JAKARTA &ndash; Gedung Putih mengunggah foto Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump baru-baru ini dengan latar berlakang kunjungan di Bandara Internasional Gimhae, Busan, Korea Selatan. Foto dengan nuansa hitam putih itu diunggah di laman media sosial X dengan tulisan No games, FAFO.
Mengutip Yonhap, Kantor Berita Korea Selatan pada Selasa (6/1), unggahan foto Donald J. Trump itu berlangsung setelah operasi militer AS menangkap Nicolas Maduro, Presiden Venezuela pada akhir pekan lalu (3/1) waktu setempat.
Bandara Internasional Gimhae, sebagai latar belakang foto itu merupakan tempat pertemuan puncak antara Donald J. Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 30 Oktober 2025.
FAFO merupakan singkatan dari "f** around and find out"*,&nbsp; ungkapan slang sebagai peringatan jika seseorang bertindak sembrono, maka akan menghadapi konsekuensi negative. Kata itu dapat juga ditafsirkan sebagai ungkapan, &ldquo;jangan main-main kalau tidak ingin kena batunya.
Ekspresi FAFO ditafsirkan sebagai langkah Trump mempertegas kembali kekuatan AS di belahan bumi bagian Barat. Hal itu juga sekaligus memperingkatkan sejumlah musuh potensial AS agar tidak menantang kepentingan AS.
Menurut sejumlah pengamat setempat, penggunaan foto tersebut oleh Gedung Putih mengundang pertanyaan pesan terselubung bagi sejumlah negara rival AS, mengingat penangkapan Maduro terjadi di saat pemerintahan Trump berupaya menahan pengaruh China atau Rusia yang melebar di belahan barat dunia.
Dalam pidatonya di Quantico, Virginia pada September 2025, Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga menggunakan ekspresi FAFO dalam sebuah pesan kepada lawan-lawan potensial, dengan mengatakan bahwa jika diperlukan, pasukan kami dapat menerjemahkan (arti FAFO) itu untuk anda. (LK)

Unggahan foto Donald J.Trump setelah operasi militer penangkapan Nicolas Maduro.

Gedung Putih unggah foto Trump bertendensi mengancam

JAKARTA &ndash; Menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat, para analis mulai menghitung besarnya beban utang negara tersebut yang harus dibereskan oleh siapa pun yang kelak memimpin Venezuela.
Sejumlah analis, seperti dikutip Reuters, Minggu (4/1), memperkirakan total utang Venezuela&mdash;yang telah dinyatakan gagal bayar sejak 2017&mdash;mencapai sekitar US$150&ndash;US$170 miliar. Angka tersebut mencakup kewajiban pemerintah, utang perusahaan minyak negara Petr&oacute;leos de Venezuela (PDVSA), pinjaman bilateral, serta putusan arbitrase internasional, tergantung pada perhitungan bunga terakumulasi dan keputusan pengadilan.
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Venezuela sekitar US$82,8 miliar pada 2025, yang berarti rasio utang terhadap PDB berada di kisaran 180%&ndash;200%.
Salah satu obligasi PDVSA yang jatuh tempo pada 2020 dijamin dengan saham mayoritas di kilang minyak AS Citgo, yang pada akhirnya dimiliki oleh PDVSA yang berbasis di Caracas. Citgo kini menjadi aset kunci dalam upaya pemulihan nilai oleh para kreditur melalui proses hukum di Amerika Serikat.
Selama bertahun-tahun, sanksi internasional&mdash;termasuk larangan perdagangan utang Venezuela&mdash;membuat kepemilikan obligasi negara tersebut sulit dilacak. Namun, porsi terbesar kreditur komersial diperkirakan berasal dari pemegang obligasi internasional, termasuk investor spesialis utang bermasalah yang kerap disebut&nbsp;vulture funds.
Selain itu, terdapat sejumlah perusahaan yang memperoleh kompensasi melalui arbitrase internasional setelah aset mereka diekspropriasi oleh pemerintah Venezuela. Pengadilan AS telah mengukuhkan putusan bernilai miliaran dolar untuk perusahaan seperti ConocoPhillips dan Crystallex, yang menjadikan klaim tersebut sebagai kewajiban utang dan memungkinkan para kreditur mengejar aset Venezuela.
Jumlah pengklaim yang diakui pengadilan terus bertambah dan kini saling bersaing untuk mendapatkan pemulihan nilai dari induk Citgo. Pengadilan Delaware telah mendaftarkan sekitar US$19 miliar klaim terkait lelang PDV Holding, induk Citgo, angka yang jauh melampaui estimasi nilai total aset Citgo. PDV Holding sendiri merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki PDVSA.
Di luar kreditur komersial, Caracas juga memiliki kreditur bilateral, terutama China dan Rusia, yang memberikan pinjaman baik kepada Maduro maupun pendahulunya, Hugo Chavez. Namun, angka pasti utang sulit diverifikasi karena Venezuela sudah bertahun-tahun tidak menerbitkan statistik utang yang komprehensif.
Dengan banyaknya klaim, proses hukum lintas negara, serta ketidakpastian politik, restrukturisasi utang Venezuela diperkirakan akan sangat kompleks dan memakan waktu lama. Penyelesaian utang kedaulatan kemungkinan harus bertumpu pada program IMF yang menetapkan target fiskal dan asumsi keberlanjutan utang. Meski demikian, Venezuela hampir dua dekade tidak menjalani konsultasi tahunan IMF dan masih terisolasi dari pembiayaan lembaga tersebut.
Sanksi Amerika Serikat juga menjadi hambatan utama. Sejak 2017, pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintahan dari Partai Republik maupun Demokrat secara signifikan membatasi kemampuan Venezuela untuk menerbitkan atau merestrukturisasi utang tanpa lisensi khusus dari Departemen Keuangan AS. Hingga kini, nasib sanksi tersebut masih belum jelas. Presiden AS Donald Trump bahkan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan &ldquo;menjalankan&rdquo; negara penghasil minyak itu.
Di pasar, obligasi Venezuela telah mencatatkan kenaikan sekitar 95% secara agregat indeks sepanjang 2025. Saat ini, banyak obligasi diperdagangkan di kisaran 27&ndash;32 sen per dolar, menurut data MarketAxess.
Analis Citigroup pada November memperkirakan pemangkasan pokok utang (haircut) setidaknya 50% diperlukan untuk memulihkan keberlanjutan utang dan memenuhi potensi persyaratan IMF. Dalam skenario dasar Citi, Venezuela dapat menawarkan obligasi 20 tahun dengan kupon sekitar 4,4%, disertai obligasi tanpa kupon 10 tahun untuk mengompensasi bunga tertunggak.
Dengan asumsi imbal hasil keluar (exit yield) sebesar 11%, nilai kini bersih paket tersebut diperkirakan berada di kisaran pertengahan 40 sen per dolar, dan berpotensi meningkat ke akhir 40 sen jika disertai instrumen kontinjensi tambahan seperti&nbsp;warrant&nbsp;yang dikaitkan dengan harga minyak.
Investor lain memproyeksikan rentang pemulihan yang lebih lebar. Aberdeen Investments menyebut pemulihan awal sekitar 25 sen per dolar, namun skenario politik dan pelonggaran sanksi dapat meningkatkan pemulihan ke awal hingga pertengahan 30 sen, tergantung struktur kesepakatan serta penggunaan instrumen berbasis minyak atau PDB.
Asumsi pemulihan tersebut berpijak pada kondisi ekonomi yang masih suram. Perekonomian Venezuela menyusut tajam sejak 2013 ketika produksi minyak anjlok, inflasi melonjak, dan kemiskinan meningkat. Meski output kini relatif stabil, harga minyak global yang lebih rendah serta diskon terhadap minyak mentah Venezuela membatasi pendapatan negara, sehingga hampir tidak ada ruang untuk melayani utang tanpa restrukturisasi besar-besaran.
Situasi diperburuk oleh blokade terbaru AS terhadap kapal tanker minyak yang terkena sanksi. Trump menyatakan perusahaan minyak Amerika siap masuk dan berinvestasi untuk memulihkan produksi Venezuela, namun detail serta jadwalnya masih belum jelas. Saat ini, Chevron menjadi satu-satunya perusahaan minyak besar AS yang masih beroperasi di ladang minyak Venezuela.&nbsp;(DH)

Trump mengatakan perusahaan minyak Amerika menghadapi tugas berat untuk masuk ke Venezuela.

Penguasa baru Venezuela warisi utang jumbo gagal bayar sejak 2017

JAKARTA - Para ekonom dan pelaku pasar menilai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat menambah tingkat ketidakpastian global.
Ekonom Saltmarsh Economics, Marchel Alexandrovich, menilai pasar kini menghadapi risiko geopolitik yang jauh lebih tinggi dibandingkan era pemerintahan AS sebelumnya.
&ldquo;Peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita bahwa ketegangan geopolitik terus mendominasi berita utama dan mendorong pasar. Mulai dari ketegangan perdagangan yang belum terselesaikan seputar tarif AS, hingga Ukraina, Iran, Taiwan, dan sekarang Venezuela, jelas bahwa pasar harus menghadapi risiko berita utama yang jauh lebih besar daripada yang biasa mereka alami di bawah pemerintahan AS sebelumnya,&rdquo; ujar Alexandrovich.
Tina Fordham, pendiri Fordham Global Foresight, menilai hal senada. Ia melihat kemungkinan munculnya optimisme pasar, meski memperingatkan bahwa transisi pasca-otoritarian kerap penuh ketidakpastian.
&ldquo;Menurut saya, kemungkinan besar akan terjadi kemakmuran yang luar biasa, meskipun sejarah transisi pasca-otoritarianisme sangat berliku dan tidak linier. Rekam jejak Amerika di belahan Bumi selatan juga tidak konsisten. Saya merasa ada banyak optimisme tentang Venezuela pasca-Maduro, pasca-Chavez. Saya pikir kenyataan kemungkinan akan lebih kacau,&rdquo; kata Fordham.
Menurutnya, dampak langsung bisa terlihat pada pembukaan pasar, seiring meningkatnya spekulasi perubahan politik tidak hanya di Venezuela, tetapi juga di Iran.
&ldquo;Untuk pembukaan hari Senin, saya pikir, ini akan memicu semangat pasar serta kemungkinan (perubahan) di Iran,&rdquo; ujarnya.
Fordham menambahkan bahwa jika perubahan politik benar-benar terjadi, Venezuela dan Iran berpotensi menjadi pasar baru yang selama ini tertutup bagi investor global.
&ldquo;Ini akan menjadi dua pasar, pasar penghasil energi dan pasar konsumen, yang selama ini tertutup bagi investor internasional, yang berpotensi terbuka,&rdquo; kata dia.
Intervensi AS di Venezuela dan sikap agresif Washington terhadap Iran kini menjadi faktor utama yang diawasi pelaku pasar dan pembuat kebijakan global, di tengah kekhawatiran meningkatnya ketidakstabilan geopolitik lintas kawasan.
Amerikapada Sabtu (3/1) telah melancarkan serangan langsung ke Venezuela dan menangkap Maduro, langkah yang disebut sebagai eskalasi geopolitik paling serius Washington di Amerika Latin dalam lebih dari tiga dekade terakhir.
Dikutip reuters.com, dalam pernyataan resminya, Presiden Donald Trump mengatakan operasi tersebut berhasil menahan Maduro dan istrinya, yang kemudian diterbangkan ke luar negeri. Trump menegaskan tindakan itu diambil setelah AS selama berbulan-bulan menuduh Maduro terlibat perdagangan narkoba dan mempertahankan kekuasaan secara ilegal.
&ldquo;Amerika telah berhasil melaksanakan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang bersama istrinya telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri,&rdquo; kata Trump dalam unggahan di Truth Social.
Langkah ini menandai intervensi militer langsung pertama AS di Amerika Latin sejak invasi Panama pada 1989, ketika Washington menggulingkan Manuel Noriega atas tuduhan serupa.
Operasi terhadap Venezuela langsung memicu perhatian global, terutama karena dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan strategis dunia.
Secara paralel, Trump juga mengeluarkan peringatan keras terkait Iran. Ia menyatakan siap membantu para pengunjuk rasa jika aparat keamanan Iran menggunakan kekerasan terhadap demonstran. Kerusuhan di Iran telah berlangsung selama beberapa hari, menewaskan sejumlah orang dan dinilai sebagai ancaman internal terbesar bagi rezim Teheran dalam beberapa tahun terakhir. (DH)

Sejarah transisi pasca-otoritarianisme, rekam jejak AS di belahan Bumi selatan tidak konsisten.

Operasi AS di Venezuela menaikkan ketidakpastian global

JAKARTA - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat memicu gelombang kecaman dan kekhawatiran luas dari komunitas internasional.
Operasi militer AS yang diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump itu disebut sebagai eskalasi serius yang berpotensi melanggar hukum internasional dan mengguncang stabilitas kawasan Amerika Latin.
Dikutip time.com, Trump menyatakan bahwa pasukan AS telah menangkap Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, dalam sebuah operasi &ldquo;skala besar&rdquo; di Venezuela. Pengumuman tersebut disampaikan beberapa jam setelah laporan ledakan mengguncang Caracas. Washington mengeklaim operasi itu merupakan bagian dari tekanan terhadap Maduro atas tuduhan lama terkait perdagangan narkoba dan manipulasi pemilu.
Serangan ini tercatat sebagai operasi militer terbesar AS di Amerika Latin sejak invasi Panama pada 1989, ketika Washington menangkap pemimpin Panama saat itu, Manuel Antonio Noriega. Skala dan dampaknya membuat banyak negara memandang langkah AS sebagai preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Reaksi keras datang terutama dari negara-negara Amerika Selatan, yang menilai operasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan kawasan. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyebut penangkapan Maduro telah melampaui batas yang tidak dapat diterima.
&ldquo;Menyerang negara lain, dengan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, adalah langkah pertama menuju dunia penuh kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan, di mana hukum rimba menggantikan multilateralisme,&rdquo; tulis Lula.
Ia juga menegaskan bahwa komunitas internasional melalui PBB harus merespons secara tegas.
Nada serupa disampaikan Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang menolak keras apa yang ia sebut sebagai agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin.
Menurut Petro, konflik internal suatu bangsa harus diselesaikan oleh rakyatnya sendiri secara damai, sejalan dengan prinsip penentuan nasib sendiri yang menjadi fondasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dari kekuatan besar dunia, Rusia dan China menyuarakan kecaman terbuka. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan pihaknya sangat khawatir dan menilai AS telah melakukan tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela. Moskow menegaskan bahwa dalih yang digunakan Washington &ldquo;tidak dapat diterima&rdquo; dan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Venezuela.
Sementara itu, China mengaku &ldquo;sangat terkejut&rdquo; atas apa yang disebutnya sebagai penggunaan kekuatan secara terang-terangan terhadap negara berdaulat. Beijing menilai tindakan AS melanggar hukum internasional, mengancam perdamaian kawasan Amerika Latin dan Karibia, serta bertentangan dengan prinsip Piagam PBB.
Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menyuarakan keprihatinan mendalam. Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, St&eacute;phane Dujarric, menyebut perkembangan tersebut sebagai &ldquo;preseden berbahaya.&rdquo;
PBB menilai eskalasi militer AS di Venezuela berpotensi membawa implikasi serius bagi stabilitas regional dan menegaskan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.
Sikap lebih berhati-hati ditunjukkan oleh sejumlah sekutu AS. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan pihaknya belum akan mengambil posisi tegas sebelum memastikan fakta-fakta yang ada. Ia menegaskan Inggris tidak terlibat dalam operasi tersebut dan menekankan pentingnya menjunjung hukum internasional.
Uni Eropa juga mengambil posisi serupa. Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, menyatakan bahwa meskipun Uni Eropa selama ini menilai Maduro tidak memiliki legitimasi dan mendukung transisi damai di Venezuela, prinsip hukum internasional tetap harus dihormati dalam keadaan apa pun.
Negara-negara lain seperti Meksiko, Spanyol, dan Denmark sama-sama menekankan pentingnya de-eskalasi, dialog, serta penghormatan terhadap Piagam PBB. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum bahkan mengutip langsung isi Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara.
Gelombang reaksi global ini menunjukkan bahwa penangkapan Maduro bukan sekadar isu domestik Venezuela, melainkan krisis internasional yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik Amerika Latin serta menguji komitmen dunia terhadap supremasi hukum internasional.(DH)

Konflik internal suatu bangsa harus diselesaikan oleh rakyatnya sendiri secara damai, 

Presiden Brasil Lula da Silva: Penangkapan Maduro lampaui batas

JAKARTA &ndash; Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS) menjadi topik yang banyak dibaca dalam sepekan terakhir.
Venezuela sebelumnya telah merespons serangan AS dengan penetapan status darurat nasional, sementara Washington menyatakan langkah itu demi stabilitas kawasan.
Di Asia, ketegangan di Selat Taiwan turut meningkat setelah China menggelar latihan militer dan menembakkan puluhan rudal di sekitar wilayah Taiwan. Otoritas Taipei mengecam langkah Beijing, yang dinilai meningkatkan risiko konflik regional.
Dari dalam negeri, perhatian pembaca mengerucut pada penarikan kas negara dari Himbara (Himpunan Bank Negara) serta pergerakan pasar saham dan komoditas.
IHSG menguat di awal pekan, sementara harga nikel melonjak menyusul rencana pemangkasan produksi nikel Indonesia pada 2026.
Berikut ini daftar 10 berita terpopuler IDNFinancials.com dalam sepekan:
<ol type="1" start="1">
<li>UEA tarik pasukan dari Yaman, ketegangan dengan Arab Saudi memuncak</li>
<li>Purbaya: dana di Himbara tak efektif, pemerintah tarik Rp75 triliun</li>
<li>Amerika serang Venezuela, Maduro tetapkan keadaan darurat nasional</li>
<li>China tembakkan puluhan rudal di sekitar Taiwan, Taipei kecam keras</li>
<li>AS dikabarkan tangkap Maduro, wapres Venezuela: Beri kami bukti</li>
<li>Tambang Vale Indonesia terhenti, harga nikel naik tertinggi 14 bulan</li>
<li>Ketegangan Selat Taiwan memanas, China gelar latihan tembak langsung</li>
<li>Trump: Amerika akan masukkan perusahaan minyak besar ke Venezuela</li>
<li>Saham Bakrie dan Salim melesat diburu asing, IHSG naik 0,90% sesi I</li>
<li>Pasar lesu, 50 produsen EV China terancam gulung tikar</li>
</ol>
(KR)

Penangkapan Maduro dan eskalasi China-Taiwan jadi dua isu global terpopuler sepekan

Top sepekan: AS tangkap Presiden Maduro, RI tarik dana dari Himbara

WASHINGTON - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap enam kapal yang diduga mengangkut minyak Venezuela, hanya sehari setelah menyita sebuah tanker di lepas pantai negara tersebut.Washington juga mengumumkan sanksi terhadap sejumlah kerabat Presiden Nicol&aacute;s Maduro serta bisnis yang terkait dengan apa yang dianggap AS sebagai rezim tidak sah.Dilansir dari&nbsp;bbc.com, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan kapal yang disita, bernama Skipper, terlibat dalam &ldquo;pengiriman minyak ilegal&rdquo; dan akan dibawa ke pelabuhan AS.Caracas mengecam tindakan itu sebagai pembajakan internasional.Langkah ini menandai eskalasi tajam tekanan AS terhadap Maduro, di tengah serangkaian serangan terhadap kapal yang dituduh membawa narkoba dari Venezuela serta peningkatan kehadiran kapal perang Amerika di kawasan.Pemerintahan Trump menuduh Venezuela menyalurkan narkotika ke AS, sementara Caracas menuding Washington ingin &ldquo;merebut&rdquo; sumber daya minyaknya.Maduro menegaskan Venezuela tidak akan menjadi &ldquo;koloni minyak&rdquo;.Leavitt menekankan komitmen AS untuk menghentikan aliran narkoba dan menegakkan sanksi, namun enggan menyebut apakah penyitaan kapal tambahan akan dilakukan.Ia menegaskan AS tidak akan membiarkan kapal yang dikenai sanksi &ldquo;mengangkut minyak pasar gelap yang hasilnya mendanai narco-terorisme.&rdquo;AS berencana menyita minyak di dalam Skipper setelah proses hukum selesai. Leavitt juga menyebut Trump tak khawatir dengan laporan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menghubungi Maduro untuk menawarkan dukungan.Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan sanksi terhadap tiga keponakan istri Maduro, serta sejumlah perusahaan dan kapal, ditujukan untuk melemahkan &ldquo;kendali diktatorial dan brutal&rdquo; sang pemimpin.Dalam pernyataannya di X, ia mengatakan AS menuntut pertanggungjawaban &ldquo;rezim dan kroninya&rdquo;.Sehari sebelumnya, Gedung Putih merilis rekaman dramatis penyergapan yang menunjukkan pasukan bersenjata lengkap turun dari helikopter ke atas Skipper.Pemerintah Venezuela mengecam keras tindakan itu; Maduro menuduh AS &ldquo;menculik awak kapal&rdquo; dan &ldquo;merampas&rdquo; tanker tersebut, menyebutnya sebagai awal &ldquo;era pembajakan laut kriminal di Karibia.&rdquo;Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello menyebut AS sebagai &ldquo;pembunuh, pencuri, dan perompak.&rdquo;Menurut laporan CBS, kapal Skipper telah dikenai sanksi AS sejak 2022 karena diduga terlibat penyelundupan minyak yang menghasilkan dana bagi Hezbollah dan IRGC-QF.Dalam beberapa hari menjelang penyitaan, AS meningkatkan kehadiran militernya di Laut Karibia, termasuk menempatkan ribuan personel dan kapal induk USS Gerald Ford, yang terbesar di dunia, di dekat Venezuela. (DK)

AS tambah sanksi kapal Venezuela. Caracas mengecam tindakan itu sebagai pembajakan internasional.


AS sanksi enam kapal setelah sita tanker minyak Venezuela

JAKARTA - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela memasuki fase paling rumit sejak Presiden Donald Trump meluncurkan tekanan politik, ekonomi, dan militer terhadap rezim Nicol&aacute;s Maduro.
Upaya perubahan rezim yang digadang-gadang sebagai kemenangan geopolitik kini berubah menjadi dilema strategis dan badai politik internal bagi Washington.
Dikutip cnn.com (03/12), Maduro menunjukkan sikap menantang melalui aksi yang menyerupai kampanye terbuka, menepis spekulasi bahwa ia akan menerima tawaran untuk pergi.
&ldquo;Kami tidak menginginkan perdamaian para budak, juga tidak menginginkan perdamaian jajahan,&rdquo; ujarnya di depan massa pendukung.
Sementara itu, di Washington, Trump berupaya menyusun langkah berikutnya bersama para pejabat keamanan nasional di tengah kontroversi memanas atas serangan kapal di Karibia yang memicu tuduhan potensi kejahatan perang.
Serangan &ldquo;double tap&rdquo; yang menewaskan para penyintas kapal yang diduga terkait narkoba menuai kecaman dari Demokrat maupun sejumlah Republikan.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth, yang kini berada dalam sorotan, menyebut kritik tersebut dibuat-buat, menghasut, dan merendahkan.
Gedung Putih mengonfirmasi adanya serangan kedua dan menegaskan bahwa perintah diberikan oleh Laksamana Frank M. &ldquo;Mitch&rdquo; Bradley, meski tidak menjelaskan ancaman yang dihadapi personel AS. Laporan-laporan yang bertentangan serta dugaan tindakan di luar batas hukum membuat tekanan politik terhadap Trump dan Pentagon semakin besar.
Di sisi strategis, ancaman Trump untuk menyerang target kartel di wilayah Venezuela belum menggerakkan Maduro. Pada saat yang sama Presiden AS itu kini menghadapi risiko kredibilitas setelah retorika keras tidak diikuti tindakan militer nyata sesuatu yang dapat dimanfaatkan lawan-lawannya di Caracas, Beijing, dan Moskow.
Washington berharap tekanan militer dapat menggoyahkan lingkaran kekuasaan Maduro atau memaksanya menerima pengasingan.
Namun ketahanan rezim otoriter yang telah mengakar membuat banyak pejabat dan analis ragu bahwa langkah-langkah non-militer akan cukup. Menurut analis Chatham House, Christopher Sabatini, &ldquo;Ini momen hidup-mati bagi Donald Trump, apakah ia mencoba meredakan ketegangan?&rdquo;
Sementara itu, kemungkinan penggunaan kekuatan militer mulai dari serangan rudal hingga operasi udara &nbsp;membawa risiko besar, termasuk korban sipil dan reaksi publik AS yang menolak intervensi bersenjata.
Jika Maduro terus bertahan, kegagalan itu dapat merusak wibawa politik dan strategis Trump secara luas.(DH)

Trump hadapi dilema. Maduro melawan, pada saat yang sama tekanan politik di Washington menguat.

Dilema Trump: Maduro melawan, tekanan politik di Whasington menguat

JAKARTA &ndash; Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela meningkat tajam setelah Washington mengerahkan lebih dari selusin kapal perang dan sekitar 15.000 pasukan ke kawasan Karibia.
Dikutip dari cnn.com (3/12), Presiden Nicol&aacute;s Maduro menuding langkah itu dipicu oleh ambisi AS menguasai cadangan minyak raksasa Venezuela. Tudingan ini dibantah keras oleh Departemen Luar Negeri AS. Pemerintahan sebelumnya, di bawah Donald Trump, menyatakan bahwa ancaman militer tersebut bertujuan untuk menghentikan arus migran tak berdokumen dan perdagangan narkoba dari Venezuela.
Venezuela memiliki cadangan minyak mentah sebesar 303 miliar barel, sekitar seperlima cadangan dunia, namun produksinya merosot drastis dari 3,5 juta barel per hari pada 1990-an menjadi sekitar 1 juta barel saat ini. Sanksi internasional, krisis ekonomi, dan minimnya investasi membuat infrastruktur energi negara itu terpuruk.
Minyak Venezuela yang didominasi crude berat dan asam membutuhkan teknologi tinggi yang biasanya dikuasai perusahaan internasional. Namun, aktivitas perusahaan tersebut dibatasi oleh kondisi geopolitik dan sanksi.
Meskipun AS adalah produsen minyak terbesar dunia, negara itu tetap mengimpor minyak berat, termasuk dari Venezuela, karena penting untuk produksi diesel, aspal, dan bahan bakar industri. Sebagian besar kilang AS dirancang untuk memproses minyak Venezuela, yang menurut analis Phil Flynn, membuatnya lebih efisien dibandingkan menggunakan minyak domestik.
Pembukaan kembali akses Venezuela ke pasar global dinilai dapat menstabilkan harga minyak dunia, memberi peluang baru bagi perusahaan energi Barat, sekaligus memulihkan pendapatan Venezuela dari PDVSA, sumber dana terbesar pemerintah Maduro. Namun, pemulihan penuh diperkirakan membutuhkan biaya besar, sekitar US$58 miliar, hanya untuk memperbarui infrastruktur yang terbengkalai selama puluhan tahun.
&ldquo;Jika kita memiliki pemerintah yang sah di Venezuela untuk menjalankan semuanya, itu akan membuka dunia pada lebih banyak pasokan, mengurangi risiko lonjakan harga dan kelangkaan,&rdquo; ujar Flynn.
Di tengah spekulasi bahwa minyak menjadi faktor tekanan AS, Maduro bahkan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal OPEC, menuduh Washington ingin mengambil alih cadangan minyak negaranya. (DH)

AS–Venezuela memanas, Maduro tuding AS incar minyak, sementara produksi negara itu kian merosot.

Kilang AS butuh minyak Venezuela, apakah ini motif aksi militer Trump?

JAKARTA - Presiden Venezuela Nicol&aacute;s Maduro menolak tawaran Presiden AS Donald Trump untuk mundur dengan imunitas hukum dan tetap berada di negaranya.
Dikutip mercopress.com (02/12), tawaran itu muncul dalam percakapan telepon pribadi pada 21 Novembe. Maduro menolak mundur tanpa syarat.
Ia meminta amnesti penuh bagi dirinya dan keluarganya, pencabutan sanksi AS terhadap lebih dari 100 pejabat Venezuela, serta penghentian kasusnya di Mahkamah Pidana Internasional. Maduro mensyaratkan Wakil Presiden Delcy Rodr&iacute;guez memimpin pemerintahan sementara sampai pemilu baru digelar. Namun Washington menolak syarat Maduro dan menetapkan tenggat waktu yang kini telah berakhir.
Berbicara di Caracas, Maduro menegaskan kesetiaannya kepada rakyat Venezuela, mengatakan: &ldquo;Kekuatan nasional didasarkan pada kekuatan besar rakyatnya, kesadaran mereka, institusi mereka, senjata mereka, dan keputusan mereka untuk membangun tanah air ini.&rdquo;
Ia menambahkan, negaranya menginginkan damai dengan kedaulatan, kesetaraan, dan kebebasan, menolak dijadikan &ldquo;koloni&rdquo; atau &ldquo;budak.&rdquo;
Dalam pidato yang lain, Maduro bersumpah, &ldquo;Yakinlah bahwa, sebagaimana saya bersumpah di hadapan tubuh Komandan Agung dan Abadi Hugo Ch&aacute;vez, sebelum mengucapkan selamat tinggal kepadanya, kesetiaan absolut, saya bersumpah kesetiaan absolut melampaui zaman yang dapat kita jalani dalam cerita indah dan heroik ini.&rdquo;
Pemerintahan Trump, yang tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah, mengonfirmasi percakapan tersebut tanpa memberikan rincian.
AS juga meningkatkan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi US$50 juta. Meski ketegangan meningkat, negosiasi keluar bagi Maduro masih dimungkinkan, dan rezimnya meminta panggilan lanjutan dengan Trump.
Ketegangan yang meningkat telah memaksa beberapa maskapai internasional menghentikan operasi di Venezuela, seiring peringatan AS agar &ldquo;berhati-hati ekstrem&rdquo; saat terbang di wilayah udara negara itu. (DH)

Maduro tolak tawaran Trump mundur, tetap di Venezuela, tegaskan kesetiaan pada rakyat.

Maduro tolak tawaran mundur Trump

JAKARTA &ndash; Gedung Putih mengonfirmasi bahwa seorang komandan puncak Angkatan Laut AS memerintahkan serangan militer kedua terhadap sebuah kapal yang diduga terkait penyelundupan narkoba milik Venezuela.
&ldquo;Admiral (Frank) Bradley bekerja sesuai wewenang dan hukum yang berlaku,&rdquo; ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, Senin, dikutip bbc.com (02/12).
Leavitt menambahkan bahwa Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengesahkan serangan tersebut, namun membantah laporan yang menyebut adanya perintah untuk membunuh semua orang di kapal. Serangan kedua dilakukan setelah dua orang selamat dari ledakan pertama dan masih berada di kapal yang terbakar.
Kedua partai di Kongres AS menyatakan keprihatinan dan berjanji akan meninjau serangan ini secara menyeluruh.
&ldquo;Presiden (Donald) Trump dan Menteri Hegseth telah menegaskan bahwa kelompok narco-teroris yang ditunjuk presiden berhak menjadi target mematikan sesuai hukum perang,&rdquo; kata Leavitt. &ldquo;Presiden memiliki hak untuk menindak mereka jika mereka mengancam Amerika Serikat.&rdquo;
Media AS sebelumnya melaporkan bahwa Hegseth memerintahkan agar semua orang di kapal dibunuh pada serangan 2 September, memicu kekhawatiran mengenai legalitas operasi militer AS di Karibia.
Sejak awal September, lebih dari 80 orang telah tewas dalam serangkaian serangan terhadap kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba di perairan internasional dekat Venezuela dan Kolombia. Artinya, rangkaian serangan tersebut sudah berlangsung, bukan baru akan dilakukan.
Hegseth menyatakan bahwa &ldquo;tujuan yang dinyatakan adalah menghentikan narkoba mematikan, menghancurkan kapal narkoba, dan membunuh narco-teroris yang meracuni rakyat Amerika.&rdquo; Ia juga menepis laporan media sebagai &ldquo;dibuat-buat, provokatif, dan merendahkan.&rdquo;
Presiden Trump menyatakan kepercayaan penuh pada menterinya. Kongres, melalui Komite Layanan Bersenjata Senat dan DPR, akan melakukan investigasi menyeluruh, termasuk wawancara dengan komandan operasi serta akses ke rekaman audio dan video terkait perintah yang dikeluarkan.
Kepala Staf Gabungan mengatakan diskusi dengan Kongres akan berfokus pada &ldquo;niat dan legalitas misi untuk mengganggu jaringan perdagangan ilegal,&rdquo; serta menegaskan kepercayaan penuh pada para komandan militer di semua tingkatan. (DH)

Komandan AS lakukan serangan tambahan, Kongres akan selidiki perintah dan legalitasnya.

Serangan kedua AL Amerika di Karibia picu sorotan Kongres

JAKARTA - Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi pada Minggu bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, namun enggan merinci isi percakapan tersebut.
&ldquo;Saya tidak ingin mengomentarinya. Jawabannya ya,&rdquo; kata Trump kepada wartawan di Air Force One.
Dikutip reuters.com (30/11), percakapan ini pertama kali dilaporkan The New York Times sebagai diskusi kemungkinan pertemuan antara kedua pemimpin di AS. Mengenai panggilan tersebut, Trump menambahkan, &ldquo;Saya tidak akan bilang itu berjalan baik atau buruk, itu hanya panggilan telepon.&rdquo;
Pengumuman ini muncul di tengah retorika keras Trump terhadap Venezuela, termasuk pernyataannya pada Sabtu bahwa ruang udara di atas dan sekitar Venezuela harus dianggap tertutup sepenuhnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Menanggapi pertanyaan apakah hal itu menandakan serangan akan segera dilakukan, Trump menegaskan, &ldquo;Jangan membaca terlalu dalam hal itu.&rdquo;
Pemerintahan Trump sedang menimbang berbagai opsi terkait Venezuela, termasuk upaya menggulingkan Maduro, yang dituduh AS memasok narkoba ilegal.
Maduro membantah tuduhan tersebut. Reuters melaporkan bahwa militer AS siap melanjutkan operasi setelah penumpukan di Karibia dan hampir tiga bulan serangan terhadap kapal-kapal narkoba di lepas pantai Venezuela.
Menanggapi serangan sebelumnya di Karibia yang menewaskan korban selamat, ia mengatakan: &ldquo;Tidak akan menginginkan serangan semacam itu.&rdquo;
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut serangan AS sah secara hukum dan &ldquo;mematikan.&rdquo;
Maduro dan pejabat tinggi Venezuela belum memberi komentar. Jorge Rodriguez, kepala Majelis Nasional Venezuela, mengatakan panggilan tersebut bukan topik konferensi persnya, yang membahas penyelidikan terhadap serangan kapal AS di Karibia.(DH)

Trump konfirmasi telepon dengan Maduro, rahasiakan isi percakapan.

Trump akui telepon Maduro, tapi tutup rincian percakapan

JAKARTA &ndash; Peningkatan serangan udara Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba memicu pengetatan pengawasan di negara bagian&nbsp;Sucre, Venezuela, sebuah wilayah pesisir di timur laut negara itu, berbatasan langsung dengan laut Karibia dan berada dekat pulau Trinidad dan Tobago.
Posisi strategis Sucre membuatnya sering dilintasi rute laut yang dituduh AS sebagai jalur penyelundupan narkoba.
Dikutip&nbsp;Reuters&nbsp;(28/11), sejumlah warga dan seorang pengunjung mengatakan aparat keamanan serta pendukung partai berkuasa kini melakukan patroli intensif, terutama di kawasan miskin sekitar Guiria, kota pelabuhan yang menjadi pintu keluar menuju Trinidad dan Tobago. Langkah itu memicu ketakutan di tengah masyarakat.
Sucre tercatat sebagai lokasi sebagian dari lebih 80 korban tewas dalam kampanye serangan udara AS di perairan Venezuela dan Pasifik. Pemerintahan Trump mengklaim operasi tersebut menargetkan kartel narkoba yang menurut Washington dipimpin Presiden Nicolas Maduro. Caracas membantah keras dan menuduh AS ingin mendorong perubahan rezim serta menguasai sumber daya alam Venezuela.
Dua kerabat korban mengatakan polisi dan badan intelijen SEBIN mendatangi rumah mereka setelah pemboman. Aparat menggeledah properti dan melarang keluarga mengunggah informasi kematian di media sosial. Mereka mengaku tidak mendapat penjelasan resmi dan belum melihat adanya investigasi.
Reuters melaporkan peningkatan aktivitas keamanan sejak pertengahan September. Warga G&uuml;iria menyebut hadirnya aparat dari berbagai lembaga, SEBIN, DGCIM, militer, polisi nasional, serta kelompok sipil pro-pemerintah&nbsp;colectivos. Patroli dilakukan siang dan malam, sebagian oleh petugas berpakaian preman.
&ldquo;Mereka melewati area yang sama berkali-kali, sepanjang waktu. Dulu tidak seintens ini, sekarang mereka ada di mana-mana,&rdquo; kata seorang tokoh masyarakat.
Pengetatan keamanan meningkat setelah pengumuman latihan militer gabungan AS&ndash;Trinidad dan Tobago pada Oktober. Kondisi itu disebut memicu sejumlah penangkapan, sementara pos-pos pemeriksaan baru bermunculan tanpa kejelasan siapa yang mengoperasikannya.
Perekonomian G&uuml;iria ikut terpukul. Aktivitas perdagangan laut menuju Trinidad dan Tobago terhenti total. &ldquo;Belakangan ini toko-toko agak bergerak karena pembayaran bonus pemerintah; selebihnya tidak ada uang beredar,&rdquo; kata seorang pegawai toko. &ldquo;Tidak ada kapal yang berangkat, semuanya praktis mati.&rdquo;
Di Car&uacute;pano, kota besar lain di Sucre, warga mengatakan DGCIM mendirikan pusat komando baru. Kehadiran aparat membuat aktivitas masyarakat menyusut.
&ldquo;Orang-orang tahu ada individu yang bukan dari komunitas, banyak kerahasiaan. Tidak ada yang berbicara karena tidak tahu apakah ada yang mendengarkan,&rdquo; ujarnya. (DH)

Suasana di wilayah negara bagian Sucre, Venezuela, mencekam setelah pemboman AS dekat pesisir.

Sucre Venezuela mencekam setelah pemboman AS dekat pesisir

JAKARTA - Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro lewat demonstrasi militer terbesar di kawasan Karibia pada Kamis, hanya beberapa hari sebelum Washington resmi menetapkan Maduro dan lingkaran kekuasaannya sebagai bagian dari organisasi teroris asing.
Dikutip cnn.com (22/11), penetapan tersebut akan menggunakan label &ldquo;Cartel de los Soles&rdquo;, istilah yang menurut para ahli lebih menggambarkan dugaan jaringan pejabat korup ketimbang organisasi kriminal terstruktur.
Status itu memberi kewenangan kepada Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi baru, meski tidak secara eksplisit membuka jalan bagi penggunaan kekuatan mematikan.
Namun para pejabat menilai status itu dapat memperluas opsi aksi militer AS terhadap Venezuela. &ldquo;Ini memberi lebih banyak alat kepada departemen kami untuk memberikan opsi kepada Presiden,&rdquo; ujar Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Pada Kamis, setidaknya enam pesawat tempur dan strategis AS termasuk F/A-18E, pembom B-52 dan pesawat pengintai tampak beroperasi selama beberapa jam di atas perairan dekat Venezuela. Komando Udara AS Kawasan Selatan menggambarkan latihan tersebut sebagai &ldquo;bomber attack demo&rdquo; untuk mencegah aktivitas ilegal. Sebagian pesawat diluncurkan dari kapal induk USS Gerald Ford.
Unjuk kekuatan itu dilakukan di tengah sinyal terbuka Trump atas solusi diplomatik. Ia mengatakan pada Fox News bahwa ia akan berbicara dengan Maduro dalam waktu tidak terlalu lama. &ldquo;Saya tidak bisa memberi tahu Anda apa yang akan saya katakan kepadanya, tapi saya punya sesuatu yang sangat spesifik untuk disampaikan.&rdquo;
Upaya diplomatik sebelumnya yang dipimpin utusan khusus Ric Grenell dihentikan bulan lalu, sementara Qatar yang sempat memfasilitasi komunikasi pada masa pemerintahan Biden belum kembali dilibatkan dalam beberapa bulan terakhir.
Status teroris adalah instrumen kontra-terorisme paling serius milik Departemen Luar Negeri AS. Selain melarang warga AS memberi dukungan material, status itu juga memblokir anggota dan perwakilan kelompok masuk ke wilayah AS. Kongres telah diberi notifikasi pada 16 November, namun tidak bergerak untuk menggagalkan rencana tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, AS terus menggelar latihan udara dan laut di dekat Venezuela, termasuk penerbangan B-52 dan B-1 yang semakin mendekati garis pantai utara Caracas dan Isla Margarita.(DH)

Ameria gelar demo serangan besar jet tempur jelang penetapan Maduro sebagai organisasi teroris.

Jet tempur dan bomber Amerika 'kepung' Venezuela

JAKARTA&nbsp;&ndash; Pemimpin Venezuela Nicol&aacute;s Maduro menyatakan kesediaannya menggelar pertemuan langsung dengan pejabat pemerintahan Trump, di tengah meningkatnya tekanan diplomatik, ekonomi, dan militer Amerika Serikat terhadap Caracas.
Dikutip dari bbc.com (18/11), pernyataan Maduro muncul setelah Presiden Donald Trump menyebut bahwa ia tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat ke Venezuela.
Washington menuduh Maduro memimpin&nbsp;Cartel de los Soles&nbsp;dan menilai pemilu tahun lalu &ldquo;curang&rdquo;. Maduro membantah keras, menuding AS ingin memicu konflik untuk menguasai cadangan minyak Venezuela.
Sejak Trump memulai masa jabatan keduanya, AS menggandakan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro menjadi US$50 juta dan meluncurkan operasi pemberantasan narkotika yang telah menewaskan lebih dari 80 orang di Karibia dan Pasifik.
AS juga berencana menetapkan&nbsp;Cartel de los Soles&nbsp;sebagai FTO (Foreign Terrorist Organization/Organisasi Teroris Asing) mulai 24 November.
Status FTO membuat setiap bentuk dukungan warga AS terhadap kelompok tersebut menjadi tindakan kriminal, sekaligus memberi dasar bagi kebijakan AS untuk &ldquo;menghapus total&rdquo; ancaman mereka.
Penundaan penetapan ini dipandang sejumlah analis sebagai sinyal ultimatum: jalur dialog atau sanksi dan langkah militer yang lebih keras.
Status FTO akan membuat setiap bentuk dukungan warga AS terhadap kelompok tersebut menjadi tindakan kriminal, sekaligus memberi dasar bagi kebijakan &ldquo;penghapusan total&rdquo; ancaman mereka terhadap AS.
Namun, keabsahan operasi militer AS ramai dipertanyakan, karena Washington tidak memberikan bukti bahwa kapal-kapal yang diserang membawa narkoba.
Spekulasi juga bermunculan bahwa pengerahan besar armada militer, termasuk kapal induk USS Gerald Ford, bisa mengarah pada upaya menggulingkan Maduro. Trump sendiri memberikan pernyataan yang saling bertentangan; ia mengatakan &ldquo;Saya tidak pikir begitu&rdquo; ketika ditanya apakah AS akan berperang, namun juga menegaskan bahwa ia &ldquo;tidak menutup kemungkinan apa pun&rdquo; terkait pengerahan pasukan.
Di sisi lain, upaya diplomasi internasional sebelumnya baik yang dimediasi Norwegia maupun didukung Vatikan berulang kali gagal.
Sementara itu, pemimpin oposisi Mar&iacute;a Corina Machado, yang bersembunyi dari kejaran aparat, terus mendesak militer Venezuela untuk meninggalkan Maduro. Ia merilis &ldquo;manifesto kebebasan&rdquo; berisi visi Venezuela pasca Maduro dan menuntut pertanggungjawaban atas dugaan &ldquo;kejahatan terhadap kemanusiaan&rdquo;, termasuk penyiksaan terhadap tahanan politik.
Dalam pesan terbarunya yang ditujukan kepada publik AS, Maduro menegaskan, &ldquo;dialog, panggilan, ya, damai, ya, perang, tidak, tidak pernah, tidak pernah perang&rdquo; dan menyatakan kesiapan untuk berbicara &ldquo;bertatap muka&rdquo; dengan siapa pun dari pihak AS yang bersedia membuka jalur komunikasi.
Sebelumnya, Brett&nbsp;McGurk, mantan pejabat keamanan nasional yang pernah bekerja untuk empat presiden AS, memperingatkan&nbsp;agar Washington tidak mengulangi pola intervensi militer tanpa tujuan&nbsp;yang jelas. Ia menilai bahwa pengerahan militer AS di sekitar Venezuela memiliki kemiripan operasional dengan Operasi Panama 1989 yang menargetkan Manuel Noriega, bukan dengan invasi Irak pada 2003.&nbsp;(DH)

Maduro siap berdialog dengan AS di tengah tekanan militer dan rencana penetapan FTO.

Amerika di ambang serbu Venezuela, Maduro buka dialog

VENEZUELA &mdash; Amerika Serikat memperkuat kehadirannya di Trinidad dan Tobago dan kembali menggelar latihan militer gabungan pada Minggu (16/11).
Presiden Venezuela Nicol&aacute;s Maduro, seperti dikutip elimparcial.com, mengecam manuver tersebut sebagai tindakan &ldquo;tidak bertanggung jawab&rdquo; di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Karibia. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato di hadapan para pendukungnya di Petare, Caracas. Dalam kesempatan tersebut, Maduro menyerukan kewaspadaan dan menuduh Amerika Serikat tengah melakukan &ldquo;perang kriminal&rdquo;.
Maduro tidak hanya mengkritik latihan itu, tetapi juga mengirim pesan langsung kepada warga Trinidad dan Tobago. &ldquo;Rakyat Trinidad dan Tobago akan melihat apakah mereka akan terus membiarkan air dan tanah mereka digunakan untuk secara serius mengancam perdamaian Karibia,&rdquo; ujarnya.
Pemimpin Venezuela itu juga mendesak pendukungnya di wilayah timur untuk menjaga &ldquo;vigilia" dan aksi turun ke jalan secara terus-menerus selama latihan berlangsung. Istilah vigilia berasal dari bahasa Spanyol, berarti berjaga sepanjang malam atau melakukan ronda/pengawasan tanpa henti sebagai bentuk kewaspadaan politik atau spiritual. Maduro meminta mobilisasi dilakukan dengan semangat patriotik, namun tetap damai dan tidak terprovokasi.
Pengumuman latihan selama lima hari ini muncul setelah Amerika Serikat pada bulan lalu mengirim kapal perusak berpeluncur rudal ke Trinidad dan Tobago untuk pelatihan&mdash;langkah yang sebelumnya sudah dikecam Venezuela sebagai &ldquo;provokasi militer&rdquo;.
Merespons tuduhan tersebut, Menteri Luar Negeri Trinidad dan Tobago Sean Sobers menegaskan bahwa latihan ini bukan persiapan untuk aksi militer AS terhadap Venezuela. Pemerintah Trinidad dan Tobago menyatakan latihan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman taktik dan teknik antara kedua militer. Washington, pada sisi lain, menegaskan bahwa pengerahan itu merupakan bagian dari operasi untuk menggagalkan perdagangan narkotika ilegal di Karibia.
Perdana Menteri Trinidad dan Tobago Kamla Persad-Bissessar menjadi pendukung kuat kehadiran AS dan beberapa kali berselisih dengan Maduro. Sikap itu sejalan dengan pernyataan Presiden Donald Trump, yang menyebut &ldquo;hari-hari Maduro sudah dihitung&rdquo; dan bahwa serangan darat AS terhadap Venezuela tetap menjadi opsi.
Sementara itu, pemimpin oposisi Venezuela Mar&iacute;a Corina Machado&mdash;yang kini berada dalam persembunyian&mdash;mengajak pendukung Maduro untuk justru melawan rezim tersebut. Dalam pesan suara yang ditujukan kepada aparat keamanan dan Angkatan Bersenjata, ia meminta mereka menjadi &ldquo;pahlawan, bukan kriminal&rdquo; dan turut membangun &ldquo;masa depan Venezuela yang cemerlang&rdquo;.
Spekulasi meningkat setelah laporan bahwa Trump membahas opsi terkait Venezuela dalam pertemuan dengan para penasihat militernya. Namun Trump hanya mengatakan, &ldquo;Aku tidak bisa memberitahumu apa itu, tetapi kami membuat banyak kemajuan dengan Venezuela.&rdquo;
Ketegangan meningkat setelah kapal induk USS Gerald R. Ford&mdash;kapal induk tercanggih AS&mdash;tiba di Laut Karibia sebagai bagian dari operasi anti-narkotika &ldquo;Operation Southern Spear&rdquo;. Gugus tempur itu mencakup kapal induk, dua kapal perusak rudal, dan sejumlah kapal pendukung lainnya.
Menurut channelnewsasia.com (17/11), pengerahan ini dilakukan atas perintah Presiden Trump untuk membongkar organisasi kriminal transnasional dan memerangi narco-terorisme. Operasi serupa juga dilakukan di Pasifik timur pada Sabtu, menewaskan tiga tersangka pengangkut narkoba.
Data AFP menunjukkan setidaknya 83 orang tewas sejak operasi anti-penyelundupan dimulai pada September, meski AS belum memberikan bukti bahwa para target benar-benar pelaku penyelundupan. Sejumlah pakar menilai operasi ini mengarah pada praktik pembunuhan di luar proses hukum. (DH)

Armada AS masuk Karibia untuk operasi anti-narkotika, memicu ketegangan baru dengan rezim Maduro.