JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan kebijakan pemotongan maksimal 8% oleh aplikator ojek online mulai berlaku pada Juni 2026.
Kemnaker segera memanggil sejumlah perusahaan aplikasi guna membahas pelaksanaan aturan tersebut untuk mempercepat implementasi,&nbsp;.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur pembagian pendapatan pengemudi ojol.
Dalam beleid tersebut ditegaskan sedikitnya 92% pendapatan harus diterima pengemudi. &ldquo;Mudah-mudahan Juni (bisa diterapkan),&rdquo; ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor usai menghadiri Penganugerahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan 2025 di Gedung BP Jamsostek,&nbsp;seperti dikutip CNNIndonesia&nbsp;(8/5)
Afriansyah mengatakan pemerintah akan segera memanggil para aplikator untuk mendengar masukan sebelum aturan diterapkan secara penuh.
Menurut dia, langkah itu dilakukan agar kebijakan berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
&ldquo;Ini akan segera kita panggil, karena Perpres-nya ini sendiri kan baru keluar kemarin dan insya Allah kita akan sesuai dengan arahan Presiden, 8% pemotongan,&rdquo; katanya.
Ia menyebut hingga kini belum ada aplikator yang menyampaikan keberatan secara terbuka kepada Kemnaker. Meski begitu, komunikasi dengan sejumlah perusahaan aplikasi besar terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan aturan baru tersebut.
&ldquo;Ini dalam proses, kami sedang melakukan komunikasi dengan pihak aplikator besar, ya. Tapi mereka sudah tahu, akan segera kami panggil,&rdquo; pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pertama kali menyampaikan rencana pembatasan potongan aplikator di bawah 10% saat pidato Hari Buruh pada 1 Mei 2026.
Kebijakan itu kemudian diperkuat melalui Perpres yang terbit pada awal pekan ini.(DH)

Kemnaker targetkan aturan potongan ojol maksimal 8% mulai berlaku pada Juni 2026.