JAKARTA &ndash; Gelombang demonstrasi mahasiswa mulai meluas di berbagai daerah dengan membawa tuntutan perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, hingga penolakan praktik militerisme di ranah sipil.
Aksi mahasiswa di Jakarta mengusung tagar #MenujuIndonesiaBangkrut pada Jumat dan Sabtu pekan lalu, yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia.
Namun dalam pelaksanaannya, massa aksi sempat dicegat oleh aparat kepolisian dan TNI karena alasan keamanan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), yang dinilai sebagai jantung bisnis Indonesia.
Berdasarkan materi tuntutan yang disampaikan, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Beberapa di antaranya termasuk tuntutan agar pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menghapus dwifungsi militer di ranah sipil.
Rangkaian aksi serupa berlanjut pada Senin (15/6) di sejumlah daerah seperti Yogyakarta, Surabaya, Solo, Bandung, Pekanbaru, hingga Makassar dengan membawa tuntutan serupa.
Menanggapi protes mahasiswa, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman menegaskan posisi pemerintah tetap membuka ruang bagi publik, untuk menyampaikan kritik maupun pendapat.
Namun sosok yang dikenal sebagai jenderal purnawirawan TNI itu, mengingatkan agar massa tak menyampaikan kritik dan pendapat secara tepat.
&ldquo;Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,&rdquo; ujarnya, dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat.
Sementara Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan, mengkritik pemerintah karena telah mengerahkan aparat TNI dalam mengawal aksi di Jakarta pada Jumat.
Koalisi yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat seperti Imparsial dan Amnesty International ini, dalam pernyataan bersama yang disampaikan, menilai pengerahan TNI harusnya jadi opsi terakhir. Terutama jika aparat sipil tidak bisa mengontrol situasi yang ada. (KR)

Mahasiswa menuntut pemerintah agar menurunkan harga BBM hingga menghentikan program yang membebani APBN.

Protes mahasiswa meluas, tuntut kenaikan BBM hingga pemborosan APBN

JAKARTA - sebuah studi dari National Bureau of Economic Research menemukan bahwa ekspansi pendidikan tinggi di China telah membantu mendorong pendidikan pascasarjana AS dan perekonomian lokal di kota-kota kampus, menurut sebuah studi baru.
Ekspansi pendidikan tinggi China yang masif , yang meningkatkan jumlah pendaftaran mahasiswa sarjana dari sekitar 1 juta pada 1999 menjadi 9,6 juta pada 2020, menghasilkan gelombang mahasiswa yang belajar ke luar negeri dan memberi dampak terukur di dalam universitas-universitas AS, menurut tim peneliti NBER, sebuah lembaga nirlaba yang berbasis di Cambridge, Massachusetts.
Studi tersebut menyatakan bahwa untuk setiap 100 lulusan di China, sekitar tiga atau empat melanjutkan studi ke AS &mdash; sebagian besar pada program magister bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) &mdash; sehingga mendorong ekspansi program-program terkait di universitas Amerika.
&nbsp;Untuk setiap 100 mahasiswa magister asal China, universitas-universitas AS menambahkan sekitar satu program magister STEM baru, temuan studi tersebut.
&nbsp;Temuan ini tampaknya bertentangan dengan klaim beberapa politisi Amerika bahwa mahasiswa China &ldquo;menggusur&rdquo; mahasiswa domestik.
Tahun lalu, Wakil Presiden J.D. Vance mengatakan kepada Fox News bahwa mahasiswa asing kaya &ldquo;beberapa oligarki China yang membayar US$100.000 per tahun, mengambil kursi dari &ldquo;anak-anak kelas menengah Amerika dari pedalaman&rdquo; di universitas-universitas terbaik AS.
Namun para peneliti mengatakan bahwa masuknya mahasiswa China justru membantu menciptakan lebih banyak tempat bagi mahasiswa Amerika maupun internasional lainnya, dan menggambarkan pola tersebut sebagai &ldquo;crowding in&rdquo;.
&ldquo;Hasil kami mengungkap pola crowd-in yang signifikan. Setiap tambahan satu mahasiswa magister asal China dikaitkan dengan peningkatan sekitar 0,26 mahasiswa magister Amerika,&rdquo; tulis tim tersebut dalam makalah kerja mereka, yang belum melalui proses peer review.
Denis Simon dari Quincy Institute menyebut studi ini &ldquo;novel&rdquo; karena menggambarkan bagaimana kebijakan pendidikan China berdampak lintas negara, menegaskan dimensi &ldquo;globalisation of talent and training&rdquo; dalam hubungan AS&ndash;China.
Namun, peneliti memperingatkan bahwa kebijakan baru AS mulai dari aturan visa yang lebih ketat hingga peningkatan pemeriksaan latar belakang mahasiswa China dapat melemahkan efek positif tersebut. Pada Mei, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan pemerintah berencana &ldquo;aggressively&rdquo; mencabut visa bagi warga negara China di bidang sensitif.
Pada 2023, mahasiswa China menyumbang sekitar US$14,3 miliar bagi ekonomi AS. Tetapi penurunan jumlah mahasiswa menjadi sekitar 277.000 pada 2024 menimbulkan kekhawatiran soal potensi kekurangan pendanaan di universitas AS. (DH)

Studi NBER: Kehadiran mahasiswa China dorong pertumbuhan pendidikan di AS