JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia memperpanjang penempatan dana sebesar Rp281 triliun di perbankan hingga akhir Desember 2026.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan keputusan itu diambil setelah evaluasi bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang juga melibatkan koordinasi bersama Bank Indonesia.
&ldquo;Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun, sebagai jaga-jaga in-case diperlukan,&rdquo; ungkap Juda, saat memberi keterangan usai menghadiri rapat undangan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco, pada Senin (29/6)
Menurut Juda, tambahan dana tersebut disiapkan karena perbankan masih membutuhkan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit.
Berdasarkan informasi dari perbankan, kata Juda, permintaan kredit masih cukup tinggi sehingga likuiditas perlu tetap dijaga.
Ia mengatakan pertumbuhan kredit pada Mei diperkirakan mencapai 11,5%. Dengan tambahan penempatan dana itu, pemerintah berharap penyaluran kredit tetap tumbuh double digit dalam beberapa bulan mendatang.
&ldquo;Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan,&rdquo; imbuh Juda.
Dalam kesempatan yang sama, Juda mengatakan kondisi fiskal pemerintah masih terjaga.
Defisit APBN hingga Mei mencapai 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan diperkirakan tetap berada di bawah 3% hingga akhir 2026.
Sementara itu, penerimaan pajak tumbuh 19,1% dan realisasi belanja negara disebut telah melampaui 30%.
&ldquo;Penerimaan pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%,&rdquo; tambah Juda. (KR)

Pemerintah juga siap menambah Rp100 triliun penempatan dana di bank untuk menjaga likuiditas.

Pemerintah parkir dana Rp281 triliun di bank hingga akhir 2026

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp10.415,9 triliun pada Mei 2026, tumbuh 10,8% secara tahunan dan lebih tinggi dari April 2026 yang mencatat pertumbuhan 9,2%.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan M2 pada Mei dipengaruhi kinerja penyaluran kredit, serta aktiva luar negeri bersih yang tumbuh lebih kencang.
Dalam keterangan yang disampaikan Selasa (23/6), penyaluran kredit pada Mei 2026 tumbuh 10,8% yoy menjadi Rp8.759 triliun. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan 9,4% yang terjadi pada April.
Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh 5,2% menjadi Rp2.056 triliun pada Mei. Capaian ini lebih tinggi dari pertumbuhan 3,7% yang terjadi pada April.
"Perkembangan M2 pada Mei 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih," kata Ramdan.
Sementara berdasarkan komponen pembentuknya, pertumbuhan M2 didukung oleh kenaikan uang beredar dalam artian sempit (M1), yang mencapai 15,3% secara tahunan menjadi Rp6.025 triliun. Adapun uang kuasi tumbuh 6% secara tahunan menjadi Rp4.319,3 triliun.
Meskipun demikian, BI menjelaskan pertumbuhan kredit yang dimaksud hanya mencakup pinjaman (loans), serta tanpa menghitung instrumen keuangan yang disetarakan dengan pinjaman seperti surat berharga, tagihan akseptasi bank, maupun transaksi repo.
Selain itu, data tersebut juga tidak mencakup kredit yang disalurkan kantor bank umum di luar negeri, serta pinjaman kepada pemerintah pusat dan nonresiden. (KR)

Pertumbuhan uang beredar didukung penyaluran kredit bank dan aktiva luar negeri pada Mei 2026.

Uang beredar tembus Rp10.415 triliun pada Mei, tumbuh 10,8%

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar tidak hanya berorientasi mengejar keuntungan, tetapi juga memperluas akses pembiayaan ke masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM).
Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pesan itu setelah menghadiri pertemuan di Istana Negara pada Kamis (18/6) bersama pimpinan lima bank Himbara.
Kelimanya bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
Menurut Rosan, Presiden menilai Himbara merupakan komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, bukan semata-mata berfungsi sebagai entitas bisnis.
&ldquo;Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat dan rakyat, dalam bentuk pemberian persamaan kesempatan dari segala lapisan, dari UMKM, komersial maupun korporasi,&rdquo; kata Rosan saat memberi keterangan pada Kamis.
Rosan menambahkan, Presiden juga menyoroti adanya UMKM yang kena bunga kredit lebih tinggi dibandingkan debitur korporasi. Padahal menurutnya, kelompok UMKM harusnya memperoleh bunga kredit yang setara atau bahkan lebih rendah.
&ldquo;Karena ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama UMKM,&rdquo; ujar Rosan.
Meskipun demikian, Rosan menegaskan Prabowo tetap meminta bank agar tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit.
Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga menyangkal rumor bahwa Prabowo meminta Himbara agar menahan suku bunga kredit, setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Kamis (18/6) kemarin.
&ldquo;Oh tidak ada, tidak ada,&rdquo; kata Rosan menanggapi kabar tersebut. (KR)

Presiden Prabowo juga meminta Himbara tak menekan UMKM dengan beban kredit yang tinggi.

Prabowo minta bank milik negara tak hanya cari untung

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 5,75% sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17-18 Juni 2026.
Menyusul kenaikan BI Rate, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,75% serta Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,5%.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan kenaikan suku bunga kali ini adalah langkah lanjutan bank sentral dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, di tengah tingginya ketidakpastian global.
&ldquo;Serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 (1:02) tetap berada dalam kisaran-sasaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan pemerintah,&rdquo; kata Perry dalam konferensi pers pada Kamis (18/6) hari ini.
Perry menambahkan BI akan tetap mengarahkan kebijakan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara kebijakan makroprudensial yang longgar, akan terus diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Keputusan BI kali tersebut sejalan dengan median estimasi konsensus 30 ekonom dan analis yang dihimpun Bloomberg, yang memperkirakan adanya kenaikan suku bunga lanjutan sebanyak 25 bps.
Kenaikan suku bunga kali ini membawa BI Rate kembali ke level 5,75%, yang terakhir berlaku pada April 2025.
BI juga telah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 100 bps dalam satu bulan terakhir, setelah sebelumnya menaikkan BI Rate sebesar 25 bps pada RDG 20 Mei 2026 dan 25 bps pada 9 Juni 2026. (KR)

BI menaikkan suku bunga acuan lagi sebesar 25 bps menjadi 5,75%, sesuai estimasi ekonom dan analis.

BI Rate naik ke 5,75%, tertinggi sejak April 2025

JAKARTA - PT Bank Maspion Indonesia Tbk (BMAS) memperoleh fasilitas pinjaman bilateral senilai US$4 juta dari KASIKORNBANK Public Company Limited (KBank)
Direktur Utama BMAS, Kasemsri Charoensiddhi, menyampaikan fasilitas pinjaman tersebut memiliki tenor hingga 12 bulan sejak tanggal penarikan dengan skema suku bunga tetap yang disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku.
&ldquo;Dana yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung kebutuhan likuiditas jangka pendek sekaligus menunjang ekspansi kredit perseroan,&rdquo; tulis Kasemsri dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (18/6).
KBank merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung BMAS melalui anak usahanya, KASIKORN Vision Financial Company Pte. Ltd. (KVF). Saat ini KVF menguasai 86,03% saham BMAS atau setara 89,48% dari total kepemilikan Grup KASIKORNBANK di perseroan.
Karena hubungan kepemilikan tersebut, fasilitas pinjaman ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Meski demikian, Kasemsri menegaskan transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Seperti diberitakan IDNFinancials.com sebelumnya, BMAS memperoleh fasilitas pinjaman bilateral dari KBank senilai US$285 juta. Fasilitas tersebut dikenakan bunga berbasis Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ditambah margin sesuai kondisi pasar yang berlaku.(DH)

BMAS memperoleh fasilitas pinjaman US$4 juta untuk memperkuat likuiditas dan ekspansi kredit.

BMAS kantongi pinjaman US$4 juta dari KBank

JAKARTA - PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) memperoleh tambahan fasilitas kredit senilai Rp5,5 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) untuk memperkuat kebutuhan modal kerja dan mendukung operasional anak usahanya.
Berdasarkan keterbukaan informasi BEI (11/6), fasilitas pinjaman tersebut diberikan kepada PT Borneo Indobara (BIB) dan PT Barasentosa Lestari (BSL), yang merupakan entitas anak perseroan.
BMRI menyediakan fasilitas kredit dengan skema revolving, committed, dan advised. Dalam perjanjian tersebut, BIB memperoleh limit kredit hingga Rp5 triliun, sedangkan BSL mendapatkan fasilitas maksimal Rp500 miliar.
&ldquo;Jangka waktu fasilitas kredit tersebut berlaku selama satu tahun sejak penandatanganan perjanjian fasilitas kredit,&rdquo; tulis manajemen perseroan dalam keterbukaan informasi.
Manajemen menilai tambahan pendanaan dari BMRI akan memperkuat fleksibilitas keuangan sekaligus menopang kelangsungan operasional bisnis di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.
&ldquo;Tambahan fasilitas modal kerja ini akan mendukung pertumbuhan dan kinerja operasional serta berdampak positif terhadap kelangsungan usaha perseroan,&rdquo; tulis manajemen.(DH)

Dana kredit baru menopang modal kerja dan operasional anak usaha GEMS.

GEMS dapat tambahan kredit dari BMRI Rp5,5 triliun

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laju pertumbuhan kredit perbankan dan pinjaman online (pinjol) mulai melambat pada April 2026, diikuti meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah pada masing-masing industri.
Anggota Dewan Komisioner OJK untuk pengawasan perbankan, Dian Ediana Rae, mengatakan penyaluran kredit hingga April 2026 tumbuh 9,98% secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun.
Sementara secara bulanan, penyaluran kredit bank pada April tumbuh 1,1%. Realisasi ini lebih rendah dari pertumbuhan 1,17% yang terjadi pada Maret 2026.
Berdasarkan segmen, pertumbuhan kredit modal kerja meningkat menjadi 6,04% pada April dari 4,38% pada Maret. Kredit konsumsi naik menjadi 6,13% dari 5,88%, sedangkan kredit investasi melambat menjadi 19,48% dari 20,85%.
&ldquo;Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga,&rdquo; jelas Dian.
Sementara dari sisi risiko kredit yang disalurkan, Dian menyampaikan Non Performing Loan (NPL) Gross tercatat sebesar 2,17% dan NPL Net 0,84% pada April 2026.
Rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan Maret 2026, ketika NPL Gross dan NPL Net masing-masing berada di level 2,14% dan 0,83%.
Pada industri pinjol, OJK juga mencatat penyaluran kredit tetap tumbuh namun melambat.
Anggota Dewan Komisioner OJK untuk Lembaga Pembiayaan Ventura dan Keuangan Mikro, Agusman, mengatakan outstanding pembiayaan pinjol tumbuh 26,11% secara tahunan pada April menjadi Rp102,07 triliun.
Namun realisasi itu lebih rendah dari periode Maret 2026 yang mencatat pertumbuhan 26,25% secara tahunan, serta pada April 2025 yang mencatat pertumbuhan 29,01%.
Dari sisi kualitas pembiayaan, tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) pada industri pinjol meningkat jadi 4,62% pada April 2026. Sebelumnya TWP90 industri ini hanya mencapai 4,52% pada Maret 2026 dan 2,93% pada April 2025. (KR)

Rasio kredit macet bank dan pinjaman online meningkat pada April, penyaluran kredit makin terbatas.

Kredit bank dan pinjol melambat, risiko gagal bayar meningkat

JAKARTA - Blackstone membatasi penarikan dana dari produk kredit swasta andalannya setelah permintaan pencairan investor meningkat pada kuartal II 2026.
Langkah tersebut mengikuti sejumlah manajer aset global lain yang menghadapi lonjakan permintaan penebusan dana di sektor private credit.
Seperti dikutip Reuters, investor mengajukan penarikan setara 10% dari saham di Blackstone Private Credit Fund (BCRED) yang mengelola aset senilai US$79 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan 7,9% pada kuartal sebelumnya.
Meski demikian, Blackstone hanya memenuhi penarikan hingga batas 5%, sesuai ketentuan umum yang berlaku pada produk investasi sejenis.
Kenaikan permintaan pencairan dana menunjukkan investor individu kaya masih mengurangi eksposur mereka terhadap aset private credit, setelah bertahun-tahun menempatkan dana besar pada instrumen yang tidak diperdagangkan secara aktif.
Awal tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah kelas aset tersebut, arus keluar dana investor melampaui dana baru yang masuk ke produk private credit.
Pada kuartal pertama, Blackstone sempat menaikkan batas penarikan guna memenuhi seluruh permintaan investor. Perusahaan bahkan mengerahkan modal internal bersama sejumlah karyawan untuk membantu menyediakan likuiditas.
Namun kali ini Blackstone memilih mempertahankan batas penarikan dan menegaskan bahwa mekanisme tersebut merupakan bagian dari desain produk investasi jangka panjang.
"Struktur BCRED merupakan fitur fundamental, di mana investor menukarkan sebagian likuiditas pada waktu-waktu tertentu dengan kinerja jangka panjang yang lebih baik," kata Blackstone dalam pernyataannya.
Analis menilai lonjakan permintaan penebusan masih berada dalam kisaran yang diperkirakan pasar.
Namun mereka mengingatkan bahwa perlambatan minat investor baru menjadi tantangan yang lebih besar bagi industri private credit.
Analis Evercore menyebut angka permintaan penarikan 10% masih lebih baik dibanding perkiraan terburuk pasar.
"Kami pikir 10% lebih baik dari yang dikhawatirkan," tulis analis Evercore dalam catatannya.
Minimnya investor baru membuat BCRED mencatat arus keluar bersih sekitar 3% selama periode tersebut.
"Perlambatan besar dalam penjualan kotor pada kuartal ini merupakan masalah yang lebih besar dan lebih berkepanjangan, menurut pandangan kami, baik bagi BCRED maupun industri," kata Evercore.
Meski menghadapi peningkatan penarikan dana, saham Blackstone justru melonjak 8% pada perdagangan Kamis. Sejumlah perusahaan sejenis juga mencatat kenaikan setelah pasar menilai kondisi likuiditas dana masih terkendali.
Blackstone menegaskan struktur pembayaran kembali dana telah disesuaikan dengan siklus pelunasan investasi portofolio sehingga dapat menjaga modal untuk dimanfaatkan pada peluang investasi yang menarik.
"Sejalan dengan siklus pengembalian investasi yang diharapkan, sekaligus menjaga modal untuk digunakan dalam lingkungan pasar yang menarik," kata perusahaan.
BCRED menyatakan posisi modal tetap kuat. Kombinasi pelunasan pinjaman dan arus dana masuk masih lebih besar dibanding pembelian kembali saham yang dilakukan perusahaan.
Sejak diluncurkan, saham Kelas I BCRED menghasilkan imbal hasil tahunan rata-rata sebesar 9,3%, atau sekitar 50% lebih tinggi dibanding instrumen leveraged loan.
Blackstone juga melaporkan peningkatan penggalangan dana pada sejumlah produk investasi lain yang ditujukan bagi investor individu kaya.
Di sisi lain, beberapa manajer aset seperti Blue Owl mencatat minat investor mulai bergeser ke sektor lain, termasuk properti, di tengah berkurangnya daya tarik private credit.
Pelaku pasar kini memantau hasil periode penarikan dana kuartal II di berbagai dana private credit non-traded di Amerika Serikat yang akan berakhir sepanjang Juni.(DH)

Investor meminta pencairan 10% aset BCRED, Blackstone hanya memenuhi 5%.

Blackstone batasi penarikan dana private credit hanya 5%

JAKARTA &ndash; Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyampaikan angka kredit perbankan yang belum disalurkan atau undisbursed loan mencapai Rp2.527 triliun, merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2026.
Wakil Ketua Umum Perbanas, Nixon L.P. Napitupulu, menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (2/6) kemarin.
&ldquo;Memang undisbursed kalau kita lihat itu sedikit mengalami kenaikan yaitu 7,35% terutama pada Maret,&rdquo; jelas Nixon, dalam pemaparannya.
Nixon yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), menambahkan bahwa bank telah berbicara dengan debitur, untuk mengetahui alasan kredit belum dicairkan meskipun bank telah membuka komitmen pendanaan.
&ldquo;Memang kita lihat ada beberapa yang memang belum butuh, ada juga memang yang masih menunda,&rdquo; jelas Nixon.
Dalam paparannya, Nixon juga menyampaikan bahwa kenaikan undisbursed loan ini tidak semata-mata karena masalah likuiditas maupun kapasitas bank. Tetapi juga karena tantangan permintaan kredit yang lemah, dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Berdasarkan kategori, kata Nixon, bank dengan modal inti di atas Rp14 triliun menyimpan lebih banyak kredit yang belum disalurkan. Kenaikan undisbursed loan pada bank dengan modal jumbo ini sekitar 12,24-12,50%.
Kenaikan itu lebih tinggi dari rata-rata industri yang berada di kisaran 7,35%.
Bersaing Dengan Negara
Meskipun demikian, Nixon mengaku kemampuan bank dalam menyalurkan kredit tetap sehat. Hal ini didukung data Loan Deposti Ratio (LDR) perbankan yang terus tumbuh secara nasional.
Namun di sisi lain, kata Nixon, perbankan tengah menghadapi beragam instrumen nonbank yang lebih menarik. Misalnya dengan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
&rdquo;Kompetisi juga kadang-kadang sama SRBI dan SBN ya. Ya, kita lihat juga kalau risk-free, bunganya bagus, sementara ke perusahaan bagus juga sudah single digit, ini jadi kompetitorl,&rdquo; ungkap Nixon.
Oleh karena itu, Perbanas menyampaikan kepada Komisi XI DPR bahwa perlu ada pengaturan suku bunga yang lebih pas untuk penerbit surat utang.
&ldquo;Kalau lawan kita negara kan susah juga, dia risk-free. Sehingga menurut saya harus ada patokan bunga yang pas di SRBI, SBN, sehingga enggak jadi kanibal terhadap kredit juga,&rdquo; jelas Nixon. (KR)

Perbanas mencatat banyak komitmen kredit sudah dibuka, tetapi tak kunjung dicairkan oleh debitur.

Kredit mengendap di bank Rp2.527 triliun, Perbanas buka suara

JAKARTA - Bank Sentral China (PBOC) meminta perbankan meningkatkan penyaluran kredit pada Mei 2026 di tengah lemahnya permintaan pinjaman dari rumah tangga dan korporasi yang masih membayangi pemulihan ekonomi negara tersebut.
Seperti dikutip Reuters, menurut sejumlah sumber yang mengetahui kebijakan tersebut, arahan informal atau "panduan jendela" disampaikan PBOC kepada beberapa bank besar milik negara pekan lalu.
Langkah itu diambil setelah pertumbuhan kredit kembali melemah dan pinjaman baru dalam yuan tercatat menyusut pada April untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan terakhir.
Data kredit bulanan menjadi salah satu indikator utama yang digunakan pasar untuk mengukur aktivitas ekonomi China. PBOC belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait kebijakan tersebut.
Lemahnya permintaan kredit terjadi di tengah berlanjutnya krisis sektor properti yang menekan kepercayaan konsumen dan investasi swasta. Di saat yang sama, kenaikan biaya energi akibat perang Iran-Israel yang telah berlangsung selama tiga bulan menambah tekanan terhadap ekonomi China.
Meskipun ekonomi China tumbuh 5,0% pada kuartal pertama 2026, sejalan dengan target pemerintah sebesar 4,5%-5,0%, sejumlah indikator menunjukkan momentum pertumbuhan mulai melambat memasuki kuartal kedua.
Sumber Reuters menyebut pergeseran fokus stimulus pemerintah dari sektor properti dan infrastruktur menuju teknologi serta energi hijau belum mampu menghasilkan permintaan kredit yang cukup besar untuk menopang pertumbuhan pinjaman secara keseluruhan.
Di sisi lain, perbankan memperketat standar pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah akibat meningkatnya risiko gagal bayar. Pengetatan juga terjadi pada kredit rumah tangga setelah lonjakan kredit bermasalah dalam beberapa tahun terakhir.
"Meskipun regulator mungkin menginginkan bank untuk memperluas kredit konsumen, mereka juga menginginkan bank untuk mempertahankan pengendalian risiko, dan itu tampaknya masih lebih penting," tulis Ekonom Gavekal Dragonomics, Xiaoxi Zhang, dalam catatan risetnya.
Karena permintaan kredit dari sektor riil masih lemah, sejumlah bank dilaporkan meningkatkan pembelian surat berharga komersial jangka pendek untuk memenuhi target penyaluran kredit.
Meski demikian, analis menilai PBOC belum akan terburu-buru melonggarkan kebijakan moneter secara agresif karena tekanan inflasi mulai meningkat. Pada Januari lalu, bank sentral telah memangkas suku bunga khusus sebesar 25 basis poin untuk mendukung usaha kecil, inovasi teknologi, dan sektor energi hijau.
Media Financial News yang berafiliasi dengan PBOC menyatakan pasar perlu menyikapi perlambatan pertumbuhan kredit secara "mature and rational mindset".
Menurut publikasi tersebut, pembiayaan langsung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga perlambatan pertumbuhan pinjaman tidak sepenuhnya mencerminkan pelemahan pendanaan bagi perekonomian.(DH)

PBOC meminta bank menambah kredit saat permintaan pinjaman dan konsumsi China melemah.

Ekonomi melambat, Bank Sentral China desak perbankan dorong kredit

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada April 2025 mencapai Rp10.253 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan M2 pada April tumbuh 9,2% secara tahunan.
&ldquo;Perkembangan M2 pada April 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit,&rdquo; jelas Ramdan, dalam keterangan yang disampaikan Jumat (22/5).
Bank sentral mencatat tagihan bersih kepada pemerintah pusat meningkat 38,6% secara tahunan pada April, menjadi Rp838 triliun.
Sedangkan penyaluran kredit tumbuh 9,4% secara tahunan pada April, menjadi Rp8.606,6 triliun.
Namun menurut data IDNFinancials.com, pertumbuhan M2 pada April lebih lambat dari Maret 2026 yang mencapai 9,7% secara tahunan.
Selain itu, jumlah M2 pada April juga turun 0,79% secara bulanan atau dari Rp10,355 triliun pada Maret 2026. (KR)

Uang beredar M2 juga melambat jadi 9,2% secara tahunan pada April, dari 9,7% pada Maret 2026.

Uang beredar M2 turun 0,79% jadi Rp10.253 triliun pada April

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan memangkas bunga kredit super mikro program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8% dari sebelumnya mencapai 24%.
Keputusan tersebut diumumkan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan pada Selasa (13/5).
&ldquo;Saya kumpul dengan Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Danantara saya instruksikan ini keputusan politik saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga pra-sejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 10%, harus di bawah 9%, Danantara bisa? bisa berapa persen? 8%,&rdquo; kata Prabowo, seperti dikutip Bloombergtechnoz.
Prabowo menilai tidak adil jika masyarakat kecil yang meminjam dana Rp2 juta hingga Rp10 juta justru dibebani bunga jauh lebih tinggi dibanding kredit korporasi. &ldquo;Bayangkan orang kaya dikasih 9%, orang miskin 24%, ini negara pancasila, apa ngga, saya ngga paham,&rdquo; ujarnya.
Menurut Prabowo, pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan yang dinilai membebani masyarakat kecil, termasuk memperbaiki sistem pembiayaan ultra mikro agar lebih berpihak pada kelompok pra-sejahtera.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema penurunan bunga tersebut nantinya akan dihitung lebih lanjut oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
&ldquo;Subsidi, cuma digeser sebagian dari KUR ke sana. Mungkin juga bisa tambah, tapi langkah pertama adalah memastikan yang super mikro tadi bisa dapat bunga yang rendah di bawah 9%,&rdquo; kata Purbaya.
Berdasarkan informasi di situs resmi PNM Mekaar, produk pembiayaan seperti Mekaar dan Mekaar Syariah saat ini masih mengenakan bunga sekitar 25% dengan tenor 25 hingga 50 minggu. Nilai pinjaman yang diberikan berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan pengalihan kepemilikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke bawah Kementerian Keuangan.
Purbaya memastikan langkah tersebut telah mendapat persetujuan dari Danantara. Dalam proses transisi, pemerintah akan melakukan tukar guling antara PT PNM dan PT Geo Dipa Energi yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan.
Setelah proses selesai, Geo Dipa Energi akan dialihkan ke Danantara, sementara PNM masuk ke bawah kendali Kementerian Keuangan. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat mengurangi beban subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun.
Dengan pengalihan PNM ke Kementerian Keuangan, pemerintah memperkirakan dana subsidi tersebut dapat dialihkan untuk memperluas pembiayaan murah bagi pelaku UMKM dan sektor ultra mikro.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, skema baru itu berpotensi menghasilkan dana pembiayaan hingga Rp160 triliun dalam empat tahun ke depan.(DH)
&nbsp;

Prabowo nilai bunga kredit ultra mikro selama ini terlalu membebani rakyat kecil.

Prabowo pangkas bunga PNM Mekaar dari 24% jadi 8%

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merevisi aturan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk meningkatkan tata kelola penyaluran kredit, termasuk dalam mendanai program prioritas pemerintah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi itu ditargetkan rampung dan akan diterbitkan pada kuartal ketiga tahun ini.
&ldquo;Revisi aturan di RBB ini terkait dengan penyaluran kredit. Terutama ... ditujukan supaya bank itu punya perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5).
Dalam kesempatan yang sama, Friderica menegaskan bahwa revisi RBB tidak mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit kepada program prioritas pemerintah, termasuk program perumahan rakyat.
Ia menekankan bahwa program tersebut memang bisa dimanfaatkan oleh bank dalam menyalurkan kredit. Namun dalam penyaluran, kata Friderica, bank tetap harus memprioritaskan manajemen risiko dan tata kelola yang matang.
&ldquo;Ini tidak ada yang bersifat mandatori,&rdquo; ungkap Friderica. &ldquo;Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan juga risk tolerance masing-masing,&rdquo; imbuhnya.
Menurut data OJK, kredit perbankan tumbuh 9,49% secara tahunan menjadi Rp8.659 triliun pada Maret 2026. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berada di level 9,37% secara tahunan.
Kredit untuk kebutuhan investasi tumbuh paling pesat, mencapai 20,8% secara tahunan. Sementara dari sisi debitur, penyaluran terbesar dilakukan kepada nasabah dari segmen korporasi. (KR) &nbsp;

OJK menargetkan revisi RBB tuntas di kuartal ketiga, agar perencanaan bisnis bank semakin terarah.

OJK akan revisi RBB, bank wajib danai program pemerintah?

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan dan menahan tiga orang pimpinan KoinWorks, fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending yang dirintis sejak 2016.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dapot Dariarma, mengatakan ketiganya telah digeledah dan ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), melalui fintech KoinWorks.
&ldquo;Selanjutnya, penyidik melakukan penahanan terhadap tiga tersangka,&rdquo; kata Dapot, saat memberikan keterangan kepada media pada Rabu (7/5) kemarin.
Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:
<ol>
<li>BAA, Direktur Operasional PT LAT 2021 sampai sekarang</li>
<li>BH, Direktur Utama PT LAT 2015 sampai 2022 sekaligus Komisaris PT LAT 2022 sampai sekarang</li>
<li>JB, Direktur Utama LAT 2024 sampai sekarang</li>
</ol>
Adapun modus operandi dari tiga orang tersangka ini, kata Dapot, yaitu perbuatan melawan hukum dengan cara menyalurkan kredit dari bank ke sejumlah nasabah, dengan memanipulasi jaminan invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi.
&ldquo;Sehingga dilakukan pencairan kredit sebesar Rp600 miliar,&rdquo; imbuhnya.
Namun Dapot menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengembangan, yang membuka kemungkinan adanya tersangka lain, termasuk dari pihak bank penyalur kredit.
Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari sejak Rabu (6/5) di rumah tahanan Cipinang dan Salemba.
Berdasarkan foto unggahan resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tersangka berinisial BH dalam kasus ini mengarah pada Benedicto Haryono yang merupakan salah satu pendiri KoinWorks. (KR)

Ketiga orang tersangka ini akan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Cipinang dan Salemba.

Bos KoinWorks ditahan, diduga manipulasi kredit Rp600 miliar

JAKARTA -&nbsp;PT DCI Indonesia Tbk (DCII)&nbsp;mengamankan fasilitas kredit senilai Rp17 triliun dari&nbsp;PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)&nbsp;untuk mempercepat ekspansi pusat data (data centre).
Perjanjian kredit ditandatangani pada 30 April 2026, menurut keterangan Corporate Secretary DCII, Indri Koesindrijastoeti H., dalam keterangan resminya Selasa (5/5).
&ldquo;Akan digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja modal perseroan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian fasilitas pusat data, serta pemenuhan permintaan pelanggan atas kapasitas yang telah terkontrak,&rdquo; ungkap Indri..
Dalam kesepakatan tersebut, DCII menjaminkan aset berupa tanah dan bangunan, seluruh mesin dan peralatan data center baik yang sudah dimiliki maupun yang akan diperoleh, serta tagihan atas klaim asuransi.
Selain itu, DCII juga menggunakan rekening giro miliknya sebagai sementara, hingga seluruh jaminan lain terikat secara penuh.
Indri menegaskan pembiayaan jumbo ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap operasi, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha DCII.
"Sebaliknya fasilitas kredit ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perseroan,&rdquo; ujar manajemen. (DH/KR)

DCII mengantongi fasilitas kredit Rp17 triliun dari BCA untuk mendukung ekspansi data centre.

Ekspansi data centre, DCII raih kredit Rp17 triliun dari BCA

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia mengungkapkan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh mencapai Rp10.355,1 triliun.
Jumlah itu meningkat 9,7% secara tahunan, serta lebih tinggi dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 8,7%.
Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyebut kenaikan itu ditopang pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,4% secara tahunan. Sementara itu, uang kuasi yang mencakup tabungan dan deposito tumbuh 5,2%.
&ldquo;Perkembangan M2 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit,&rdquo; jelas Anton, dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (23/4) kemarin.
Data BI menyebut tagihan bersih ke pemerintah pusat melonjak 39,2% secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 25,6%.
Di sisi lain, angka penyaluran kredit tumbuh 8,9% secara tahunan pada Maret, menjadi Rp8.516 triliun. Pertumbuhan relatif stabil dari pada bulan sebelumnya.
&ldquo;Tetap positifnya penyaluran kredit terutama didorong oleh penyaluran kredit kepada debitur korporasi dan perorangan, yang tumbuh masing-masing 14% dan 3%,&rdquo; tulis BI dalam laporannya.
Sejalan dengan kinerja pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2026 tumbuh 10,7% secara tahunan, menjadi Rp9.685,5 triliun.
Pertumbuhan ini melampaui periode Februari 2026, di mana penghimpunan DPK hanya tumbuh 9,2% menjadi Rp9.447 triliun. (KR)
Apa Artinya?
Menurut seorang analis, data uang beredar ini dalam konteks siklus ekonomi bisa dibaca dalam beberapa segi.
Pertama. Growth M1 yang lebih tinggi dari M2 mencerminkan percepatan uang di rekening giro dan kas dibanding deposito. &ldquo;Ini dapat mengindikasikan aktivitas transaksi yang masih berlangsung, atau meningkatnya preferensi likuiditas di tengah ketidakpastian.&rdquo;
Kedua. Kenaikan &ldquo;government operations&rdquo; yang tercermin dari lonjakan tagihan bersih ke pemerintah pusat kemugkinan berkaitan dengan siklus fiskal, termasuk periode pembayaran pajak serta tingginya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal berjalan.
Ketiga. Pelemahan kredit individu terutama berkaitan dengan moderasi permintaan di sektor otomotif dan properti. "Saya duga pelemahan kredit terutama didorong oleh dua sektor tersebu, yang tidak serta-merta dapat diartikan sebagai penurunan konsumsi agregat secara keseluruhan."
Keempat. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibanding kredit mencerminkan kondisi likuiditas perbankan yang masih longgar, namun disertai melambatnya permintaan kredit baik dari korporasi maupun rumah tangga. (KR/MT)

Likuiditas meningkat didorong kenaikan tagihan ke pemerintah pusat dan pertumbuhan kredit.

Uang beredar naik 9,7% jadi Rp10.355 triliun, apa artinya?

JAKARTA &ndash; Fitch Ratings mencatat nilai pembiayaan sindikasi syariah melampaui penerbitan sukuk dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) di awal 2026, seiring melambatnya emisi sukuk global dari sejumlah pasar utama di tengah konflik di Timur Tengah.
Fitch dalam laporan terbarunya menyebut, skema sindikasi, termasuk kredit berbasis syariah, kian dominan dalam bauran pendanaan. Alasannya, skema pendanaan ini dinilai lebih privat, fleksibel, serta mendapat dukungan likuiditas perbankan dari negara kawasan Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC).
Nilai sindikasi syariah di pasar inti yang termasuk GCC, meliputi Mesir, Indonesia, Malaysia, Turki, dan Pakistan bahkan mencapai US$23 miliar pada kuartal I-2026. Angka ini melonjak 294% secara tahunan, meskipun turun 18% secara kuartalan.
Namun Fitch menegaskan realisasi itu melampaui penerbitan sukuk dolar AS, yang tercatat turun 9% secara kuartalan namun meningkat 20% menjadi US$20 miliar di kuartal pertama.
Kepala Global Keuangan Syariah Fitch, Bashar Al Natoor, menyampaikan prospek jangka panjang pembiayaan sindikasi syariah. Mulai dari sentimen pasar pascakonflik Timur Tengah, hingga akses dan kebutuhan pendaan.
Namun di tengah sentimen itu, Bashar menilai kredit sindikasi syariah tetap menjadi saluran yang layak di tengah tekanan pasar, didukung 65% bank syariah dan institusi multilateral global yang saat ini memegang level investment grade dari Fitch.
&ldquo;Sementara bank syariah di kawasan GCC secara khusus memasuki periode konflik dengan pangsa pasar domestik yang besar, likuiditas memadai, dan bantalan modal yang kuat,&rdquo; ungkap Bashar, dalam laporan yang disampaikan Selasa (21/4) kemarin.
Fitch mencatat outstanding pembiayaan sindikasi syariah di kuartal pertama telah mencapai US$219 miliar, meningkat 26% secara tahunan. Sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Uni Emirates Arab, dan Mesir, dengan tenor mulai dari 1-40 tahun. (KR)

Fitch menilai tren pembiayaan syariah berpotensi melampaui penerbitan sukuk berdenominasi dolar AS.

Fitch ungkap potensi kredit sindikasi syariah, lampaui sukuk dolar AS

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sektor keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi perbankan nasional tetap kuat dan stabil, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,42% secara tahunan hingga 31 Maret 2026."Peningkatan baki debet dan jumlah debitur dinilai mencerminkan fungsi intermediasi yang optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi serta memperluas akses pembiayaan," ujar Haryo, dalam siaran pers, Minggu (19/4).Dari sisi struktur, Haryo menyebut pertumbuhan kredit ditopang segmen korporasi, komersial, dan konsumer.&ldquo;Kredit korporasi tumbuh 14,29% sebagai pendorong utama, diikuti kredit konsumer 13,97%, dan kredit komersial 11,11%,&rdquo; tulisnya.Sementara itu, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57%.Meski demikian, Pemerintah menilai kondisi tersebut tetap terkendali. &ldquo;Kontraksi UMKM merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan,&rdquo; ujarnya.Penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut menjadi kunci menjaga keberlanjutan pembiayaan sektor mikro.&ldquo;KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan 0,21% dan baki debet mencapai Rp522 triliun hingga Triwulan I 2026,&rdquo; katanya.Program ini ditegaskan sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi. Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) juga menunjukkan perkembangan positif.&ldquo;Baki debet KPP mencapai Rp15,76 triliun per 31 Maret 2026,&rdquo; ungkapnya.Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah tumbuh 3,23%, mencerminkan komitmen menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.Dari sisi risiko, Pemerintah mencatat kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM menjadi 4,55%.Namun, kualitas KUR tetap terjaga. &ldquo;NPL KUR relatif rendah sebesar 2,16%, menunjukkan desain kebijakan yang prudent,&rdquo; jelasnya.Haryo juga menekankan pentingnya skema penjaminan. &ldquo;Cakupan penjaminan mencapai 70 persen dari portofolio KUR dengan rasio klaim 62,8% dan NPG 2,8%,&rdquo; tulisnya.Skema ini dinilai mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan.Dalam merespons bencana, Pemerintah menerapkan kebijakan KUR Pascabencana."Debitur mendapatkan relaksasi berupa perpanjangan tenor, grace period, serta subsidi bunga hingga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027,&rdquo; ungkapnya.Kebijakan ini juga memberi kemudahan akses pembiayaan baru. Hasilnya, penyaluran KUR di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur.&ldquo;Capaian ini menunjukkan stabilitas pembiayaan meski dalam kondisi bencana,&rdquo; tegasnya.Ke depan, Haryo menambahkan, Pemerintah akan memperkuat sinergi KUR dengan program prioritas.
&ldquo;KUR diarahkan mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah,&rdquo; ujarnya.Melalui kebijakan terintegrasi, Pemerintah menegaskan komitmennya. &ldquo;Kami tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional,&rdquo; pungkasnya. (DK)

Kredit tumbuh 10,42%, KUR tetap stabil menopang pembiayaan UMKM di tengah risiko global.

Fungsi itermediasi mulai jalan, kredit perbankan tumbuh 10,42%

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar dalam artian luas atau M2 mencapai Rp10,089,9 triliun pada Februari 2026, tumbuh 8,7% secara tahunan atau dari bulan yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan itu lebih rendah dari periode Januari 2026, yang meningkat 10% secara tahunan.
Dari segi komponen pembentuknya, jumlah peredaran uang M2 pada Februari ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 14,4% dan uang primer atau M0 18,3%.
Adapun jumlah uang beredar M1 pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp5.887 triliun. Sedangkan uang kuasi tercatat sebesar Rp4.154 triliun, dengan uang primer M1 yang disesuaikan sebesar Rp2.227,7 triliun.
&ldquo;Perkembangan M2 pada Februari 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit,&rdquo; jelas Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI.
Adapun tagihan bersih kepada Pempus, kata Ramdan, tumbuh 25,6% secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya mencapai 22,6% secara tahunan.
Dari sisi penyaluran kredit, BI mencatat pertumbuhan kredit yang lebih lambat pada Februari 2026 karena hanya mencapai 8,9% secara tahunan, menjadi Rp8.420,5 triliun. Sedangkan di bulan sebelumnya, penyaluran kredit tumbuh 10,2% secara tahunan.
Penghimpunan dana pihak ketiga juga menunjukkan perlambatan, karena hanya tumbuh 9,2% secara tahunan menjadi Rp9.449,1 triliun. Di bulan sebelumnya, penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 10,8% secara tahunan. (KR)

BI juga mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit bank melambat pada Februari 2026.

Uang beredar M2 tembus Rp10.089 triliun, melambat di Februari 2026

JAKARTA -&nbsp;PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)&nbsp;memperpanjang fasilitas kredit senilai hingga Rp500 miliar yang diperoleh sejumlah anak usahanya melalui amandemen perjanjian dengan&nbsp;PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW).
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (12/3), manajemen menyebut anak usaha perseroan yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Iforte Solusi Infotek (Iforte), dan PT Iforte Energi Nusantara (IEN) telah menandatangani amandemen perjanjian fasilitas kredit dengan QNB.
&ldquo;Perjanjian tersebut merupakan perubahan atas fasilitas kredit yang sebelumnya ditandatangani pada 26 Maret 2024 dengan total pokok fasilitas hingga Rp500 miliar. Melalui amandemen ini, para pihak sepakat memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit hingga 26 Juni 2026,&rdquo; ujar manajemen.
Manajemen menambahkan bahwa seluruh peminjam bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelaksanaan kewajiban yang timbul dari perjanjian fasilitas tersebut.
Sementara itu, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena pihak-pihak yang terlibat merupakan perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha. Transaksi tersebut tidak termasuk transaksi benturan kepentingan maupun transaksi material sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, manajemen menegaskan bahwa pelaksanaan transaksi ini tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan. (DH)

Anak usaha TOWR memperpanjang fasilitas kredit Rp500 miliar dari Bank QNB hingga Juni 2026.

TOWR perpanjang kredit Rp500 miliar dari QNB, tenor baru hingga 2026

JAKARTA &mdash; PT Bank Permata Tbk (BNLI) menyalurkan kredit sebesar Rp163,3 triliun hingga 31 Desember 2025 atau tumbuh 5,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan Rp154,9 triliun pada 2024. Secara nominal, penyaluran kredit meningkat sekitar Rp8,4 triliun sepanjang tahun tersebut, dengan pertumbuhan terutama didorong oleh sektor manufaktur.Kinerja tersebut dipaparkan dalam acara Permata Bank Public Expose 2026, Kamis (12/3).
Dalam agenda ini, manajemen yang hadir antara lain Direktur Utama Meliza M. Rusli, Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Rudy Basyir Ahmad, serta Chief Economist Permata Bank Josua Pardede.Berdasarkan segmen bisnis, penyaluran kredit Permata Bank masih didominasi oleh segmen korporasi dengan nilai Rp99,6 triliun atau setara 61,0% dari total kredit dan tumbuh 11,2%.
Sementara itu, kredit segmen konsumer tercatat sebesar Rp42,8 triliun atau 26,2% dari total kredit namun mengalami penurunan 4,2%. Adapun kredit segmen komersial mencapai Rp20,2 triliun atau 12,3% dari total kredit dengan pertumbuhan 1,8%.Dari sisi sektor ekonomi, portofolio kredit terbesar berada pada sektor manufaktur dengan porsi 28,3% dari total kredit.&nbsp;
Sepanjang 2025, pertumbuhan kredit Permata Bank terutama didorong oleh sektor manufaktur yang mencatat lonjakan signifikan sebesar 52,9%.
Selain itu, sektor konstruksi dan real estate juga tumbuh kuat sebesar 44,0%, disusul sektor layanan lainnya yang meningkat 22,9%&nbsp; dan sektor pertambangan yang tumbuh 1,5%. Selanjutnya diikuti beberbagai sektor kredit antara lain&nbsp; :
<ul>
<li>Personal loan 22,9%</li>
<li>Perantara keuangan 9,7%</li>
<li>Layanan lainnya 8,2%</li>
<li>Konstruksi dan real estate 8,1%</li>
<li>Perdagangan wholesale dan retail 7,9%</li>
<li>Sektor pertambangan 6,5%</li>
<li>Sektor lain 8,4%.</li>
</ul>
&nbsp;
Ke depan, Permata Bank menargetkan penguatan posisinya sebagai bank universal di Indonesia yang menjadi pilihan utama nasabah sekaligus mampu menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Strategi tersebut dijalankan melalui penguatan franchise dana dan wealth management, pengembangan layanan transaction banking, serta peningkatan tingkat kepuasan pelanggan yang diukur melalui Net Promoter Score (NPS).Bank Permata juga memperdalam potensi kemitraan ekosistem korporasi dengan memanfaatkan jaringan Bangkok Bank untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Strategi ini, turut mendukung pertumbuhan kredit di sektor manufaktur dan konstruksi.
Dari sisi kinerja keuangan, Permata Bank mencatat total aset sebesar Rp268,3 triliun pada 2025 atau tumbuh 3,6% YoY dari Rp259,0 triliun pada 2024.
Dana pihak ketiga (DPK) meningkat 3,9% YoY menjadi Rp192,8 triliun, sementara rasio dana murah (CASA) naik menjadi 63,9% dari total DPK. Laba bersih tercatat sebesar Rp3,6 triliun atau tumbuh 0,6%.&nbsp;&nbsp;
Sementara rasio kecukupan modal (CAR) berada di level 34,6% yang menjadi salah satu yang tertinggi di industri perbankan nasional.
Sedangkan rasio loan to deposit ratio (LDR) tercatat 84,5%, sementara loan at risk (LAR) berada di level 6,3% dengan LAR coverage sebesar 118%. (SA)

Permata Bank salurkan kredit Rp163,3 triliun pada 2025, naik 5,5% yang didorong sektor manufaktur.

Permata Bank salurkan kredit Rp163,3 triliun pada 2025, naik 5,5% 

JAKARTA &ndash; Anak usaha PT Indonesia Paradise Property Tbk (INPP) meraih fasilitas kredit senilai total Rp265 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Hal itu disampaikan Ispandiati Makmur, Sekretaris Perusahaan INPP dalam keterbukaan informasi dikutip Jumat (16/2).
Anak usaha INPP penerima fasilitas itu yakni, PT Mitra Gemilang Mahacipta (MGM). Fasilitas tersebut terdiri dari, kredit investasi senilai Rp255 miliar dan kredit lokal Rp10 miliar.
Dia menyampaikan agunan atas fasilitas itu berupa corporate guarantee dan gadai saham INPP di MGM sebanyak 13.888 saham.
Per September 2025, utang bank emiten ini tercatat Rp1,41 triliun, yang terdiri dari utang di BBCA sebesar Rp675,85 miliar, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR) Rp362,78 miliar, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) Rp239,82 miliar, dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA).
Saat ini, INPP mencatatkan 11,18 miliar saham dengan porsi Pengendali 36,24% dan Nonpengendali 63,76%. Persentase free float 8,85% dan jumlah pemegang saham 852 nasabah. Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham yakni, Amelia Ghozali. (LK)

INPP catatkan utang bank Rp1,4 triliun per September 2025.

Anak usaha emiten ini raih pinjaman Rp265 miliar dari BBCA

JAKARTA &ndash; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menargetkan penyaluran kredit tumbuh 8-10% pada 2026, meskipun realisasi kredit pada 2025 melebihi ekspektasi.
Sepanjang tahun buku 2025, BBNI telah menyalurkan kredit sebesar Rp889,53 triliun. Realisasi ini meningkat 15,9% secara tahunan, dan melebihi target pertumbuhan yang ditetapkan yaitu sebesar 8-10% dari Rp775,87 triliun pada 2024
Sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BBNI pada 2025 mencapai Rp1.040,8 triliun, meningkat 29,2% dari Rp805,51 triliun pada 2024.
Di sisi lain, Net Interest Margin (NIM) BBNI pada 2025 juga meningkat jadi 3,8%. Realisasi ini juga melebihi target pertumbuhan NIM, yang ditetapkan sekitar 3,7%.
Namun biaya kredit perbankan yang dikeluarkan BBNI sedikit meningkat jadi 1,15% pada 2025, lebih tinggi di atas target yang ditetapkan pada kisaran 1%.
Laba bersih BBNI pun terpantau melambat yaitu sebesar Rp20,04 triliun pada 2025, lebih rendah 6,6% dari Rp21,46 triliun pada tahun buku 2024.
Perolehan laba bersih tersebut membuat Earning Per Share (EPS) BBNI pada 2025 berada di level Rp537 per lembar, sedikit lebih rendah dari Rp576 per lembar pada 2024.
Meskipun laba bersihnya tertekan, kualitas aset yang dikelola BBNI menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari rasio Non Performing Loan (NPL) Gross yang bertahan di level 1,9% pada 2025, lebih rendah dari 2% pada 2024.
Pada perdagangan Jumat (13/2) lalu, harga saham BBNI turun 0,67% ke level Rp4.480 per lembar. Berdasarkan EPS terbaru, Price to Earning (PE) Ratio saham emiten bank milik pemerintah Indonesia ini kini berada di level 10,25. (KR)

Target penyaluran kredit BBNI tumbuh double digit di 2026, namun lebih rendah dari realisasi 2025.

BBNI bidik pertumbuhan kredit double digit usai laba tertekan di 2025

JAKARTA -&nbsp;PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN)&nbsp;akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2026 dengan jumlah pokok Rp2,712 triliun.
Efek utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan IV PNBN, dengan target penghimpunan dana sebesar Rp15 triliun.
Dikutip dari prospektus PNBN, obligasi yang diterbitkan terdiri atas dua seri. Seri A ditawarkan senilai Rp1,7 triliun dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 5,90% per tahun. Sementara Seri B ditawarkan sebesar Rp1,0 triliun dengan tenor lima tahun dan bunga tetap 6,15% per tahun.
Pelunasan pokok akan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.
Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama pada 25 Mei 2026. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 25 Februari 2029, sedangkan Seri B pada 25 Februari 2031.
PNBN akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, untuk modal kerja penyaluran kredit. Obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu, namun dijamin secara umum oleh seluruh kekayaan perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penawaran obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi adalah PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.
Sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Pefindo memberikan peringkat idAA (Double A) untuk obligasi yang akan diterbitkan PNBN. Masa penawaran dijadwalkan berlangsung pada 13&ndash;20 Februari 2026, dengan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 26 Februari 2026. (DH/KR)

PNBN menerbitkan obligasi Rp2,71 triliun dengan bunga hingga 6,15% untuk perkuat penyaluran kredit.

PNBN tawarkan obligasi Rp2,7 triliun untuk modal kerja 2026

JAKATA - Pertumbuhan kredit perbankan nasional melambat ke satu digit pada 2025, meskipun likuiditas di sistem keuangan masih longgar dan kebijakan moneter berada pada fase akomodatif.
Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit tumbuh 9,69% secara tahunan pada Desember 2025, meningkat dibanding bulan sebelumnya, namun menegaskan tren perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan secara kumulatif sepanjang 2025, kredit perbankan tumbuh 9,96%, masih berada dalam kisaran target BI sebesar 8&ndash;11%.
Ia juga memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2026 akan bergerak dalam rentang 8&ndash;12%, dengan potensi peningkatan yang terbatas.
Perlambatan kredit dipengaruhi oleh kinerja yang tidak merata antarsegmen. Kredit investasi menjadi penopang utama dengan pertumbuhan kuat sebesar 21,06% tahunan, sejalan dengan berlanjutnya belanja proyek dan ekspansi modal. Sebaliknya, pertumbuhan kredit modal kerja dan konsumsi relatif tertahan, masing-masing hanya mencapai 4,52% dan 6,58%.
&ldquo;Perkembangan ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan memperkuat insentif likuiditas makroprudensial, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah di tengah kondisi makroekonomi dan sistem keuangan yang stabil,&rdquo; ujar Perry dalam konferensi pers virtual usai rapat kebijakan Januari.
Dari sisi permintaan, dunia usaha masih menunjukkan sikap hati-hati dalam menarik kredit. Hal ini tercermin dari tingginya kredit yang belum dicairkan (undisbursed loans) yang mencapai Rp2.439,2 triliun, atau setara 22,12% dari total plafon kredit.
Di sisi lain, kapasitas penyaluran perbankan tetap kuat, ditopang rasio likuiditas yang tinggi serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dua digit. Namun demikian, standar penyaluran kredit untuk sektor konsumsi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih relatif ketat, seiring risiko kredit yang dinilai lebih tinggi.(DH)

Pertumbuhan kredit 2025 melambat ke 9,96% meski likuiditas longgar, pelaku usaha masih berhati-hati.