JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah naik mendekati Rp10.000 triliun pada akhir Maret 2026. Meski bertambah hampir Rp300 triliun sejak awal tahun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026, meningkat dari Rp9.637,9 triliun pada akhir 2025.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 40,75%, masih di bawah ambang batas 60% yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. &ldquo;Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit. Jadi aman,&rdquo; ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5).
Purbaya menilai Indonesia masih lebih disiplin dibanding sejumlah negara di kawasan dalam mengelola rasio utang.
Ia mencontohkan Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memiliki rasio utang lebih tinggi.
&ldquo;Singapura berapa? 180%. Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita,&rdquo; katanya.
Ia menegaskan kenaikan utang perlu dilihat dari kemampuan ekonomi negara, bukan hanya dari nilai nominal semata.
Menurutnya, negara dengan kapasitas ekonomi besar tetap mampu menjaga keberlanjutan fiskal meski memiliki utang tinggi.
&ldquo;Perusahaan yang kecil dan perusahaan yang besar beda kemampuannya. Kalau satu perusahaan untungnya cuma Rp1 juta, dia utang Rp1 juta, sudah kesusahan. Tapi kalau perusahaan yang untungnya 100 juta, utang Rp1 juta, enggak apa-apa,&rdquo; ujar Purbaya.
Karena itu, pemerintah menggunakan rasio debt to GDP sebagai indikator utama dalam mengukur kesehatan fiskal nasional.
&ldquo;Makanya dibagi rasio debt to GDP, seperti itu kira-kira,&rdquo; kata dia.
Dari total utang pemerintah, sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22% berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang masih menjadi sumber pembiayaan utama APBN.
Mampukah 180% dari PDB?
Seorang analis setuju bahwa menilai utang sebuah negara jangan hanya nominalnya saja.
"Saya sangat sepakat itu, namun selain rasio terhadap PDB perlu juga dilihat parameter kedalaman pasar utang atau market depth negara tersebut."
Market depth itu maksudnya adalah mampukah pasar utang atau pembeli SBN (asuransi, dana pensiun, perbankan dsb) membeli atau menyerap utang pemerintah?
Singapura bisa berutang 180% dari PDB-nya karena pasar obligasinya sangat dalam, investor institusional besar, dana pensiun raksasa (CPF), bank-bank regional, semua siap serap surat utang pemerintah Singapura. Likuiditas tinggi, kepercayaan tinggi, instrumen beragam.
Jika katakanlah Indonesia akan utang seperti Singapura sebesar 180% dari PDB, maka pemerintah Indonesia akan berutang sekitar Rp43.200 triliun.
Pertanyaannya adalah mampukah pasar utang dalam negeri membeli utang dalam jumlah sebesar itu?
Menurut dia, rasio utang Indonesia di angka 40% PDB bukan 'sangat hati-hati', tapi udah&nbsp;mendekati batas realistis kemampuan serap pasarnya sendiri yang&nbsp;ditandai dengan tingginya kepemilikan asing di SBN (sempat di atas 30-40%) yang justru menambah kerentanan, bukan kekuatan. Sebab, investor asing dengan mudah jual SBN.
Pemerintah dan swasta ibaratnya berebut di kolam yang sama, kolam dana investasi domestik. "Kalau kolamnya dangkal (pasar utang belum dalam) dan pemerintah masuk dengan ember besar, maka utang yang tersisa untuk swasta makin sedikit."
Di sisi lain karena utang pemerintah punya keunggulan risk-free, yield yang lebih menarik dari deposito dan bisa dipegang perbankan sebagai aset likuid (HQLA), akibatnya perbankan lebih suka pegang SBN daripada beri kredit ke korporasi atau UMKM. "Ini namanya crowding out effect dan faktanya ini sudah terjadi."
Perbankan Indonesia adalah pemegang terbesar SBN domestik. Artinya, sebagian besar dana pihak ketiga yang seharusnya bisa jadi kredit produktif, justru malah 'parkir' di surat utang negara. Rasio loan-to-deposit&nbsp; perbankan Indonesia memang tidak rendah, tapi kredit yang mengalir ke sektor produktif riil, terutama manufaktur dan infrastruktur swasta, terbatas. (DH/MT)&nbsp;
Utang Singapura 180% PDB:
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="160">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="255">
Angka
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="160">
&nbsp;PDB Singapura
</td>
<td valign="top" width="255">
&nbsp;~US$547 miliar / ~Rp8.900 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="160">
&nbsp;Utang 180% PDB
</td>
<td valign="top" width="255">
&nbsp;~US$985 miliar / ~Rp16.000 triliun
</td>
</tr>

</table>
&nbsp;Utang Indonesia Jika 180% PDB
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="208">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="208">
Angka
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;PDB Indonesia
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp24.000 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;Utang saat ini (40%)
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp9.920 triliun
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="208">
[Jika] 180% seperti Singapura
</td>
<td valign="top" width="208">
&nbsp;~Rp43.200 triliun
</td>
</tr>

</table>
&nbsp;

 Rasio utang RI dekati batas realistis kemampuan serap pasar yang ditandai porsi asing yang tinggi.