JAKARTA &ndash; Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bersalah kepada PT Acset Indonusa Tbk (ACST), emiten konstruksi milik Grup Astra.
ACST mendapat vonis setelah sebelumnya ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, atau yang dikenal sebagai Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ).
&ldquo;Menyatakan terdakwa PT Acset Indonusa Tbk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair,&rdquo; ungkap Ketua Majelis Hakim, Lucy Ermawati, yang membacakan amar hasil sidang putusan pekan lalu.
Majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp350 juta kepada ACST. Jika tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, aset perusahaan dapat disita dan dilelang atau mendapat sanksi pembekuan usaha.
Selain itu, hakim menghukum ACST agar membayar uang pengganti sebesar Rp179,99 miliar sebagai pengganti kerugian negara, membuat total denda yang harus dibayar sekitar Rp180 miliar.
Menanggapi putusan tersebut, manajemen ACST menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan, sambil mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh.
Sekretaris Perusahaan ACST, Kadek Ratih Paramitha A., menekankan bahwa perkara ini berkaitan dengan proyek kerja sama operasi pembangunan Tol Layang MBZ antara ACST dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT).
&ldquo;Perseroan sudah melakukan penitipan dana kepada Kejaksaan Agung sebagai jaminan pembayaran uang pengganti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; jelas Kadek, dalam klarifikasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/6).
Namun ia memastikan hingga saat ini, putusan tersebut tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan, operasional maupun keberlangsungan bisnis perusahaan.
Sepanjang kuartal pertama tahun ini, kinerja ACST masih menghadapi tekanan. Pendapatan perseroan turun 34,7% secara tahunan menjadi Rp466,1 miliar, membuat kerugiannya membengkak 105,1% menjadi Rp8 miliar. (KR)

Pengadilan menjatuhkan denda ke Acset sebesar Rp180 miliar atas perkara pidana korupsi di Tol MBZ.

Emiten konstruksi milik Astra divonis bersalah di proyek Tol MBZ

JAKARTA &ndash; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kembali mengalami kerugian sebesar Rp9,7 triliun pada 2025, lebih tinggi 4,28 kali lipat dari kerugian pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,26 triliun.
Meningkatnya kerugian emiten konstruksi milik pemerintah Indonesia ini, terjadi seiring kinerja pendapatan yang turun 30,7% secara tahunan menjadi Rp13,32 triliun pada 2025.
Selain itu, penghasilan lain-lain WIKA turun 78,7% secara tahunan menjadi Rp1,5 triliun dan bagian rugi ventura bersama naik lebih dari 2 kali lipat menjadi Rp1,44 triliun pada 2025.
Corporate Secretary WIKA, Ngatemin, menyampaikan bahwa perseroan tetap fokus meningkatkan kinerja operasi dan memperbaiki struktur modalnya, dengan 8 stream penyehatan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
&ldquo;Di tahun ini, perseroan akan terus berupaya melakukan restrukturisasi komprehensif untuk menurunkan beban keuangan atas penugasan yang dikerjakan dan divestasi atas aset yang belum dapat memberikan laba bagi perseroan,&rdquo; jelas Ngatemin, dalam keterangan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dari sisi liabilitas, WIKA telah menurunkan utang usahanya sebesar 29,5% menjadi Rp1,79 triliun pada 2025. Utang berbunga perseroan juga diturunkan 5,9% menjadi Rp2,08 triliun.
Total liabilitas WIKA secara konsolidasi pada 2025 pun turun 6,07% secara tahunan, menjadi Rp48,4 triliun.
Namun dengan penurunan total aset sebesar 20,99% menjadi Rp50,1 triliun, jumlah ekuitas atau kekayaan bersih WIKA pun menyusut dan tersisa Rp1,68 triliun di akhir 2025.
Saat ini pemerintah Indonesia mengendalikan 90,11% saham WIKA lewat PT Danantara Asset Management. Investor publik memiliki 8,96% saham, dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%. Sisanya dimiliki oleh sejumlah direktur perseroan.
Harga saham WIKA parkir di level Rp204 per lembar selama lebih dari 1 tahun, sejak BEI menyuspensi perdagangan sahamnya pada Februari 2025. (KR)

Kerugian WIKA meningkat lebih dari 4 kali lipat pada 2025, seiring penurunan pendapatan.

Kerugian WIKA bengkak, kekayaan menyusut sisa Rp1,68 triliun

JAKARTA -&nbsp;PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)&nbsp;membukukan perolehan kontrak baru sebesar Rp10,33 triliun sepanjang Januari hingga November 2025. Nilai tersebut meningkat Rp2,5 triliun dibandingkan capaian hingga Oktober 2025, mencerminkan adanya perbaikan aktivitas proyek di penghujung tahun.
Sekretaris Perusahaan WIKA, Ngatemin, menyampaikan kontrak baru tersebut berasal dari berbagai lini usaha. Sektor infrastruktur dan gedung menjadi kontributor terbesar dengan porsi 49%, disusul industri penunjang konstruksi 44%, sektor EPC 3%, dan properti 3%. &ldquo;Hal ini menunjukkan optimisme mulai menggeliatnya sektor konstruksi di akhir tahun,&rdquo; ucap Ngatemin,dikutip Kontan, Jumat (12/12).
Sepanjang 2025, WIKA juga melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja operasional sekaligus menjalankan proses penyehatan perusahaan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi bisnis di tengah tekanan industri konstruksi nasional.
Memasuki 2026, WIKA menyiapkan strategi pemulihan keuangan melalui tiga pilar utama, yakni restrukturisasi komprehensif, divestasi aset dan pemulihan piutang, serta peningkatan operational excellence. Perseroan juga menargetkan stabilitas keuangan dan arus kas sebagai prioritas.
Pada tahun depan, WIKA menargetkan pertumbuhan nilai kontrak baru sebesar 10% secara tahunan . Target tersebut diharapkan ditopang proyek-proyek strategis di sektor infrastruktur, gedung, industri, dan hilirisasi.
&ldquo;Peningkatan kontrak ini diproyeksikan berasal dari proyek strategis infrastruktur, gedung, industri dan hilirisasi baik dari pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta,&rdquo; pungkasnya.
Di sisi lain, WIKA mengungkapkan adanya penurunan peringkat surat utang perseroan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pefindo menurunkan peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I menjadi idD (Default) dari sebelumnya idCCC. Penurunan juga terjadi pada Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I menjadi idD(sy) dari idCCC(sy).
&ldquo;Perseroan menerima peringkat yang telah diterbitkan tersebut, di mana naik atau turunnya peringkat kredit pada suatu perusahaan adalah hal yang wajar mengikuti dinamika kondisi suatu perusahaan dan hal ini tidak bersifat tetap,&rdquo; kata Ngatemin dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Jumat (12/12).
Mengacu pada penjelasan Pefindo, Ngatemin menyebut penurunan peringkat dipicu oleh pelemahan pasar industri konstruksi nasional yang berdampak pada perolehan kontrak baru, penjualan, serta arus kas masuk perseroan.
&ldquo;Hal ini mengakibatkan keterbatasan unrestrictred cash Perseroan untuk memenuhi pemenuhan kewajiban pembayaran bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah tersebut,&rdquo; katanya.
Meski demikian, WIKA mengklaim telah melakukan berbagai langkah transformasi yang mulai membuahkan hasil positif pada kinerja inti usaha, tercermin dari EBITDA operasi di luar entitas pengendalian bersama. Namun, perseroan mengakui masih membutuhkan waktu dan dukungan pemangku kepentingan untuk menyehatkan kondisi usaha dan keuangan, termasuk pemenuhan kewajiban utang.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, WIKA telah menggelar Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) pada 4 dan 5 Desember 2025 guna meminta persetujuan penangguhan pembayaran bunga dan bagi hasil. Namun, rapat tersebut belum mencapai kuorum.
&ldquo;Perseroan akan kembali melakukan diskusi dengan Wali Amanat serta para Pemegang Obligasi/Sukuk guna mendapatkan kesepakatan pada RUPO/RUPSU berikutnya,&rdquo; ujarnya.(DH)

WIKA raih kontrak Rp10,33 triliun hingga 2025, namun Pefindo turunkan peringkat obligasi ke default.