JAKARTA &ndash; Komisi XI DPR menetapkan lima anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026&ndash;2031 setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 kandidat dalam rapat di Gedung DPR RI pada Rabu (11/3).
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan keputusan ini diambil lewat mekanisme musyawarah mufakat setelah mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, serta kompetensi para kandidat.
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun usai prosesi uji kelayakan dan kepatuhan tuntas, yang disusul dengan rapat internal Komisi XI.
&ldquo;Pilihan yang diambil didasarkan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang dimiliki masing-masing kandidat,&rdquo; kata Misbakhun.
Dari hasil keputusan tersebut, DPR memilih Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain itu, Hasan Fawzi dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Dicky Kartikoyono dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Sementara Adi Budiarso dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
Misbakhun menjelaskan pemilihan Friderica Widyasari Dewi sesuai penilaian Komisi XI DPR, terhadap respons kebijakan selama masa tugas sebelumnya yang dinilai positif.
&ldquo;Karena dalam periode yang relatif singkat beliau mampu memberikan respon yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,&rdquo; ujarnya.
Ia juga menyinggung peran Hasan Fawzi dalam merespons isu pasar modal saat MSCI menahan rebalancing saham Indonesia.
Menurut Misbakhun, para kandidat juga dinilai mampu menyampaikan pemaparan yang baik dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.
Misbakhun mengakui pemilihan pimpinan OJK ini dilakukan lebih cepat dari jadwal awal panitia seleksi, untuk memberikan kepastian kepada pasar. Namun percepatan ini, kata Misbakhun, dilakukan untuk merespon gejolak di pasar modal belakangan ini.
&ldquo;Supaya bisa memberikan signal positif,&rdquo; ujarnya.
Hasil keputusan Komisi XI DPR tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/3) untuk mendapatkan persetujuan. (KR)

Seleksi dan pemilihan ini dipercepat demi menstabilkan pasar keuangan dalam negeri.

DPR ungkap alasan Friderica jadi bos OJK dan seleksi dikebut

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menetapkan lima calon pimpinan dan anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta rapat internal pada Rabu (11/3).
Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat, setelah Komisi XI menguji 10 kandidat anggota Dewan Komisioner OJK. Dari proses tersebut, lima nama dipilih untuk mengisi posisi strategis di lembaga penyusun regulasi dan pengawas sektor jasa keuangan itu.
Dalam hasil rapat internal, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara Hernawan Bekti Sasongko dipilih menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain itu, rapat Komisi XI DPR memilih&nbsp;Komisi XI menetapkan Hasan Fawzi sebagai&nbsp;Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Kemudian Dicky Kartikoyono dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
Sementara itu, posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto diisi oleh Adi Budiarso.
Komisi XI menyatakan hasil rapat internal tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/3) untuk disampaikan dan ditetapkan secara resmi.
Sebelumnya, Komisi XI DPR menerima 10 nama calon anggota Dewan Komisioner OJK yang diusulkan untuk masa jabatan lima tahun melalui Surat Presiden (Surpes) kepada pimpinan DPR.
Sepuluh kandidat tersebut adalah:
<ol start="1">
<li>Friderica Widyasari Dewi</li>
<li>Agus Sugiarto</li>
<li>Hernawan Bekti Sasongko</li>
<li>Ari Zulfikar</li>
<li>Hasan Fawzi</li>
<li>Darmansyah</li>
<li>Dicky Kartikoyono</li>
<li>Danu Febrianto</li>
<li>Adi Budiarso</li>
<li>Anton Daryono</li>
</ol>
(DH/KR)

Komisi XI DPR memilih Friderica Widyasari jadi Ketua OJK setelah uji fit & proper test hari ini.

DPR pilih Kiki Widyasari pimpin OJK, 4 nama isi pos strategis

JAKARTA &ndash; Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan lima tahun mendatang.
Ketua Komisi XI DPR M. Misbakhun mengumumkan hasil fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Dari tiga kandidat yang diuji, Thomas Djiwandono unggul atas Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro. Keputusan ini diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam rapat internal Komisi XI DPR, Senin (26/1/2026). Thomas ditetapkan sebagai pengganti Juda Agung yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur BI.
Misbakhun menegaskan, Thomas dinilai sebagai figur yang dapat diterima seluruh fraksi DPR. Dalam paparannya, Thomas mengungkapkan pokok-pokok pikirannya mengenai kebijakan moneter yang bakal menjadi strateginya saat menduduki kursi Deputi Gubernur BI. Ia merangkum strateginya dengan satu kata: &lsquo;GERAK&rsquo;.
Berbagai tantangan, kata Thomas, masih akan menghadang ke depan, antara lain ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan yang tinggi.
Kendati demikian, ia yakin kondisi ekonomi domestik dapat didorong ke arah yang lebih positif. Inflasi yang rendah dan berada di kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen akan memberi ruang bagi penguatan ekonomi Indonesia ke depan.
Data lainnya juga cukup positif, seperti neraca perdagangan yang tercatat mengalami surplus selama 67 bulan berturut-turut, yang menunjukkan konsistensi. Cadangan devisa juga mendekati rekor tertinggi.
&ldquo;Ini memberikan beberapa peluang untuk kita, terutama nanti dari segi sinergi antara fiskal dan moneter,&rdquo; ujar Thomas dalam paparan fit and proper test di DPR.
Melihat kondisi global serta ekonomi domestik, Thomas mengajukan sebuah konsep yang dinamakan &lsquo;GERAK&rsquo;.
Konsep tersebut meliputi lima strategi tematik sebagai sinyal arah kebijakan ke depan.
<ul>
<li>Pertama, &lsquo;G&rsquo; adalah governance, yaitu kebijakan yang kuat dan kredibel.</li>
<li>Kedua, &lsquo;E&rsquo; adalah efektivitas kebijakan.</li>
<li>Ketiga, &lsquo;R&rsquo; adalah resiliensi sistem keuangan.</li>
<li>Keempat, &lsquo;A&rsquo; adalah akselerasi sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan.</li>
<li>Kelima, &lsquo;K&rsquo; adalah keberlanjutan transformasi keuangan.</li>
</ul>
&ldquo;Lima hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adaptif dan agile,&rdquo; jelasnya.
Mengenai poin governance, Thomas menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan fondasi untuk menghasilkan kebijakan yang kuat dan kredibel. Fondasi tersebut antara lain independensi BI yang telah dibangun sejak 1999, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) yang disahkan pada 2023.
Ia menyampaikan highlight pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi strategi untuk mewujudkan negara maju dalam jangka menengah dan panjang.
&ldquo;Kalau kita melihat di level sinergi kebijakan, pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila likuiditas diciptakan untuk aktivitas ekonomi. Pun demikian, diperlukan dorongan menuju tingkat suku bunga yang lebih kompetitif serta dorongan agar lembaga keuangan mendukung ekspansi dunia usaha dan UMKM,&rdquo; ujarnya.
Ia menekankan, stabilitas nasional juga diciptakan melalui sinergi antara BI dan Pemerintah, antara lain melalui pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilisasi harga pangan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
&ldquo;Saya tekankan bahwa sinergi tersebut tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga. Ini kritikal, dan menurut saya penting untuk dilanjutkan karena fondasinya sudah ada melalui UU yang berlaku.&rdquo;
Ia menegaskan, BI sebagai otoritas moneter memiliki beberapa tugas, yakni pengelolaan sistem pembayaran dan otoritas makroprudensial. Dalam UU P2SK, BI juga ditugaskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sementara itu, otoritas fiskal, yaitu Kementerian Keuangan, berperan sebagai pengelola keuangan negara, pemberi kebijakan umum sektor keuangan, serta dukungan modal dan pinjaman.
Sebagai contoh konkret, ia menyinggung kebijakan burden sharing yang dijalankan pada masa pandemi Covid-19. &ldquo;Saat ini kita sedang menuju pertumbuhan yang lebih tinggi, dan di situlah pentingnya sinergi fiskal-moneter yang sedikit berbeda dari masa pandemi,&rdquo; ujarnya.
Sedangkan mengenai &lsquo;E&rsquo;, yakni efektivitas kebijakan, Thomas menekankan bahwa efektivitas kebijakan bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan tren penurunan suku bunga yang telah dilakukan sepanjang 2025, dari posisi suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6 persen menjadi 4,75 persen.
Namun, pada praktiknya penurunan BI Rate tersebut belum optimal mendorong perbankan menurunkan suku bunganya. &ldquo;Sehingga saya ingin mendorong agar transmisi kebijakan tersebut bisa lebih maksimal ke depannya, guna membuat aktivitas ekonomi lebih menggeliat.&rdquo;
Di samping itu, pertumbuhan uang beredar, yang berkaitan dengan likuiditas sebesar Rp 200 triliun yang dikucurkan oleh Kementerian Keuangan, dinilai memberi dampak positif.
&ldquo;Penurunan BI Rate yang dilakukan selama ini, ditambah atau ditopang oleh penempatan dana Rp 200 triliun pada bulan September, membuat komponen giro bank umum meningkat. Artinya, likuiditas dan suku bunga, jika dikelola secara bersama dengan baik, akan menopang pertumbuhan ekonomi,&rdquo; jelasnya.
Mengenai poin &lsquo;R&rsquo;, yakni resiliensi, ia menekankan bahwa pendalaman pasar keuangan perlu terus dilakukan untuk target jangka panjang. Pendalaman sektor keuangan dinilai harus ditopang oleh penguatan intermediasi sektor keuangan, penguatan basis pendanaan, serta peningkatan inklusi keuangan. Ia juga mengemukakan gagasan perlunya konsep ketahanan atau keamanan keuangan (financial security).
&ldquo;Mungkin kita perlu mempertimbangkan konsep financial security. Kita memiliki istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi, tetapi alangkah baiknya jika kita bersama-sama memikirkan ketahanan sektor keuangan. Saya rasa financial security sangat diperlukan apabila kita ingin tumbuh lebih cepat sekaligus berkelanjutan,&rdquo; jelasnya.
Adapun poin &lsquo;A&rsquo;, yaitu akselerasi, Thomas menginginkan adanya percepatan sinergi fiskal dan moneter. Terdapat tiga program kunci, yakni kebijakan fiskal-moneter dari sisi sinkronisasi kebijakan suku bunga serta koordinasi pengelolaan utang dan pasar SBN. Selanjutnya, penguatan peran KSSK, serta kebijakan pembiayaan pembangunan.
&ldquo;Sinergi ini sebenarnya sudah terbangun, namun saya melihat masih bisa diakselerasi, ditambah, dan dikuatkan. BI memberikan kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih ekspansif, Kemenkeu terus meningkatkan produktivitas kas negara, OJK memberikan insentif bagi perbankan, dan tentunya LPS menciptakan kepercayaan nasabah melalui stabilitas sistem keuangan,&rdquo; kata Thomas.
Terakhir, mengenai &lsquo;K&rsquo; atau keberlanjutan transformasi keuangan, Thomas menjelaskan terdapat tiga program kunci, yaitu implementasi UU P2SK, transformasi digital keuangan, serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
&ldquo;Ke depan, peran UMKM harus terus ditingkatkan. Masyarakat luas maupun UMKM perlu diberi dukungan atas usaha-usahanya, baik dari pemerintah maupun otoritas keuangan lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan pemerintah lewat KUR, insentif likuiditas makroprudensial dari bank sentral, serta relaksasi mikroprudensial oleh OJK,&rdquo; pungkasnya. (YS)

Thomas Djiwandono mengungkapkan strateginya dengan satu singkatan, 'GERAK'.