi &ldquo;lu&rdquo;.
Perubahan nama menjadi &ldquo;Marco Lu&rdquo; memungkinkan Beijing tetap menyambut Rubio tanpa secara resmi mencabut sanksi yang masih dapat diberlakukan di kesempatan lain.
Media resmi dan pemerintah China mulai menggunakan transliterasi baru tersebut menjelang Rubio menjabat sebagai menteri luar negeri pada Januari 2025.
Pada Maret, Kementerian Luar Negeri China menyatakan kesediaannya untuk melonggarkan sanksi terhadap Rubio jika ia datang bersama Trump dalam sebuah pertemuan puncak di Beijing.
&ldquo;Sanctions China ditujukan pada ucapan dan tindakan Mr Rubio terkait China saat menjabat sebagai senator AS,&rdquo; kata juru bicara Kemenlu China Lin Jian pada 16 Maret.
Sanksi tersebut bermula ketika Rubio masih menjabat senator AS dari Florida pada 2019 hingga ia masuk ke pemerintahan Trump.
China menjatuhkan sanksi kepadanya dua kali pada 2020 karena kritiknya terhadap tindakan keras Beijing di Hong Kong, wilayah bekas koloni Inggris yang menuntut otonomi lebih besar.
Rubio, yang merupakan keturunan Kuba dan dikenal sebagai pengkritik komunisme, juga mengecam dugaan pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur Muslim di Xinjiang.
Ia juga menjadi salah satu pendukung Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur yang disahkan pada 2021, yang mewajibkan perusahaan membuktikan bahwa produk dari Xinjiang tidak dibuat dengan kerja paksa.
&ldquo;Banyak perusahaan sudah berupaya membersihkan rantai pasok mereka,&rdquo; kata Rubio saat itu.&nbsp;
&ldquo;Bagi yang belum, mereka tidak akan lagi membuat kita secara tidak sadar terlibat dalam kekejaman dan genosida.&rdquo; (DK)

China ubah transliterasi nama Rubio agar bisa hadiri KTT Trump meski masih disanksi

Kena sanksi, China ubah nama Menlu AS jadi Marco Lu agar bisa ikut KTT

RIYADH - Para pemimpin negara Teluk menggelar pertemuan di Arab Saudi pada Selasa untuk membahas respons terhadap serangan Iran yang terus mengguncang kawasan sejak perang AS-Israel melawan Teheran dimulai dua bulan lalu.
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memimpin pertemuan konsultatif Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Jeddah, yang menjadi pertemuan tatap muka pertama para pemimpin GCC sejak negara-negara mereka ikut terdampak langsung oleh konflik Iran.
Seorang pejabat Teluk yang enggan disebutkan namanya mengatakan pertemuan itu bertujuan menyusun respons bersama atas ribuan serangan rudal dan drone Iran yang menghantam negara-negara Teluk sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari.
Media pemerintah Saudi menyebut pertemuan tersebut membahas berbagai isu regional dan internasional serta koordinasi upaya bersama dalam menghadapinya, mengutip dari Reuters.
Perang Iran telah menyebabkan kerusakan pada infrastruktur energi penting di enam negara anggota GCC.&nbsp;
Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AS, fasilitas sipil, hingga instalasi militer juga menjadi sasaran serangan.
Serangan memang menurun sejak AS dan Iran menyepakati gencatan senjata pada 8 April, namun ibu kota negara-negara Teluk masih khawatir konflik dapat kembali memanas karena pembicaraan permanen antara Washington dan Teheran belum membuahkan hasil pasti.
Emir Qatar, Putra Mahkota Kuwait, Raja Bahrain, serta Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab menghadiri pertemuan tersebut. Belum jelas siapa yang mewakili Oman, anggota GCC lainnya bersama Arab Saudi.
GCC juga menghadapi kritik dari Uni Emirat Arab yang menilai respons organisasi tersebut terhadap perang masih terlalu lemah.
Penasihat senior UEA Anwar Gargash mengatakan secara logistik negara-negara GCC memang saling mendukung, namun secara politik dan militer respons mereka menjadi yang paling lemah dalam sejarah.
Ia mengaku tidak terkejut jika sikap lemah itu datang dari Liga Arab, tetapi merasa kecewa karena hal serupa justru terjadi di tubuh GCC. (DK)

GCC susun respons bersama atas serangan rudal dan drone Iran di kawasan.