JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan memangkas bunga kredit super mikro program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8% dari sebelumnya mencapai 24%.
Keputusan tersebut diumumkan Prabowo saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan pada Selasa (13/5).
&ldquo;Saya kumpul dengan Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Danantara saya instruksikan ini keputusan politik saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga pra-sejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 10%, harus di bawah 9%, Danantara bisa? bisa berapa persen? 8%,&rdquo; kata Prabowo, seperti dikutip Bloombergtechnoz.
Prabowo menilai tidak adil jika masyarakat kecil yang meminjam dana Rp2 juta hingga Rp10 juta justru dibebani bunga jauh lebih tinggi dibanding kredit korporasi. &ldquo;Bayangkan orang kaya dikasih 9%, orang miskin 24%, ini negara pancasila, apa ngga, saya ngga paham,&rdquo; ujarnya.
Menurut Prabowo, pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan yang dinilai membebani masyarakat kecil, termasuk memperbaiki sistem pembiayaan ultra mikro agar lebih berpihak pada kelompok pra-sejahtera.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema penurunan bunga tersebut nantinya akan dihitung lebih lanjut oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
&ldquo;Subsidi, cuma digeser sebagian dari KUR ke sana. Mungkin juga bisa tambah, tapi langkah pertama adalah memastikan yang super mikro tadi bisa dapat bunga yang rendah di bawah 9%,&rdquo; kata Purbaya.
Berdasarkan informasi di situs resmi PNM Mekaar, produk pembiayaan seperti Mekaar dan Mekaar Syariah saat ini masih mengenakan bunga sekitar 25% dengan tenor 25 hingga 50 minggu. Nilai pinjaman yang diberikan berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan pengalihan kepemilikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke bawah Kementerian Keuangan.
Purbaya memastikan langkah tersebut telah mendapat persetujuan dari Danantara. Dalam proses transisi, pemerintah akan melakukan tukar guling antara PT PNM dan PT Geo Dipa Energi yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan.
Setelah proses selesai, Geo Dipa Energi akan dialihkan ke Danantara, sementara PNM masuk ke bawah kendali Kementerian Keuangan. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat mengurangi beban subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun.
Dengan pengalihan PNM ke Kementerian Keuangan, pemerintah memperkirakan dana subsidi tersebut dapat dialihkan untuk memperluas pembiayaan murah bagi pelaku UMKM dan sektor ultra mikro.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, skema baru itu berpotensi menghasilkan dana pembiayaan hingga Rp160 triliun dalam empat tahun ke depan.(DH)
&nbsp;

Prabowo nilai bunga kredit ultra mikro selama ini terlalu membebani rakyat kecil.

Prabowo pangkas bunga PNM Mekaar dari 24% jadi 8%

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merevisi aturan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk meningkatkan tata kelola penyaluran kredit, termasuk dalam mendanai program prioritas pemerintah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi itu ditargetkan rampung dan akan diterbitkan pada kuartal ketiga tahun ini.
&ldquo;Revisi aturan di RBB ini terkait dengan penyaluran kredit. Terutama ... ditujukan supaya bank itu punya perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5).
Dalam kesempatan yang sama, Friderica menegaskan bahwa revisi RBB tidak mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit kepada program prioritas pemerintah, termasuk program perumahan rakyat.
Ia menekankan bahwa program tersebut memang bisa dimanfaatkan oleh bank dalam menyalurkan kredit. Namun dalam penyaluran, kata Friderica, bank tetap harus memprioritaskan manajemen risiko dan tata kelola yang matang.
&ldquo;Ini tidak ada yang bersifat mandatori,&rdquo; ungkap Friderica. &ldquo;Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan juga risk tolerance masing-masing,&rdquo; imbuhnya.
Menurut data OJK, kredit perbankan tumbuh 9,49% secara tahunan menjadi Rp8.659 triliun pada Maret 2026. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berada di level 9,37% secara tahunan.
Kredit untuk kebutuhan investasi tumbuh paling pesat, mencapai 20,8% secara tahunan. Sementara dari sisi debitur, penyaluran terbesar dilakukan kepada nasabah dari segmen korporasi. (KR) &nbsp;

OJK menargetkan revisi RBB tuntas di kuartal ketiga, agar perencanaan bisnis bank semakin terarah.

OJK akan revisi RBB, bank wajib danai program pemerintah?

JAKARTA - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan dan menahan tiga orang pimpinan KoinWorks, fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending yang dirintis sejak 2016.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dapot Dariarma, mengatakan ketiganya telah digeledah dan ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), melalui fintech KoinWorks.
&ldquo;Selanjutnya, penyidik melakukan penahanan terhadap tiga tersangka,&rdquo; kata Dapot, saat memberikan keterangan kepada media pada Rabu (7/5) kemarin.
Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:
<ol>
<li>BAA, Direktur Operasional PT LAT 2021 sampai sekarang</li>
<li>BH, Direktur Utama PT LAT 2015 sampai 2022 sekaligus Komisaris PT LAT 2022 sampai sekarang</li>
<li>JB, Direktur Utama LAT 2024 sampai sekarang</li>
</ol>
Adapun modus operandi dari tiga orang tersangka ini, kata Dapot, yaitu perbuatan melawan hukum dengan cara menyalurkan kredit dari bank ke sejumlah nasabah, dengan memanipulasi jaminan invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi.
&ldquo;Sehingga dilakukan pencairan kredit sebesar Rp600 miliar,&rdquo; imbuhnya.
Namun Dapot menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengembangan, yang membuka kemungkinan adanya tersangka lain, termasuk dari pihak bank penyalur kredit.
Ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari sejak Rabu (6/5) di rumah tahanan Cipinang dan Salemba.
Berdasarkan foto unggahan resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tersangka berinisial BH dalam kasus ini mengarah pada Benedicto Haryono yang merupakan salah satu pendiri KoinWorks. (KR)

Ketiga orang tersangka ini akan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Cipinang dan Salemba.

Bos KoinWorks ditahan, diduga manipulasi kredit Rp600 miliar

JAKARTA -&nbsp;PT DCI Indonesia Tbk (DCII)&nbsp;mengamankan fasilitas kredit senilai Rp17 triliun dari&nbsp;PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)&nbsp;untuk mempercepat ekspansi pusat data (data centre).
Perjanjian kredit ditandatangani pada 30 April 2026, menurut keterangan Corporate Secretary DCII, Indri Koesindrijastoeti H., dalam keterangan resminya Selasa (5/5).
&ldquo;Akan digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja modal perseroan dalam rangka pembangunan dan penyelesaian fasilitas pusat data, serta pemenuhan permintaan pelanggan atas kapasitas yang telah terkontrak,&rdquo; ungkap Indri..
Dalam kesepakatan tersebut, DCII menjaminkan aset berupa tanah dan bangunan, seluruh mesin dan peralatan data center baik yang sudah dimiliki maupun yang akan diperoleh, serta tagihan atas klaim asuransi.
Selain itu, DCII juga menggunakan rekening giro miliknya sebagai sementara, hingga seluruh jaminan lain terikat secara penuh.
Indri menegaskan pembiayaan jumbo ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap operasi, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha DCII.
"Sebaliknya fasilitas kredit ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi perseroan,&rdquo; ujar manajemen. (DH/KR)

DCII mengantongi fasilitas kredit Rp17 triliun dari BCA untuk mendukung ekspansi data centre.

Ekspansi data centre, DCII raih kredit Rp17 triliun dari BCA

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia mengungkapkan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh mencapai Rp10.355,1 triliun.
Jumlah itu meningkat 9,7% secara tahunan, serta lebih tinggi dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 8,7%.
Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyebut kenaikan itu ditopang pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,4% secara tahunan. Sementara itu, uang kuasi yang mencakup tabungan dan deposito tumbuh 5,2%.
&ldquo;Perkembangan M2 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit,&rdquo; jelas Anton, dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (23/4) kemarin.
Data BI menyebut tagihan bersih ke pemerintah pusat melonjak 39,2% secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 25,6%.
Di sisi lain, angka penyaluran kredit tumbuh 8,9% secara tahunan pada Maret, menjadi Rp8.516 triliun. Pertumbuhan relatif stabil dari pada bulan sebelumnya.
&ldquo;Tetap positifnya penyaluran kredit terutama didorong oleh penyaluran kredit kepada debitur korporasi dan perorangan, yang tumbuh masing-masing 14% dan 3%,&rdquo; tulis BI dalam laporannya.
Sejalan dengan kinerja pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2026 tumbuh 10,7% secara tahunan, menjadi Rp9.685,5 triliun.
Pertumbuhan ini melampaui periode Februari 2026, di mana penghimpunan DPK hanya tumbuh 9,2% menjadi Rp9.447 triliun. (KR)
Apa Artinya?
Menurut seorang analis, data uang beredar ini dalam konteks siklus ekonomi bisa dibaca dalam beberapa segi.
Pertama. Growth M1 yang lebih tinggi dari M2 mencerminkan percepatan uang di rekening giro dan kas dibanding deposito. &ldquo;Ini dapat mengindikasikan aktivitas transaksi yang masih berlangsung, atau meningkatnya preferensi likuiditas di tengah ketidakpastian.&rdquo;
Kedua. Kenaikan &ldquo;government operations&rdquo; yang tercermin dari lonjakan tagihan bersih ke pemerintah pusat kemugkinan berkaitan dengan siklus fiskal, termasuk periode pembayaran pajak serta tingginya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal berjalan.
Ketiga. Pelemahan kredit individu terutama berkaitan dengan moderasi permintaan di sektor otomotif dan properti. "Saya duga pelemahan kredit terutama didorong oleh dua sektor tersebu, yang tidak serta-merta dapat diartikan sebagai penurunan konsumsi agregat secara keseluruhan."
Keempat. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibanding kredit mencerminkan kondisi likuiditas perbankan yang masih longgar, namun disertai melambatnya permintaan kredit baik dari korporasi maupun rumah tangga. (KR/MT)

Likuiditas meningkat didorong kenaikan tagihan ke pemerintah pusat dan pertumbuhan kredit.

Uang beredar naik 9,7% jadi Rp10.355 triliun, apa artinya?

JAKARTA &ndash; Fitch Ratings mencatat nilai pembiayaan sindikasi syariah melampaui penerbitan sukuk dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) di awal 2026, seiring melambatnya emisi sukuk global dari sejumlah pasar utama di tengah konflik di Timur Tengah.
Fitch dalam laporan terbarunya menyebut, skema sindikasi, termasuk kredit berbasis syariah, kian dominan dalam bauran pendanaan. Alasannya, skema pendanaan ini dinilai lebih privat, fleksibel, serta mendapat dukungan likuiditas perbankan dari negara kawasan Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC).
Nilai sindikasi syariah di pasar inti yang termasuk GCC, meliputi Mesir, Indonesia, Malaysia, Turki, dan Pakistan bahkan mencapai US$23 miliar pada kuartal I-2026. Angka ini melonjak 294% secara tahunan, meskipun turun 18% secara kuartalan.
Namun Fitch menegaskan realisasi itu melampaui penerbitan sukuk dolar AS, yang tercatat turun 9% secara kuartalan namun meningkat 20% menjadi US$20 miliar di kuartal pertama.
Kepala Global Keuangan Syariah Fitch, Bashar Al Natoor, menyampaikan prospek jangka panjang pembiayaan sindikasi syariah. Mulai dari sentimen pasar pascakonflik Timur Tengah, hingga akses dan kebutuhan pendaan.
Namun di tengah sentimen itu, Bashar menilai kredit sindikasi syariah tetap menjadi saluran yang layak di tengah tekanan pasar, didukung 65% bank syariah dan institusi multilateral global yang saat ini memegang level investment grade dari Fitch.
&ldquo;Sementara bank syariah di kawasan GCC secara khusus memasuki periode konflik dengan pangsa pasar domestik yang besar, likuiditas memadai, dan bantalan modal yang kuat,&rdquo; ungkap Bashar, dalam laporan yang disampaikan Selasa (21/4) kemarin.
Fitch mencatat outstanding pembiayaan sindikasi syariah di kuartal pertama telah mencapai US$219 miliar, meningkat 26% secara tahunan. Sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Uni Emirates Arab, dan Mesir, dengan tenor mulai dari 1-40 tahun. (KR)

Fitch menilai tren pembiayaan syariah berpotensi melampaui penerbitan sukuk berdenominasi dolar AS.

Fitch ungkap potensi kredit sindikasi syariah, lampaui sukuk dolar AS

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sektor keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi perbankan nasional tetap kuat dan stabil, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,42% secara tahunan hingga 31 Maret 2026."Peningkatan baki debet dan jumlah debitur dinilai mencerminkan fungsi intermediasi yang optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi serta memperluas akses pembiayaan," ujar Haryo, dalam siaran pers, Minggu (19/4).Dari sisi struktur, Haryo menyebut pertumbuhan kredit ditopang segmen korporasi, komersial, dan konsumer.&ldquo;Kredit korporasi tumbuh 14,29% sebagai pendorong utama, diikuti kredit konsumer 13,97%, dan kredit komersial 11,11%,&rdquo; tulisnya.Sementara itu, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57%.Meski demikian, Pemerintah menilai kondisi tersebut tetap terkendali. &ldquo;Kontraksi UMKM merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan,&rdquo; ujarnya.Penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut menjadi kunci menjaga keberlanjutan pembiayaan sektor mikro.&ldquo;KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan 0,21% dan baki debet mencapai Rp522 triliun hingga Triwulan I 2026,&rdquo; katanya.Program ini ditegaskan sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi. Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) juga menunjukkan perkembangan positif.&ldquo;Baki debet KPP mencapai Rp15,76 triliun per 31 Maret 2026,&rdquo; ungkapnya.Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah tumbuh 3,23%, mencerminkan komitmen menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.Dari sisi risiko, Pemerintah mencatat kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM menjadi 4,55%.Namun, kualitas KUR tetap terjaga. &ldquo;NPL KUR relatif rendah sebesar 2,16%, menunjukkan desain kebijakan yang prudent,&rdquo; jelasnya.Haryo juga menekankan pentingnya skema penjaminan. &ldquo;Cakupan penjaminan mencapai 70 persen dari portofolio KUR dengan rasio klaim 62,8% dan NPG 2,8%,&rdquo; tulisnya.Skema ini dinilai mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan.Dalam merespons bencana, Pemerintah menerapkan kebijakan KUR Pascabencana."Debitur mendapatkan relaksasi berupa perpanjangan tenor, grace period, serta subsidi bunga hingga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027,&rdquo; ungkapnya.Kebijakan ini juga memberi kemudahan akses pembiayaan baru. Hasilnya, penyaluran KUR di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur.&ldquo;Capaian ini menunjukkan stabilitas pembiayaan meski dalam kondisi bencana,&rdquo; tegasnya.Ke depan, Haryo menambahkan, Pemerintah akan memperkuat sinergi KUR dengan program prioritas.
&ldquo;KUR diarahkan mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah,&rdquo; ujarnya.Melalui kebijakan terintegrasi, Pemerintah menegaskan komitmennya. &ldquo;Kami tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional,&rdquo; pungkasnya. (DK)

Kredit tumbuh 10,42%, KUR tetap stabil menopang pembiayaan UMKM di tengah risiko global.

Fungsi itermediasi mulai jalan, kredit perbankan tumbuh 10,42%

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar dalam artian luas atau M2 mencapai Rp10,089,9 triliun pada Februari 2026, tumbuh 8,7% secara tahunan atau dari bulan yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan itu lebih rendah dari periode Januari 2026, yang meningkat 10% secara tahunan.
Dari segi komponen pembentuknya, jumlah peredaran uang M2 pada Februari ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 14,4% dan uang primer atau M0 18,3%.
Adapun jumlah uang beredar M1 pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp5.887 triliun. Sedangkan uang kuasi tercatat sebesar Rp4.154 triliun, dengan uang primer M1 yang disesuaikan sebesar Rp2.227,7 triliun.
&ldquo;Perkembangan M2 pada Februari 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit,&rdquo; jelas Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI.
Adapun tagihan bersih kepada Pempus, kata Ramdan, tumbuh 25,6% secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya mencapai 22,6% secara tahunan.
Dari sisi penyaluran kredit, BI mencatat pertumbuhan kredit yang lebih lambat pada Februari 2026 karena hanya mencapai 8,9% secara tahunan, menjadi Rp8.420,5 triliun. Sedangkan di bulan sebelumnya, penyaluran kredit tumbuh 10,2% secara tahunan.
Penghimpunan dana pihak ketiga juga menunjukkan perlambatan, karena hanya tumbuh 9,2% secara tahunan menjadi Rp9.449,1 triliun. Di bulan sebelumnya, penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 10,8% secara tahunan. (KR)

BI juga mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit bank melambat pada Februari 2026.

Uang beredar M2 tembus Rp10.089 triliun, melambat di Februari 2026

JAKARTA -&nbsp;PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)&nbsp;memperpanjang fasilitas kredit senilai hingga Rp500 miliar yang diperoleh sejumlah anak usahanya melalui amandemen perjanjian dengan&nbsp;PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW).
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (12/3), manajemen menyebut anak usaha perseroan yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), PT Iforte Solusi Infotek (Iforte), dan PT Iforte Energi Nusantara (IEN) telah menandatangani amandemen perjanjian fasilitas kredit dengan QNB.
&ldquo;Perjanjian tersebut merupakan perubahan atas fasilitas kredit yang sebelumnya ditandatangani pada 26 Maret 2024 dengan total pokok fasilitas hingga Rp500 miliar. Melalui amandemen ini, para pihak sepakat memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit hingga 26 Juni 2026,&rdquo; ujar manajemen.
Manajemen menambahkan bahwa seluruh peminjam bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pelaksanaan kewajiban yang timbul dari perjanjian fasilitas tersebut.
Sementara itu, transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena pihak-pihak yang terlibat merupakan perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha. Transaksi tersebut tidak termasuk transaksi benturan kepentingan maupun transaksi material sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, manajemen menegaskan bahwa pelaksanaan transaksi ini tidak menimbulkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan. (DH)

Anak usaha TOWR memperpanjang fasilitas kredit Rp500 miliar dari Bank QNB hingga Juni 2026.

TOWR perpanjang kredit Rp500 miliar dari QNB, tenor baru hingga 2026

JAKARTA &mdash; PT Bank Permata Tbk (BNLI) menyalurkan kredit sebesar Rp163,3 triliun hingga 31 Desember 2025 atau tumbuh 5,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan Rp154,9 triliun pada 2024. Secara nominal, penyaluran kredit meningkat sekitar Rp8,4 triliun sepanjang tahun tersebut, dengan pertumbuhan terutama didorong oleh sektor manufaktur.Kinerja tersebut dipaparkan dalam acara Permata Bank Public Expose 2026, Kamis (12/3).
Dalam agenda ini, manajemen yang hadir antara lain Direktur Utama Meliza M. Rusli, Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Rudy Basyir Ahmad, serta Chief Economist Permata Bank Josua Pardede.Berdasarkan segmen bisnis, penyaluran kredit Permata Bank masih didominasi oleh segmen korporasi dengan nilai Rp99,6 triliun atau setara 61,0% dari total kredit dan tumbuh 11,2%.
Sementara itu, kredit segmen konsumer tercatat sebesar Rp42,8 triliun atau 26,2% dari total kredit namun mengalami penurunan 4,2%. Adapun kredit segmen komersial mencapai Rp20,2 triliun atau 12,3% dari total kredit dengan pertumbuhan 1,8%.Dari sisi sektor ekonomi, portofolio kredit terbesar berada pada sektor manufaktur dengan porsi 28,3% dari total kredit.&nbsp;
Sepanjang 2025, pertumbuhan kredit Permata Bank terutama didorong oleh sektor manufaktur yang mencatat lonjakan signifikan sebesar 52,9%.
Selain itu, sektor konstruksi dan real estate juga tumbuh kuat sebesar 44,0%, disusul sektor layanan lainnya yang meningkat 22,9%&nbsp; dan sektor pertambangan yang tumbuh 1,5%. Selanjutnya diikuti beberbagai sektor kredit antara lain&nbsp; :
<ul>
<li>Personal loan 22,9%</li>
<li>Perantara keuangan 9,7%</li>
<li>Layanan lainnya 8,2%</li>
<li>Konstruksi dan real estate 8,1%</li>
<li>Perdagangan wholesale dan retail 7,9%</li>
<li>Sektor pertambangan 6,5%</li>
<li>Sektor lain 8,4%.</li>
</ul>
&nbsp;
Ke depan, Permata Bank menargetkan penguatan posisinya sebagai bank universal di Indonesia yang menjadi pilihan utama nasabah sekaligus mampu menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Strategi tersebut dijalankan melalui penguatan franchise dana dan wealth management, pengembangan layanan transaction banking, serta peningkatan tingkat kepuasan pelanggan yang diukur melalui Net Promoter Score (NPS).Bank Permata juga memperdalam potensi kemitraan ekosistem korporasi dengan memanfaatkan jaringan Bangkok Bank untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Strategi ini, turut mendukung pertumbuhan kredit di sektor manufaktur dan konstruksi.
Dari sisi kinerja keuangan, Permata Bank mencatat total aset sebesar Rp268,3 triliun pada 2025 atau tumbuh 3,6% YoY dari Rp259,0 triliun pada 2024.
Dana pihak ketiga (DPK) meningkat 3,9% YoY menjadi Rp192,8 triliun, sementara rasio dana murah (CASA) naik menjadi 63,9% dari total DPK. Laba bersih tercatat sebesar Rp3,6 triliun atau tumbuh 0,6%.&nbsp;&nbsp;
Sementara rasio kecukupan modal (CAR) berada di level 34,6% yang menjadi salah satu yang tertinggi di industri perbankan nasional.
Sedangkan rasio loan to deposit ratio (LDR) tercatat 84,5%, sementara loan at risk (LAR) berada di level 6,3% dengan LAR coverage sebesar 118%. (SA)

Permata Bank salurkan kredit Rp163,3 triliun pada 2025, naik 5,5% yang didorong sektor manufaktur.

Permata Bank salurkan kredit Rp163,3 triliun pada 2025, naik 5,5% 

JAKARTA &ndash; Anak usaha PT Indonesia Paradise Property Tbk (INPP) meraih fasilitas kredit senilai total Rp265 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Hal itu disampaikan Ispandiati Makmur, Sekretaris Perusahaan INPP dalam keterbukaan informasi dikutip Jumat (16/2).
Anak usaha INPP penerima fasilitas itu yakni, PT Mitra Gemilang Mahacipta (MGM). Fasilitas tersebut terdiri dari, kredit investasi senilai Rp255 miliar dan kredit lokal Rp10 miliar.
Dia menyampaikan agunan atas fasilitas itu berupa corporate guarantee dan gadai saham INPP di MGM sebanyak 13.888 saham.
Per September 2025, utang bank emiten ini tercatat Rp1,41 triliun, yang terdiri dari utang di BBCA sebesar Rp675,85 miliar, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR) Rp362,78 miliar, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) Rp239,82 miliar, dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA).
Saat ini, INPP mencatatkan 11,18 miliar saham dengan porsi Pengendali 36,24% dan Nonpengendali 63,76%. Persentase free float 8,85% dan jumlah pemegang saham 852 nasabah. Penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham yakni, Amelia Ghozali. (LK)

INPP catatkan utang bank Rp1,4 triliun per September 2025.

Anak usaha emiten ini raih pinjaman Rp265 miliar dari BBCA

JAKARTA &ndash; PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menargetkan penyaluran kredit tumbuh 8-10% pada 2026, meskipun realisasi kredit pada 2025 melebihi ekspektasi.
Sepanjang tahun buku 2025, BBNI telah menyalurkan kredit sebesar Rp889,53 triliun. Realisasi ini meningkat 15,9% secara tahunan, dan melebihi target pertumbuhan yang ditetapkan yaitu sebesar 8-10% dari Rp775,87 triliun pada 2024
Sementara penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BBNI pada 2025 mencapai Rp1.040,8 triliun, meningkat 29,2% dari Rp805,51 triliun pada 2024.
Di sisi lain, Net Interest Margin (NIM) BBNI pada 2025 juga meningkat jadi 3,8%. Realisasi ini juga melebihi target pertumbuhan NIM, yang ditetapkan sekitar 3,7%.
Namun biaya kredit perbankan yang dikeluarkan BBNI sedikit meningkat jadi 1,15% pada 2025, lebih tinggi di atas target yang ditetapkan pada kisaran 1%.
Laba bersih BBNI pun terpantau melambat yaitu sebesar Rp20,04 triliun pada 2025, lebih rendah 6,6% dari Rp21,46 triliun pada tahun buku 2024.
Perolehan laba bersih tersebut membuat Earning Per Share (EPS) BBNI pada 2025 berada di level Rp537 per lembar, sedikit lebih rendah dari Rp576 per lembar pada 2024.
Meskipun laba bersihnya tertekan, kualitas aset yang dikelola BBNI menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari rasio Non Performing Loan (NPL) Gross yang bertahan di level 1,9% pada 2025, lebih rendah dari 2% pada 2024.
Pada perdagangan Jumat (13/2) lalu, harga saham BBNI turun 0,67% ke level Rp4.480 per lembar. Berdasarkan EPS terbaru, Price to Earning (PE) Ratio saham emiten bank milik pemerintah Indonesia ini kini berada di level 10,25. (KR)

Target penyaluran kredit BBNI tumbuh double digit di 2026, namun lebih rendah dari realisasi 2025.

BBNI bidik pertumbuhan kredit double digit usai laba tertekan di 2025

JAKARTA -&nbsp;PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN)&nbsp;akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2026 dengan jumlah pokok Rp2,712 triliun.
Efek utang ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan IV PNBN, dengan target penghimpunan dana sebesar Rp15 triliun.
Dikutip dari prospektus PNBN, obligasi yang diterbitkan terdiri atas dua seri. Seri A ditawarkan senilai Rp1,7 triliun dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 5,90% per tahun. Sementara Seri B ditawarkan sebesar Rp1,0 triliun dengan tenor lima tahun dan bunga tetap 6,15% per tahun.
Pelunasan pokok akan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo.
Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama pada 25 Mei 2026. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 25 Februari 2029, sedangkan Seri B pada 25 Februari 2031.
PNBN akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, untuk modal kerja penyaluran kredit. Obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu, namun dijamin secara umum oleh seluruh kekayaan perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penawaran obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi adalah PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.
Sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Pefindo memberikan peringkat idAA (Double A) untuk obligasi yang akan diterbitkan PNBN. Masa penawaran dijadwalkan berlangsung pada 13&ndash;20 Februari 2026, dengan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 26 Februari 2026. (DH/KR)

PNBN menerbitkan obligasi Rp2,71 triliun dengan bunga hingga 6,15% untuk perkuat penyaluran kredit.

PNBN tawarkan obligasi Rp2,7 triliun untuk modal kerja 2026

JAKATA - Pertumbuhan kredit perbankan nasional melambat ke satu digit pada 2025, meskipun likuiditas di sistem keuangan masih longgar dan kebijakan moneter berada pada fase akomodatif.
Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit tumbuh 9,69% secara tahunan pada Desember 2025, meningkat dibanding bulan sebelumnya, namun menegaskan tren perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan secara kumulatif sepanjang 2025, kredit perbankan tumbuh 9,96%, masih berada dalam kisaran target BI sebesar 8&ndash;11%.
Ia juga memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2026 akan bergerak dalam rentang 8&ndash;12%, dengan potensi peningkatan yang terbatas.
Perlambatan kredit dipengaruhi oleh kinerja yang tidak merata antarsegmen. Kredit investasi menjadi penopang utama dengan pertumbuhan kuat sebesar 21,06% tahunan, sejalan dengan berlanjutnya belanja proyek dan ekspansi modal. Sebaliknya, pertumbuhan kredit modal kerja dan konsumsi relatif tertahan, masing-masing hanya mencapai 4,52% dan 6,58%.
&ldquo;Perkembangan ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan memperkuat insentif likuiditas makroprudensial, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah di tengah kondisi makroekonomi dan sistem keuangan yang stabil,&rdquo; ujar Perry dalam konferensi pers virtual usai rapat kebijakan Januari.
Dari sisi permintaan, dunia usaha masih menunjukkan sikap hati-hati dalam menarik kredit. Hal ini tercermin dari tingginya kredit yang belum dicairkan (undisbursed loans) yang mencapai Rp2.439,2 triliun, atau setara 22,12% dari total plafon kredit.
Di sisi lain, kapasitas penyaluran perbankan tetap kuat, ditopang rasio likuiditas yang tinggi serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dua digit. Namun demikian, standar penyaluran kredit untuk sektor konsumsi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih relatif ketat, seiring risiko kredit yang dinilai lebih tinggi.(DH)

Pertumbuhan kredit 2025 melambat ke 9,96% meski likuiditas longgar, pelaku usaha masih berhati-hati.

BI ungkap permintaan kredit masih lemah sepanjang 2025

JAKARTA -&nbsp;PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM)&nbsp;melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp2 triliun.
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (12/1) manajemen BJTM, menjelaskan bahwa setelah dikurangi total biaya penawaran umum sebesar Rp11,95 miliar, BJTM memperoleh dana bersih senilai Rp1,988 triliun.
&ldquo;Seluruh dana hasil obligasi tersebut dialokasikan secara khusus untuk mendukung ekspansi kredit BJTM seperti apa yang pernah dijelaskan pada prospektus BJTM Tahap I Tahun 2025,&rdquo; ungkap manajemen.
Adapun biaya emisi sebesar Rp11,95 miliar mencakup berbagai komponen, antara lain biaya penjamin emisi obligasi sebesar Rp5,49 miliar, jasa profesi penunjang pasar modal seperti akuntan dan konsultan hukum, serta biaya pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
Laporan realisasi penggunaan dana tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Keuangan, Treasury &amp; Global Services Bank Jatim, Wahyukusumo Wisnubroto, sebagai bentuk komitmen perseroan terhadap prinsip tata kelola perusahaan dan keterbukaan informasi publik.
Sebagai catatan, Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 Bank Jatim diterbitkan pada 1 Oktober 2025 dan terbagi ke dalam dua seri obligasi. (DH)

BJTM realisasikan penuh dana obligasi Rp2 triliun untuk memperkuat ekspansi kredit 2025.

BJTM serap penuh dana obligasi Rp2 triliun untuk ekspansi kredit

JAKARTA &ndash; Angka penyaluran kredit pinjaman daring atau yang dikenal dengan istilah pinjaman online (pinjol) telah mencapai Rp94,85 triliun pada November 2025, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menyampaikan angka penyaluran kredit pinjol meningkat 25,45% secara tahunan atau dari bulan yang sama tahun 2024.
Selain itu, Agusman juga mengatakan risiko kredit bermasalah untuk pinjaman daring juga meningkat hampir dua kali lipat.
&ldquo;Tingkat risiko kredit secara agregat atau TWP 90 berada di posisi 4,33% pada November 2025,&rdquo; kata Agusman, dalam paparan hasil Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK periode Desember 2025, yang digelar hari ini.
Sebelumnya rasio TWP 90 hanya berada di kisaran 2,76% pada Oktober 2025 dan 2,52% pada November 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan di OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan kinerja intermediasi perbankan relatif terjaga.
Hal ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Gross dan Net yang semakin membaik, masing-masing ke level 2,21% dan 0,86% sepanjang November 2025. Sedangkan di bulan sebelumnya, NPL Gross berada di level 2,25% dan NPL Net 0,90%.
&ldquo;Loan at Risk (LAR) juga ikut turun menjadi 9,22% pada November 2025, dari sebelumnya 9,41% pada Oktober 2025,&rdquo; jelas Dian, dalam pemaparannya. (KR)

Penyaluran kredit pinjol naik lebih tinggi dari kredit bank, namun risiko gagal bayar makin besar.

Utang pinjol melesat 25% ke Rp94,85 triliun, gagal bayar meningkat

JAKARTA &ndash; PT Darma Henwa Tbk (DEWA), kontraktor tambang milik Grup Bakrie, telah memperoleh fasilitas kredit senilai Rp5 triliun dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Direktur &amp; Corporate Secretary DEWA, Mukson Arif Rosyidi, mengatakan penandatanganan perjanjian berlangsung pada Selasa (30/12) hari ini.
Fasilitas kredit yang diterima oleh DEWA, kata Mukson, terdiri atas kredit investasi senilai Rp3,39 triliun dan kredit modal kerja Rp1,61 triliun.
DEWA bersama BCA dan BMRI menyepakati jangka waktu kredit investasi selama 5 tahun, dengan suku bunga pinjaman Compounded Indonia 90 Hari + Margin efektif 6,75%.
Sementara fasilitas kredit modal kerja diberikan dengan jangka waktu selama 2 tahun, dengan tingkat suku bunga yang sama.
&ldquo;Fasilitas pinjaman yang diterima akan menambah kewajiban perseroan, namun juga akan berdampak positif bagi likuiditas perseroan karena akan mendukung pembiayaan operasional,&rdquo; jelas Mukson, dalam keterangan tertulis yang disampaikan.
Mukson menambahkan bahwa perolehan fasilitas utang itu bersifat material, karena nilainya melebihi total ekuitas DEWA per 30 Juni 2025 yang hanya sebesar Rp4,89 triliun.
Sampai dengan 30 September 2025, sebanyak 48,51% saham DEWA dimiliki oleh investor publik dengan porsi kepemilikan masing-masing di bawah 5%.
Sejumlah institusi yang turut menjadi pemegang saham DEWA adalah Goldwave Capital Limited dengan porsi 9,38%, Zurich Aset International 6,18%, PT Madhani Talatah 8,07%, Andhesti Tungkas 11,76%, PT Antareja Mahada 9,27%, dan CIMB Securities 6,38%.
Sementara penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham DEWA adalah Nirwan Dermawan Bakrie, putra ketiga dari Achmad Bakrie yang mendirikan Grup Bakrie.
Pada perdagangan hari ini, harga saham DEWA turun 0,72% atau 5 poin ke level Rp685 per lembar hingga pukul 11.20 WIB. Namun harga sahamnya telah naik lebih dari 17% dalam sepekan dan 58% dalam sebulan terakhir. (KR)

Nilai fasilitas kredit ini lebih tinggi dari total ekuitas DEWA per 30 Juni 2025.

DEWA milik Grup Bakrie utang Rp5 triliun ke BCA dan Bank Mandiri

JAKARTA &ndash;&nbsp;Sejumlah entitas usaha milik PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG)&nbsp;memperoleh tambahan plafon kredit modal kerja dari&nbsp;PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA).
Corporate Secretary TAPG, Joni Tjeng, menyampaikan perjanjian penambahan fasilitas kredit tersebut telah ditandatangani pada 19 Desember 2025. Fasilitas kredit itu diberikan kepada PT Agro Multi Persada beserta entitas anaknya.
&ldquo;Total plafon kredit menjadi Rp 300 miliar,&rdquo; tulis Joni dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (22/12).
Dalam laporan keuangan yang disampaikan, fasilitas itu diperoleh Agro Multi Persada dan sejumlah entitas anak pada 8 Maret 2024. Plafon awal yang diberikan oleh BNGA yaitu sebesar Rp200 miliar dan akan jatuh tempo pada Desember 2025.
Joni menegaskan, transaksi penambahan fasilitas kredit tersebut tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan maupun operasional TAPG.
Seperti diberitakan&nbsp;IDNFinancials.com&nbsp;sebelumnya,&nbsp;TAPG telah mengumumkan langkah ekspansi bisnis dengan meresmikan fasilitas produksi Biokokas PT ATP Bio Indonesia di Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,&nbsp;pada 9 Desember 2025.
PT ATP Bio Indonesia merupakan perusahaan patungan antara Aisin Takaoka Co., Ltd. asal Jepang dan TAPG. (DH/KR)

Entitas usaha milik TAPG dapat tambahan kredit dari CIMB Niaga, total plafon kini Rp300 miliar.

Anak usaha TAPG dapat tambahan kredit Rp100 miliar dari CIMB Niaga

JAKARTA - Kinerja kredit perbankan kembali menunjukkan perlambatan pada Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,36%, turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 7,7%, dengan total penyaluran mencapai Rp 8.220,2 triliun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers RDK November 2025 mengatakan, &ldquo;Pada Oktober 2025, kredit tumbuh sebesar 7,36%, sementara September yang lalu adalah 7,7%, menjadi sebesar Rp 8.220,2 triliun.&rdquo;
Dari sisi penggunaan, kredit investasi menjadi motor utama dengan peningkatan 15,72%, lebih tinggi dibanding September yang tercatat 15,18%. Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 7,03%, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 7,42%. Kredit modal kerja mengalami tekanan lebih besar setelah hanya naik 2,39%, lebih rendah dari 3,37% pada September.
Dari kelompok debitur, OJK mencatat kredit korporasi masih bertumbuh solid sebesar 11,02%, sedangkan kredit UMKM justru mengalami kontraksi tipis 0,11%.
Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatat pertumbuhan 11,48% atau lebih tinggi dibanding September yang berada pada 11,18%, dengan total dana tersimpan Rp 9.756,6 triliun.
Dian menambahkan bahwa stabilitas suku bunga mulai terlihat, seiring tren penurunan bunga kredit dan simpanan. Penurunan tertinggi terjadi pada bunga kredit investasi dan kredit modal kerja. Sementara itu, bunga simpanan rupiah ikut melemah, terutama dari instrumen deposito.
Likuiditas perbankan juga tetap longgar. Rasio ALNCD berada di posisi 130,97% dan ALDPK mencapai 29,47%, keduanya jauh di atas batas ketentuan. Liquidity coverage ratio (LCR) berada pada level tinggi, yakni 210,43%.
Dari sisi risiko, kualitas kredit terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,25%, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya 2,24%. NPL net berada pada 0,90%.
Posisi loan at risk (LAR) justru membaik setelah turun menjadi 9,41% dari 9,52% pada September.
Ketahanan industri perbankan masih kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 26,38%, naik dibanding posisi September yang berada pada 26,15%.(DH)

Pertumbuhan kredit turun, UMKM tertekan, sementara likuiditas dan modal bank masih kuat.

OJK: Pertumbuhan kredit lesu di Oktober, UMKM justru alami kontraksi

JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), memaparkan sejumlah faktor yang masih menahan laju penyaluran kredit meski kondisi likuiditas perbankan mulai pulih.Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, dalam Macro Economic Outlook Q4 2025 menjelaskan bahwa pelaku usaha masih bersikap wait and see akibat ketidakpastian ekonomi global dan domestik.Selain itu, porsi kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan (undisbursed loan) masih tinggi di kisaran 25&ndash;29%.Menurut laporan Office of Chief Economist Bank Mandiri, kredit modal kerja, yang mencakup 53% portofolio kredit, mengalami perlambatan karena dunia usaha menunda ekspansi di tengah prospek ekonomi yang belum kuat.Suku bunga kredit yang tidak turun secepat BI Rate juga menjaga minat kredit tetap rendah.Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil membuat perbankan lebih selektif, cenderung memilih debitur berisiko rendah.Sektor UMKM pun masih tertekan sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan kredit belum maksimal.Banyak perusahaan memilih menggunakan pembiayaan internal ketimbang mengambil kredit baru.Meski demikian, Andry optimistis prospek kredit akan membaik. Ia menilai stabilitas geopolitik, pelemahan dolar AS, dan pelonggaran kebijakan moneter dapat mendorong arus modal serta permintaan kredit.Perbaikan belanja pemerintah dan inflasi yang terjaga dalam target BI turut memperkuat daya beli dan kredit konsumsi."Arah kebijakan pemerintah untuk 2026 semakin jelas, setelah sepanjang semester II 2025 langkah kebijakan mulai konsisten," mengutip dari Antara, Kamis (4/12).Ia berharap konsistensi kebijakan fiskal dapat memperkuat ekspansi kredit ke depan.
Data Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit Oktober 2025 melambat menjadi 7,36% (year-on-year/yoy), turun dari 7,70% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara tahun berjalan, pertumbuhan mencapai 4,96% (year-to-date/ytd), lebih rendah dibanding 7,04% pada periode sama tahun lalu. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,48% yoy, ditopang oleh likuiditas sektor swasta serta insentif pemerintah dan Bank Indonesia.
Stabilitas likuiditas perbankan tetap terjaga, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang berada di level 84,26%.
Data Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit Oktober 2025 melambat menjadi 7,36% yoy, turun dari 7,70% sebelumnya.
Secara tahun berjalan, pertumbuhan mencapai 4,96% ytd, lebih rendah dibanding 7,04% ytd pada periode sama tahun lalu. (DK)

Bank Mandiri ungkap penyebab laju kredit masih lambat meski likuiditas perbankan mulai pulih. 
