JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah stabilisasi harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak setelah harga jual di sejumlah daerah jatuh jauh di bawah harga acuan pemerintah akibat lemahnya permintaan pasar.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan, Ketut Wirata, mengatakan pemerintah memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan pelaku industri unggas guna menjaga harga ayam hidup tetap berada pada level yang menguntungkan peternak.
&ldquo;Upaya ini dilakukan untuk melindungi keberlanjutan usaha petani kecil sekaligus menjaga keseimbangan industri unggas nasional,&rdquo; ujar Wirata dalam keterangannya, seperti dikutip Antaranews.
Kementan telah menggelar rapat koordinasi dengan Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN) dan pelaku rumah potong hewan unggas (RPHU) untuk memastikan komitmen seluruh rantai industri dalam menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.
Menurut Wirata, harga ayam hidup di beberapa wilayah masih berada di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp19.500 per kilogram. Di Jawa Tengah, misalnya, harga live bird dilaporkan hanya berkisar Rp15.000 per kilogram.
"Informasi yang kami terima, khususnya di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa unggas hidup dijual seharga Rp15.000. Ini adalah situasi yang sangat sulit bagi peternak independen atau skala kecil," katanya.
Ia menegaskan kondisi tersebut paling berat dirasakan peternak mandiri yang memiliki keterbatasan modal. Ketika harga jual berada di bawah biaya produksi, risiko kebangkrutan meningkat.
"Petani besar mungkin masih bisa bertahan karena didukung oleh modal yang kuat. Tetapi bagi petani kecil, situasi ini dapat mempercepat proses kebangkrutan," ujarnya.
Pemerintah meminta seluruh pelaku industri memperkuat kolaborasi dan menghindari praktik pembelian ayam hidup di bawah harga acuan yang telah disepakati.
"Kami mendesak dan mengharapkan komitmen bersama dari para operator RPHU untuk tidak membeli ayam di bawah harga referensi yang telah disepakati," kata Wirata.
Sebagai langkah pengendalian, Kementan juga memutuskan menunda sementara penerbitan berbagai rekomendasi usaha di sektor perunggasan hingga harga ayam hidup kembali mencapai tingkat yang ditetapkan pemerintah.
"Selama harga belum memenuhi acuan pemerintah, semua rekomendasi terkait berbagai bisnis unggas di kementerian diminta untuk ditunda sementara," ungkapnya.
&nbsp;Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan usaha peternak.
"Kami telah sepakat untuk menunda sementara semua rekomendasi terkait unggas hingga harga yang ditetapkan pemerintah tercapai. Saya dengan tulus meminta kerja sama Anda dan tidak ikut berkontribusi pada penurunan harga," kata Hary.
Di sisi lain, pelaku industri rumah potong unggas menyatakan mereka juga menghadapi tekanan akibat permintaan yang melemah dan pasokan ayam hidup yang melimpah di pasar.
Ketua ARPHUIN Sigit Pambudi mengatakan rumah potong unggas terus berupaya menyerap produksi peternak untuk menjaga keseimbangan pasar.
"Situasi yang kita hadapi sama sulitnya. Jadi ini bukan sesuatu yang seharusnya kita rayakan dengan gembira, manfaatkan, atau eksploitasi," ujar Sigit.
Menurutnya, rumah potong unggas tetap beroperasi secara maksimal, termasuk selama periode libur panjang, guna menyerap pasokan ayam dari peternak.
"Bahkan pada hari libur nasional, kami tetap melakukan penyembelihan besar-besaran untuk menyerap ayam-ayam tersebut. Jadi, jika kami menekan harga, tidak akan ada gunanya," katanya.
Kementan menilai stabilitas harga ayam hidup menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha jutaan peternak rakyat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan industri unggas yang berkelanjutan.(DH)

Kementan menahan rekomendasi usaha unggas saat harga ayam hidup jatuh di bawah acuan.

Permintaan turun, harga ayam anjlok ke Rp15.000

JAKARTA &ndash; Kementerian Pertanian (Kementan) mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang membeli Tandan Buah Segar (TBS) di bawah harga acuan.
Hal itu disampaikan menyusul temuan Kementan, terhadap 139 perusahaan yang terbukti membeli TBS lebih rendah dari harga acuan di berbagai daerah.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan sebanyak 16 PKS telah menaikkan harga pembelian setelah pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan pelaku industri sawit.
Namun menurut dia, masih banyak perusahaan yang belum menyesuaikan harga sesuai ketentuan di masing-masing daerah.
"Kami telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing," kata Sudaryono, dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Jakarta, pada Jumat (29/5).
Sudaryono menambahkan, penurunan harga TBS di tingkat petani tidak sejalan dengan kondisi pasar global. Karena harga minyak sawit dan permintaan global tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat.
"Di hilirnya itu tidak ada perubahan sementara di hulunya terjadi gejolak yaitu pembelian TBS yang murah," katanya.
Oleh karena itu, kata Suradyono, pemerintah mendesak agar gubernur, bupati, wali kota, serta dinas terkait menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur tata kelola penetapan harga jual TBS.
Sudaryono mengatakan baru sebagian provinsi yang secara aktif menetapkan harga TBS dengan melibatkan pemerintah daerah, PKS, dan asosiasi terkait.
Di samping itu, pemerintah daerah juga diminta memantau harga pembelian TBS oleh PKS, serta mengidentifikasi perusahaan yang membeli di bawah ketentuan, termasuk afiliasi usahanya.
"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin," imbuh Sudaryono.
Selanjutnya, Kementan akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam praktik perdagangan sawit, yang berdampak pada penurunan harga TBS di tingkat petani. (KR)

Pemerintah menemukan 139 PKS membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah.