JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah mulai dikembalikan secara bertahap ke kas pemerintah.
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan proses pengembalian dana tersebut sudah berjalan.
&ldquo;(SAL) sudah (dikembalikan bertaha),&rdquo; ujar Astera saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, seperti dikutip Kumparan, Rabu (24/6)
Sebelumnya, pemerintah menambah penempatan dana SAL sebesar Rp100 triliun di perbankan menjelang Idulfitri 2026 untuk menjaga likuiditas sistem keuangan di tengah kenaikan imbal hasil obligasi.
Tambahan tersebut melengkapi penempatan dana sebelumnya sebesar Rp200 triliun, sehingga total dana yang ditempatkan pemerintah di perbankan mencapai Rp300 triliun.
Seiring membaiknya kondisi likuiditas, pemerintah mulai menarik kembali dana tersebut secara bertahap. Langkah ini menjadi perhatian pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas perbankan, khususnya bank-bank pelat merah yang menjadi penerima dana pemerintah.
Dilansir Antara, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, membenarkan adanya rencana penarikan bertahap dana SAL dari perbankan.
Namun, menurutnya, waktu dan mekanisme pelaksanaan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah.
Dian berharap proses penarikan dilakukan secara terukur agar tidak mengganggu likuiditas industri perbankan maupun stabilitas sistem keuangan nasional.
&ldquo;Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank,&rdquo; kata Dian.
Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK menjadi faktor penting untuk memastikan proses normalisasi likuiditas berjalan lancar tanpa menimbulkan tekanan pada sektor keuangan.(DH)

Kemenkeu mulai menarik dana SAL Rp300 triliun dari Himbara secara bertahap untuk dimasukkan ke BI.

Kementerian Keuangan kembalikan dana Rp300 triliun ke Bank Indonesia 

JAKARTA - Dampak utang pemerintah Amerika Serikat tidak lagi menjadi persoalan jangka panjang semata. Defisit fiskal yang terus membengkak kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan biaya kredit rumah, pinjaman kendaraan, hingga kartu kredit.
Seperti dikutip TheAtlantic, berdasarkan analisis The Budget Lab di Yale University, berbagai kebijakan pengeluaran pemerintah sejak 2015 telah mendorong kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS (Treasury) hampir satu poin persentase. Kenaikan tersebut turut meningkatkan biaya pinjaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha.
Bagi pembeli rumah dengan harga median tahun lalu dan tenor kredit 30 tahun, kenaikan suku bunga jangka panjang diperkirakan menambah biaya pinjaman sekitar US$2.500 per tahun atau mencapai US$76.000 selama masa kredit.
Tekanan biaya juga dirasakan pada sektor lain. Dibandingkan kondisi tanpa perubahan kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir, biaya bunga pinjaman kendaraan rata-rata meningkat sekitar US$120 per tahun, sementara bunga pinjaman usaha kecil bertambah sekitar US$770 per tahun. Suku bunga kartu kredit juga masih berada di dekat level tertinggi.
Meski isu keterjangkauan biaya hidup menjadi perhatian utama masyarakat, upaya pengurangan defisit anggaran belum menjadi fokus utama para pembuat kebijakan. Padahal, penurunan defisit dinilai dapat membantu menekan biaya pinjaman yang ditanggung masyarakat.
Pada dekade 1990-an, Kongres dan Gedung Putih berhasil menurunkan defisit melalui kombinasi pengurangan belanja dan peningkatan penerimaan negara. Langkah tersebut tercatat mampu memangkas biaya pinjaman rumah tangga sekitar 0,6 poin persentase.
Secara ekonomi, defisit yang lebih besar meningkatkan kebutuhan pemerintah untuk mencari pendanaan melalui penerbitan utang. Kondisi tersebut membuat pemerintah bersaing dengan rumah tangga dan sektor usaha dalam memperoleh dana, sehingga mendorong kenaikan suku bunga secara luas.
Sejumlah kebijakan besar dalam satu dekade terakhir, termasuk Tax Cuts and Jobs Act, paket stimulus pandemi, serta One Big Beautiful Bill Act, dinilai memperbesar defisit anggaran federal.
The Budget Lab memperkirakan One Big Beautiful Bill Act akan menambah defisit sebesar US$2,4 triliun dalam 10 tahun mendatang, di luar biaya bunga. Kebijakan tersebut diperkirakan menaikkan suku bunga KPR 30 tahun sebesar 0,4 poin persentase pada akhir 2030 dan mencapai 1,5 poin persentase pada 2055.
Sementara itu, biaya perang Iran yang menurut Pentagon mencapai US$29 miliar juga diperkirakan memberi tekanan tambahan terhadap suku bunga, meski dalam skala yang relatif kecil.
Mayoritas ekonom mendukung kebijakan defisit saat terjadi krisis ekonomi atau untuk membiayai investasi yang dapat meningkatkan penerimaan negara di masa depan. Namun, Amerika Serikat tercatat membelanjakan dana jauh melebihi pendapatannya selama lebih dari dua dekade.
Pilihan untuk memperbaiki kondisi fiskal, seperti menaikkan pajak dan memangkas belanja negara, tetap menjadi langkah yang sulit secara politik. Beberapa opsi yang dinilai dapat membantu menekan defisit antara lain peningkatan pengawasan kepatuhan pajak, reformasi program jaminan sosial, pembenahan Medicare Advantage, serta penghapusan sejumlah fasilitas perpajakan.
Penulis analisis tersebut menilai tantangan terbesar bukan hanya mencari solusi, tetapi juga membangun kesadaran publik bahwa defisit anggaran memiliki dampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat.
"Politisi merespons konsekuensi elektoral. Saat ini tidak ada yang menghalangi mereka memberikan pemotongan pajak dan janji belanja baru sambil mendorong kenaikan suku bunga."
Ia menilai para ekonom perlu menjelaskan dampak nyata defisit kepada publik, bukan sekadar membahas besarnya angka utang negara.
"Jika kita ingin para pembuat kebijakan benar-benar menangani masalah ini, para ekonom harus menjelaskan dengan lebih baik apa yang dipertaruhkan."
Menurutnya, fokus pembahasan seharusnya bergeser dari besarnya utang nasional ke dampaknya terhadap kondisi keuangan masyarakat sehari-hari.
"Daripada membahas bahwa utang nasional dapat memenuhi 32 stadion NFL dengan tumpukan uang pecahan US$100, kita seharusnya membahas bagaimana belanja berbasis defisit membuat masyarakat semakin sulit membayar tagihan mereka sendiri."(DH)

Kenaikan utang pemerintah AS memicu biaya KPR, kredit kendaraan, dan usaha lebih mahal.

Defisit fiskal AS dorong suku bunga naik, beban rumah tangga melonjak

JAKARTA - Bank-bank di Uni Emirat Arab (UEA) mulai menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi dan berbagai insentif bagi nasabah baru di tengah meningkatnya persaingan dari bank digital serta ketidakpastian ekonomi akibat konflik Iran.
Seperti dikutip Reuters, sejumlah bank terbesar di negara tersebut berlomba menarik dana pihak ketiga dengan menawarkan imbal hasil simpanan yang jauh di atas suku bunga acuan bank sentral UEA sebesar 3,65%.
Langkah tersebut muncul ketika industri perbankan menghadapi tekanan dari pemain digital yang memiliki biaya operasional lebih rendah.
Di saat yang sama, perang yang melibatkan Iran dan penutupan Selat Hormuz turut menekan aktivitas ekonomi kawasan, mendorong regulator mengambil langkah untuk menjaga likuiditas perbankan.
Bank Sentral UEA menyebut berbagai program promosi simpanan yang diluncurkan perbankan merupakan bagian dari aktivitas pasar yang normal untuk menarik dana ritel dan mendukung penyaluran kredit.
"Waktunya memang patut diperhatikan, tetapi saya tidak akan menyebut ini sebagai perebutan deposito mendadak yang dipicu oleh perang," kata Fadi Zoghby, Partner McKinsey yang berbasis di Dubai.
Menurutnya, konflik di kawasan memang meningkatkan nilai strategis dana ritel yang stabil bagi perbankan, namun tren persaingan dalam menghimpun dana telah berlangsung sebelum ketegangan geopolitik meningkat.
Emirates NBD, bank terbesar di Dubai, menawarkan bunga hingga 5% per tahun bagi nasabah yang menempatkan dana baru dalam produk Saver Plus.
Sementara Dubai Islamic Bank menawarkan imbal hasil hingga 6,6% per tahun bagi nasabah yang membuka rekening baru dan mentransfer gaji bulanan minimal 10.000 dirham.
National Bank of Fujairah juga menawarkan bunga hingga 6,25% per tahun untuk rekening tabungan baru yang menerima setoran gaji secara rutin.
Seluruh penawaran tersebut berada di atas suku bunga acuan bank sentral. Mata uang dirham UEA sendiri dipatok terhadap dolar AS sehingga kebijakan suku bunga negara tersebut umumnya mengikuti arah kebijakan Federal Reserve.
Zoghby menilai strategi bank-bank UEA saat ini bukan sekadar mengejar pertumbuhan simpanan, melainkan upaya menjadikan nasabah sebagai pelanggan utama melalui produk yang lebih spesifik dan kompetitif.
"Bagian dari tren persaingan yang sudah ada," ujarnya.
Dari sisi kinerja, sejumlah bank besar seperti Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank (FAB), dan Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) masih mencatat pertumbuhan simpanan pada kuartal pertama 2026.
Namun investor kini menyoroti kinerja kuartal kedua untuk mengukur dampak ekonomi yang lebih nyata dari konflik regional.
Analis Bank of America sebelumnya mencatat indikator likuiditas perbankan UEA sempat melemah pada periode Maret hingga awal Mei. Meski demikian, mereka tidak melihat adanya tanda-tanda tekanan serius terhadap sistem perbankan.
Data bank sentral menunjukkan sebagian besar pertumbuhan dana pihak ketiga masih berasal dari pemerintah, entitas terkait pemerintah, dan sektor publik yang menyumbang hampir 70% dari total arus masuk simpanan pada kuartal pertama.
Simpanan pemerintah tumbuh 14,7% secara tahunan menjadi 446,8 miliar dirham pada April 2026. Sementara simpanan entitas terkait pemerintah melonjak lebih dari 32% menjadi 339,3 miliar dirham.
Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Sentral UEA telah memperluas akses perbankan terhadap cadangan likuiditas dan fasilitas pendanaan dalam mata uang dirham maupun dolar AS.
Meski demikian, Zoghby menegaskan dukungan likuiditas dari regulator tidak menghilangkan kebutuhan setiap bank untuk membangun basis pendanaan yang kuat dan berkelanjutan.
"Pengamanan di tingkat sistem mendukung kepercayaan dan ketahanan, tetapi hal itu tidak menggantikan kebutuhan setiap bank untuk mempertahankan basis pendanaan yang berkelanjutan," katanya.
Bank Sentral UEA menyatakan sektor perbankan tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah kondisi yang tidak biasa. Hingga 9 Juni 2026, surplus likuiditas yang ditempatkan perbankan di bank sentral tercatat mencapai 181 miliar dirham atau sekitar US$49,3 miliar.(DH)

Bank-bank UEA menawarkan bunga hingga 6,6% di tengah persaingan dan gejolak kawasan.

Bank UEA tawarkan bunga hingga 6,6% untuk hadapi rival digital

JAKARTA - Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menilai pemerintah hanya memiliki tiga pilihan utama untuk menjaga kesehatan fiskal negara, yakni meningkatkan penerimaan, memangkas belanja, atau menambah utang.
Menurut Chatib, ruang fiskal Indonesia saat ini semakin terbatas di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta risiko kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," kata Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, seperti dikutip CnnIndonesia.
Ia menjelaskan pemerintah pada dasarnya hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, mengurangi pengeluaran, atau menutup kebutuhan pembiayaan melalui utang.
"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). Sesederhana itu," ujarnya.
Namun, Chatib menilai kenaikan pajak sulit dilakukan dalam kondisi ekonomi saat ini karena berisiko menekan aktivitas dunia usaha dan daya beli masyarakat.
"Masa di dalam situasi ini pendapatan pajak, pajaknya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," katanya.
Di sisi lain, opsi menambah utang juga menghadapi tantangan karena biaya pinjaman masih tinggi seiring level suku bunga global yang belum turun signifikan.
"Siapa yang mau pinjam uang sekarang? Cost-nya akan jadi sangat mahal," ucapnya.
Karena itu, ia menilai langkah yang paling realistis adalah melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja negara secara selektif guna menjaga kredibilitas fiskal pemerintah.
"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga.Kurangi pengeluaran secara selektif," katanya.
Chatib menambahkan perhatian investor saat ini lebih banyak tertuju pada keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Ia menyoroti kenaikan premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) sejak awal tahun, bahkan sebelum meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.
Menurutnya, sekitar 23% pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh meningkatnya risiko fiskal yang tercermin dalam CDS. "Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal risiko kepercayaan diri. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," ujarnya.
Chatib juga mengingatkan kapasitas pemerintah untuk menambah utang tidak hanya bergantung pada rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga ditentukan oleh kemampuan penerimaan negara dalam membayar bunga dan pokok utang. Dengan rasio pajak yang masih rendah, pemerintah dinilai perlu menjaga disiplin belanja dan pembiayaan agar ruang fiskal tetap terjaga.(DH)

Sekitar 23% pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh naiknya risiko fiskal yang tercermin dalam CDS.

Hadapi tekanan fiskal, Chatib Basri: Tugas Menkeu Gampang

JAKARTA - Investor keluarga terkaya di dunia mulai mengurangi eksposur mereka terhadap aset Amerika Serikat dan dolar AS di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, beban utang global, serta kekhawatiran terhadap prospek ekonomi jangka panjang.
Seperti dikutip Cnbc, temuan tersebut tercermin dalam Laporan Kantor Keluarga Global UBS terbaru yang menunjukkan 60% family office berencana melakukan perubahan strategis pada alokasi investasi dalam 12 bulan ke depan. Angka itu hampir dua kali lebih tinggi dibanding rata-rata lima tahun terakhir.
Di antara investor yang akan melakukan penyesuaian, banyak yang berencana memangkas investasi di Amerika Utara dan meningkatkan alokasi ke pasar berkembang, termasuk Amerika Latin dan Afrika.
&ldquo;Tahun lalu, semua kantor keluarga sangat khawatir tentang ketegangan tarif perdagangan global,&rdquo; kata Kepala Manajemen Kekayaan Pribadi UBS untuk kawasan Amerika, John Mathews.
&ldquo;Saat ini, kekhawatiran telah bergeser ke ketegangan geopolitik di seluruh dunia, utang global, dan sekarang suku bunga. Dan bukan hanya implikasi jangka pendek, tetapi juga implikasi jangka panjangnya.&rdquo;
Perubahan strategi tersebut mencerminkan tren diversifikasi yang semakin kuat di kalangan family office, yaitu entitas investasi yang mengelola kekayaan keluarga-keluarga paling kaya di dunia.
Sejumlah faktor mendorong langkah tersebut, mulai dari konsentrasi pasar saham AS yang semakin tinggi, kekhawatiran terhadap potensi gelembung kecerdasan buatan (AI), perang tarif, pelemahan dolar AS, kebijakan ekonomi yang dinilai tidak menentu, hingga lonjakan utang pemerintah dan imbal hasil obligasi.
Meski demikian, para penasihat investasi menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti investor global meninggalkan Amerika Serikat secara menyeluruh. Mereka lebih memilih menyebar risiko ke berbagai kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Perang di Ukraina dan Timur Tengah, perubahan kebijakan perdagangan, isu imigrasi, serta perdebatan terkait utang publik telah memperumit lanskap investasi internasional.
Dalam kondisi tersebut, family office mengadopsi strategi yang dikenal sebagai "jurisdictional diversification", yakni menyebar aset ke berbagai yurisdiksi untuk mengurangi risiko konsentrasi.
Survei UBS menunjukkan dua pertiga family office kini menempatkan aset investasinya di setidaknya tiga yurisdiksi berbeda. Hampir sepertiga lainnya memiliki eksposur di empat yurisdiksi atau lebih, termasuk Amerika Serikat, Eropa, China, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia.
Salah satu tujuan utama mereka adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS atau yang mulai dikenal sebagai tren "de-dollarization".
Lebih dari seperempat family office berencana mengurangi kepemilikan aset berdenominasi dolar dalam 12 bulan ke depan. Dua pertiga responden juga memperkirakan kepercayaan terhadap status dolar sebagai mata uang cadangan dunia akan terus menurun.
Hampir separuh family office menilai portofolio mereka saat ini terlalu bergantung pada dolar AS. Dalam proses diversifikasi tersebut, franc Swiss dan euro menjadi pilihan utama sebagai alternatif mata uang investasi.
Survei juga menunjukkan ketidakpastian geopolitik menjadi risiko terbesar yang dihadapi investor, baik dalam satu tahun maupun lima tahun ke depan. Risiko lain yang paling banyak dikhawatirkan meliputi perang dagang global, hiperinflasi, serangan siber, dan krisis utang.
&ldquo;Kekuatan-kekuatan ini menunjukkan persiapan bukan hanya untuk volatilitas jangka pendek, tetapi juga untuk periode panjang risiko yang tinggi dan saling terkait,&rdquo; tulis UBS dalam laporannya.
&ldquo;Kantor-kantor keluarga tampaknya fokus pada membangun ketahanan di lanskap risiko yang lebih luas dan kompleks, menggabungkan penyesuaian alokasi aset mereka dengan strategi multishoring.&rdquo;
Ke depan, family office berencana meningkatkan investasi pada saham pasar berkembang, infrastruktur, dan emas. Sebaliknya, mereka akan mengurangi kepemilikan kas dan aset properti.
Meski tren diversifikasi global semakin kuat, family office di Amerika Serikat justru mengambil arah berbeda. Investor kaya AS meningkatkan porsi aset domestik mereka dari 86% menjadi 88% dalam setahun terakhir.
Amerika Utara saat ini masih menguasai 53% dari total aset kantor keluarga global.
Namun family office di luar AS semakin aktif mengalihkan dana ke negara asal maupun kawasan lain. Investor keluarga dari China, misalnya, kini menempatkan sekitar setengah aset mereka di Eropa Barat, sementara family office Eropa Barat menempatkan 41% asetnya di kawasan sendiri.
&ldquo;Kantor-kantor keluarga di AS sebenarnya malah semakin memperkuat investasi mereka,&rdquo; kata Mathews. &ldquo;Tetapi semua kantor keluarga lainnya di seluruh dunia sekarang melakukan diversifikasi dari sekuritas berdenominasi dolar, sedikit dari AS.&rdquo; (DH)

Investor kaya memburu peluang baru sambil mengurangi risiko geopolitik.

Investor kaya global kurangi eksposur AS, tren dedolarisasi menguat

JAKARTA - Venezuela mulai menjalankan restrukturisasi utang luar negeri dan kewajiban PDVSA yang nilainya diperkirakan melampaui US$150 miliar, menandai upaya Caracas kembali masuk ke sistem keuangan global setelah bertahun-tahun terisolasi akibat gagal bayar dan sanksi internasional.
Presiden interim Bank Sentral Venezuela, Luis Perez, mengatakan langkah restrukturisasi menjadi momentum penting untuk memulihkan hubungan negara itu dengan lembaga keuangan internasional.
&ldquo;Restrukturisasi ini membawa Republik Venezuela keluar dari bayang-bayang di dunia keuangan internasional,&rdquo; ujar Perez seperti dikutip Reuters.
&ldquo;Seluruh dunia menyaksikan dengan antusias dan persetujuan.&rdquo;
Venezuela mengumumkan dimulainya restrukturisasi utang pada Rabu waktu setempat. Kewajiban yang akan dinegosiasikan mencakup obligasi negara, utang perusahaan minyak negara PDVSA, bunga tertunggak, hingga kewajiban hasil putusan arbitrase internasional sejak negara itu gagal bayar pada 2017.
Perez menolak membeberkan rincian skema restrukturisasi dan menyebut pembahasan teknis ditangani langsung oleh perwakilan Venezuela di Dana Moneter Internasional (IMF), Calixto Ortega.
Di saat bersamaan, Caracas mulai memulihkan hubungan dengan IMF dan Bank Dunia setelah hubungan dengan kedua institusi itu memburuk sejak 2019 akibat konflik politik dan sanksi Barat. Delegasi Venezuela dijadwalkan bertemu pejabat IMF di Washington akhir bulan ini.
&ldquo;Putusnya hubungan dengan Dana Moneter Internasional seharusnya tidak pernah terjadi. Itu adalah konsekuensi dari sanksi,&rdquo; kata Perez.
IMF sebelumnya mengindikasikan kemungkinan dukungan sekitar US$5 miliar melalui fasilitas special drawing rights (SDR) yang belum digunakan Venezuela. Pemerintah interim yang dipimpin Delcy Rodriguez berencana memanfaatkan dana itu untuk memperbaiki sektor kelistrikan nasional.
Bank sentral juga memperkirakan ekonomi Venezuela tumbuh sekitar 8% sepanjang 2026 dengan inflasi turun ke level satu digit. Pada kuartal pertama, ekonomi Venezuela tumbuh 2,5% berkat ekspansi sektor nonmigas sebesar 3,1%, meski sektor minyak masih menyusut 2,1%.
Perez menilai peran Amerika Serikat menjadi faktor penting dalam proses pemulihan ekonomi dan pelonggaran sanksi terhadap Venezuela.
&ldquo;Amerika Serikat memainkan peran penting,&rdquo; ujar Perez. &ldquo;Pemerintah Amerika Serikat tidak mungkin tidak memainkan peran utama dalam mencabut pembatasan tersebut juga.&rdquo;
Washington pada April lalu mengeluarkan lisensi yang memungkinkan Bank Sentral Venezuela kembali melakukan transaksi dengan institusi luar negeri. Kebijakan itu dinilai menjadi sinyal awal normalisasi hubungan ekonomi kedua negara.
Selain restrukturisasi utang, Bank Sentral Venezuela juga menyiapkan kerja sama audit dengan firma Binder Dijker Otte (BDO) untuk meninjau laporan keuangan lembaga tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi fiskal.(DH)

Restrukturisasi ini membawa Venezuela keluar dari bayang-bayang di dunia keuangan internasi

Bos Bank Sentral Luis Perez bicara restrukturisasi utang Venezuela

JAKARTA - Komite Perbankan Senat Amerika Serikat meloloskan RUU Clarity Act pada Kamis, langkah yang dinilai sebagai kemenangan penting bagi industri kripto di AS. Regulasi itu menjadi rancangan undang-undang besar pertama yang secara khusus mengatur industri aset digital.
Seperti dikutip Cnbn, RUU tersebut disetujui dengan hasil pemungutan suara 15 banding 9. Seluruh senator Partai Republik mendukung aturan itu, bersama dua senator Demokrat, Ruben Gallego dari Arizona dan Angela Alsobrooks dari Maryland.
Meski berhasil melewati tahap komite, Clarity Act masih harus memperoleh persetujuan penuh Senat dan DPR sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Pembahasan RUU itu masih menyisakan sejumlah perbedaan pandangan antara Demokrat dan Republik, terutama terkait pengawasan transaksi ilegal aset digital serta aturan etika bagi pejabat publik yang memiliki keterkaitan bisnis dengan industri kripto.
Senator Demokrat, Mark Warner, mengatakan pembahasan regulasi kripto dalam beberapa bulan terakhir berlangsung sulit, namun dirinya berharap proses negosiasi dapat terus berlanjut.
&ldquo;Kurasa saat ini aku berada di purgatorium kripto, tapi aku berharap bisa segera sampai ke sana,&rdquo; kata Warner. Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott menyebut regulasi tersebut diperlukan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum yang selama ini membayangi industri kripto.
&ldquo;Selama bertahun-tahun, dunia digital terjebak dalam zona abu-abu regulasi,&rdquo; ujar Scott. &ldquo;Para pengembang, pengusaha, dan investor dibiarkan dalam ketidakpastian. Mereka menghadapi kebingungan dan tindakan penegakan hukum, padahal seharusnya pemerintah membuat aturan main yang jelas,&rdquo; lanjutnya.
RUU Clarity Act mendapat dukungan luas dari perusahaan kripto besar seperti Coinbase, Circle, dan Ripple. Mereka menilai kepastian regulasi dapat memperkuat kepercayaan investor dan mempercepat pertumbuhan industri aset digital.
Perusahaan modal ventura Andreessen Horowitz juga mendukung pengesahan aturan tersebut. Gedung Putih turut aktif mendorong pembahasan RUU itu. Pemerintahan Trump bahkan beberapa kali terlibat dalam negosiasi antara sektor perbankan dan pelaku industri kripto.
Trump dan keluarganya diketahui memiliki kepentingan bisnis di sektor aset digital melalui meme coin dan perusahaan World Liberty Financial. Di sisi lain, kelompok perbankan menilai aturan itu dapat membuka ruang bagi perusahaan kripto untuk menawarkan imbal hasil menyerupai bunga kepada pemegang stablecoin. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi dana simpanan bank dan memperlemah kapasitas penyaluran kredit.
Lembaga penegak hukum juga menilai regulasi tersebut belum cukup kuat untuk mencegah transaksi ilegal melalui aset digital dan berpotensi mempersulit penindakan terhadap pelaku kejahatan keuangan.
Sementara itu, serikat pekerja AFL-CIO memperingatkan bahwa perluasan legitimasi industri kripto dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan berdampak terhadap dana pensiun pekerja.
Dalam sidang komite, senator Demokrat mengajukan sejumlah amendemen untuk memperketat pengawasan dan perlindungan konsumen. Namun seluruh usulan itu ditolak atau dinyatakan tidak memenuhi syarat prosedural oleh pimpinan sidang.
DPR AS sebelumnya telah meloloskan versi berbeda dari regulasi serupa pada tahun lalu. Karena itu, kedua lembaga legislatif masih harus menyelaraskan isi aturan sebelum RUU dapat disahkan sepenuhnya.(DH)

Komite Senat menyetujui regulasi kripto besar pertama, meski tantangan politik masih menanti.

Senat AS buka jalan regulasi kripto lewat Clarity Act

JAKARTA - Bank Sentral Pakistan (State Bank of Pakistan/SBP) mengumumkan telah menerima sekitar US$1,3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) melalui skema pinjaman Extended Fund Facility (EFF) dan Resilience and Sustainability Facility (RSF).
Seperti dikutip Thenews, dana tersebut masuk setelah Pakistan memperoleh persetujuan pencairan dari IMF dalam rangka memperkuat cadangan devisa di tengah tekanan eksternal akibat ketidakpastian ekonomi global dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah.
&ldquo;Dewan Eksekutif IMF menyelesaikan peninjauan ketiga di bawah Fasilitas Dana Perluasan (Extended Fund Facility/EFF) dalam pertemuan yang diadakan pada 8 Mei 2026 dan menyetujui pencairan SDR760 juta untuk Pakistan. Selanjutnya, Dewan Eksekutif IMF juga telah menyetujui pencairan tranche kedua sebesar SDR154 juta di bawah Fasilitas Ketahanan dan Keberlanjutan (Resilience and Sustainability Facility/RSF),&rdquo; kata SBP dalam pernyataannya, Rabu.
&ldquo;Oleh karena itu, SBP telah menerima SDR 914 juta (setara dengan sekitar $1,3 miliar) di bawah EFF dan RSF pada tanggal 12 Mei 2026 dari IMF,&rdquo; tambah SBP. &ldquo;Jumlah tersebut akan tercermin dalam cadangan devisa SBP untuk minggu yang berakhir pada tanggal 15 Mei 2026,&rdquo; lanjutnya.
Cadangan devisa SBP tercatat sebesar US$15,9 miliar per 30 April. Otoritas moneter sebelumnya memproyeksikan cadangan devisa dapat melampaui US$18 miliar pada akhir tahun fiskal, meski proyeksi terbaru menunjukkan level tersebut kemungkinan berada di atas US$17 miliar atau setara tiga bulan impor.
Pencairan dana IMF ini dinilai memperkuat posisi pembiayaan eksternal Pakistan di tengah tekanan neraca perdagangan dan ketidakpastian arus masuk devisa. Pemerintah Pakistan juga berencana menerbitkan panda bond dalam waktu dekat untuk memperluas sumber pendanaan luar negeri.
Namun, Bank Sentral Pakistan mencatat perlambatan aktivitas ekonomi dan potensi gangguan remitansi akibat kondisi ekonomi di kawasan Teluk, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama stabilitas pasar valuta asing dan pembiayaan defisit perdagangan.(DH)
&nbsp;

SBP catat dana IMF perkuat posisi eksternal di tengah tekanan ekonomi global.

Pakistan kantongi US$1,3 miliar dari IMF untuk perkuat devisa

JAKARTA - Tekanan biaya hidup di Amerika Serikat kini tidak lagi hanya menghantam kelompok berpenghasilan rendah. Survei terbaru Goldman Sachs Asset Management menunjukkan 40% warga Amerika dengan pendapatan di atas US$300 ribu per tahun masih hidup dari gaji ke gaji.
Seperti dikutip 247 Wallst, laporan bertajuk 2025 Retirement Survey &amp; Insights Report itu menggambarkan perubahan besar dalam kondisi keuangan rumah tangga AS. Goldman Sachs menyebut lonjakan biaya hidup, utang, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan telah menciptakan &ldquo;Pusaran Keuangan&rdquo; pusaran tekanan finansial yang menggerus kemampuan masyarakat menabung untuk masa pensiun.
Laporan itu menegaskan tekanan tersebut bukan lagi masalah sementara, melainkan persoalan struktural yang terus memburuk. &ldquo;Laporan tersebut disampaikan secara terus terang: menabung lebih banyak &lsquo;mungkin bukan pilihan bagi banyak orang.&rsquo;&rdquo;
Goldman Sachs mencatat biaya kebutuhan dasar melonjak drastis sejak tahun 2000. Beban kepemilikan rumah naik dari 21% pendapatan menjadi 36% pada 2025, biaya sewa rumah dari 18% menjadi 29%, childcare dari 10% menjadi 25%, biaya kuliah swasta dari 9% menjadi 33%, dan asuransi kesehatan keluarga dari 12% menjadi 33%. Kenaikan biaya tersebut mempersempit ruang antara pendapatan dan pengeluaran sehingga kemampuan menabung masyarakat semakin tertekan.
Survei terhadap para pekerja menunjukkan 67% responden mengaku terlalu banyak pengeluaran bulanan menghambat tabungan pensiun. Sebanyak 64% menyebut kesulitan keuangan, 62% terbebani dukungan terhadap keluarga, 58% tertekan utang kartu kredit, dan 57% masih harus membayar pinjaman lama.
Goldman Sachs juga menyoroti inflasi kini paling terasa pada sektor-sektor utama yang justru paling banyak menyerap pengeluaran rumah tangga kelas menengah dan atas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak.
Biaya kuliah, layanan medis, rumah sakit, dan childcare disebut terus naik jauh lebih cepat dibanding inflasi umum dan diperkirakan akan terus melampaui pertumbuhan upah hingga 2035. Tekanan ekonomi itu ikut mengubah pola kehidupan masyarakat Amerika. Usia pernikahan pertama semakin mundur, usia ibu pertama meningkat, dan usia pembelian rumah pertama juga naik tajam.
Di sisi lain, survei menemukan paradoks psikologis di kalangan pekerja Amerika. Sebanyak 68% responden merasa tabungan pensiun mereka berada di jalur aman, dan jumlah yang sama mengaku percaya diri bisa mencapai target pensiun.
Namun secara bersamaan, 58% percaya mereka tetap akan kehabisan uang di masa tua. Goldman Sachs menyebut fenomena itu sebagai &ldquo;optimis gap&rdquo; jurang antara rasa percaya diri masyarakat dengan realitas matematika jangka panjang.
Meski demikian, para pensiunan yang sudah menjalani masa pensiun justru melaporkan kondisi yang relatif lebih baik dari perkiraan banyak pekerja muda. Rata-rata pensiunan menerima 60% pendapatan sebelum pensiun, 71% merasa puas dengan penghasilan mereka, dan 82% menyebut gaya hidup setelah pensiun sama atau lebih baik dibanding sebelumnya.
Laporan itu juga menunjukkan pendapatan tinggi tidak otomatis menjamin keamanan finansial. Goldman Sachs menilai tekanan biaya hidup ikut membesar seiring kenaikan penghasilan karena kebutuhan seperti rumah, pendidikan, kesehatan, dan gaya hidup juga meningkat.
Generasi muda menjadi kelompok yang paling tertekan. Lebih dari 75% milenial dan lebih dari 70% Gen Z mengaku prioritas finansial lain menghambat kemampuan mereka menabung untuk pensiun. Sebaliknya, hanya sekitar 30% generasi Baby Boomers yang menghadapi tekanan serupa.
Goldman Sachs menegaskan ekonomi baru di Amerika menuntut strategi pensiun yang berbeda. Pendapatan tinggi saja tidak cukup untuk menghadapi lonjakan biaya hidup, masa pensiun yang lebih panjang, dan tekanan inflasi jangka panjang.
&ldquo;Ekonomi pensiun yang baru menuntut tabungan yang lebih awal dan lebih stabil, nasihat yang dipersonalisasi, pilihan pendapatan seumur hidup yang terlindungi, dan strategi yang memperhitungkan kenaikan biaya dan masa pensiun yang lebih panjang.&rdquo; (DH)

Goldman Sachs menyebut 40% warga AS bergaji US$300 ribu tetap hidup dari gaji ke gaji.

Goldman Sachs: 40% Orang kaya AS mengaku tetap hidup dari gaji ke gaji

JAKARTA - Posisi utang pemerintah terus meningkat dan mendekati Rp10.000 triliun hingga akhir kuartal pertama 2026. Kenaikan utang di tengah tingginya suku bunga global mulai memicu kekhawatiran terhadap tekanan fiskal dan ruang gerak APBN.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Secara rasio, utang pemerintah berada di level 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
Mayoritas utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.652,89 triliun atau setara 87,22% dari total utang. Sementara pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun.
Dominasi SBN menunjukkan pembiayaan APBN masih sangat bergantung pada pasar keuangan domestik melalui penerbitan obligasi negara. Pemerintah menegaskan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas pasar keuangan.
&ldquo;Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,&rdquo; tulis DJPPR, dikutip Jumat (8/5/2026).
Namun, terkait dengan utang Indonesia, menurut analis, ada beberapa faktor yang mengkhawatirkan terkait melemahnya nilia tukar rupiah. Sebab, lanjutnya, utang luar negeri per Februari 2026 mencapai US$437,9 miliar. "Untungnya utang itu didominasi utang jangka panjang."
Selain itu, pemerintah menghadapi jatuh tempo utang tertinggi dalam sejarah pada 2026, yang mencapai Rp 833,96 triliun. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika hingga Rp17.450/US$ membuat beban utang luar negeri lebih besar dari yang tercantum di APBN yang memakai&nbsp; asumsi nilai tukar Rp 16.500. Artinya, beban utang luar negeri dalam rupiah akan meningkat sekitar 5-6%.
Kondisi ini juga mungkin yang menyebabkan premium Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang berjangka 5 tahun dan 10 tahun cenderung meningkat sebagai berikut"
Pertama, CDS berjangka 5 tahun sempat mencapai 91,3 bps (basis point) per 4 Mei 2026, atau rata-rata per tahun 2026 mencapai 84.9bps, naik dari rata-rata sebesar&nbsp; 69.5 bps pada tahun lalu.&nbsp;
"Ini dengan kondisi Indonesia memiliki peringkat S&amp;P pada level BBB. Bandingkan dengan Italia yang memiliki rating&nbsp; BBB+ memiliki&nbsp; angka CDS 31,8 bps dan Yunani dengan rating BBB tetapi CDSnya hanya 32,4."
Kedua, CDS berjangka 10 yang mencapai 144,13 bps, padahal tahun 2025 rata rata hanya 124 bps.
"Jika kita lihat sudah terjadi repricing mingguan sebesar +4.99% dan lonjakan signifikan dalam 3-6 bulan terakhir. Apa artinya? Pasar lagi melakukan repricing risiko secara diam-diam tapi sistematis."
Kondisi lain adalah yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun beberapa hari yang lalu naik ke 6,96%, level tertinggi sejak April 2025. "Kenaikan ini mengikuti kenaikan yield pemerintah Amerika, karena investor was-was terhadap keputusan bank sentral Amerika bulan ini."
Kaji Pengalaman Turki
Terkait rencana pemerintah pengaktifan kembali bond stabilization fund&nbsp;(BSF) atau dana stabilisasi obligasi pemerintah, analis itu mengatakan hal itu. "Itu artinya pemerintah berinisiatif untuk&nbsp; mengatasi kenaikan yield yang nanti ujungnya bisa membantu penguatan rupiah."
Namun, lanjutnya, seperti diketahui Indonesia setiap bulan utang triliunan dengan menerbitkan SBN baru untuk membiayai defisit fiskal.
"Lalu ketika pasar panik misalnya, BSF membeli kembali SBN yang sama di pasar sekunder. Ini seperti seseorang yang banyak utang, lalu ketika kreditornya panik, dia pakai tabungan yang tersisa untuk menebus sebagian utangnya agar kreditor lain tidak ikut kabur.&rdquo;
Intinya,&nbsp;buyback tidak menyelesaikan masalah fiskal tetapi hanya buying time. "Dan perlu diingat BSF bukan uang gratis, itu realokasi dari pos anggaran lain atau kas yang seharusnya untuk belanja produktif.&rdquo;
Jika dilakukan terus-menerus dalam kondisi fiskal yang tertekan, justru memperlemah posisi kas pemerintah sendiri.
Hal ini, lanjutnya, berbeda dengan Singapura misalnya, yang memiliki kondisi yang memiliki struktur pasar obligasi lebih dalam dibanding Indonesia.
Singapura menerbitkan SGS (Singapore Government Securities) bukan karena butuh uang, APBN mereka surplus, tapi justru untuk menciptakan pasar obligasi yang dalam sebagai benchmark.
&ldquo;Jadi mereka punya kemewahan untuk intervensi karena posisi fiskalnya solid. Indonesia menerbitkan SBN karena memang butuh uang, sehingga setiap intervensi buyback membawa opportunity cost yang nyata.&rdquo;
Ironi terbesarnya, kata dia, jika pasar sudah tahu bahwa BSF pemerintah Indonesia akan masuk saat yield naik, sophisticated investors justru bisa front-run. "Jual dulu, tunggu pemerintah beli, lalu beli lagi lebih murah. Akhirnya, dana publik jadi bantalan keuntungan spekulan."
Intinya, jelas analis itu, BSF adalah instrumen defensif yang efektivitasnya sangat bergantung pada kredibilitas fiskal jangka panjang yang Indonesia masih harus buktikan.
Sebelum mengaktifkan mungkin Indonesia perlu melihat pengalaman Turki yang intervensi obligasi saat fiskalnya tertekan dan inflasi tinggi.
&ldquo;Hasilnya mata uang Turki lira kolaps, yield obligasi justru melonjak karena intervensi dibaca pasar sebagai tanda keputusasaan.&rdquo; (DH/MT)
&nbsp;
&nbsp;

Utang pemerintah mencapai Rp9.920 triliun. Rencana pengaktifan BSF perlu kaji pengalaman Turki?

Utang negara dekati Rp10.000 triliun, jaga kesinambungan fiskal?

JAKARTA -&nbsp;Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 turun 1,35% menjadi US$146,2 miliar, dibandingkan posisi akhir Maret 2026 yang sebesar US$148,2 miliar.
Direktur Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan penurunan cadangan devisa dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
"Perkembangan ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan global bond pemerintah di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Jumat (8/5). Menurut Denny, langkah stabilisasi tersebut ditempuh Bank Indonesia untuk meredam tekanan di pasar keuangan global yang masih bergejolak.
Meski menurun, posisi cadangan devisa Indonesia dinilai tetap kuat. Cadangan devisa pada akhir April 2026 setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu masih jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
BI menilai level cadangan devisa saat ini mampu menjaga ketahanan sektor eksternal sekaligus menopang stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.
Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan eksternal Indonesia tetap solid, didukung cadangan devisa yang memadai dan aliran masuk modal asing yang terjaga. Optimisme investor terhadap prospek ekonomi domestik serta imbal hasil investasi yang kompetitif juga dinilai masih menopang stabilitas eksternal.
"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Denny.(DH)

Cadangan devisa RI turun jadi US$146,2 miliar akibat stabilisasi rupiah dan pembayaran utang.

Tahan tekanan rupiah, cadangan devisa turun jadi US$146,2 miliar

JAKARTA -&nbsp;Coinbase&nbsp;mencatat kerugian bersih hampir US$400 juta pada kuartal pertama 2026 setelah anjloknya harga aset kripto menghantam nilai investasi digital yang disimpan perusahaan.
Seperti dikutip Theblock, dalam laporan keuangan terbaru, bursa kripto terbesar di AS itu membukukan rugi bersih US$394,1 juta. Coinbase juga mencatat kerugian investasi aset kripto sebesar US$482 juta dari portofolio yang dimiliki untuk tujuan investasi.
Tekanan besar di pasar kripto terjadi sepanjang kuartal pertama ketika harga Bitcoin jatuh dari di atas US$97 ribu pada Januari menjadi sekitar US$63 ribu pada awal Februari. Hingga akhir kuartal, Bitcoin masih diperdagangkan di bawah US$70 ribu dan menyeret pelemahan pasar kripto secara luas.
Kondisi tersebut membuat pendapatan Coinbase ikut terpukul. Total pendapatan perusahaan turun 31% menjadi US$1,41 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendapatan transaksi yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis Coinbase anjlok 40% menjadi US$756 juta. Sementara pendapatan dari layanan berlangganan dan jasa turun 14% menjadi US$584 juta.
Ini menjadi kuartal kedua berturut-turut Coinbase membukukan kerugian bersih. Pada kuartal sebelumnya, perusahaan mencatat rugi lebih besar mencapai US$667 juta.
Meski demikian, CEO Coinbase Brian Armstrong tetap optimistis terhadap prospek industri aset digital. &ldquo;Meskipun pasar kripto sedang turun, pertumbuhan fundamental ekonomi onchain tetap kuat,&rdquo; kata Armstrong dalam video yang diunggah di platform X.
Armstrong menegaskan Coinbase kini berupaya mengurangi ketergantungan pada perdagangan spot kripto ritel dan mulai memperluas bisnis ke derivatif, komoditas, kontrak berjangka, hingga prediction markets.
Ia juga menilai masa depan industri keuangan akan semakin bergeser ke teknologi blockchain. &ldquo;Pada akhirnya, seluruh sektor keuangan akan beralih ke on-chain,&rdquo; ujarnya.
Coinbase juga mulai mendorong bisnis stablecoin dan layanan institusional sebagai sumber pendapatan baru yang lebih stabil dibanding transaksi ritel. Pendapatan stablecoin perusahaan naik 11% menjadi US$305 juta pada kuartal pertama.
Di tengah tekanan pasar, Coinbase mengklaim pangsa perdagangan global kripto mereka meningkat menjadi 8,6%. Perusahaan juga membukukan adjusted EBITDA sebesar US$303 juta, turun tajam dibanding US$930 juta pada periode yang sama tahun lalu.
Saham Coinbase turun sekitar 6% dalam perdagangan setelah jam kerja ke level US$182 per saham. (DH)

Pelemahan bitcoin picu kerugian investasi dan tekan bisnis perdagangan kripto pada awal 2026.

Harga kripto rontok, Coinbase merugi US$400 juta pada awal 2026

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat menghadapi lonjakan utang nasional yang kini mendekati US$39 triliun, naik tajam dari sekitar US$19,59 triliun pada 2010. Tekanan fiskal ini mendorong berbagai upaya untuk menahan laju utang, termasuk skema kontribusi publik.
Seperti dikutip Yahoofinance, Departemen Keuangan AS membuka program &ldquo;Hadiah untuk Mengurangi Utang Publik&rdquo;, yang memungkinkan masyarakat menyumbang langsung untuk mengurangi utang negara. Program yang telah berjalan sejak 1961 ini menerima pembayaran melalui transfer bank (ACH), kartu debit atau kredit, PayPal, hingga Venmo.
Di sisi lain, Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (CRFB) memperkirakan putusan Mahkamah Agung terhadap kebijakan tarif Presiden Donald Trump berpotensi mengurangi pendapatan negara hingga US$1,7 triliun sampai 2036. Proyeksi tersebut dapat mendorong utang AS mencapai US$58 triliun atau sekitar 125% dari PDB dalam satu dekade ke depan.
Program kontribusi publik ini menuai kritik, terutama dari komunitas kripto. CEO perusahaan teknologi Bitcoin JAN3, Samson Mow, menilai skema tersebut tidak efektif dalam mengatasi persoalan struktural utang.
Ia membandingkan kontribusi publik itu dengan praktik &ldquo;membakar&rdquo; dalam ekosistem Bitcoin, di mana aset dikirim ke alamat yang tidak dapat diakses sehingga hilang permanen dari peredaran. Menurutnya, langkah tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan berbasis mata uang fiat.
Komunitas kripto juga berpendapat bahwa dolar AS rentan terhadap penurunan nilai akibat inflasi dan ekspansi moneter, berbeda dengan Bitcoin yang memiliki pasokan terbatas.
Sementara itu, Senator Cynthia Lummis terus mendorong RUU BITCOIN Act yang bertujuan membentuk cadangan strategis Bitcoin di tingkat federal sebagai salah satu opsi mengurangi utang. Namun, hingga kini belum ada perkembangan signifikan terhadap legislasi tersebut. Pada perdagangan terakhir, harga Bitcoin tercatat di kisaran US$77.886 per koin.(DH)
&nbsp;

Utang AS tembus US$39triliun, pemerintah buka donasi publik, menuai kritik dari komunitas kripto.

Utang AS tembus US$39 triliun, pemerintah Mminta sumbangan publik

JAKARTA - Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (11/3/2026). Proses tersebut dilakukan setelah DPR menerima surat presiden (surpres) terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisioner OJK.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, DPR menerima surpres bernomor R-09 tertanggal 9 Maret 2026 yang memuat daftar kandidat hasil seleksi administratif panitia seleksi (pansel) ADK OJK.
Misbakhun menyebutkan terdapat 10 nama yang diserahkan kepada DPR untuk mengikuti uji kelayakan. Dari jumlah tersebut, DPR akan memilih lima orang untuk mengisi lima posisi anggota Dewan Komisioner OJK untuk masa jabatan lima tahun.
"Ada 10 nama yang dikirimkan kepada kami dan itu nanti untuk periode 5 tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR," kata Misbakhun dikutip&nbsp;cnbcindonesia, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Sepuluh kandidat tersebut yakni
<ol>
<li>Frederica Widyasari Dewi</li>
<li>Agus Sugiarto</li>
<li>Hernawan Bekti Sasongko</li>
<li>Ari Zulfikar</li>
<li>Hasan Fauzi</li>
<li>Darmansyah</li>
<li>Dicky Kartikoyono</li>
<li>Danu Febrianto</li>
<li>Adi Budiarso</li>
<li>Anton Daryono.</li>
</ol>
Menurut Misbakhun, lima kandidat terpilih nantinya akan mengisi lima bidang di Dewan Komisioner OJK, yakni Ketua, Wakil Ketua, Pasar Modal, Aset Digital, serta Perlindungan Konsumen.
Ia menambahkan, hasil uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan langsung diumumkan pada hari yang sama setelah proses selesai.
"Kami harus mengambil keputusan yang cepat pada situasi saat ini sebagai respon terhadap situasi-situasi ketidakpastian kita harus memberikan kepastian kepada pasar terhadap apa saja yang harus diputuskan cepat harus kita putuskan cepat. Sehingga mereka bisa memimpin lembaga dengan cepat untuk bisa tune in," ujarnya.(DH)

Komisi XI DPR menguji 10 calon Dewan Komisioner OJK dan memilih lima pejabat baru.

DPR siap uji 10 calon pimpinan OJK, siapa mereka?

JAKARTA &mdash; Tingkat gagal bayar pinjaman di pasar kredit swasta Amerika Serikat mencapai rekor baru pada 2025. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mencatat tingkat default meningkat menjadi 9,2%, tertinggi sejak pemantauan dilakukan.
Dikutip dari Reuters (6/3), dalam laporan yang dirilis Jumat, Fitch memantau 302 perusahaan yang memiliki utang di pasar kredit swasta dan menemukan 38 kasus gagal bayar dari 28 peminjam. Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya sebesar 8,1% pada 2024.
Mayoritas gagal bayar terjadi pada perusahaan berskala lebih kecil, khususnya penerbit dengan pendapatan sekitar US$25 juta atau kurang. Kasus default tersebut tersebar di berbagai sektor industri.
Perusahaan yang dipantau Fitch sebagian besar merupakan perusahaan kelas menengah dengan pendapatan hingga US$100 juta dan utang beredar sekitar US$500 juta atau kurang.
Fitch mencatat bentuk gagal bayar yang terjadi mencakup pengajuan kebangkrutan maupun pertukaran utang bermasalah (distressed debt exchange), yakni kesepakatan restrukturisasi utang antara peminjam dan pemberi pinjaman.
Temuan ini muncul di tengah aksi jual saham perusahaan sektor perangkat lunak, yang selama ini menjadi salah satu peminjam utama di pasar kredit swasta. Meski demikian, Fitch tidak mencatat adanya gagal bayar di sektor tersebut sepanjang 2025.
Laporan tersebut juga menyoroti struktur pinjaman kredit swasta yang sebagian besar menggunakan suku bunga mengambang, yang terkait dengan suku bunga dana federal AS yang bertahan tinggi dalam tiga tahun terakhir.
&ldquo;Struktur permodalan dalam portofolio PMR (private monitored rating) cenderung didominasi oleh suku bunga mengambang dengan lindung nilai suku bunga yang minimal,&rdquo; tulis penulis laporan tersebut. &ldquo;Hal ini membuat arus kas perusahaan sangat rentan terhadap kenaikan suku bunga.&rdquo; (DH)

Default muncul di tengah aksi jual saham perusahaan software yang jadi mayoritas peminjam.

Tingkat default kredit swasta AS pecah, Fitch catat rekor 9,2% di 2025

JAKARTA - Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama dinyatakan telah lulus seleksi administratif, dan berhak mengiuti tahapan berikutnya
&ldquo;Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,&rdquo; tegas Panitia Seleksi.
Selanjutnya, seluruh peserta yang lulus wajib mengikuti tahapan seleksi lanjutan yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.
Panitia membuka partisipasi publik untuk memberikan masukan atau informasi mengenai integritas, rekam jejak, dan perilaku para calon.
Penyampaian dilakukan secara anonim melalui laman resmi seleksi mulai 4 Maret 2026 hingga 26 Maret 2026 pukul 23.59 WIB, tanpa korespondensi atas informasi yang diterima.
Sementara itu, briefing persiapan pemeriksaan kesehatan dan asesmen dijadwalkan secara daring pada 6 Maret 2026 pukul 08.30 WIB, sebelum pemeriksaan kesehatan digelar pada Senin, 9 Maret 2026, di Ruang Medical Check Up Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
Kemudian, asesmen dilaksanakan secara luring pada 10 atau 11 Maret 2026 di kantor PT Daya Dimensi Indonesia, Jakarta Selatan. Sebelumnya, peserta wajib menyelesaikan penugasan pre-asesmen secara daring paling lambat 8 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.
Terakhir, wawancara dijadwalkan pada 25-26 Maret 2026.
Panitia menegaskan peserta yang tidak mengikuti asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan/atau wawancara dinyatakan gugur. Seluruh biaya akomodasi dan transportasi menjadi tanggungan masing-masing peserta.
Sebagai catatan, Friderica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara&nbsp;Ketua Dewan Komisioner OJK,&nbsp;dan Hasan Fawzi,&nbsp;Anggota Dewan Komisioner OJK Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, termasuk dalam 20 kandidat yang lolos.
Berikut 20 nama lain yang dinyatakan lolos seleksi administratif untuk ke tahap berikutnya.
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="47">
No
</td>
<td valign="top" width="189">
Nama
</td>
<td valign="top" width="198">
Jabatan
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
1
</td>
<td valign="top" width="189">
&nbsp;Adi Budiarso
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya,
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
2
</td>
<td valign="top" width="189">
Agus Sugiarto,
</td>
<td valign="top" width="198">
Komisaris Independen PT Danantara Asset Management
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
3
</td>
<td valign="top" width="189">
Anton Daryono
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Eksekutif / Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen BI
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
4
</td>
<td valign="top" width="189">
Ary Zulfikar
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Eksekutif Hukum LPS
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
5
</td>
<td valign="top" width="189">
Bambang Mukti Riyadi
</td>
<td valign="top" width="198">
Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah OJK
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
6
</td>
<td valign="top" width="189">
Boby Wahyu Hernawan
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
7
</td>
<td valign="top" width="189">
Danu Febrianto
</td>
<td valign="top" width="198">
Senior Executive Vice President LPS
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
8
</td>
<td valign="top" width="189">
Darmansyah L
</td>
<td valign="top" width="198">
Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik OJK
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
9
</td>
<td valign="top" width="189">
Dhani Gunawan Idat
</td>
<td valign="top" width="198">
Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
10
</td>
<td valign="top" width="189">
Dicky Kartikoyono
</td>
<td valign="top" width="198">
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
11
</td>
<td valign="top" width="189">
Dwityapoetra Soeyasa Besar
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
12
</td>
<td valign="top" width="189">
Friderica Widyasari Dewi
</td>
<td valign="top" width="198">
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
13
</td>
<td valign="top" width="189">
Hasan Fawzi
</td>
<td valign="top" width="198">
Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
14
</td>
<td valign="top" width="189">
Hernawan Bekti Sasongko
</td>
<td valign="top" width="198">
Anggota Badan Supervisi OJK
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
15
</td>
<td valign="top" width="189">
Hidayat Prabowo
</td>
<td valign="top" width="198">
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
16
</td>
<td valign="top" width="189">
Iskandar Simorangkir
</td>
<td valign="top" width="198">
Wakil Ketua, Badan Supervisi BI
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
17
</td>
<td valign="top" width="189">
Lasmaida Gultom
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025 OJK (Purnabakti)
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
18
</td>
<td valign="top" width="189">
Orias Petrus Moedak
</td>
<td valign="top" width="198">
Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
19
</td>
<td valign="top" width="189">
Pahala Nugraha
</td>
<td valign="top" width="198">
Komisaris Utama Danantara Investment Management
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
20
</td>
<td valign="top" width="189">
Rizal Ramadhani
</td>
<td valign="top" width="198">
Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK
</td>
</tr>

</table>
(DH/ZH)

Sebanyak 20 calon ADK OJK lolos seleksi administratif, siap lanjutkan rangkaian tahapan seleksi.

Friderica Widyasari dan Hasan Fawzi masuk 20 kandidat ADK OJK

JAKARTA - Moody&rsquo;s Ratings menyoroti meningkatnya risiko finansial dalam pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI), seiring melonjaknya komitmen sewa pusat data oleh perusahaan teknologi global.
Lima raksasa teknologi (hyperscaler), Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft, dan Oracle, tercatat memiliki komitmen sewa pusat data masa depan senilai total US$662 miliar.
Nilai tersebut merupakan bagian dari kewajiban sewa jangka panjang yang hampir mencapai US$1 triliun hingga akhir 2025.
Dikutip&nbsp;fortune (25/02), dalam laporannya, Moody&rsquo;s menekankan adanya kewajiban off-balance sheet, yakni komitmen sewa yang belum tercatat dalam neraca keuangan.
Sesuai standar akuntansi, kewajiban tersebut baru diakui setelah pusat data mulai beroperasi atau diserahterimakan. Meski demikian, Moody&rsquo;s mengategorikannya sebagai &ldquo;utang implisit&rdquo; yang berpotensi menekan profil kredit perusahaan ke depan.
Risiko terhadap peringkat kredit diperkirakan meningkat ketika pusat-pusat data tersebut mulai beroperasi secara luas. Saat kewajiban sewa masuk ke neraca, tingkat utang yang disesuaikan diproyeksikan melonjak signifikan. Kondisi ini dapat membatasi fleksibilitas keuangan apabila pertumbuhan pendapatan dari bisnis AI tidak sejalan dengan kenaikan beban utang.
Skala investasi infrastruktur AI dinilai belum pernah terjadi sebelumnya. Moody&rsquo;s memperkirakan belanja investasi pusat data oleh perusahaan teknologi dapat mencapai sekitar US$500 miliar pada 2026. Secara kumulatif, belanja modal infrastruktur digital diproyeksikan menembus US$3 triliun dalam lima tahun ke depan.
Moody&rsquo;s juga menyoroti jeda waktu antara pengeluaran modal dan realisasi pendapatan AI, yang diperkirakan berkisar dua hingga tiga tahun. Jika adopsi AI tidak memenuhi ekspektasi pasar, konsentrasi beban utang pada sejumlah kecil perusahaan berpotensi memicu tekanan finansial yang lebih luas.
Senior Vice President&nbsp;di Moody&rsquo;s Ratings, Raj Joshi, menjelaskan &ldquo;Beban utang yang tidak tercatat ini menciptakan profil risiko yang jauh lebih tinggi daripada yang terlihat pada laporan keuangan konvensional saat ini.&rdquo; (DH)

Beban utang tidak tercatat ini ciptakan profil risiko yang jauh lebih tinggi dari yang terlihat.

Sewa data center US$1 triliun, Moody’s ingatkan hyperscaler

JAKARTA &ndash; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat 0,23% ke level 8.415,33 pada perdagangan Selasa (24/2) hari ini, didukung sentimen positif dari dalam dan luar negeri.
Sektor keuangan terpantau paling unggul, dengan kenaikan 0,95% dan disusul oleh sektor barang baku.
Saham dari sektor keuangan yang mencatat kenaikan harga tertinggi di pembukaan yaitu PT Bank Mega Tbk (MEGA). Menyusul rencana pembagian saham bonus, harga saham emiten milik Chairul Tanjung ini melesat 24,70% ke level Rp5.150 per lembar.
Analis Phintraco Sekuritas menilai arah IHSG pada perdagangan hari ini cenderung menguat, didukung ekspektasi pasar terhadap pembatalan tarif Trump secara legislatif, serta sinyal persetujuan MSCI terhadap reformasi pasar modal Indonesia.
&ldquo;Secara teknikal, histogram MACD IHSG berlanjut bergerak menguat di teritori positif dan didukung oleh kenaikan volume beli,&rdquo; jelas analis Phintraco, dalam catatan yang disampaikan kepada investor hari ini.
Dengan posisi teknikal tersebut, analis Phintraco memperkirakan IHSG berpeluang menguji area resisten di 8.450-8.500, dengan catatan dapat bertahan di atas level 8.400.&nbsp;
Sementara itu analis CGS International Sekuritas Indonesia menilai pelemahan indeks saham di Wall Street pada awal pekan ini, berpotensi jadi sentimen negatif bagi pasar saham Indonesia.
&ldquo;Sementara itu potensi naiknya konsumsi domestik di saat ramadan dan Idul Fitri serta naiknya harga beberapa komoditas seperti CPO, timah, nikel, emas serta batu bara berpeluang menjadi sentimen positif untuk Indeks Harga Saham Gabungan,&rdquo; jelas analis CGS Internasional.
Dengan berbagai sentimen tersebut, analis CGS International memprediksi IHSG akan bergerak bervariasi cenderung menguat, dengan kisaran support 8.300/8.205 dan resist 8.490/8.590. (KR)

Perkembangan tarif AS dan MSCI jadi pendorong kenaikan IHSG menguji resisten 8.400- 8.500.

IHSG naik 0,23% di pembukaan, sektor keuangan unggul

JAKARTA &ndash; Pengembangan sukuk syariah di Indonesia dinilai memasuki fase baru dengan hadirnya konsep sukuk wakaf hijau, yang memperluas fungsi sukuk dari sekadar instrumen pembiayaan negara menjadi alat pemberdayaan sosial sekaligus aksi iklim.
Hal tersebut disampaikan Director of Islamic Financial Services KNEKS, Dwi Irianti Hadiningdyah, dalam diskusi mengenai inovasi wakaf dan keuangan berkelanjutan.
Menurut Dwi, selama ini sukuk lebih dikenal sebagai instrumen fiskal negara. Namun melalui skema wakaf, sukuk dapat diarahkan untuk mendanai aset sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.
&ldquo;Kita sudah memiliki Cash Wakaf Linked Sukuk. Sekarang tantangannya adalah bagaimana sukuk tidak lagi plain vanilla, tetapi diarahkan menjadi instrumen hijau,&rdquo; ujarnya dalam simposium internasional Ethical Wealth and Social Impact, kolaborasi Menara Syariah dan Universiti Tunku Abdulrahman (UTAR) di Banten, Rabu (11/2).
Dwi menjelaskan, Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan sukuk wakaf, mulai dari Green Wakaf Framework, Wakaf Core Principle, hingga potensi wakaf nasional yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Selain itu, terdapat sekitar 440 ribu titik tanah wakaf di seluruh Indonesia yang dapat dikembangkan menjadi aset produktif melalui pembiayaan berbasis sukuk.
Ia menambahkan, sukuk wakaf hijau juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
&ldquo;Ini memungkinkan lahirnya inovasi seperti wakaf karbon, di mana manfaat lingkungan dan sosial dapat berjalan bersamaan,&rdquo; kata Dwi, merujuk pada pendanaan konservasi hutan melalui skema REDD+.
Dari sisi pasar, sukuk wakaf hijau dinilai berpotensi menarik investor berbasis environmental, social, and governance (ESG).
&ldquo;Banyak investor yang peduli lingkungan memiliki kewajiban untuk memegang instrumen hijau. Sukuk wakaf bisa menjawab kebutuhan itu sekaligus tetap sesuai dengan prinsip syariah,&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, Dwi menekankan bahwa pengembangan sukuk wakaf masih menghadapi tantangan regulasi. Salah satunya adalah keterbatasan wakaf yang hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah.
&ldquo;Jika ini dibuka ke mata uang lain, dana dari luar negeri, termasuk dari lembaga internasional, akan jauh lebih mudah masuk,&rdquo; katanya.
Sementara itu, Wakil Rektor Tazkia University, Yaser Taufik Syamlan, menilai pengembangan sukuk wakaf juga perlu menyasar proyek-proyek skala kecil berbasis komunitas, seperti pesantren.
Menurutnya, tidak semua proyek cocok dibiayai melalui sukuk konvensional di pasar modal karena tingginya biaya penerbitan.
&ldquo;Jika proyeknya hanya Rp1 miliar, dibawa ke bursa itu effort-nya luar biasa. Di sinilah sukuk wakaf, termasuk yang berbasis koperasi atau skema mikro, bisa menjadi solusi,&rdquo; ujar Yaser.
Ia menambahkan, pengembangan sukuk wakaf, baik skala besar maupun mikro, akan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional sekaligus memperluas dampaknya ke sektor riil.
&ldquo;Sukuk tidak hanya berbicara soal imbal hasil, tetapi juga bagaimana aset wakaf dapat menjadi produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,&rdquo; pungkasnya. (DK/SF)

Sukuk wakaf hijau perluas peran sukuk dari pembiayaan negara ke sosial dan lingkungan.

Sukuk wakaf hijau perluas ekosistem keuangan syariah

JAKARTA - Impor kontainer Amerika Serikat menutup 2025 dengan penurunan selama empat bulan berturut-turut, yang diperkirakan berlanjut pada 2026.
Data dari 10 pelabuhan terbesar menunjukkan volume impor pada Desember turun 6,4% secara tahunan menjadi 1,9 juta TEU, setelah sebelumnya turun 5,7% pada November.
Mengutip Bloomberg, analis pelayaran John McCown menyebut penurunan ini dipicu kebijakan tarif Presiden Donald Trump.
&ldquo;Penurunan pada tahun 2025 semata-mata disebabkan oleh tarif,&rdquo; tulis McCown. &ldquo;Sayangnya, saat ini tidak ada yang menunjukkan bahwa hal itu akan berlangsung singkat.&rdquo;
Tarif impor yang menjadi ancaman dan bahkan telah diberlakukan AS mendorong mitra dagang utama seperti China dan Uni Eropa mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika, dengan memperluas perjanjian dagang dan mengalihkan rantai pasok.
Ekonom ING menyebut kondisi ini sebagai &ldquo;penyesuaian global dan awal dari era baru.&rdquo;AS, yang sebelumnya memimpin pertumbuhan pengiriman kontainer, kini tertinggal dari banyak wilayah lain.
Penurunan juga dipengaruhi aksi penimbunan barang pada paruh pertama 2025 untuk mengantisipasi tarif. Setelah tarif diberlakukan pada Agustus 2025 lalu, perusahaan memanfaatkan stok yang sudah ada sehingga permintaan pengiriman melemah pada paruh kedua tahun itu.
Pelabuhan Los Angeles mencatat kenaikan impor 3,3% pada semester pertama 2025, tetapi turun 4,2% pada semester kedua. Dalam empat pekan pertama 2026, volume kembali turun 2,2%.
McCown menyimpulkan bahwa pergeseran berlangsung cepat. &ldquo;Pertumbuhan volume di sebagian besar wilayah tetap kuat dan perdagangan dunia terus berjalan tanpa AS.&rdquo;
Meski impor Amerika Utara turun 3,9% pada November, sementara volume global naik 7,2%. Afrika mencatat kenaikan 25,3%, Timur Tengah-India 16,4%, Amerika Latin 14,6%, dan Eropa 11,3%.
Sejalan dengan hal ini, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyebut disrupsi perdagangan saat ini sebagai "yang terbesar yang pernah kita lihat dalam 80 tahun terakhir.&rdquo;
Meski demikian, ia menilai pelaku usaha mulai menyesuaikan rantai pasok untuk menghadapi ketidakpastian.
Namun, analis Xeneta memperkirakan tarif pengiriman kontainer spot yang turun hingga Januari berpotensi terus melemah. Ekonom ING memperkirakan pertumbuhan perdagangan global 2026 hanya 0,5%&ndash;1%, lebih rendah dibanding 4,2% pada 2025. (DH/ZH)

Impor AS turun tajam, tarif Trump picu pergeseran arus perdagangan global ke kawasan lain.

Impor kontainer AS anjlok, perdagangan global hindari tarif Trump

JAKARTA - Utang nasional Amerika Serikat diperkirakan akan mendekati US$39 triliun pada pertengahan April, memicu kekhawatiran baru soal keberlanjutan fiskal dan risiko terhadap perekonomian jangka panjang. Laporan terbaru dari Kongres menunjukkan laju kenaikan utang mencapai rata-rata US$6,43 miliar per hari.
Beban bunga utang kini menyerap sekitar 13% dari total anggaran federal. Kondisi tersebut dinilai tidak berkelanjutan, terlebih defisit tahunan masih mendekati US$2 triliun.
&ldquo;Utang nasional saat ini berada dalam situasi darurat yang sangat besar,&rdquo; kata Brandon Arnold, wakil presiden eksekutif National Taxpayers Union. &ldquo;Kita mendekati US$39 triliun dalam utang nasional. Ini adalah masalah keamanan nasional, ini adalah masalah ekonomi.&rdquo;
Organisasi tersebut kembali mendorong penerapan amandemen anggaran berimbang dalam konstitusi guna memaksa disiplin fiskal di parlemen. Menurut mereka, pemerintah seharusnya tidak membelanjakan dana melebihi penerimaan pajak tahunan.
&ldquo;Pada intinya, ini adalah gagasan yang cukup sederhana,&rdquo; kata Arnold. &ldquo;Kongres seharusnya tidak menghabiskan lebih banyak uang untuk pengeluaran daripada yang diterima melalui pendapatan pajak setiap tahunnya &nbsp;premis yang sama yang sudah dianut oleh sebagian besar keluarga dan bisnis.&rdquo;
Survei terbaru menunjukkan mayoritas publik lebih memilih pemangkasan belanja ketimbang kenaikan pajak. Sebanyak 54% responden menilai pengurangan pengeluaran pemerintah sebagai solusi utama untuk mengatasi utang dan tekanan harga, sementara hanya 13% mendukung peningkatan pajak.
Sejumlah tokoh juga mengusulkan langkah alternatif. Administrator Centers for Medicare and Medicaid Services, Dr. Mehmet Oz, menyebut penundaan masa pensiun dapat memberi dampak signifikan bagi ekonomi.
&ldquo;Jika mulai bekerja setahun lebih awal setelah lulus SMA, atau setahun lebih lambat dan tidak pensiun, itu akan menghasilkan sekitar 3 triliun dolar AS bagi perekonomian AS,&rdquo; kata Oz dalam sebuah wawancara baru-baru ini, seraya berpendapat bahwa keuntungan tersebut dapat mengimbangi sebagian besar utang.
Sementara itu, pengusaha teknologi Elon Musk menilai teknologi kecerdasan buatan dan otomatisasi menjadi kunci mencegah krisis fiskal yang lebih dalam.
&ldquo;Kita 100% akan bangkrut sebagai negara tanpa AI dan robot,&rdquo; kata Musk dalam sebuah wawancara podcast baru-baru ini. &ldquo;Tidak ada hal lain yang akan menyelesaikan utang nasional.&rdquo;
&nbsp;Meski tim efisiensi pemerintahannya mengklaim telah menemukan miliaran dolar pemborosan dan penipuan, Musk mengakui pengurangan belanja dalam skala besar tetap sulit dilakukan untuk benar-benar menekan utang. (DH)
Baca Juga:&nbsp;Elon Musk: Amerika 1.000% bangkrut jika tak manfaatkan AI dan robot

Beban bunga melonjak, publik pilih pangkas belanja ketimbang naikkan pajak.

Krisis fiskal mengintai, utang Amerika dekati US$39 triliun

JAKARTA - Penerbit stablecoin terbesar di dunia, Tether, diam-diam menjadi pemain besar di pasar keuangan global. Perusahaan kripto itu kini tercatat sebagai salah satu pemegang emas swasta terbesar sekaligus pembeli utama surat utang pemerintah Amerika Serikat (US Treasury).
Langkah ini menempatkan Tether sejajar dengan bank besar, manajer aset, hingga institusi keuangan negara dalam hal pengelolaan cadangan.
Dikutip aol.com, dalam laporan atestasi terbaru yang disusun firma akuntansi BDO, Tether mengungkapkan memiliki lebih dari US$122 miliar obligasi pemerintah AS secara langsung. Jika termasuk instrumen reverse repo semalam, total eksposurnya melampaui US$141 miliar. Angka tersebut menjadikannya salah satu pemegang utang AS non-pemerintah terbesar di dunia.
Tak hanya obligasi, perusahaan juga agresif menambah cadangan emas. Total kepemilikan emasnya diperkirakan mencapai 80&ndash;116 metrik ton, termasuk melalui produk emas digital XAUT. Sepanjang kuartal IV 2025, Tether menambah sekitar 27 ton di tengah lonjakan harga emas akibat ketidakpastian geopolitik dan tekanan inflasi global.
Ekspansi neraca ini didorong pertumbuhan pesat stablecoin USDT. Sepanjang 2025, Tether menerbitkan hampir US$50 miliar token baru sehingga total pasokan beredar menembus US$186 miliar. Dana dolar yang masuk kemudian ditempatkan terutama pada surat utang jangka pendek AS dan aset likuid serupa, menghasilkan imbal hasil sekaligus menjaga kesiapan likuiditas untuk penebusan.
Model bisnis tersebut secara efektif menjadikan Tether pembeli signifikan Treasury bills, terutama di tenor pendek.
Namun, meningkatnya peran stablecoin di pasar obligasi pemerintah mulai memicu perhatian regulator. Studi Federal Reserve Bank of Kansas City menyebutkan permintaan Treasury dari stablecoin berpotensi mengalihkan dana dari simpanan bank. Karena penerbit stablecoin tidak menyalurkan kredit langsung ke sektor riil, pergeseran dana besar-besaran dikhawatirkan dapat mengurangi ketersediaan pembiayaan ekonomi.
Sejumlah aturan baru di AS, termasuk GENIUS Act, kini mengarahkan cadangan stablecoin agar ditempatkan pada aset pemerintah seperti Treasury, yang secara tidak langsung memperkuat peran perusahaan kripto sebagai pembeli utang negara.
Meski masih kecil dibandingkan total pasar Treasury AS senilai sekitar US$26 triliun, pertumbuhan pesat stablecoin membuat analis memperkirakan sektor ini bisa mencapai skala triliunan dolar dalam satu dekade ke depan. Neraca Tether pun menjadi sinyal bahwa perusahaan kripto mulai bertransformasi menjadi bagian penting dari sistem pendanaan keuangan global.(DH)

Lonjakan pesat stablecoin membuat analis memprediksi sektor ini bisa mencapai skala triliunan dolar.

Perusahaan kripto ini menjelma menjadi pemain emas dan treasury besar

RIYADH &ndash; Rapat umum Binladin International Holding Group telah menyetujui peningkatan modal melalui konversi utang menjadi ekuitas, yang membuat Kementerian Keuangan Arab Saudi memperoleh kepemilikan sebesar 86 persen dalam perusahaan.
Menurut laporan Arab News Senin (29/12), yang juga mengutip informasi dari Al-Arabiya.
Keputusan ini menjadi langkah penting dalam restrukturisasi posisi keuangan grup dan mencerminkan kepercayaan pemegang saham terhadap strategi jangka panjang serta pemulihan operasional perusahaan.
Dewan Direksi Binladin Group menyatakan bahwa persetujuan ini menegaskan kepercayaan terhadap arah masa depan perusahaan sekaligus memperkuat tujuan pengembangan dan pertumbuhannya.
Dalam skema yang disetujui, kewajiban keuangan yang belum terselesaikan akan dibayar melalui penerbitan saham baru, sehingga secara signifikan mengurangi beban utang dan memperkuat neraca keuangan.
Dengan demikian, Kementerian Keuangan akan menjadi pemegang saham mayoritas grup, sehingga pemerintah terlibat langsung dalam jalur pertumbuhan perusahaan sekaligus mendukung stabilitas keuangannya.
Transaksi ini mengikuti langkah-langkah sebelumnya yang diambil Kementerian Keuangan untuk menstabilkan struktur keuangan grup.
Sebelumnya, National Debt Management Center Arab Saudi mengumumkan penyelesaian fasilitas pinjaman sindikasi atas nama kementerian, yang diatur bersama konsorsium bank lokal dan internasional. Fasilitas ini berjumlah sekitar SR23,3 miliar (US$6,2 miliar) dan menjadi bagian dari kerangka kerja lebih luas untuk menangani kewajiban perusahaan.
Kementerian Keuangan juga telah menyusun serangkaian langkah terkoordinasi dengan Binladin Group untuk menyelesaikan kewajiban kas kepada bank dan menata ulang komitmen keuangan perusahaan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memulihkan stabilitas operasional dan memungkinkan grup melanjutkan pelaksanaan proyek konstruksi berskala besar.
Langkah ini dipandang sebagai kelanjutan dukungan pemerintah terhadap sektor konstruksi dan infrastruktur, pilar utama transformasi ekonomi Arab Saudi dalam kerangka Visi 2030.
Restrukturisasi ini diharapkan membantu memastikan penyelesaian tepat waktu proyek-proyek strategis, melindungi lapangan kerja, dan meningkatkan daya tarik sektor ini bagi investor.
Mengomentari perkembangan ini, Mohammed Al-Tayyar, peneliti ekonomi politik, mengatakan bahwa peningkatan modal melalui skema konversi utang menjadi ekuitas memperkuat posisi keuangan Binladin Group.
Ia menambahkan bahwa transaksi ini kemungkinan akan meningkatkan kepercayaan investor, memperbaiki tata kelola dan transparansi, serta membuka peluang pertumbuhan berkelanjutan di bawah kerangka keuangan yang lebih stabil.
Binladin International Holding Group adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah. Didirikan oleh Muhammad bin Laden, perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi, properti, dan proyek infrastruktur berskala besar, termasuk gedung pemerintahan, fasilitas industri, dan proyek transportasi.
Binladin Group dikenal sebagai pionir dalam pembangunan proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi Arab Saudi, terutama dalam kerangka Visi 2030.&nbsp;
Konglomerat ini, seperti dikutip&nbsp;arabianbusiness.com&nbsp;(29/12) menghadapi tantangan keuangan karena proyek-proyek yang tertunda dan pembayaran yang terlambat akibat penurunan harga minyak internasional. Binladin Group juga sempat dikecualikan sementara dari kontrak pemerintah baru setelah terjadi kecelakaan crane yang menewaskan 107 orang di Masjidil Haram, Mekkah, pada 2015. (DH)

Kemenkeu Saudi jadi pemegang saham mayoritas Binladin Group lewat konversi utang demi pemulihan.

Arab Saudi ambil alih 86% saham Binladin Group

JAKARTA - Federal Reserve memutuskan untuk menghentikan penurunan neraca (quantitative tightening/QT) atau pengetatan moneter lebih cepat dari perkiraan pasar, keputusan yang mendapat dukungan luas dari hampir seluruh pejabat bank sentral, menurut risalah rapat FOMC 28&ndash;29 Oktober yang dirilis Rabu.
Hampir semua pembuat kebijakan menyetujui penghentian QT mulai 1 Desember 2025, sementara satu pejabat yang meminta penghentian segera Gubernur Stephen Miran mencatatkan suara berbeda.
Dikutip reuters.com (20/11), QT yang dimulai pada 2022 dirancang untuk menyerap kelebihan likuiditas pascapandemi. The Fed menilai kondisi suku bunga jangka pendek dan kebutuhan pinjaman bank telah menunjukkan sistem berada pada level cadangan yang memadai sebelum rapat Oktober.
Keputusan menghentikan QT muncul lebih cepat dari ekspektasi sebelumnya, termasuk survei Fed New York yang memprediksi runoff baru berakhir pada kuartal I 2026.
Risalah rapat juga menunjukkan bahwa The Fed mulai mempertimbangkan pembelian obligasi pemerintah AS (US Treasury Bills) secara teknis untuk menjaga likuiditas, serta rencana mengalihkan sebagian portofolio ke Treasury bills jangka pendek demi fleksibilitas pengelolaan pasar.
Penghentian QT membuat neraca The Fed tetap jauh di atas level pra-pandemi. Meski sejumlah pejabat, termasuk Presiden Fed Kansas City Jeffrey Schmid, mengkhawatirkan efek neraca besar terhadap pasar &ldquo;mendistorsi harga durasi dan kemiringan kurva imbal hasil&rdquo; mereka tetap mendukung penutupan QT.
Pimpinan Fed lainnya, seperti Michelle Bowman dan Beth Hammack, menilai ukuran neraca saat ini sesuai dengan kerangka suku bunga berbasis cadangan yang digunakan The Fed.
Mantan Presiden Fed New York William Dudley juga menilai ukuran cadangan di The Fed tidak menjadi masalah. Namun Miran menekankan bahwa penurunan neraca lebih lanjut mungkin bisa dilakukan di masa depan jika regulasi perbankan dilonggarkan agar sistem lebih fleksibel.
Ukuran besar neraca The Fed juga menjadi bahan perdebatan politik, termasuk kekhawatiran soal potensi tekanan inflasi dan kerugian finansial sekitar US$240 miliar yang harus ditutup sebelum bank sentral kembali menyetor keuntungan ke Departemen Keuangan.
Sebelumnya sejumlah analis sudah memperkirakan&nbsp;&nbsp;bank sentral Amerika Serikat itu akan kembali melakukan ekspansi neraca (quantitative easing/QE)) atau injeksi likuiditas ke sistem perekonomian Amerika dalam waktu dekat.
Kekhawatiran terhadap kondisi likuiditas di pasar uang mendorong ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan segera mengakhiri kebijakan quantitative tightening (QT) atau pengetatan neraca. (DH)

Mayoritas pejabat The Fed mendukung penghentian quantitative tightening lebih cepat.

The Fed percepat akhiri quantitative tightening, mengapa?

JAKARTA - Bank-bank di kawasan euro memasuki fase risiko baru yang jauh lebih tidak pasti. Bank Sentral Eropa (ECB) menegaskan lembaga keuangan harus bersiap menghadapi potensi guncangan ekstrem yang dampaknya bisa menjalar luas ke sistem keuangan.
Dikutip reuters.com (18/11), otoritas menempatkan isu ketahanan perbankan sebagai prioritas pengawasan untuk tiga tahun ke depan.
ECB melihat frekuensi guncangan meningkat, mulai dari tekanan perdagangan hingga serangan siber. Kondisi ini menuntut bank memiliki buffer modal kuat, teknologi yang mutakhir, manajemen yang responsif terhadap dinamika pasar, dan kesediaan menerima pengawasan yang lebih intrusif.
&ldquo;Ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan perdagangan, krisis iklim dan alam, perubahan demografi dan gangguan teknologi memperburuk kerentanan struktural, sehingga kemungkinan terjadinya peristiwa ekstrem dengan probabilitas rendah menjadi sangat tinggi,&rdquo; ujar ECB.
Karena risiko bersifat tidak terduga, ECB menyiapkan&nbsp;reverse stress test&nbsp;untuk memetakan potensi skenario krisis yang dapat menggerus modal bank. Meski demikian, kinerja perbankan masih solid berkat ekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali. ECB memastikan persyaratan modal tidak berubah pada 2026, termasuk CET1 yang tetap 11,2%, sementara&nbsp;Pillar 2 guidance&nbsp;akan dilonggarkan.
Namun ECB menilai situasi kondusif saat ini tidak akan bertahan lama. Mereka mengingatkan risiko negatif masih besar, terutama dari ketegangan perdagangan AS-Uni Eropa yang bisa memukul sektor ekspor seperti otomotif, kimia, dan farmasi berpotensi menurunkan kualitas aset.
&ldquo;Risiko penurunan yang signifikan masih ada, terutama akibat ketegangan perdagangan AS-UE dan risiko geopolitik yang lebih luas, yang dapat memengaruhi sektor-sektor dengan volume ekspor tinggi ke Amerika Serika yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas aset,&rdquo; tulis ECB.
ECB juga menilai pasar rentan dikoreksi karena valuasi aset yang tidak sepenuhnya mencerminkan risiko politik. Untuk menekan potensi lonjakan kredit macet, pengawasan akan diarahkan pada penyaluran kredit yang lebih hati-hati dan pengelolaan risiko yang lebih ketat. (DH)

ECB siapkan reverse stress test untuk memetakan potensi skenario krisis yang dapat menggerus modal.