JAKARTA &ndash; Satgas Pangan Polri menduga adanya permainan kartel di balik anjloknya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani, meski harga minyak sawit mentah (CPO) dunia tengah naik.
Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak, menyampaikan hal itu usai rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, asosiasi pengusaha sawit, perwakilan petani, dan kepolisian pada Senin (8/6).
Menurut Ade, penurunan harga TBS kali ini memang tampak sebagai anomali bagi sektor perkebunan sawit.
&ldquo;Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS ini turun di saat harga CPO dunia tidak turun,&rdquo; kata Ade, dalam konferensi pers.
Menindaklanjuti dugaan tersebut, lanjut Ade, Satgas Pangan Polri akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), baik di tingkat pusat maupun daerah.
Penyelidikan juga akan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di tingkat Polda, yang juga bertugas sebagai Satgas Pangan daerah.
Selain itu, Satgas Pangan juga menyoroti praktik perdagangan yang berpotensi merugikan negara, seperti under invoicing dan under pricing.
Oleh karena itu aparat penegak hukum, kata Ade, tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Dalam laporan sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah telah menemukan hingga 300 perusahaan yang membeli TBS sawit dengan harga murah. Atas temuan ini, Amran berencana melaporkan seluruh perusahaan ini kepada aparat penegak hukum. (KR)

Satgas Pangan Polri akan gandeng KPPU dalam menyelidiki dugaan kartel harga TBS sawit.

Harga TBS sawit anjlok, Satgas Pangan curiga ada kartel

JAKARTA &ndash; Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berencana menempuh jalur banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memperkarakan batas maksimum manfaat ekonomi pada industri pinjaman online (pinjol).
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, KPPU melalui putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 menyatakan sebanyak 97 perusahaan pinjol bersalah, karena terbukti dalam persekongkolan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada konsumen.
Seluruh perusahaan itu kemudian dikenai denda dengan nilai total Rp755 miliar, dengan porsi denda paling besar kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) yang mencapai Rp102,3 miliar.
&ldquo;Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas,&rdquo; ungkap Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, dalam keterangan resminya pekan lalu.
Menanggapi hal tersebut, mengatakan AFPI kecewa dengan putusan KPPU, karena batas maksimum manfaat ekonomi yang ditetapkan sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal.
&ldquo;Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,&rdquo; jelas Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, dalam keterangan yang disampaikan kepada media massa.
Kendati demikian, Entjik menyatakan bahwa AFPI tetap menghormati segala proses hukum yang berjalan dan akan terus berkoordinasi dengan seluruh anggotanya, perihal langkah hukum yang akan ditempuh.
&ldquo;Sebab, batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan,&rdquo; imbuhnya.
Selain itu, AFPI memastikan bahwa kegiatan masing-masing platform pinjol akan tetap beroperasi seperti biasa, di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
&ldquo;Kami percaya para pelaku industri pinjaman online berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,&rdquo; jelas Entjik. (KR)

Rencana pengajuan banding atas keputusan KPPU itu disebut sesuai keberatan mayoritas anggota AFPI.