JAKARTA &ndash; Presiden Brasil Luiz In&aacute;cio Lula da Silva memperingatkan bahwa kemungkinan intervensi bersenjata Amerika Serikat di Venezuela dapat memicu bencana kemanusiaan, di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Pernyataan itu disampaikan Lula pada Sabtu (20/12), menanggapi langkah terbaru Presiden AS Donald Trump yang memerintahkan pemblokiran seluruh kapal tanker minyak yang terkena sanksi dan keluar-masuk Venezuela.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya lanjutan AS untuk menekan Caracas dengan menargetkan sumber pendapatan utamanya dari sektor energi.
Seperti dikutip reuters.com, Minggu (21/12), Lula menilai langkah tersebut berisiko menciptakan preseden berbahaya bagi tatanan global.
&ldquo;Intervensi bersenjata di Venezuela akan menjadi bencana kemanusiaan dan preseden berbahaya bagi dunia,&rdquo; ujarnya dalam pertemuan puncak Mercosur di Foz do Igua&ccedil;u, Brasil selatan.
Lula juga menyinggung sejarah konflik di kawasan. Lebih dari empat dekade setelah Perang Falkland antara Argentina dan Inggris, menurutnya, Amerika Selatan kembali dihantui oleh kehadiran militer kekuatan asing di luar kawasan.
Sejalan dengan Brasil, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyerukan pengekangan dan solusi damai di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Venezuela. Kedua negara merupakan ekonomi terbesar di Amerika Latin dan memiliki pengaruh politik signifikan di kawasan.
Dalam pernyataan bersama usai KTT Mercosur, para pemimpin Amerika Latin menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendorong penegakan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Venezuela melalui cara-cara damai.
Deklarasi ini mendapat dukungan Presiden Argentina, Paraguay, dan Panama, serta pejabat senior dari Bolivia, Ekuador, dan Peru.
Sikap kolektif tersebut mencerminkan kekhawatiran kawasan terhadap eskalasi konflik yang dapat memperburuk kondisi kemanusiaan di Venezuela sekaligus menambah ketegangan geopolitik di Amerika Latin. (GA)

Lula memperingatkan intervensi AS di Venezuela berisiko memicu bencana kemanusiaan