JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku tengah mendalami kasus dugaan manipulasi dalam aktivitas ekspor komoditas Crude Palm Oil (CPO), menggunakan transfer-pricing hingga under-invoicing.
Dugaan ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, sekitar sebulan lalu.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan bahwa saat ini pihaknya telah berada di tahap penyidikan, terhadap sejumlah perusahaan di sektor kelapa sawit.
&ldquo;Itu sudah satu bulan lebih, data dari Kemenkeu itu melengkapi data di kita,&rdquo; kata Syarief, saat memberi keterangan kepada media pada Senin (25/5).
Ia menambahkan Kejagung telah memeriksa beberapa saksi dalam perkara ini. &ldquo;Nanti kita sampaikan,&rdquo; jelas Syarief, dengan menekankan kasus bisa menyeret perusahaan dari sektor lain.
Sementara secara terpisah pada akhir pekan lalu, Purbaya mengaku para eksportir itu telah melakukan penyelewengan lewat perusahaan cangkang di luar Indonesia.
&ldquo;Saya akan lihat berapa yang bisa saya ambil dari mereka,&rdquo; kata Purbaya saat memberi keterangan di Istana Negara.
Langkah tersebut, kata Purbaya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengatasi kebocoran pendapatan negara, akibat manipulasi ekspor komoditas yang telah lama terjadi.
&ldquo;Nanti harusnya dengan ada penjual tunggal tadi, harusnya aman,&rdquo; imbuh Purbaya merujuk pada entitas pengendali ekspor di bawah Danantara. (KR)

Kejaksaan mengaku telah memeriksa saksi dalam sebulan terakhir, meski belum ada nama yang diungkap.

Kejagung usut dugaan manipulasi ekspor CPO di 10 perusahaan

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan dan menahan tiga orang pimpinan KoinWorks, fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending yang dirintis sejak 2016.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dapot Dariarma, mengatakan ketiganya telah digeledah dan ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), melalui fintech KoinWorks.
&ldquo;Selanjutnya, penyidik melakukan penahanan terhadap tiga tersangka,&rdquo; kata Dapot, saat memberikan keterangan kepada media pada Rabu (7/5) kemarin.
Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:
<ol>
<li>BAA, Direktur Operasional PT LAT 2021 sampai sekarang</li>
<li>BH, Direktur Utama PT LAT 2015 sampai 2022 sekaligus Komisaris PT LAT 2022 sampai sekarang</li>
<li>JB, Direktur Utama LAT 2024 sampai sekarang</li>
</ol>
Adapun modus operandi dari tiga orang tersangka ini, kata Dapot, yaitu perbuatan melawan hukum dengan cara menyalurkan kredit dari bank ke sejumlah nasabah, dengan memanipulasi jaminan invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi.
&ldquo;Sehingga dilakukan pencairan kredit sebesar Rp600 miliar,&rdquo; imbuhnya.
Namun Dapot menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengembangan, yang membuka kemungkinan adanya tersangka lain, termasuk dari pihak bank penyalur kredit.
Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari sejak Rabu (6/5) di rumah tahanan Cipinang dan Salemba.
Berdasarkan foto unggahan resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tersangka berinisial BH dalam kasus ini mengarah pada Benedicto Haryono yang merupakan salah satu pendiri KoinWorks. (KR)

Ketiga orang tersangka ini akan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Cipinang dan Salemba.

Bos KoinWorks ditahan, diduga manipulasi kredit Rp600 miliar

JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung RI telah menangkap dan menetapkan Ketua Ombudsman, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan penetapan Hery Susanto sebagai tersangka sesuai temuan tim penyidik, atas pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi di Jakarta.
&ldquo;Terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,&rdquo; jelas Anang, dalam keterangan resmi yang disampaikan Kamis (16/4) kemarin.
Sementara dalam keterangan terpisah, Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), mengatakan Hery Susanto turut membantu PT TSHI, dalam perkara setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kementerian Kehutanan.
Hery Susanto terbukti ikut mengatur agar kesalahan TSHI dalam menghitung beban PNBP bisa dikoreksi secara mandiri, lewat surat rekomendasi dari Ombudsman.
&ldquo;Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut, tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM yang merupakan Direktur TSHI, kurang lebih sejumlah Rp1,5 miliar,&rdquo; jelas Syarief, dalam konferensi pers Kamis kemarin.
Berdasarkan tindakan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan Hery Susanto melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP yang baru.
Perlu diketahui, TSHI adalah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. TSHI tercatat dengan nama PT Toshida Indonesia menurut data Minerba One yang dikelola Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM).
Pekan lalu tepatnya pada Jumat (10/4), Hery Susanto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Ombudsman RI, untuk masa jabatan 2026-2031.
Atas perkara tersebut, Ombudsman dalam keterangan resminya menyampaikan permohonan maaf kepada publik, serta menegaskan perkara yang dihadapi oleh Hery Susanto berlangsung pada periode 2021-2026. (KR)

Ketua Ombudsman Hery Susanto menyebut perkara hukum berlangsung pada periode 2021-2026.