JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah mulai dikembalikan secara bertahap ke kas pemerintah.
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan proses pengembalian dana tersebut sudah berjalan.
&ldquo;(SAL) sudah (dikembalikan bertaha),&rdquo; ujar Astera saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, seperti dikutip Kumparan, Rabu (24/6)
Sebelumnya, pemerintah menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun di perbankan menjelang Idulfitri 2026 untuk menjaga likuiditas sistem keuangan di tengah kenaikan imbal hasil obligasi.
Tambahan tersebut melengkapi penempatan dana sebelumnya sebesar Rp200 triliun, sehingga total dana yang ditempatkan pemerintah di perbankan mencapai Rp300 triliun.
Seiring membaiknya kondisi likuiditas, pemerintah mulai menarik kembali dana tersebut secara bertahap. Langkah ini menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas perbankan, khususnya bank-bank pelat merah yang menjadi penerima dana pemerintah.
Dilansir Antara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, membenarkan adanya rencana penarikan bertahap dana SAL dari perbankan.
Namun, menurutnya, waktu dan mekanisme pelaksanaan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah.
Dian berharap proses penarikan dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu likuiditas industri perbankan maupun stabilitas sistem keuangan nasional.
&ldquo;Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank,&rdquo; kata Dian.
Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK menjadi faktor penting untuk memastikan proses normalisasi likuiditas berjalan lancar tanpa menimbulkan tekanan pada sektor keuangan.(DH)

Kemenkeu mulai menarik dana SAL Rp300 triliun dari Himbara secara bertahap untuk dimasukkan ke BI.

Kementerian Keuangan kembalikan dana Rp300 triliun ke Bank Indonesia 

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil setelah komisi mendengarkan pemaparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana kerja dan kebutuhan anggaran Kementerian Keuangan pada 2027.
"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000," kata Misbakhun, seperti dikutip CNNindonesia.
Dengan persetujuan tersebut, Kementerian Keuangan akan melanjutkan penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027 dengan memperhatikan masukan dari DPR.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan berbagai rekomendasi yang disampaikan Komisi XI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rencana kerja kementerian.
"Kami memandang masukan serta rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas rencana kerja Kementerian Keuangan ke depan, termasuk menghilangkan silo-silo antarsatuan kerja," ujar Purbaya.
Berdasarkan program, alokasi terbesar berada pada Program Dukungan Manajemen yang mencapai Rp47,94 triliun.
Sementara Program Pengelolaan Penerimaan Negara memperoleh alokasi Rp1,62 triliun, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp194,68 miliar, Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi Rp36,33 miliar, serta Program Pengelolaan Belanja Negara Rp14,12 miliar.
Dari sisi fungsi, anggaran Kementerian Keuangan 2027 didominasi Fungsi Layanan Umum sebesar Rp45,52 triliun. Selanjutnya, Fungsi Pendidikan memperoleh alokasi Rp3,99 triliun dan Fungsi Ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.
Alokasi Fungsi Pendidikan seluruhnya disalurkan melalui Program Dukungan Manajemen, sedangkan Fungsi Ekonomi digunakan untuk mendukung Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan Program Dukungan Manajemen.(DH)

Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kemenkeu 2027 sebesar Rp49,8 triliun.

DPR sepakati anggaran Kementerian Keuangan senilai Rp49,8 triliun

&nbsp;
JAKARTA &ndash; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menegaskan akan tetap berada di posisi terdepan dalam urusan ekspor, meski PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah diberi wewenang untuk menentukan harga jual dan margin ekspor komoditas melalui Peraturan Pemerintah 24/2026.
Mengutip laporan Stockbit Sekuritas, Pasal 3 Ayat 2 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 24/2026 mengatur wewenang DSI untuk menentukan harga jual ekspor dan margin &ldquo;dalam tingkat kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.&rdquo;
Namun, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia, Djaka Budi Utama, menegaskan bahwa hingga akhir tahun, Bea Cukai masih akan menyediakan layanan sebagaimana biasanya.
&ldquo;Dengan peraturan yang baru, bahwa ekspor itu, untuk sampai bulan Desember, Bea Cukai masih melakukan pelayanan seperti biasa,&rdquo; jelasnya dalam Konferensi Pers APBN KITA Juni 2026, Jumat (5/6).
Ia kemudian menambahkan bahwa Bea Cukai dapat memfasilitasi DSI dalam transaksi ekspor, dan berdampingan dengan Bea Cukai sebagai pihak eksportir.
Lebih lanjut, Djaka memahami bahwa DSI akan mampu mengurus ekspor komoditas secara mandiri, terutama setelah peraturan pemerintah yang baru keluar.
Namun, ia menegaskan bahwa Bea Cukai akan tetap memegang peran penting dalam transaksi ekspor.
&ldquo;Ke depannya mungkin nanti DSI secara mandiri melakukan ekspor. Tetapi, tetap, bea cukai berada di posisi yang terdepan dalam pengurusan ekspornya,&rdquo; pungkas Djaka.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa juga turut menegaskan bahwa implementasi penuh sentralisasi ekspor di bawah DSI ini akan berlaku bertahap dan melalui evaluasi berkala.
Dimulai sejak 1 Juni 2026, tenggat waktu implementasi penuh kebijakan ini akan jatuh pada akhir Desember 2026.
&ldquo;Sekarang berlaku, tapi masih dalam bentuk pelaporan,&rdquo; jelas Purbaya dalam kesempatan yang sama.
&ldquo;Tiga bulan ke depan, akan dievaluasi, sudah siap atau belum kalau di-handle DSI. Kalau belum, tiga bulan lagi, evaluasi lagi. Jadi, pasti pada waktu pelaksanaan, sudah lebih siap,&rdquo; ujarnya.
Pada tahap awal ini, PP No. 24/2026 juga mengatur komoditas yang akan masuk ke dalam kategori sentralisasi ekspor, yaitu batu bara, minyak sawit, dan ferroalloy. Namun, rinciannya akan diatur terpisah dalam peraturan Menteri Perdagangan.
Selain itu, PP No. 24/2026 juga mengatur pengecualian sentralisasi ekspor bagi para pelaku usaha tertentu yang memiliki kontrak dengan pemerintah terkait investasi, divestasi, dan pengolahan/pemurnian dalam negeri.
Namun, pengecualian tersebut hanya akan diberikan setelah diputuskan dalam rapat koordinasi antarmenteri. (ZH)

The policy took effect on 1 June 2026, full implementation scheduled by the end of December 2026.

DSI tentukan harga jual, Kemenkeu pastikan Bea Cukai masih berfungsi

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membenarkan telah mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu serta Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan telah mengisi posisi mereka dengan pejabat pelaksana harian (Plh).
&ldquo;Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang,&rdquo; ujar Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/26).
Ia menyebut penunjukan berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. &ldquo;Jadi dikasih Plh sekarang, kemarin (Selasa sore) sudah aktif,&rdquo; lanjutnya,&nbsp;seperti dari dikutip Kompas.
Purbaya belum mengungkap posisi baru Febrio dan Luky. Pemerintah masih memproses penetapan pejabat definitif. Selain dua posisi tersebut, jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum terisi definitif dan kini dijabat Pelaksana Tugas Herman Saheruddin.
Pemerintah menyiapkan tiga nama calon pejabat untuk diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal hingga pertengahan Mei. &ldquo;Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei,&rdquo; kata Purbaya.
Informasi dari kalangan internal pemerintahan menyebut pergantian dilakukan cepat. &ldquo;Dirjen Anggaran kemarin dipanggil Sekjen Kementerian Keuangan, kemudian hanya diberitahu nama penggantinya,&rdquo; ujar seorang sumber pemerintahan IDNFinancials, Rabu pagi (2/4)
Sumber tersebut tidak mengetahui alasan detail pergantian ini. &ldquo;Mungkin ini soal beda mazab, di tengah suasana tekanan fiskal dan strategi subsidi BBM,&rdquo; ujarnya.
Seperti diberitakan&nbsp;IDNFinancials.com&nbsp;sebelumnya,&nbsp;di tengah perubahan internal, Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana merevisi APBN 2026 meski ketidakpastian global meningkat akibat konflik Amerika Serikat dan Iran.
&ldquo;Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026.
Ia menyatakan APBN sejak awal dirancang defisit untuk mendorong aktivitas ekonomi dan mempercepat belanja negara. Namun, analis menilai revisi perlu dipertimbangkan setelah lembaga pemeringkat seperti Moody's dan Fitch Ratings menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif.
&ldquo;Investor melihat APBN sebagai &lsquo;kompas ekonomi&rsquo;. Kalau tidak disesuaikan dengan realitas maka kepercayaan pasar bisa turun dan bisa berdampak ke nilai tukar dan investasi,&rdquo; ujar analis. (DH)
Terkait:&nbsp;Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan diganti, mengapa?

Tiga nama calon Dirjen pengganti diajukan ke Presiden Prabowo pada awal hingga pertengahan Mei.

Menkeu Purbaya benarkan telah mencopot dua Dirjen

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi wacana pengambilalihan operator Kereta Cepat Whoosh oleh Kementerian Keuangan. Ia belum memastikan kebenaran rencana tersebut, namun mengakui telah membahas penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung bersama Danantara.
"Anda kata dari siapa? Rapatnya sudah putus," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4), dikutip&nbsp;cnnindonesia.
Sementara itu, Menteri BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan Kementerian Keuangan hanya akan mengambil alih saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Operasional kereta cepat tetap dijalankan oleh KCIC dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Operasional tetap di KAI, karena memang kereta api Indonesia kan memang bidangnya itu," kata Dony.
Dony mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Purbaya terkait langkah tersebut, meski belum merinci skema yang disiapkan. Ia menyebut pemerintah akan segera menyelesaikan proses pengambilalihan saham sekaligus penataan utang KCIC.
"Buat teman-teman sekalian penyelesaiannya sudah segera akan kita tandatangani dan kita bereskan," ujarnya. Ia memastikan layanan kereta cepat tidak akan terganggu. Menurutnya, perbaikan struktur pendanaan justru akan memperkuat operasional dan meningkatkan kualitas layanan.
"Saya tidak membicarakan lagi kenapa dulu misalkan impairment (penurunan nilai aset) yang gede, terjadi di karya, kenapa harus impairment banyak perusahaan itu kan kita tidak membicarakan itu," kata Dony.(DH)

Kemenkeu siapkan ambil saham KCIC, KAI tetap jalankan operasional kereta cepat.

Kemenkeu bidik saham KCIC, operasional Whoosh tetap di KAI

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, 31 Maret 2026, dengan menawarkan sembilan seri obligasi berkupon hingga 7,125% dan nilai nominal Rp1 juta per unit.Dalam lelang tersebut, pemerintah menargetkan dana sebesar Rp36 triliun.Pada lelang sebelumnya, 3 Maret 2026, total penawaran yang masuk mencapai Rp50,94 triliun dari target awal Rp33 triliun, dengan nilai yang dimenangkan sebesar Rp34,1 triliun.Lelang SUN berdenominasi rupiah ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menjual jumlah obligasi lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang telah ditetapkan, sebagaimana dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Minggu, 29 Maret 2026.Adapun sembilan seri SUN yang ditawarkan meliputi SPN01260502 (New Issuance), SPN12260702 (Reopening), SPN12270401 (New Issuance), FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening).Pemerintah berpeluang memenangkan hingga maksimal 150% dari target indikatif Rp36 triliun.Penerbitan obligasi ini menjadi salah satu instrumen untuk menutup kebutuhan pembiayaan anggaran sekaligus menambal defisit APBN 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp689,1 triliun.Berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 (UU No.17 Tahun 2025), target pembiayaan utang tahun ini dipatok sebesar Rp832,2 triliun, meningkat dibanding target tahun sebelumnya yang mencapai Rp775,9 triliun. (DK)

Pemerintah lelang 9 SUN yield hingga 7,125% guna penuhi pembiayaan defisit APBN 2026.