JAKARTA &mdash; Presiden Donald Trump kembali menghadapi risiko hukum dalam kebijakan tarif setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan penggunaan undang-undang darurat sebagai dasar pengenaan tarif impor.
Putusan tersebut menghentikan pemungutan tarif yang sebelumnya diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Dikutip ndtvprofit (24/02), sebagai pengganti, Gedung Putih menggunakan Section 122 Trade Act 1974 untuk mengenakan tarif sebesar 10% atas hampir seluruh impor. Ketentuan ini memungkinkan presiden memberlakukan tarif sementara hingga 150 hari apabila terjadi defisit neraca pembayaran yang dinilai &ldquo;besar dan serius&rdquo; atau adanya gangguan fundamental dalam sistem pembayaran internasional.
Trump juga menyatakan rencana untuk menaikkan tarif menjadi 15%, meskipun Gedung Putih menegaskan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum memiliki jadwal penerapan yang pasti.
Pemerintah AS beralasan perekonomian menghadapi tekanan eksternal, dengan defisit perdagangan barang sekitar US$1,2 triliun per tahun serta defisit transaksi berjalan mendekati 4% dari produk domestik bruto (PDB).
Gedung Putih menilai kondisi tersebut cukup untuk membenarkan penggunaan Section 122, meskipun ketentuan ini belum pernah digunakan sebelumnya sebagai dasar penerapan tarif impor secara luas.
&gt;&gt; Pendapat Ekonom
Sejumlah ekonom menolak argumen tersebut. Mantan Wakil Direktur Pelaksana Pertama Dana Moneter Internasional, Gita Gopinath, menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak berada dalam situasi krisis neraca pembayaran.
&ldquo;Kita semua sepakat bahwa AS tidak menghadapi krisis neraca pembayaran, yang biasanya ditandai oleh lonjakan tajam biaya pinjaman internasional dan hilangnya akses ke pasar keuangan global,&rdquo; ujarnya.
Gita menilai perubahan neraca pendapatan primer Amerika Serikat lebih dipengaruhi oleh imbal hasil investasi asing, bukan oleh krisis sistemik dalam perekonomian.
[[&nbsp;Neraca pendapatan primer mencerminkan arus pendapatan dari dan ke luar negeri, termasuk bunga, dividen, dan keuntungan investasi. Defisit pada pos ini terjadi ketika investor asing memperoleh imbal hasil yang besar dari aset di Amerika Serikat. Kondisi tersebut umumnya mencerminkan tingginya daya tarik pasar keuangan AS, bukan akibat melemahnya stabilitas ekonomi atau hilangnya akses pembiayaan internasional.]]
Pandangan serupa disampaikan Kepala Ekonom RSM, Joe Brusuelas. Menurutnya, kondisi ekonomi AS saat ini&mdash;baik dari sisi neraca pembayaran maupun rezim nilai tukar&mdash;tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Section 122.
Mantan pejabat Departemen Keuangan AS dan IMF, Mark Sobel, menambahkan bahwa krisis neraca pembayaran umumnya terjadi di negara dengan sistem nilai tukar tetap, bukan di Amerika Serikat yang menerapkan kurs mengambang.
Langkah pemerintah juga menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan posisi hukum sebelumnya. Saat membela tarif berbasis IEEPA, Departemen Kehakiman AS justru menyatakan bahwa Section 122 tidak dimaksudkan untuk menangani defisit perdagangan.
Pengacara Neal Katyal menilai strategi baru tersebut rentan digugat. &ldquo;Saya tidak yakin apakah perkara ini harus sampai ke Mahkamah Agung, tetapi jika presiden tetap menggunakan undang-undang yang menurut Departemen Kehakiman sendiri tidak relevan, maka kebijakan ini relatif mudah untuk dipersoalkan secara hukum,&rdquo; ujarnya.
Meski gugatan berpotensi diajukan, para ahli menilai pengadilan belum tentu menyelesaikan perkara sebelum batas waktu 150 hari berakhir. Selama periode tersebut, pemerintah masih memiliki opsi menyiapkan jalur tarif alternatif, termasuk melalui Section 232 dan Section 301.
Namun, tanpa kejelasan dukungan dari Kongres, kebijakan tarif terbaru Trump tetap berada dalam ketidakpastian hukum. (DH)

Pendapatan primer Amerika lebih dipengaruhi oleh imbal hasil investasi asing, bukan krisis sitemik.

Risiko hukum tarif Trump, ekonom ragukan dasar krisis defisit AS

JAKARTA - Negara-negara Asia menimbang dampak ketidakpastian baru dalam perdagangan global setelah Presiden AS Donald Trump berencana memberlakukan tarif impor baru, meski Mahkamah Agung AS baru saja membatalkan sebagian besar tarif luas yang sebelumnya memicu perang dagang.
Dikutip taipeitimes, putusan pengadilan tersebut membatalkan tarif yang dikenakan AS terhadap sejumlah eksportir utama Asia, termasuk China, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Namun, Trump segera menyatakan akan memberlakukan tarif baru sebesar 15% atas impor dari semua negara selama 150 hari berdasarkan dasar hukum berbeda, memicu kekhawatiran lanjutan di kalangan pelaku usaha dan investor.
Sementara, Jepang menyatakan akan mengkaji putusan tersebut dan langkah lanjutan pemerintah AS sebelum mengambil sikap.
China belum memberikan respons resmi, meski seorang pejabat keuangan senior di Hong Kong menyebut situasi kebijakan tarif AS sebagai &ldquo;fiasco&rdquo; atau kegagalan besar atau kekacauan yang memalukan, biasanya akibat perencanaan atau pelaksanaan yang buruk.
Sekretaris Jasa Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong Christopher Hui mengatakan tarif baru AS justru menegaskan daya tarik Hong Kong. &ldquo;Ini menunjukkan stabilitas kebijakan Hong Kong dan kepastian kami. Ini menunjukkan kepada investor global pentingnya prediktabilitas,&rdquo; ujarnya.
Putusan Mahkamah Agung hanya membatalkan tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Pemantau perdagangan Global Trade Alert memperkirakan tarif rata-rata tertimbang AS turun dari 15,4% menjadi 8,3%, dengan penurunan paling tajam dialami China, Brasil, dan India.
Taiwan menyatakan dampak awal putusan tersebut relatif terbatas, namun pemerintah akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan Washington terkait implementasi perjanjian dagang yang ada.
Analis menilai putusan pengadilan belum tentu meredakan tekanan ekonomi global karena Trump berpotensi mencari jalur hukum lain untuk kembali menaikkan tarif. Di Thailand, pejabat perdagangan menilai ketidakpastian justru bisa mendorong ekspor jangka pendek akibat praktik &ldquo;front loading&rdquo;.
Korea Selatan menegaskan putusan Mahkamah Agung tidak menggoyahkan kerangka utama perjanjian dagang dengan AS. Menteri Perindustrian Korea Selatan Kim Jung-kwan menyatakan tarif timbal balik 15% terhadap produk Korea Selatan menjadi tidak berlaku, meski tarif sektoral seperti otomotif dan baja tetap diberlakukan. (DH)

Meski sebagian tarif dibatalkan MA, rencana pungutan baru AS picu kekhawatiran ekonomi Asia.

Ekonomi Asia hadapi ketidakpastian baru dari tarif Trump

JAKARTA - Mahkamah Agung Singapura memutuskan untuk menangguhkan keputusan akhir terkait permohonan pengurangan masa hukuman bagi dua dalang utama di balik skandal manipulasi pasar saham terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Dalam sidang penutup yang digelar pada Jumat (21/11), majelis hakim mendengarkan argumen sengit antara pihak pembelaan dan penuntut umum mengenai nasib John Soh Chee Wen dan Quah Su-Ling, arsitek di balik kejatuhan saham&nbsp;penny stock&nbsp;pada 2013 yang mengguncang bursa Singapura.
Seperti dilansir dari theedgesingapore.com (21/11) , John Soh saat ini tengah menjalani hukuman penjara 36 tahun, sementara Quah Su-Ling divonis 20 tahun penjara. Keduanya hadir di pengadilan setelah upaya banding untuk membatalkan vonis bersalah mereka ditolak bulan lalu.
Quah, yang mulai menjalani masa tahanan sejak 17 Oktober, tampil mengenakan pakaian penjara berwarna ungu dengan tangan terborgol, duduk di kursi terdakwa di samping Soh. Sidang ini juga diwarnai momen emosional singkat dengan kehadiran cucu balita Quah di galeri publik sebelum prosiding dimulai.
Fokus utama pembelaan John Soh, yang dipimpin oleh Penasihat Hukum Senior N Sreenivasan, adalah argumen proporsionalitas hukuman.
Sreenivasan membandingkan vonis kliennya dengan kasus keruntuhan Barings Bank pada 1995 akibat ulah pialang Nick Leeson.
Ia mempertanyakan prinsip hukum yang membenarkan Soh menerima hukuman tujuh kali lebih berat (36 tahun) dibandingkan Leeson (6,5 tahun) yang menyebabkan kerugian lebih dari US$1 miliar. Sreenivasan berargumen bahwa hukuman harus mencerminkan totalitas dan skala yang wajar secara profesional.
Selain itu, pembelaan berusaha menggeser sebagian tanggung jawab atas kehancuran harga saham pada 4 Oktober 2013. Mereka berdalih bahwa kerugian pasar juga dipicu oleh motif pribadi kelompok pedagang lain yang dikenal sebagai "Manhattan House Group", serta intervensi regulator (SGX dan SIAS) yang memicu kepanikan pasar.
Menurut pembelaan, Soh tidak seharusnya dihukum atas kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut.
Argumen ini dibantah keras oleh Jaksa Penuntut Umum, Jiang Ke-Yue, yang menyebut skema manipulasi BAL (Blumont, Asiasons, Liongold) tidak memiliki preseden yang setara. Menggunakan metafora tajam, Jaksa menggambarkan tindakan para terdakwa sebagai upaya "membangun istana kartu dari nol" dan kini mencoba "menyalahkan angin" ketika istana tersebut runtuh.
Penuntut umum menegaskan bahwa karena para terdakwa memegang kendali penuh atas skema tersebut sejak awal termasuk mengawasi operasi perdagangan dan merekrut ratusan akun mereka harus bertanggung jawab penuh atas hasil akhirnya.
Sidang juga mencatat insiden disipliner ketika pengacara Quah, S Nithyanantham, menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada pengadilan. Ia mengaku bersalah atas perilaku tidak pantas dalam sidang sebelumnya, di mana ia menuduh hakim pengadilan tingkat pertama bersikap bias dan melakukan intervensi berlebihan.
Ketua Mahkamah Agung Sundaresh Menon memberikan teguran keras atas tindakan tersebut, menyebutnya sebagai langkah hukum yang keliru meski sudah diperingatkan. Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda pembacaan putusan (reserved judgment) ke tanggal yang belum ditentukan. (SF)

John Soh Chee Wen dan Quah Su-Ling, arsitek di balik kejatuhan saham penny stock pada 2013.