JAKARTA - Danantara Indonesia mulai menyiapkan struktur kepemimpinan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perusahaan baru yang akan memegang peran strategis dalam pengelolaan ekspor komoditas nasional seperti sawit dan batu bara.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengonfirmasi warga negara Australia, Luke Thomas Mahony, dipilih sebagai direktur utama DSI. &ldquo;Untuk saat ini Luke Thomas,&rdquo; kata Rosan, seperti dikutip JPNN, Rabu (21/5).
Penunjukan Luke menjadi sorotan karena pemerintah menyerahkan pucuk pimpinan entitas eksportir komoditas strategis kepada figur asing. Luke sebelumnya dikenal sebagai mantan Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan memiliki pengalaman panjang di sektor pertambangan serta sumber daya alam.
Rosan menegaskan pemilihan Luke didasarkan pada rekam jejak profesional dan kapasitas manajerialnya dalam industri ekstraktif. Menurut dia, pengalaman Luke dinilai relevan dengan target pemerintah membangun tata kelola ekspor komoditas yang lebih terintegrasi dan transparan. &ldquo;Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas, seperti membentuk Danantara dulu,&rdquo; ujar Rosan.
DSI disiapkan menjadi kendaraan baru pemerintah untuk memperketat pengawasan ekspor sumber daya alam sekaligus mengendalikan arus devisa dari komoditas unggulan Indonesia. Perusahaan tersebut juga diproyeksikan berperan dalam stabilisasi harga ekspor dan penguatan posisi tawar Indonesia di pasar global.
Pembentukan DSI masih berada dalam tahap finalisasi struktur manajemen dan konsultasi dengan pelaku industri. Danantara disebut tengah menggelar komunikasi intensif dengan berbagai asosiasi usaha, termasuk Kadin, Apindo, asosiasi sawit, hingga Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI).
&ldquo;Kami mau mendengarkan masukan dari semua asosiasi, Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, batu bara, semua. Kami juga sekaligus sosialisasi,&rdquo; kata Rosan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah akan menerbitkan aturan baru terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Regulasi tersebut membuka peluang bagi BUMN atau entitas yang ditunjuk negara menjadi eksportir utama untuk komoditas strategis tertentu.(DH)

"Artinya, apakah 76 perusahaan itu tiba-tiba hilang hak ekspornya dan langsung diserahkan ke DSI?"