JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil setelah komisi mendengarkan pemaparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana kerja dan kebutuhan anggaran Kementerian Keuangan pada 2027.
"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000," kata Misbakhun, seperti dikutip CNNindonesia.
Dengan persetujuan tersebut, Kementerian Keuangan akan melanjutkan penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027 dengan memperhatikan masukan dari DPR.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan berbagai rekomendasi yang disampaikan Komisi XI akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rencana kerja kementerian.
"Kami memandang masukan serta rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas rencana kerja Kementerian Keuangan ke depan, termasuk menghilangkan silo-silo antarsatuan kerja," ujar Purbaya.
Berdasarkan program, alokasi terbesar berada pada Program Dukungan Manajemen yang mencapai Rp47,94 triliun.
Sementara Program Pengelolaan Penerimaan Negara memperoleh alokasi Rp1,62 triliun, Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp194,68 miliar, Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi Rp36,33 miliar, serta Program Pengelolaan Belanja Negara Rp14,12 miliar.
Dari sisi fungsi, anggaran Kementerian Keuangan 2027 didominasi Fungsi Layanan Umum sebesar Rp45,52 triliun. Selanjutnya, Fungsi Pendidikan memperoleh alokasi Rp3,99 triliun dan Fungsi Ekonomi sebesar Rp284,71 miliar.
Alokasi Fungsi Pendidikan seluruhnya disalurkan melalui Program Dukungan Manajemen, sedangkan Fungsi Ekonomi digunakan untuk mendukung Program Pengelolaan Penerimaan Negara dan Program Dukungan Manajemen.(DH)

Komisi XI DPR menyetujui pagu indikatif Kemenkeu 2027 sebesar Rp49,8 triliun.

DPR sepakati anggaran Kementerian Keuangan senilai Rp49,8 triliun

JAKARTA &ndash; Sejumlah peristiwa ekonomi dan geopolitik mendominasi perhatian publik sepanjang sepekan 20&ndash;26 April 2026.
Dari dalam negeri, putusan pengadilan terhadap Hary Tanoesoedibjo menjadi sorotan utama. Sementara dari mancanegara, eskalasi konflik Iran dan Amerika Serikat (AS) mendorong lonjakan harga minyak.
Pengadilan memutuskan Hary Tanoe dan BHIT harus membayar US$28 juta ditambah bunga 6% sejak 2002. Putusan ini memicu perhatian luas karena nilainya signifikan dan terkait kasus yang telah berlangsung cukup lama.
Meningkatnya peredaran uang di Indonesia dan perombakan jajaran eselon pertama di Kementerian Keuangan, turut menjadi perhatian publik di tengah penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan koreksi mendalam di pasar saham.
Di sisi lain, dinamika global memanas setelah AS menyita kapal terkait Iran. Iran merespons dengan serangan drone, yang dinilai memperburuk ketegangan di kawasan Teluk.
Harga minyak brent kembali melonjak di atas US$100 per barel. Sedangkan minyak WTI kembali &nbsp;mendekati level tertingginya.
Daftar berita terpopuler IDNFinancials.com dalam sepekan, 20&ndash;26 April 2026:
<ol>
<li>Hary Tanoe dan BHIT dihukum bayar US$28 juta plus bunga 6% sejak 2002</li>
<li>Uang beredar naik 9,7% jadi Rp10.355 triliun, apa artinya?</li>
<li>Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan diganti, mengapa?</li>
<li>Amerika kejar deal Iran, Eropa khawatir dampak jangka panjang</li>
<li>Amerika sita kapal Iran, minyak dan gas kompak melonjak</li>
<li>Lo Kheng Hong jual saham Grup Salim, untung di atas 100%</li>
<li>Usai kapal disita, drone Iran balas serang kapal Amerika Serikat</li>
<li>Kapal induk USS Gerald Ford dikawal 2 perusak masuk Laut Merah</li>
<li>Hormuz lumpuh, Selat Malaka jadi sorotan global</li>
<li>Iran sita kapal, harga minyak Brent tembus US$100</li>
</ol>
(KR)

Hary Tanoe dihukum bayar US$28 juta, konflik Iran-AS dorong minyak tembus di atas US$100 per barel.

Top sepekan: Hary Tanoe dihukum, harga minyak di atas US$100 per barel

JAKARTA - Kementerian Keuangan akan kembali melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu, 18 Februari 2026, dengan target meraih dana sebesar Rp33 triliun&nbsp;
Lelang SUN tersebut menawarkan sembilan seri dengan tingkat kupon mulai dari 5,87 persen dan dilelang dengan nominal per unit Rp1 juta.
Penawaran obligasi yang diterbitkan pemerintah tersebut ditargetkan meraup Rp33 triliun. Pada lelang sebelumnya atau 3 Februari 2026, penawaran yang masuk mencapai Rp76,5 triliun, dan yang berhasil dimenangkan adalah Rp36 triliun.
Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, pemerintah melakukan lelang SUN dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Lelang kali ini akan dibuka pada 18 Februari 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price).
Sembilan seri SUN yang akan dilelang adalah seri:
<ul>
<li>1. SPN01260322 (New Issuance)</li>
<li>2. SPN03260521 (New Issuance)</li>
<li>3. SPN12270204 (Reopening)</li>
<li>4. FR0109 (Reopening)</li>
<li>5. FR0108 (Reopening)</li>
<li>6. FR0106 (Reopening)</li>
<li>7. FR0107 (Reopening)</li>
<li>8. FR0102 (Reopening)</li>
<li>9. FR0105 (Reopening).</li>
</ul>
Pemerintah memiliki hak untuk menjual 9 seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. Maksimal dimenangkan bisa mencapai 150 persen dari target indikatif Rp33 triliun.
Penawaran obligasi pemerintah merupakan bagian dari pembiayaan anggaran dan juga menalangi defisit APBN tahun ini yang ditargetkan mencapai Rp689,1 triliun.
Berdasarkan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 atau UU APBN nomor 17 tahun 2025, pembiayaan utang tahun ini ditargetkan Rp832,2 triliun. Angkanya naik dibanding target tahun lalu yang sebesar Rp775,9 triliun.
Dalam konteks pasar keuangan, hasil lelang ini juga menjadi sorotan investor. Seperti diketahui pasar keuangan Indonesia tertekan setelah Moody&rsquo;s menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Sentimen tersebut memicu aksi jual di obligasi, saham, dan rupiah pada perdagangan Jumat (6/2).
Data Bloomberg menunjukkan imbal hasil (yield) SUN&nbsp;pada 6 Februari 2026&nbsp; naik hampir di seluruh tenor. Yield SUN dengan tenor 1 tahun meningkat 3,7 basis poin mendekati 5%, tenor 2 tahun jadi 5,08%, dan tenor 3 tahun jadi 5,4%. Kenaikan terbesar terjadi pada tenor 4 dan 5 tahun yang melonjak masing-masing 8,7 bps dan 11 bps ke kisaran 5,8% atau&nbsp;mendekati 6%.
Seorang pengamat ekonomi menjelaskan bahwa menyusul penurunan outlook Indonesia oleh Moodys dari stabil menjadi negatif, maka perhatian pasar tertuju pada hasil lelang beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN). Lelang SBN berfungsi sebagai real-time market test terhadap minat investor dan tingkat yield yang diminta pasar.
Permintaan yang solid berpotensi meredakan kekhawatiran, sementara hasil lelang yang lemah dapat memperkuat persepsi bahwa premi risiko Indonesia sedang meningkat.
Ke depan, pergerakan nilai tukar rupiah, hasil lelang SBN, serta komunikasi kebijakan fiskal akan menjadi indikator utama. Jika ketiganya menunjukkan stabilitas dan kredibilitas, tekanan pada Credit Default Swap (CDS) dan yield obligasi berpeluang mereda. Sebaliknya, ketidakpastian yang berlarut kemungkinan membuat pasar tetap berhati-hati. (YS)
Terkait:&nbsp;CDS Indonesia merayap naik tertinggi di Asia, pasar beri pesan apa?

Lelang SUN digelar saat pasar sedang mencermati arah pembiayaan defisit. [Ilustrasi: Gemini] 