JAKARTA - Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) mempercepat proses lelang barang rampasan negara berupa kapal tanker MT Arman 114 berbendera Iran beserta muatan minyak mentah ringan.
Kepala BPA Kejagung, Kuntadi menyampaikan instruksi tersebut saat meninjau langsung kapal di Perairan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Ia meminta jajaran segera menyelesaikan proses lelang dan melaporkan kendala yang menghambat optimalisasi pemulihan aset.
&ldquo;Dilakukannya pemantauan bertujuan untuk memastikan secara langsung kondisi fisik, keamanan aset dan permasalahan yang dihadapi serta mendorong percepatan penyelesaian aset,&rdquo; sebagaimana tertulis dalam siaran pers Kejagung, dikutip&nbsp;bloombergtechnoz.
Selain tanker MT Arman 114, Kuntadi juga meninjau kapal kargo Legend Aquarius yang dititipkan di Dermaga Bea dan Cukai Tanjung Uncang. Kapal tersebut dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karimun.
BPA telah dua kali melelang MT Arman 114 dengan muatan sekitar 1,24 juta barel light crude oil. Objek lelang dijual dalam satu paket, mencakup kapal tanker produksi 1997 asal Korea Selatan dan muatannya. Nilai limit lelang ditetapkan Rp1,17 triliun dengan uang jaminan Rp118 miliar.
Lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam atas nama terpidana Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, sesuai putusan Pengadilan Negeri Batam.
Peserta lelang wajib merupakan badan usaha dengan izin pengolahan atau niaga minyak dan gas bumi, atau kontraktor dan afiliasinya sesuai ketentuan Kementerian ESDM. Pada lelang sebelumnya, sebanyak 19 perusahaan mengikuti aanwijzing, termasuk PT Pertamina (Persero).
&ldquo;Jumlah pasti saya tidak monitor, cuma yang ikut giat aanwijzing kemarin di kantor Kejari Batam bersama KPKNL Batam hadir 19 perusahaan. Pertamina ikut hadir giat aanwijzing kemarin,&rdquo; kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam Priandi Firdaus.
Sementara itu, Pertamina membuka peluang untuk mengikuti lelang tersebut. &ldquo;Kami terbuka dengan semua kesempatan bisnis yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan sesuai regulasi yang berlaku,&rdquo; kata VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron.
Kapal MT Arman 114 disita setelah diduga melakukan pemindahan minyak ilegal (ship to ship) dengan kapal MT Stinos di perairan Laut Natuna Utara. Saat kejadian, kedua kapal terdeteksi mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS).
&ldquo;Dari hasil pengamatan drone yang diterbangkan Tim Bakamla RI, terlihat sambungan pipa kedua kapal terhubung dan juga adanya oil spill dari kapal MT Arman 114,&rdquo; kata Yazid Nurhuda.
Pengadilan Negeri Batam memvonis kapten kapal, Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Kapal beserta muatannya dirampas untuk negara.(DH)

Kejagung percepat lelang tanker Iran Rp1,17 triliun, 19 perusahaan termasuk Pertamina ikut.

Kejagung lelang tanker Iran Rp1,17 triliun, 19 perusahaan berebut

JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung menahan taipan batu bara, Samin Tan, sebagai tersangka dalam kasus korupsi tambang ilegal di Kalimantan Tengah. Menurut laporan The Edge Malaysia (29/3), penahanan ini dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan pelanggaran serius dalam aktivitas pertambangan yang berlangsung tanpa izin sah.
Penyidik awalnya mengidentifikasi Samin Tan dengan inisial ST sebelum akhirnya dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kejaksaan Agung melalui pesan teks kepada Bloomberg.
Penetapan tersangka ini,&nbsp;&nbsp;dikutip dari The Edge Malaysia (29/3), menjadi bagian dari pengusutan kasus korupsi di sektor batu bara yang melibatkan aktivitas tambang ilegal.
Jaksa menyebut perusahaan utama milik Samin Tan, PT Asmin Koalindo Tuhup, tetap menjalankan operasi tambang meskipun kontrak batu bara telah dihentikan pemerintah. Dalam kasus ini, perusahaan diduga mengoordinasikan praktik tambang ilegal pada periode 2017 hingga 2025 tanpa dasar hukum yang sah.
Selain itu, pihak media tidak berhasil menghubungi perwakilan perusahaan maupun keluarga Samin Tan untuk memberikan tanggapan terkait kasus korupsi tersebut. Samin Tan diketahui merupakan mantan ketua Asia Resource Minerals plc, yang sebelumnya bernama Bumi plc.
Dalam tayangan televisi nasional, Samin Tan terlihat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung dan dikawal aparat dalam kondisi diborgol. Ia kini menjalani penahanan selama 20 hari di fasilitas milik kejaksaan setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan Kalimantan, dikutip dari The Edge Malaysia (29/3).
Dalam pengusutan kasus ini, penyidik menduga perusahaan tetap melakukan produksi dan penjualan batu bara menggunakan izin tambang yang tidak sah.
Selain itu, aktivitas tambang ilegal tersebut juga diduga melibatkan koordinasi dengan pejabat yang memiliki kewenangan di sektor pertambangan, sehingga memicu kerugian negara yang hingga kini masih dalam proses perhitungan.
Kasus korupsi tambang ilegal ini juga berkaitan dengan perkara sebelumnya yang melibatkan Samin Tan pada 2019. Saat itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antikorupsi dalam kasus suap yang melibatkan anggota legislatif terkait penyelesaian sengketa pemegang saham perusahaan batu bara. Namun, pengadilan menyatakan Samin Tan tidak bersalah sebelum jaksa mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kasus ini terjadi di tengah upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperketat penegakan hukum di sektor industri ekstraktif. Langkah ini dilakukan setelah muncul sejumlah kasus besar, termasuk di sektor pertambangan timah, serta evaluasi terhadap izin tambang dan kontrak lama yang dinilai bermasalah. (SA)

Samin Tan ditahan Kejagung terkait korupsi tambang ilegal di Kalteng, kerugian negara dihitung.

Kejaksaan Agung tahan Samin Tan, kasus korupsi tambang ilegal Kalteng

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang rampasan pengganti kerugian negara serta denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan dengan total nilai mencapai Rp6,6 triliun kepada negara.
Penyerahan dilakukan secara simbolik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Prosesi penyerahan berlangsung di halaman depan Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12). Total dana yang diserahkan tercatat sebesar Rp6.625.294.190.469,74.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4,2 triliun merupakan uang hasil rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung. Dana ini berasal dari sejumlah kasus besar, termasuk perkara fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan impor gula.
&ldquo;Berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO, dalam perkara impor gula,&rdquo; kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Sementara itu, sekitar Rp2,4 triliun merupakan hasil penagihan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan. &ldquo;Berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel,&rdquo; ucap Burhanuddin.
Secara rinci, uang tersebut terdiri dari hasil penguasaan kembali kawasan hutan Tahap V seluas 896.969,143 hektare, denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebesar Rp2,34 triliun, serta penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan RI senilai Rp4,28 triliun.
Penyerahan dana ini menjadi salah satu setoran terbesar hasil penegakan hukum dalam sektor korupsi dan kehutanan, sekaligus menegaskan peran Kejagung dalam pemulihan kerugian keuangan negara.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran menteri dan kepala lembaga terkait. (DH)

Kejagung serahkan Rp6,6 triliun hasil rampasan korupsi dan denda penyalahgunaan hutan,