JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membenarkan telah mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu serta Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan telah mengisi posisi mereka dengan pejabat pelaksana harian (Plh).
&ldquo;Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang,&rdquo; ujar Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/26).
Ia menyebut penunjukan berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. &ldquo;Jadi dikasih Plh sekarang, kemarin (Selasa sore) sudah aktif,&rdquo; lanjutnya,&nbsp;seperti dari dikutip Kompas.
Purbaya belum mengungkap posisi baru Febrio dan Luky. Pemerintah masih memproses penetapan pejabat definitif. Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi definitif dan kini dijabat Pelaksana Tugas Herman Saheruddin.
Pemerintah menyiapkan tiga nama calon pejabat untuk diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal hingga pertengahan Mei. &ldquo;Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei,&rdquo; kata Purbaya.
Informasi dari kalangan internal pemerintahan menyebut pergantian dilakukan cepat. &ldquo;Dirjen Anggaran kemarin dipanggil Sekjen Kementerian Keuangan, kemudian hanya diberitahu nama penggantinya,&rdquo; ujar seorang sumber pemerintahan IDNFinancials, Rabu pagi (2/4)
Sumber tersebut tidak mengetahui alasan detail pergantian ini. &ldquo;Mungkin ini soal beda mazab, di tengah suasana tekanan fiskal dan strategi subsidi BBM,&rdquo; ujarnya.
Seperti diberitakan&nbsp;IDNFinancials.com&nbsp;sebelumnya,&nbsp;di tengah perubahan internal, Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026 meski ketidakpastian global meningkat akibat konflik Amerika Serikat dan Iran.
&ldquo;Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026.
Ia menyatakan APBN sejak awal dirancang defisit untuk mendorong aktivitas ekonomi dan mempercepat belanja negara. Namun, analis menilai revisi perlu dipertimbangkan setelah lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Fitch Ratings menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.
&ldquo;Investor melihat APBN sebagai &lsquo;kompas ekonomi&rsquo;. Kalau tidak disesuaikan dengan realitas maka kepercayaan pasar bisa turun dan bisa berdampak ke nilai tukar dan investasi,&rdquo; ujar analis. (DH)
Terkait:&nbsp;Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan diganti, mengapa?

Tiga nama calon Dirjen pengganti diajukan ke Presiden Prabowo pada awal hingga pertengahan Mei.

Menkeu Purbaya benarkan telah mencopot dua Dirjen

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi wacana pengambilalihan operator Kereta Cepat Whoosh oleh Kementerian Keuangan. Ia belum memastikan kebenaran rencana tersebut, namun mengakui telah membahas penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung bersama Danantara.
"Anda kata dari siapa? Rapatnya sudah putus," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4), dikutip&nbsp;cnnindonesia.
Sementara itu, Menteri BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan Kementerian Keuangan hanya akan mengambil alih saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Operasional kereta cepat tetap dijalankan oleh KCIC dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Operasional tetap di KAI, karena memang kereta api Indonesia kan memang bidangnya itu," kata Dony.
Dony mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Purbaya terkait langkah tersebut, meski belum merinci skema yang disiapkan. Ia menyebut pemerintah akan segera menyelesaikan proses pengambilalihan saham sekaligus penataan utang KCIC.
"Buat teman-teman sekalian penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan," ujarnya. Ia memastikan layanan kereta cepat tidak akan terganggu. Menurutnya, perbaikan struktur pendanaan justru akan memperkuat operasional dan meningkatkan kualitas layanan.
"Saya tidak membicarakan lagi kenapa dulu misalkan impairment (penurunan nilai aset) yang gede, terjadi di karya, kenapa harus impairment banyak perusahaan itu kan kita tidak membicarakan itu," kata Dony.(DH)

Kemenkeu siapkan ambil saham KCIC, KAI tetap jalankan operasional kereta cepat.

Kemenkeu bidik saham KCIC, operasional Whoosh tetap di KAI

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, 31 Maret 2026, dengan menawarkan sembilan seri obligasi berkupon hingga 7,125% dan nilai nominal Rp1 juta per unit.Dalam lelang tersebut, pemerintah menargetkan dana sebesar Rp36 triliun.Pada lelang sebelumnya, 3 Maret 2026, total penawaran yang masuk mencapai Rp50,94 triliun dari target awal Rp33 triliun, dengan nilai yang dimenangkan sebesar Rp34,1 triliun.Lelang SUN berdenominasi rupiah ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menjual jumlah obligasi lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang telah ditetapkan, sebagaimana dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Minggu, 29 Maret 2026.Adapun sembilan seri SUN yang ditawarkan meliputi SPN01260502 (New Issuance), SPN12260702 (Reopening), SPN12270401 (New Issuance), FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening).Pemerintah berpeluang memenangkan hingga maksimal 150% dari target indikatif Rp36 triliun.Penerbitan obligasi ini menjadi salah satu instrumen untuk menutup kebutuhan pembiayaan anggaran sekaligus menambal defisit APBN 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp689,1 triliun.Berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 (UU No.17 Tahun 2025), target pembiayaan utang tahun ini dipatok sebesar Rp832,2 triliun, meningkat dibanding target tahun sebelumnya yang mencapai Rp775,9 triliun. (DK)

Pemerintah lelang 9 SUN yield hingga 7,125% guna penuhi pembiayaan defisit APBN 2026.