JAKARTA - Ketegangan di jalur energi global kembali meningkat setelah sebuah kapal pengangkut liquefied petroleum gas (LPG) yang sebelumnya tercatat mengangkut muatan Iran terpantau melintas di Selat Hormuz sambil menyiarkan identitas awak dan pemilik kapal berasal dari India, berdasarkan data pelacakan kapal.
Seperti dikutip Bloomberg, kapal bernama&nbsp;Tara Gas&nbsp;itu terlihat bergerak ke arah timur laut dari perairan dekat Dubai pada Senin pagi. Data pelayaran menunjukkan kapal tengah melintasi perairan dekat Pulau Larak, Iran, jalur yang dinilai sebagai rute pelayaran yang mendapat persetujuan Teheran.
Pembacaan draft kapal mengindikasikan&nbsp;Tara Gas&nbsp;membawa muatan penuh LPG yang mayoritas digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Namun, platform pelacakan tidak mengungkap asal kargo tersebut.
Sejumlah kapal yang masih terjebak di kawasan Teluk Persia mulai menggunakan berbagai cara untuk memastikan pelayaran mereka aman keluar dari kawasan konflik. Beberapa negara seperti India, Thailand, dan Malaysia dilaporkan melakukan negosiasi dengan Teheran guna memastikan pengiriman energi mereka tidak tertahan.
Di saat yang sama, sejumlah operator kapal memilih menyiarkan afiliasi negara mereka secara terbuka selama pelayaran. Kapal dengan rekam jejak mengangkut kargo Iran kini menghadapi risiko ganda. Setelah melewati blokade pertama di sekitar Hormuz, mereka masih harus menghadapi pengawasan armada Amerika Serikat di Teluk Oman.
Komando Pusat Angkatan Laut AS pada Minggu menyatakan pasukan Amerika telah mengalihkan 61 kapal dan melumpuhkan empat kapal sejak blokade dimulai pada pertengahan April.
Data dari Vortexa dan Kpler menunjukkan&nbsp;Tara Gas&nbsp;sebelumnya juga mengangkut LPG asal Iran pada Januari lalu sebelum membongkar muatan di pelabuhan China pada akhir Februari. Kapal itu tercatat memasuki Teluk Persia melalui Selat Hormuz pada 2 Mei.
Berdasarkan database Equasis, pemilik kapal tercatat sebagai Global Gas Inc. yang berbasis di Uni Emirat Arab, sementara pengelolanya dilakukan oleh Matrix Maritime Solutions FZE dengan alamat yang sama. Matrix Maritime Solutions tidak memberikan respons atas panggilan ke nomor resmi perusahaan.(DH)

Kapal eks pengangkut kargo Iran tetap melaju di bawah pengawasan armada Amerika.

Tara Gas bawa LPG lewati Selat Hormuz di tengah kepungan AS

JAKARTA - Saudi Aramco menangguhkan pengiriman liquefied petroleum gas (LPG) hingga Mei setelah kerusakan pada fasilitas ekspor utamanya di akhir Februari memutus pasokan bahan bakar tersebut.
Perusahaan minyak negara itu dilaporkan telah memberi tahu para pembeli bahwa pengiriman dari fasilitas LPG Juaymah akan tetap dihentikan hingga Mei.&nbsp;
Aramco sendiri menolak memberikan komentar terkait hal tersebut, mengutip dari Bloomberg.
Ekspor LPG Aramco telah terhenti sejak runtuhnya struktur penyangga di fasilitas Juaymah sebelum perang Timur Tengah pecah pada Februari, yang kemudian mendorong kenaikan harga dan membuat pembeli kesulitan mencari pasokan pengganti.
Sejak saat itu, konflik di kawasan juga menyebabkan hampir tertutupnya jalur ekspor utama melalui Selat Hormuz, yang memicu gangguan pasokan energi di Asia serta krisis LPG di India, di mana bahan bakar ini banyak digunakan untuk memasak.
Aramco disebut belum dapat melakukan perbaikan yang diperlukan di fasilitas Juaymah, sehingga bahkan jika Selat Hormuz kembali dibuka, pengiriman tetap tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, pada 26 Februari, Aramco telah menyatakan bahwa pengiriman dari Juaymah yang dijadwalkan dalam beberapa minggu akan dibatalkan tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Gangguan ini berdampak signifikan pada pasar LPG global. Aramco merupakan pemasok utama propana dan butana dunia.&nbsp;
Penutupan jalur Hormuz juga memperburuk gangguan pasokan dari Timur Tengah, yang menyebabkan kekurangan LPG di India.
Fasilitas Juaymah sendiri menyumbang sekitar 3,5% dari total ekspor LPG laut global, menurut analis Kpler. (DK)

Aramco menunda ekspor LPG hingga Mei akibat kerusakan Juaymah dan gangguan pasokan global.

Fasilitas Juaymah rusak, Aramco hentikan ekspor LPG hingga Mei 2026

JAKARTA - Indonesia berencana menghapus bea masuk untuk sejumlah produk plastik serta impor liquefied petroleum gas (LPG) yang digunakan industri petrokimia.
Kebijakan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (28/4), sebagai langkah membantu produsen plastik menghadapi kelangkaan bahan baku nafta.
Seperti dikutip Reuters, Airlangga menyebut kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Mei.
Ia menjelaskan, harga plastik di dalam negeri telah melonjak 50% hingga 100% akibat terganggunya pasokan nafta impor dari Timur Tengah, yang dipicu konflik di Iran.
Kenaikan harga ini berpotensi menimbulkan efek lanjutan terhadap harga barang lain, karena plastik merupakan bahan utama untuk kemasan berbagai produk.
Pemerintah akan memangkas bea masuk menjadi 0% untuk bahan baku pembuatan kemasan plastik, seperti polypropylene, LLDPE, dan high-density polyethylene (HDPE). Kebijakan tarif 0% ini berlaku sementara selama enam bulan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meredam lonjakan harga plastik sekaligus menahan kenaikan harga produk turunan, termasuk makanan dan minuman kemasan.
Setelah enam bulan, pemerintah akan mengevaluasi kembali kebijakan ini. Saat ini, Indonesia masih mengenakan bea masuk sebesar 5% hingga 15% untuk produk plastik.
Selain itu, bea masuk LPG yang diimpor industri petrokimia juga akan diturunkan dari 5% menjadi 0%. (DK)

Tarif impor jadi 0% selama 6 bulan untuk tekan harga plastik dan kemasan.

Redam lonjakan harga, Pemerintah hapus bea masuk plastik dan LPG

JAKARTA - Pemerintah mengalihkan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) dan Australia guna menjaga pasokan domestik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan akibat ketidakpastian geopolitik global.
&ldquo;Pasokan LPG sejauh ini tetap aman. Apa yang sebelumnya kami peroleh dari Timur Tengah telah dialihkan ke negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara lainnya,&rdquo; ujar Bahlil di Jakarta, dikutip&nbsp;Antaranews.
Saat ini, sekitar 70&ndash;75% impor LPG Indonesia memang telah berasal dari AS. Kemudian sekitar 20% dari Timur Tengah, dan sisanya dari negara lain termasuk Australia.
Selain LPG, pemerintah Indonesia juga mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Timur Tengah ke negara produsen lain di Afrika, seperti Angola dan Nigeria.
&ldquo;Saat ini, cadangan energi kita masih berada di tingkat minimum nasional. Jadi, insyaAllah, semuanya terkendali,&rdquo; kata Bahlil.
Pemerintah Indonesia, kata Bahlil, juga menyiapkan kontrak impor LPG jangka panjang dengan sejumlah negara untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika global.
Dalam rapat kabinet di Istana Merdeka, langkah ini disebut sebagai antisipasi agar pasokan LPG tetap aman, meski terjadi pergeseran sumber impor.
Untuk sumber energi lain, pemerintah memastikan pasokan solar nasional dalam kondisi aman karena kebutuhan saat ini dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. (DH/KR)

Indonesia alihkan impor LPG dari Timur Tengah ke AS dan Australia demi jaga pasokan energi.

Beralih dari Timur Tengah, Indonesia mulai impor LPG dari Amerika

BANGKOK - Pemerintah Thailand memerintahkan pengetatan pengawasan harga bahan bakar dan barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah, seiring upaya menahan dampak krisis energi dan kenaikan biaya hidup.Kementerian Dalam Negeri Thailand menginstruksikan otoritas provinsi untuk memperketat kontrol terhadap harga serta distribusi barang, dengan peringatan bahwa pelaku penimbunan, manipulasi harga, atau pelanggaran aturan darurat dapat dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal 100.000 baht (sekitar S$3.900).Seperti dikutip Stritstimes, Departemen Administrasi Provinsi meningkatkan tingkat respons sebagai bagian dari langkah luas untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan barang konsumsi.Direktur Jenderal departemen tersebut, Narucha Kosacivilize, menandatangani perintah mendesak kepada seluruh gubernur provinsi agar pejabat daerah memantau ketat penjualan barang dan jasa, mencegah distorsi harga, serta menegakkan penghentian sementara ekspor bahan bakar tertentu.Dalam kebijakan tersebut, pemerintah meminta koordinasi empat lembaga utama untuk memperkuat pengawasan.
Kantor perdagangan provinsi bertugas memeriksa harga barang dan jasa, kantor energi mengawasi SPBU, kepolisian menindak pelanggaran, sementara kepala distrik bersama pejabat lokal melakukan inspeksi langsung di lapangan.
Otoritas menetapkan tujuh langkah tegas guna mencegah kelangkaan bahan bakar dan menekan tekanan terhadap biaya hidup.
&nbsp;Salah satu fokus utama adalah penindakan terhadap penimbunan barang yang diawasi.
Pejabat diminta memeriksa jumlah stok barang dan segera mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menyimpan barang di lokasi tidak dilaporkan atau menunda penjualan tanpa alasan jelas, terutama untuk bahan bakar.
Selain itu, pelaku usaha dilarang menolak atau sengaja menunda layanan kepada masyarakat. Pemerintah juga memperketat pemantauan harga pasar guna mencegah manipulasi yang dapat mengganggu stabilitas sektor energi.
Pemerintah juga memberlakukan penghentian sementara ekspor bensin, gasohol, diesel, bahan bakar penerbangan, dan LPG, dengan pengecualian untuk ekspor ke Laos dan Myanmar serta produk yang tidak dapat dipasarkan di dalam negeri.
Pedagang bahan bakar diwajibkan menampilkan harga eceran secara jelas di titik penjualan serta melaporkan setiap perubahan harga kepada otoritas energi.
Kementerian menegaskan pelanggar dapat dikenai sanksi berat berdasarkan dekret darurat terkait pencegahan kelangkaan bahan bakar tahun 1973.
Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik tidak adil serta memastikan ketersediaan bahan bakar dan barang penting tetap terjaga dengan harga yang wajar selama krisis.
Pemerintah juga mengimbau publik agar tetap percaya bahwa langkah pengawasan dilakukan secara maksimal untuk mencegah penyalahgunaan situasi.(DK)

Thailand tingkatkan kontrol harga BBM dan barang untuk cegah penimbunan dan manipulasi.

Cegah penimbunan, Thailand perketat harga BBM dan barang

JAKARTA - Menghadapi dinamika global dan konflik Timur Tengah, PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan energi. Kondisi global mempengaruhi rantai pasok energi dunia, sehingga perlu dukungan dari seluruh pihak untuk menjaga keberlangsungan energi, termasuk BBM dan LPG.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan berbagai langkah dan skenario operasional Pertamina dalam menghadapi situasi global dan mengupayakan pasokan dan penyaluran BBM dan LPG untuk masyarakat.
&ldquo;Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina telah menjalankan rencana mitigasi dan contingency plan, supaya pasokan energi tetap berjalan dengan baik,&rdquo; ujar Baron.
Pertamina, jelasnya, telah melakukan diversifikasi sumber pasokan energi, sehingga tidak bergantung pada satu wilayah atau negara tertentu. Strategi ini diharapkan bisa menjaga stabilitas pasokan saat terjadi gangguan pada jalur distribusi atau dinamika geopolitik di kawasan tertentu.
Selain itu, Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna memastikan optimalisasi pasokan energi nasional serta mendukung kebijakan strategis di sektor energi.
Dalam menjaga distribusi energi kepada masyarakat, yang tidak kalah pentingnya, Pertamina terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi di lapangan.
&ldquo;Pertamina bersama aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah, terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar. Kami juga mendukung penegakan hukum terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan energi,&rdquo; tambah Baron.
Dinamika global yang saat ini terjadi, lanjut Baron, merupakan faktor eksternal yang perlu dihadapi bersama, baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Pertamina akan terus memaksimalkan berbagai langkah, untuk menjaga ketersediaan energi nasional.
Sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan energi, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi, baik BBM dan LPG secara bijak dan melakukan penghematan sesuai kebutuhan.
Masyarakat juga dapat mulai memanfaatkan berbagai alternatif penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan peralatan listrik rumah tangga untuk memasak maupun pemanas makanan, sehingga konsumsi energi dapat lebih terkelola dengan baik.
&ldquo;Sejalan dengan imbauan Presiden, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggunakan energi secara bijak sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional,&rdquo; tutup Baron.
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social &amp; Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan&nbsp;https://www.danantaraindonesia.co.id/. (YS)

Pertamina siapkan mitigasi jaga pasokan energi di tengah dinamika global dan konflik Timur Tengah

Ini Upaya Pertamina Hadapi Situasi Global

TEHERAN - Di tengah perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, Teheran menyatakan Selat Hormuz tetap terbuka bagi sebagian negara, kecuali bagi AS dan sekutunya.Seperti dikutip Aljazeera, jalur laut strategis ini dilalui sekitar seperlima pengiriman minyak dunia.Pada 2 Maret, Penasihat Senior Garda Revolusi Iran (IRGC) Ebrahim Jabari menyatakan selat tersebut &ldquo;ditutup&rdquo; dan memperingatkan bahwa kapal yang mencoba melintas dapat diserang oleh militer Iran.Pernyataan itu memicu lonjakan harga minyak global hingga menembus US$100 per barel, dari sekitar US$65 sebelum perang.Harga minyak mentah patokan global Brent crude tercatat naik 2,5% menjadi US$105,70 per barel pada Senin, lebih dari 40% lebih tinggi dibanding sebelum konflik yang dimulai 28 Februari.Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan sejumlah negara telah meminta jalur aman bagi kapal mereka.Menurutnya, keputusan izin melintas berada di tangan militer Iran, dan beberapa kapal dari berbagai negara telah diizinkan lewat meski tanpa rincian resmi.Sebuah tanker Aframax berbendera Pakistan bernama Karachi dilaporkan berhasil keluar dari Teluk melalui Selat Hormuz pada Minggu.Duta Besar Iran untuk India Mohammad Fathali mengatakan Teheran mengizinkan beberapa kapal India melintas.Pemerintah India kemudian mengonfirmasi dua tanker LPG berbendera India yang menuju pelabuhan di India barat telah melewati selat tersebut dengan aman.Menteri Transportasi Turkiye Abdulkadir Uraloglu menyebut satu kapal milik perusahaan Turki diizinkan melintas setelah memperoleh izin dari Iran. Kapal itu sebelumnya sempat menunggu bersama sekitar 15 kapal lain di dekat perairan Iran.China dilaporkan sedang berdiskusi dengan Iran agar kapal pengangkut minyak mentah dan LNG, termasuk gas dari Qatar, dapat melintas dengan aman.China menerima sekitar 45% pasokan minyaknya melalui Selat Hormuz. Prancis dan Italia juga disebut meminta pembicaraan dengan Iran untuk memungkinkan kapal mereka melewati jalur tersebut.Presiden AS Donald Trump mengusulkan pembentukan koalisi angkatan laut untuk menjaga keamanan Selat Hormuz bersama Angkatan Laut AS.
Ia berharap negara seperti China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris ikut mengirim kapal perang.Namun, hingga kini belum ada negara yang berkomitmen bergabung.&nbsp;Bahkan Jerman dan Yunani menyatakan tidak akan terlibat dalam operasi militer di Selat Hormuz selama perang masih berlangsung. (DK)

Iran memberi izin terbatas bagi kapal Pakistan, India, dan Turki melintas di Selat Hormuz.

Iran Izinkan sejumlah kapal melewati Selat Hormuz

JAKARTA &ndash; PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), terus memperkuat ekosistem Compressed Natural Gas (CNG) di Indonesia. Selama hampir 13 tahun, PGN Gagas konsisten mengembangkan pemanfaatan CNG yang memiliki kadar karbon lebih rendah, efisien, dan ekonomis, sekaligus berperan dalam menekan impor liquefied petroleum gas (LPG).
Langkah ini sejalan dengan pandangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menilai CNG memiliki potensi besar sebagai energi alternatif domestik. Dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Jakarta, (20/10/2025), Bahlil menekankan pentingnya memperluas pemanfaatan gas dalam negeri mengingat kebutuhan LPG yang masih tinggi dan sebagian besar dipenuhi dari impor karena keterbatasan pasokan bahan baku Propana (C3) dan Butana (C4).
Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, menjelaskan bahwa CNG yang merupakan gas bumi hasil proses kompresi memiliki keunggulan dari sisi penyimpanan dan distribusi, serta telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor seperti industri, komersial, UMKM, dan transportasi.
&ldquo;Kami mendukung penuh langkah Pemerintah dalam mengembangkan beragam produk gas domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain CNG, kami juga mengupayakan pemanfaatan Liquefied Natural Gas (LNG) agar jangkauan penggunaan gas bumi semakin luas,&rdquo; ujar Santiaji.
Salah satu pengguna baru CNG adalah PT Dharma Polimetal Tbk (Dharma Group), yang melakukan konversi energi pada Selasa, (21/10/2025). Menurut Business Unit Head Dharma Group, Tony Herdian, peralihan ini memberikan manfaat nyata.
&ldquo;Sejak menggunakan CNG, kami merasakan efisiensi biaya operasional serta kontinuitas produksi yang lebih baik. Dengan kebutuhan gas bumi sekitar 60.000&ndash;72.000 m&sup3; per bulan, CNG menjadi pilihan energi yang stabil dan berkelanjutan,&rdquo; ungkap Tony.
PGN Gagas juga terus memperluas infrastruktur gas bumi. Pada Agustus 2025, perusahaan melakukan groundbreaking LNG Hub di Bandung dengan kapasitas produksi 0,5 MMSCFD. Sementara pada September 2025, pembangunan Mother Station (MS) CNG Medan berkapasitas 1 MMSCFD dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gas sektor industri, komersial, dan UMKM di Sumatera Utara dengan potensi pemanfaatan hingga 4,48 BBTUD.
Selain untuk industri, CNG juga dimanfaatkan dalam proyek strategis Pemerintah seperti penyediaan energi bagi dapur layanan Makan Bergizi Gratis di Batam, Bogor, dan Boyolali. PGN Gagas turut menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Mobile Refueling Unit (MRU) bagi transportasi umum seperti bus kota (BRT), bajaj, dan taksi. Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 11 SPBG di 7 provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari.

Memperluas pemanfaatan CNG untuk industri hingga transportasi demi kurangi ketergantungan LPG

