JAKARTA &ndash; Bank Indonesia mengungkapkan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh mencapai Rp10.355,1 triliun.
Jumlah itu meningkat 9,7% secara tahunan, serta lebih tinggi dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 8,7%.
Direktur Departemen Komunikasi BI, Anton Pitono, menyebut kenaikan itu ditopang pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,4% secara tahunan. Sementara itu, uang kuasi yang mencakup tabungan dan deposito tumbuh 5,2%.
&ldquo;Perkembangan M2 pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit,&rdquo; jelas Anton, dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (23/4) kemarin.
Data BI menyebut tagihan bersih ke pemerintah pusat melonjak 39,2% secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 25,6%.
Di sisi lain, angka penyaluran kredit tumbuh 8,9% secara tahunan pada Maret, menjadi Rp8.516 triliun. Pertumbuhan relatif stabil dari pada bulan sebelumnya.
&ldquo;Tetap positifnya penyaluran kredit terutama didorong oleh penyaluran kredit kepada debitur korporasi dan perorangan, yang tumbuh masing-masing 14% dan 3%,&rdquo; tulis BI dalam laporannya.
Sejalan dengan kinerja pertumbuhan kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2026 tumbuh 10,7% secara tahunan, menjadi Rp9.685,5 triliun.
Pertumbuhan ini melampaui periode Februari 2026, di mana penghimpunan DPK hanya tumbuh 9,2% menjadi Rp9.447 triliun. (KR)
Apa Artinya?
Menurut seorang analis, data uang beredar ini dalam konteks siklus ekonomi bisa dibaca dalam beberapa segi.
Pertama. Growth M1 yang lebih tinggi dari M2 mencerminkan percepatan uang di rekening giro dan kas dibanding deposito. &ldquo;Ini dapat mengindikasikan aktivitas transaksi yang masih berlangsung, atau meningkatnya preferensi likuiditas di tengah ketidakpastian.&rdquo;
Kedua. Kenaikan &ldquo;government operations&rdquo; yang tercermin dari lonjakan tagihan bersih ke pemerintah pusat kemugkinan berkaitan dengan siklus fiskal, termasuk periode pembayaran pajak serta tingginya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal berjalan.
Ketiga. Pelemahan kredit individu terutama berkaitan dengan moderasi permintaan di sektor otomotif dan properti. "Saya duga pelemahan kredit terutama didorong oleh dua sektor tersebu, yang tidak serta-merta dapat diartikan sebagai penurunan konsumsi agregat secara keseluruhan."
Keempat. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibanding kredit mencerminkan kondisi likuiditas perbankan yang masih longgar, namun disertai melambatnya permintaan kredit baik dari korporasi maupun rumah tangga. (KR/MT)

Likuiditas meningkat didorong kenaikan tagihan ke pemerintah pusat dan pertumbuhan kredit.

Uang beredar naik 9,7% jadi Rp10.355 triliun, apa artinya?

JAKARTA &ndash; Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah uang beredar dalam artian luas atau M2 mencapai Rp10,089,9 triliun pada Februari 2026, tumbuh 8,7% secara tahunan atau dari bulan yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan itu lebih rendah dari periode Januari 2026, yang meningkat 10% secara tahunan.
Dari segi komponen pembentuknya, jumlah peredaran uang M2 pada Februari ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 sebesar 14,4% dan uang primer atau M0 18,3%.
Adapun jumlah uang beredar M1 pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp5.887 triliun. Sedangkan uang kuasi tercatat sebesar Rp4.154 triliun, dengan uang primer M1 yang disesuaikan sebesar Rp2.227,7 triliun.
&ldquo;Perkembangan M2 pada Februari 2026 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dan penyaluran kredit,&rdquo; jelas Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI.
Adapun tagihan bersih kepada Pempus, kata Ramdan, tumbuh 25,6% secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya mencapai 22,6% secara tahunan.
Dari sisi penyaluran kredit, BI mencatat pertumbuhan kredit yang lebih lambat pada Februari 2026 karena hanya mencapai 8,9% secara tahunan, menjadi Rp8.420,5 triliun. Sedangkan di bulan sebelumnya, penyaluran kredit tumbuh 10,2% secara tahunan.
Penghimpunan dana pihak ketiga juga menunjukkan perlambatan, karena hanya tumbuh 9,2% secara tahunan menjadi Rp9.449,1 triliun. Di bulan sebelumnya, penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh 10,8% secara tahunan. (KR)

BI juga mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit bank melambat pada Februari 2026.

Uang beredar M2 tembus Rp10.089 triliun, melambat di Februari 2026

JAKARTA - Empat operator telekomunikasi terbesar Singapura, Singtel, StarHub, M1, dan Simba Telecom menjadi sasaran serangan kelompok spionase siber yang diduga didukung sebuah negara, UNC3886, sepanjang 2025.
Meski berhasil menembus sejumlah sistem, pemerintah memastikan tidak ada data sensitif yang dicuri dan infrastruktur penting tetap aman.
Dikutip straitstimes.com, Menteri Pembangunan Digital dan Informasi Singapura Josephine Teo mengungkapkan serangan tersebut merupakan operasi terencana dengan sasaran spesifik terhadap sektor telekomunikasi nasional.
&ldquo;Investigasi kami menunjukkan bahwa serangan oleh UNC3886 merupakan kampanye yang disengaja, terarah, dan terencana dengan baik terhadap perusahaan telekomunikasi kami.&rdquo;
Menurut hasil investigasi, pelaku hanya berhasil mengambil sejumlah kecil data teknis. Beberapa sistem penting sempat diakses, namun belum sampai mengganggu layanan publik. Sistem paling krusial, termasuk inti jaringan 5G, dipisahkan secara khusus sehingga tidak terdampak.
Teo memperingatkan, jika serangan berhasil menembus lebih dalam, dampaknya bisa meluas ke berbagai layanan vital.
Pertama, mereka lebih mampu mengakses informasi sensitif untuk kegiatan spionase.
Kedua, mereka dapat mengerahkan lebih banyak alat untuk mengganggu layanan telekomunikasi dan internet. Segala sesuatu yang membutuhkan koneksi telepon atau internet kemudian akan terpengaruh.
&ldquo;Dampak tidak langsung dari kampanye mereka juga dapat mencakup layanan penting lainnya seperti perbankan dan keuangan, transportasi, dan layanan medis.&rdquo;
Kelompok UNC3886 sebelumnya diidentifikasi perusahaan keamanan siber Mandiant pada 2022 sebagai aktor spionase yang terkait China. Namun Kedutaan Besar China membantah keterlibatan dan menegaskan pemerintahnya menindak semua bentuk serangan siber.
Pemerintah Singapura menyatakan ancaman terhadap infrastruktur telekomunikasi dapat berdampak besar pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Singapura selama ini dipandang sebagai pusat keuangan dan logistik global dengan konektivitas digital yang aman.
&ldquo;Bisnis mungkin akan menjauhi Singapura jika mereka tidak yakin tentang sistem kami &ndash; apakah sistem tersebut bersih, tangguh, dan aman,&rdquo; kata Teo.
Serangan pertama kali terdeteksi pada Maret 2025 ketika operator menemukan aktivitas mencurigakan. Meski belum memenuhi ambang alarm, temuan tersebut dilaporkan ke Cyber Security Agency (CSA), memicu operasi respons lintas lembaga bertajuk Operation Cyber Guardian.
Operasi ini menjadi respons siber terkoordinasi terbesar di Singapura, melibatkan lebih dari 100 personel dari enam instansi pemerintah, termasuk militer dan badan keamanan dalam negeri.
Investigasi menunjukkan pelaku masuk melalui celah keamanan zero-day pada firewall perimeter, yang diibaratkan Teo sebagai &ldquo;Menemukan kunci baru yang belum pernah ditemukan orang lain untuk membuka pintu.&rdquo;
Pemerintah kemudian memperketat pengawasan, memperbarui arsitektur jaringan, serta melakukan pengujian keamanan melalui simulasi serangan (purple teaming).
Meski ancaman berhasil dibendung, Teo mengingatkan risiko serangan lanjutan tetap ada, mengingat kelompok APT didukung sumber daya besar dari negara. &ldquo;Singkatnya, perjuangan masih berlanjut, dan kita semua harus melakukan bagian kita.&rdquo;
Dalam pernyataan bersama, keempat operator menyatakan telah menerapkan sistem pertahanan berlapis dan bekerja sama dengan otoritas untuk memperkuat ketahanan jaringan.
&ldquo;Kami menerapkan mekanisme pertahanan berlapis untuk melindungi jaringan kami dan melakukan perbaikan segera ketika kerentanan terdeteksi. Kami juga bekerja sama erat dengan lembaga pemerintah dan pakar industri untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan kami.&rdquo;
Mereka menegaskan perlindungan infrastruktur kritis tetap menjadi prioritas utama di tengah meningkatnya ancaman siber global. (DH)

Ancaman terhadap infrastruktur telekomunikasi berdampak besar pada stabilitas ekonomi.