JAKARTA &ndash; Minister of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Maman Abdurrahman said that disbursement of People&rsquo;s Business Credit or Kredit Usaha Rakyat (KUR) loans to the micro segment has reached around IDR 70 trillion.
The figure accounts for 72.9% of total realised disbursement, which has reached IDR 96 trillion as of May 3, 2026.
&ldquo;About IDR 70 trillion has been channelled to micro enterprises,&rdquo; Maman said in an official statement on Tuesday (5/5).
He explained that financing for micro businesses is a key government instrument in accelerating extreme poverty reduction, given that most micro entrepreneurs come from low-income groups and operate in the informal sector.
The Indonesian government, he added, continues to strengthen the role of micro and small enterprises as a driver of poverty alleviation through various policies, including KUR distribution targeting households in deciles 1 to 4 &mdash; the poor and near-poor segments.
Beyond expanding access to financing, Maman noted that the government is also encouraging the use of public facilities owned by the state, private sector and state-owned enterprises as productive business spaces for MSMEs and the creative economy.
He said this approach is expected to foster a more collaborative business ecosystem while creating new job opportunities, particularly for younger generations.
Maman previously attended a ministerial coordination meeting led by Coordinating Minister for Community Empowerment Muhaimin Iskandar, alongside Creative Economy Minister Teuku Rifky Harsya in Jakarta on Monday (5/4).
The meeting discussed follow-up measures related to Presidential Instruction No. 8/2025 on extreme poverty alleviation, focusing on strengthening MSMEs and the creative economy.
The government views both sectors as crucial for job creation and for fostering new entrepreneurs across regions.
Muhaimin is targeting at least 10 million people to be absorbed into formal employment or entrepreneurship by 2029.
&ldquo;This is a shared responsibility to ensure the target of eliminating extreme poverty by 2026 and reducing overall poverty to a maximum of 5% by 2029 can be achieved,&rdquo; he said. (DK/KR/ZH)

KUR loans to micro enterprises hits IDR 70 trillion, supporting poverty alleviation efforts.

KUR loan disbursement to MSMEs reaches IDR 70 trillion by early May

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sektor keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi perbankan nasional tetap kuat dan stabil, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,42% secara tahunan hingga 31 Maret 2026."Peningkatan baki debet dan jumlah debitur dinilai mencerminkan fungsi intermediasi yang optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi serta memperluas akses pembiayaan," ujar Haryo, dalam siaran pers, Minggu (19/4).Dari sisi struktur, Haryo menyebut pertumbuhan kredit ditopang segmen korporasi, komersial, dan konsumer.&ldquo;Kredit korporasi tumbuh 14,29% sebagai pendorong utama, diikuti kredit konsumer 13,97%, dan kredit komersial 11,11%,&rdquo; tulisnya.Sementara itu, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57%.Meski demikian, Pemerintah menilai kondisi tersebut tetap terkendali. &ldquo;Kontraksi UMKM merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan,&rdquo; ujarnya.Penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut menjadi kunci menjaga keberlanjutan pembiayaan sektor mikro.&ldquo;KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan 0,21% dan baki debet mencapai Rp522 triliun hingga Triwulan I 2026,&rdquo; katanya.Program ini ditegaskan sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi. Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) juga menunjukkan perkembangan positif.&ldquo;Baki debet KPP mencapai Rp15,76 triliun per 31 Maret 2026,&rdquo; ungkapnya.Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah tumbuh 3,23%, mencerminkan komitmen menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.Dari sisi risiko, Pemerintah mencatat kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM menjadi 4,55%.Namun, kualitas KUR tetap terjaga. &ldquo;NPL KUR relatif rendah sebesar 2,16%, menunjukkan desain kebijakan yang prudent,&rdquo; jelasnya.Haryo juga menekankan pentingnya skema penjaminan. &ldquo;Cakupan penjaminan mencapai 70 persen dari portofolio KUR dengan rasio klaim 62,8% dan NPG 2,8%,&rdquo; tulisnya.Skema ini dinilai mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan.Dalam merespons bencana, Pemerintah menerapkan kebijakan KUR Pascabencana."Debitur mendapatkan relaksasi berupa perpanjangan tenor, grace period, serta subsidi bunga hingga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027,&rdquo; ungkapnya.Kebijakan ini juga memberi kemudahan akses pembiayaan baru. Hasilnya, penyaluran KUR di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur.&ldquo;Capaian ini menunjukkan stabilitas pembiayaan meski dalam kondisi bencana,&rdquo; tegasnya.Ke depan, Haryo menambahkan, Pemerintah akan memperkuat sinergi KUR dengan program prioritas.
&ldquo;KUR diarahkan mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah,&rdquo; ujarnya.Melalui kebijakan terintegrasi, Pemerintah menegaskan komitmennya. &ldquo;Kami tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional,&rdquo; pungkasnya. (DK)

Kredit tumbuh 10,42%, KUR tetap stabil menopang pembiayaan UMKM di tengah risiko global.

Fungsi itermediasi mulai jalan, kredit perbankan tumbuh 10,42%

JAKARTA - Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) melalui BNI Agen46 milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau biasa disebut BNI menghadirkan akses layanan perbankan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara, yang selama ini memiliki keterbatasan akses ke kantor cabang bank.
Di wilayah yang harus ditempuh melalui jalur laut tersebut, kehadiran BNI Agen46 memudahkan warga melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menyeberang ke pusat kota. Layanan yang tersedia mencakup pembukaan rekening, setor dan tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan, BNI Agen46 merupakan perpanjangan tangan BNI dalam memperluas akses layanan keuangan hingga ke wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal.
&ldquo;BNI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat di berbagai pelosok dapat merasakan manfaat layanan perbankan tanpa harus menghadapi kendala jarak dan biaya,&rdquo; kata Okki dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, dukungan teknologi digital dan jaringan agen yang tersebar luas memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan secara lebih cepat dan aman. Selain meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan membuka peluang usaha baru di tingkat komunitas.
Salah satu mitra BNI Agen46 di Pulau Lembeh, Ratti Manopo, mengaku merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Selain menjadi agen layanan perbankan di toko sembakonya, ia juga memperoleh pembiayaan KUR untuk mengembangkan usaha.
&ldquo;Manfaat menjadi BNI Agen46 sangat terasa. Saya mengajukan pinjaman KUR di BNI dan disetujui. Modal itu langsung saya gunakan untuk mengembangkan usaha. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik,&rdquo; ujar Ratti.
Tambahan modal tersebut dimanfaatkan untuk menambah stok barang dan memperluas usaha, sehingga turut meningkatkan omzet penjualannya. Keberadaan Agen46 di tokonya juga semakin ramai dikunjungi warga yang ingin bertransaksi perbankan secara praktis.
Manfaat serupa dirasakan oleh warga lainnya, seperti Andre, pedagang pala di Pulau Lembeh. Ia mengaku terbantu karena dapat menyetorkan hasil penjualan secara aman tanpa harus bepergian jauh ke kantor cabang bank. &ldquo;Biasanya uang hasil dagangan disetorkan di rekening lewat Ibu Ratti,&rdquo; tuturnya.
Petani setempat, Delkiu Samalang, juga menilai layanan Agen46 lebih mudah dijangkau. &ldquo;Agen BNI itu lebih dekat, orang mau jangkau. Bu Ratti juga orangnya jujur, jadi kami saling bantu,&rdquo; ujarnya.
Kehadiran BNI Agen46 di Pulau Lembeh menunjukkan bahwa akses layanan perbankan kini semakin merata hingga ke wilayah kepulauan. Melalui pendekatan berbasis komunitas dan dukungan pembiayaan produktif, BNI berharap inklusi keuangan dapat menjadi fondasi penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (YS)

BNI Agen46 hadirkan akses perbankan inklusif di Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara.