JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan rencana penerbitan obligasi daerah (municipal bond) menjadi sekitar Rp5,2 triliun dari sebelumnya Rp3,5 triliun.
Tambahan pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan LRT Jakarta serta pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendukung rencana tersebut. Menurutnya, penerbitan obligasi daerah merupakan alternatif pembiayaan yang tepat di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
"Langkah tersebut merupakan bentuk inovasi pembiayaan yang patut didukung selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," kata Kenneth di Jakarta, seperti dikutip Antaranews Kamis (6/8).
Kenneth menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan skema pembiayaan yang lebih beragam agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pada prinsipnya, saya sangat mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berupaya menghadirkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun," ujarnya.
Penerbitan obligasi daerah tidak sekadar menjadi sumber pendanaan baru, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Karena itu, dana yang dihimpun perlu diarahkan pada proyek-proyek produktif yang memberikan dampak ekonomi dan sosial, terutama di sektor transportasi, kesehatan, dan infrastruktur publik.
"Jangan sampai obligasi ini digunakan untuk belanja yang bersifat rutin atau konsumtif," tegas Kenneth.
Sebagai anggota Komisi C yang membidangi keuangan daerah, Kenneth mengatakan DPRD akan mengawal seluruh proses penerbitan obligasi tersebut, mulai dari perencanaan, penetapan proyek, hingga penggunaan dana hasil penerbitan.
"Sebagai fungsi pengawasan di DPRD, saya tentu akan mengawal setiap tahapan kebijakan ini agar dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," tuturnya.
Ia menambahkan, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap obligasi daerah yang akan diterbitkan Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, investor akan menilai kredibilitas pemerintah dari pengelolaan keuangan serta manfaat proyek yang dibiayai melalui instrumen tersebut. (DH)

DPRD DKI mendukung obligasi Rp5,2 triliun untuk LRT dan kesehatan dengan pengawasan ketat.