JAKARTA &ndash; PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA), emiten pengembang kawasan industri milik SD Darmono, telah menandatangani fasilitas pinjaman jangka panjang dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Corporate Secretary KIJA, Budianto Liman, mengatakan nilai pokok pinjaman terdiri atas Term Loan 3 senilai US$185,85 juta, setara saldo Senior Notes yang masih terutang dan akan direstrukturisasi.
Selain itu, KIJA juga memperoleh fasilitas Term Loan 4 sebesar Rp70 miliar untuk keperluan umum perusahaan.
&ldquo;Jatuh tempo pinjaman maksimum selama 182 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit, termasuk masa availability period dan grace period,&rdquo; jelas Budianto, dalam keterangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sebagai bagian dari perjanjian kredit, KIJA menjadikan sejumlah asetnya sebagai jaminan, dengan total nilai jaminan setara 120% coverage pinjaman.
Budianto menambahkan penggunaan fasilitas pinjaman dalam mata uang rupiah ini, agar struktur pembiayaan selaras dengan mata uang pelaporan KIJA.
&ldquo;Di tengah volatilitas yang meningkat pada pasar utang internasional, kami meyakini bahwa fasilitas pembiayaan ini merupakan solusi pendanaan yang tepat dan prudent bagi perseroan,&rdquo; imbuh Budianto.
Sepanjang 2025 lalu, KIJA meraup laba bersih sebesar Rp423,19 miliar, tumbuh 16,48% secara tahunan. Perseroan memiliki total aset sebesar Rp15,05 triliun di akhir 2025, dengan ekuitas Rp8,14 triliun.
Menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com, saat ini pemegang saham terbesar KIJA adalah Mu Min Ali Gunawan yang mengendalikan 21,09% saham. Islamic Development memiliki 11,53% saham dan masyarakat 67,25%.
Namun pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham KIJA adalah SD Darmono dan Aida Gamida, berdasarkan laporan perseroan kepada BEI awal pekan ini. (KR)

KIJA mendapat pendanaan jangka panjang dari Bank Mandiri dalam mata uang rupiah.

Hadapi fluktuasi dolar AS, KIJA milik SD Darmono refinancing utang

JAKARTA &ndash; &nbsp;Deregulasi peraturan untuk menunjang investasi tidak dapat dikendalikan sehingga dimanfaatkan sekelompok orang untuk kepentingan sendiri. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin usai melakukan inspeksi mendadak ke Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, kemarin.
Sjafrie Samsoedin menyampaikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membatalkan perijinan yang diterbitkan pemerintah daerah terkait ijin ekspor pasir kuarsa.
&ldquo;Dari segi regulasi Kementerian ESDM langsung mengambil tindakan cepat menganulir perijinan pemerintah daerah terhadap perijinan pasir kuarsa yang didalamnya ternyata ada pasir timah yang merupakan sumber daya alam (SDA) yang tidak mendapatkan ijin untuk dieksplorasi,&rdquo; katanya.
Menurut Menhan, terdapat sekelompok orang yang bersiasat dengan mengambil kesempatan di tengah kesempitan terhadap kekayaan komoditi SDA di Indonesia.
&ldquo;Dan, ini kami satuan tugas penertiban kawasan hutan, baik itu sawit dan pertambangan akan terus melakukan tindakan penertiban dan pengamanan dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum maka akan kita teruskan di dalam upaya penegakan hukum,&rdquo; katanya.
Dia menyampaikan bahwa penertiban dan penindakan atas kawasan hutan, sawit dan pertambangan yang merugikan negara merupakan wujud kehadiran pemerintah.
Di Morawali, beberapa latihan simulasi intercept terhadap pesawat-pesawat yang memiliki indikasi terhadap kegiatan illegal dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas, di bandara tersebut,&rdquo; katanya.
Menurut Sjafrie, di tengah upaya pemerintah menegakkan regulasi masih terdapat celah yang mengancam kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional. Pemerintah, katanya, akan melakukan evaluasi guna menertibkan dan mengamankan regulasi yang telah diterbitkan.
&ldquo;Ini adalah suatu anomali, kita mengeluarkan peraturan tapi tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan dan tidak bisa mengendalikan peraturan yang keluarkan sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil orang lain untuk kepentingan kelompoknya,&rdquo; ujarnya. (LK)

Penindakan kawasan hutan, sawit dan pertambangan merupakan wujud kehadiran negara.