JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung menetapkan Mohammad Riza Chalid dan 6 orang lainnya sebagai tersangka, dalam dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada periode 2008&ndash;2015.
&ldquo;Pada tahun tersebut itu ada pengadaan gasoline 88 atau kita kenal dengan premium. Di situ modusnya (para tersangka) adalah memanjangkan rantai pasokan,&rdquo; kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Jakarta pekan lalu.
Berdasarkan hasil investigasi tim penyidik, Riza Chalid dan 6 orang tersangka lainnya terbukti membuat harga gasoline 88 menjadi lebih mahal, serta merugikan PT Pertamina (Persero).
Dalam kasus ini, Riza Chalid diduga berperan sebagai pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan, yang terafiliasi dan mendapat keuntungan dalam perkara tersebut setelah penyidikan berjalan sejak Oktober 2025.
Selain itu, Riza Chalid dan 6 tersangka lainnya juga terbukti membuat rantai pasokan premium jadi lebih panjang. &ldquo;Sehingga menyebabkan kemahalan harga sehingga Pertamina atau negara Indonesia rugi di situ,&rdquo; imbuh Syarief, meskipun belum ada nilai total kerugian negara yang dapat disampaikan.
Penyidik juga menemukan adanya manipulasi tender pengadaan premium, agar dimenangkan oleh perusahaan yang dimiliki oleh Riza Chalid.
&ldquo;Ada pengondisian tender sehingga jatuh kepada perusahaan-perusahaan milik tersangka Muhammad Riza Chalid,&rdquo; Syarief.
Adapun 6 orang yang terseret sebagai tersangka dalam kasus tersebut adalah &nbsp;BBG selaku Manager Niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga di PT Pertamina (Persero), AGS selaku Head of Trading PT Pertamina Energy Services (PES) tahun 2012-2014, MLY selaku Senior Trader Pertral 2009-2015, NRD, TFK selaku VP ESC pada PT Pertamina (Persero), dan IRW selaku direktur dari perusahaan-perusahaan milik Riza Chalid.
Setelah penetapan 7 tersangka ini, Kejaksaan Agung mengonfirmasi status Riza Chalid masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan status red notice dari Interpol Indonesia. Sementara 5 tersangka telah ditahan dan 1 orang berstatus tahanan rumah. (KR)

Riza Chalid masuk DPO dan akan diburu Interpol, sementara 6 orang lainnya dalam penahanan Kejaksaan.

Riza Chalid dan 6 orang terseret kasus rekayasa harga bensin

[&nbsp;Rui Du&nbsp;-&nbsp;Oklahoma State University&nbsp;] -- China sedang gencar memberantas korupsi. Kampanye yang dimulai sejak 2012 itu tidak hanya menyeret pejabat dan pengusaha ke meja hijau, tapi juga mengubah lanskap bisnis di sekitar pusat-pusat kekuasaan. Secara diam-diam, tapi nyata.
Rui Du, dari Oklahoma State University, memotret dampak kampanye itu dari sudut yang tidak biasa: kehidupan restoran mewah di Beijing.
Yang ia temukan bukan sekadar cerita tentang meja makan yang tiba-tiba sepi, melainkan bagaimana kebijakan politik bisa mengubah peta ekonomi sebuah kota.
***
Tindakan keras terhadap korupsi berdampak buruk bagi bisnis yang berkembang karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan politik. Faktanya, hal ini dapat mengubah tata letak fisik seluruh industri.
Itulah yang saya dan rekan-rekan temukan ketika kami mengamati dampak kampanye besar pemerintah Tiongkok melawan korupsi terhadap restoran-restoran di Beijing.
Pada tahun 2012, Partai Komunis Tiongkok memperkenalkan inisiatif peraturan delapan poin. Kebijakan ini menetapkan aturan baru untuk menghentikan pejabat publik menikmati perjamuan mewah dan perjalanan mewah, atau mengadakan pertemuan boros dengan biaya dari pembayar pajak dan bisnis.
Perubahan aturan yang tiba-tiba di Tiongkok ini memberikan kesempatan bagi kami untuk mengeksplorasi kekuatan tersembunyi yang kurang diteliti: bagaimana kedekatan dengan kekuasaan politik membentuk ekonomi.
Kami mengamati industri restoran di Beijing sebelum dan sesudah pembersihan tersebut untuk mengevaluasi bagaimana kekuasaan politik berpengaruh pada lokasi bisnis dibangun dan siapa yang mereka layani.
Menggunakan data dari&nbsp;Dianping, yang merupakan Yelp versi Tiongkok, kami meninjau ratusan ribu ulasan pelanggan dan laporan pengeluaran dari tahun 2010 hingga 2014. Kami juga mencatat lokasi 120 kantor pemerintah dan mengamati puluhan ribu restoran di sekitarnya.
Hasil kami menunjukkan penurunan bisnis segera bagi restoran di dekat kantor pemerintah setelah aturan baru diterapkan. Kunjungan pelanggan turun sebesar 5,5%, dan rata-rata pengeluaran per orang turun sebesar 2,7%.
Ini setara dengan sekitar US$400 juta kerugian penjualan setiap tahun bagi restoran di Beijing. Tempat makan mewah dan mahal adalah yang paling terpukul.
Penurunan mendadak ini tidak terjadi hanya karena pendanaan resmi untuk makanan tersebut dipotong. Sebaliknya, langkah-langkah akuntabilitas baru yang ketat bertindak sebagai pencegah yang kuat, membuatnya terlalu berisiko bagi politisi dan pengusaha untuk terlihat memanjakan diri dalam pengeluaran mewah tepat di sebelah kantor pemerintah.
Salah satu temuan yang paling mencolok adalah dampak jangka panjangnya. Pada tahun 2016, seluruh tata letak fisik industri restoran di Beijing telah berubah.
Sebelum pembersihan, tempat makan kelas atas dibangun rapat di sekitar pusat kekuasaan politik. Setelah itu, pasar beradaptasi, dan restoran-restoran ini menyebar ke distrik perbelanjaan biasa dan lingkungan perumahan.
Hal ini menunjukkan bahwa geografi kekuasaan politik secara langsung mengubah bentuk ekonomi lokal. Ia menyatukan kekayaan dan sumber daya dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh kekuatan pasar normal.
Mengapa Ini Penting
Para ekonom sering mempelajari mengapa bisnis membangun lokasi yang berdekatan satu sama lain. Mereka biasanya menyoroti kekuatan pasar seperti ukuran populasi, permintaan pelanggan, atau pusat transportasi umum.
Penelitian kami menunjukkan bahwa kekuasaan politik juga membentuk tempat di mana bisnis memutuskan untuk menancapkan benderanya. Pusat pemerintahan menahan ekonomi lokal pada tempatnya: Mereka menciptakan jaringan bisnis swasta yang secara diam-diam bergantung pada kedekatan dengan para politisi.
Hal ini juga menyoroti biaya tersembunyi dari tindakan keras terhadap korupsi politik &ndash; bahwa dampak ekonomi meluas jauh melampaui target yang dimaksudkan. Dalam kasus studi kami, targetnya adalah politisi korup dan pengeluaran mewah, tetapi dampaknya meluas ke industri restoran di sekitarnya.
Dan implikasi dari penelitian kami meluas ke luar Tiongkok. Pemerintahan Trump di AS membatalkan banyak sewa kantor federal pada tahun 2025. Mengakhiri kontrak federal, memindahkan pekerja, atau menutup lembaga dapat, menurut studi kami, menarik ratusan juta dolar keluar dari daerah sekitarnya.
Pelajarannya jelas bagi pembuat kebijakan, perencana kota, dan investor real estat: Memotong anggaran atau menutup kantor pemerintah mungkin mencapai tujuan tertentu; namun, tindakan ini menyebabkan efek riak yang dapat merugikan kontraktor swasta, toko ritel, dan penyedia layanan di sekitarnya.
Apa yang Belum Diketahui
Studi kami dengan jelas menunjukkan bahwa reformasi pemerintah dan batasan pengeluaran dapat berdampak pada industri lokal. Apa yang tidak ditunjukkan oleh penelitian kami adalah: Apakah itu sepadan?
Restoran kelas atas di Beijing kehilangan jutaan dolar, tetapi kampanye anti-korupsi mungkin telah mengurangi pemborosan yang lebih luas. Hal itu mungkin telah mengalihkan uang publik ke proyek-proyek sosial jangka panjang yang lebih berguna.
Menghitung total biaya dan manfaat dari pergeseran politik mendadak ini tetap menjadi tantangan yang kompleks.
Dalam penelitian di masa depan, kami berharap dapat mengeksplorasi pertanyaan itu dan juga bagaimana dinamika ini berperan di berbagai sistem politik dan masyarakat yang berbeda.
***
<ul>
<li>Rui Du, Asisten Profesor Ekonomi,&nbsp;Oklahoma State University</li>
<li>Artikel ini diterbitkan ulang dari&nbsp;The Conversation&nbsp;di bawah lisensi Creative Commons. Baca&nbsp;artikel aslinya.</li>
</ul>

Kampanye anti-korupsi China tak hanya menjerat pejabat, tetapi juga mengubah lanskap ekonomi.

Jejak korupsi dan biaya ekonominya: Pelajaran dari Beijing

JAKARTA &ndash; Kejaksaan Agung menahan taipan batu bara, Samin Tan, sebagai tersangka dalam kasus korupsi tambang ilegal di Kalimantan Tengah. Menurut laporan The Edge Malaysia (29/3), penahanan ini dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan pelanggaran serius dalam aktivitas pertambangan yang berlangsung tanpa izin sah.
Penyidik awalnya mengidentifikasi Samin Tan dengan inisial ST sebelum akhirnya dikonfirmasi oleh Juru Bicara Kejaksaan Agung melalui pesan teks kepada Bloomberg.
Penetapan tersangka ini,&nbsp;&nbsp;dikutip dari The Edge Malaysia (29/3), menjadi bagian dari pengusutan kasus korupsi di sektor batu bara yang melibatkan aktivitas tambang ilegal.
Jaksa menyebut perusahaan utama milik Samin Tan, PT Asmin Koalindo Tuhup, tetap menjalankan operasi tambang meskipun kontrak batu bara telah dihentikan pemerintah. Dalam kasus ini, perusahaan diduga mengoordinasikan praktik tambang ilegal pada periode 2017 hingga 2025 tanpa dasar hukum yang sah.
Selain itu, pihak media tidak berhasil menghubungi perwakilan perusahaan maupun keluarga Samin Tan untuk memberikan tanggapan terkait kasus korupsi tersebut. Samin Tan diketahui merupakan mantan ketua Asia Resource Minerals plc, yang sebelumnya bernama Bumi plc.
Dalam tayangan televisi nasional, Samin Tan terlihat mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung dan dikawal aparat dalam kondisi diborgol. Ia kini menjalani penahanan selama 20 hari di fasilitas milik kejaksaan setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan Kalimantan, dikutip dari The Edge Malaysia (29/3).
Dalam pengusutan kasus ini, penyidik menduga perusahaan tetap melakukan produksi dan penjualan batu bara menggunakan izin tambang yang tidak sah.
Selain itu, aktivitas tambang ilegal tersebut juga diduga melibatkan koordinasi dengan pejabat yang memiliki kewenangan di sektor pertambangan, sehingga memicu kerugian negara yang hingga kini masih dalam proses perhitungan.
Kasus korupsi tambang ilegal ini juga berkaitan dengan perkara sebelumnya yang melibatkan Samin Tan pada 2019. Saat itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antikorupsi dalam kasus suap yang melibatkan anggota legislatif terkait penyelesaian sengketa pemegang saham perusahaan batu bara. Namun, pengadilan menyatakan Samin Tan tidak bersalah sebelum jaksa mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kasus ini terjadi di tengah upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperketat penegakan hukum di sektor industri ekstraktif. Langkah ini dilakukan setelah muncul sejumlah kasus besar, termasuk di sektor pertambangan timah, serta evaluasi terhadap izin tambang dan kontrak lama yang dinilai bermasalah. (SA)

Samin Tan ditahan Kejagung terkait korupsi tambang ilegal di Kalteng, kerugian negara dihitung.

Kejaksaan Agung tahan Samin Tan, kasus korupsi tambang ilegal Kalteng

BEIJING - Pemerintah China kembali menegaskan bahwa perang melawan korupsi tidak akan pernah berhenti.Hal ini tercermin dalam rapat Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China (CPC) yang digelar Kamis, untuk mengevaluasi kinerja pengawasan disiplin serta menetapkan prioritas kerja tahun 2026.Seperti dikutip new.cgtn,com, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden China Xi Jinping, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal CPC.Sepanjang tahun ini, Xi secara konsisten menekankan bahwa perbaikan gaya kerja Partai, penguatan tata kelola yang bersih, serta pemberantasan korupsi merupakan perjuangan jangka panjang yang tidak mengenal akhir.Dalam pertemuan itu, pimpinan Partai menegaskan kembali sikap tanpa kompromi terhadap korupsi, dengan komitmen memperkuat tata kelola internal Partai secara menyeluruh dan ketat melalui standar yang lebih tinggi serta langkah yang lebih efektif.Upaya ini dipandang krusial untuk menjamin pembangunan ekonomi dan sosial selama periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026&ndash;2030).Pendekatan tersebut menjadi inti dari pemikiran Xi Jinping mengenai pemerintahan Partai yang disiplin.Xi berulang kali menegaskan bahwa keberhasilan China bergantung pada Partai, sehingga pengelolaan Partai secara ketat di semua aspek menjadi keharusan mutlak.Rapat juga menekankan pentingnya konsistensi penerapan &ldquo;keputusan delapan poin&rdquo; CPC terkait perbaikan perilaku Partai dan pemerintahan.Aturan yang diperkenalkan pada Desember 2012 itu bertujuan mengatasi masalah birokrasi kronis, seperti privilese pejabat dan jamuan mewah, serta mengatur secara rinci perjalanan dinas, rapat, dokumentasi resmi, dan etika kerja aparat negara.Menurut John Ross, peneliti senior Chongyang Institute for Financial Studies di Renmin University of China, kebijakan ini menunjukkan perbedaan mendasar antara pendekatan China dan negara-negara Barat dalam menangani korupsi.Ia menilai aturan di China mencakup isu besar hingga detail kecil, seperti jamuan makan dan perjalanan dinas, sesuatu yang jarang ditemukan dalam sistem Barat.Xi Jinping sendiri kerap memberi teladan langsung. Dalam lebih dari 100 kunjungan inspeksi domestik sejak Kongres Nasional CPC ke-18, ia secara konsisten menolak perlakuan khusus dan memilih mengikuti kebiasaan setempat demi meminimalkan gangguan bagi masyarakat.Tak lama setelah kebijakan delapan poin diterbitkan, Xi melakukan kunjungan ke Provinsi Guangdong. Ia menolak menginap di suite kepresidenan dan memilih kamar standar hotel.Bahkan, ia hanya menikmati hidangan prasmanan sederhana dan menyelesaikan makan dalam waktu kurang dari 20 menit.Xi menegaskan bahwa masyarakat menilai perbaikan perilaku Partai bukan dari banyaknya rapat atau dokumen, melainkan dari masalah nyata yang berhasil diselesaikan.Bagi Presiden China, kampanye antikorupsi bertujuan memastikan kekuasaan yang diamanahkan kepada Partai benar-benar digunakan untuk melayani rakyat.Rapat Kamis tersebut juga menyerukan kelanjutan pemberantasan penyimpangan dan korupsi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.Hasil konkret pun mulai terlihat. Di Provinsi Heilongjiang, sistem pengawasan berbasis data berhasil membongkar penyalahgunaan subsidi pelatihan kejuruan.Sementara di Chongqing, pengawasan ketat memperkuat keamanan pangan serta pengelolaan dana sekolah dasar dan menengah.Di berbagai wilayah lain, reformasi pengawasan terus dilakukan, termasuk dalam pengelolaan layanan lansia dan bantuan medis, guna memastikan dana publik tersalurkan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (DK)

John Ross, peneliti senior, menilai China lebih detail tangani korupsi dibanding Barat. Mengapa?