JAKARTA &mdash; Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarif Presiden Donald Trump berpotensi memperlebar defisit anggaran AS dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah AS hingga $1,6 triliun dalam satu dekade ke depan.
Seperti dikutip Yahoo Finance (8/3), keputusan pengadilan tersebut meninggalkan kekosongan dalam kas Departemen Keuangan AS (Treasury) karena pemerintah sebelumnya mengandalkan penerimaan dari kebijakan tarif sebagai salah satu sumber penting pendapatan negara.
Mahkamah Agung pada akhir bulan lalu memutuskan bahwa sebagian besar tarif yang diterapkan oleh pemerintahan kedua Trump pada 2025 dinilai ilegal. Putusan ini secara langsung mengganggu proyeksi pendapatan pemerintah federal yang sebelumnya berasal dari kebijakan tarif perdagangan.
Sebelumnya, Gedung Putih mengandalkan sekitar $300 miliar per tahun dari pendapatan tarif untuk membantu mendanai berbagai kebijakan ekonomi.
Dana tersebut direncanakan untuk mendukung program tariff rebate checks atau cek pengembalian tarif kepada masyarakat serta berbagai insentif penghapusan pajak perusahaan dalam kebijakan fiskal yang dikenal sebagai One Big Beautiful Bill Act.
Namun, putusan pengadilan tersebut mengubah perhitungan fiskal pemerintah secara signifikan. Para hakim menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif dengan menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Akibat keputusan tersebut, berbagai tarif yang dikenakan pada momen yang disebut &ldquo;Liberation Day&rdquo;, serta kebijakan tarif lain yang diberlakukan lebih awal pada 2025, akhirnya dibatalkan.
Menanggapi putusan tersebut, Trump dan tim pemerintahannya kemudian bergerak cepat dengan menetapkan tarif menyeluruh sebesar 10% terhadap mitra dagang global. Meski demikian, detail kebijakan tersebut masih terbatas dan para pejabat pemerintah menilai dampaknya tetap signifikan terhadap pendapatan negara.
Perhitungan dampak fiskal dari keputusan tersebut juga dianalisis oleh Congressional Budget Office (CBO) dalam laporan terbarunya. Lembaga tersebut menghitung potensi kehilangan pendapatan yang harus ditanggung pemerintah akibat pembatalan tarif tersebut.
Direktur CBO Phillip Swagel menyebut bahwa defisit primer pemerintah AS, tanpa memperhitungkan perubahan kondisi ekonomi, diperkirakan akan meningkat sekitar $1,6 triliun dalam periode 10 tahun dibandingkan proyeksi sebelum keputusan Mahkamah Agung tersebut.
Penurunan pendapatan negara juga diperkirakan meningkatkan ketergantungan pemerintah pada pembiayaan utang. CBO memperkirakan pengeluaran untuk bunga utang pemerintah AS akan bertambah sekitar $400 miliar dalam periode 2026 hingga 2036 dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.
Padahal, dalam proyeksi sebelumnya, biaya bunga bersih pemerintah federal sudah diperkirakan akan mencapai lebih dari $2,1 triliun per tahun pada 2036.
&gt;&gt;Defisit Meningkat US$2 Triliun
Secara keseluruhan, setelah adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, defisit anggaran pemerintah AS diperkirakan meningkat sekitar $2 triliun dalam periode 2026 hingga 2036 dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Meski demikian, penghentian tarif tersebut juga dinilai membawa beberapa dampak positif bagi perekonomian. Swagel menjelaskan bahwa perubahan kebijakan perdagangan sejak Januari 2025 sebelumnya diperkirakan akan meningkatkan inflasi secara sementara, menekan investasi riil, menurunkan tingkat produk domestik bruto riil, serta mengurangi lapangan kerja.
Namun, penghentian tarif yang diberlakukan melalui kewenangan IEEPA dinilai dapat meredam sebagian dampak negatif tersebut terhadap perekonomian.
CBO juga menegaskan bahwa estimasi dampak fiskal tersebut belum memasukkan kebijakan tarif global terbaru yang diumumkan pemerintah setelah putusan pengadilan.
Dalam proklamasi presiden yang dirilis pada 20 Februari, pemerintah Amerika Serikat menetapkan tambahan tarif sebesar 10% terhadap barang impor, yang mulai berlaku pada 24 Februari selama 150 hari, berdasarkan Section 122 dari Trade Act of 1974.
Namun, Presiden Trump kemudian menyatakan melalui media sosial bahwa tarif tersebut sebenarnya akan menjadi 15%, meskipun hingga kini belum ada undang-undang resmi yang menetapkan kenaikan tarif tersebut.
Perhitungan dari Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) menunjukkan bahwa tarif 10% tersebut diperkirakan dapat menghasilkan sekitar $35 miliar selama masa berlaku 150 hari.
Jika tarif tersebut dinaikkan menjadi 15%, potensi penerimaan negara diperkirakan meningkat menjadi sekitar $50 miliar.
CRFB juga memperkirakan bahwa jika kebijakan tarif tersebut diperpanjang oleh Kongres atau diterapkan melalui mekanisme kebijakan lain, maka penerimaan tarif dapat mencapai lebih dari $900 miliar dalam periode 2026 hingga 2036 pada tingkat tarif 10%, atau bahkan sekitar $1,3 triliun jika tarif 15% diterapkan.
Meski demikian, kedua skenario tersebut masih belum sepenuhnya mampu menutup potensi kehilangan pendapatan yang diperkirakan oleh CBO, yaitu sekitar $2 triliun akibat pembatalan tarif berdasarkan kewenangan IEEPA.
Di tengah kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mencoba meredakan kekhawatiran pasar terkait potensi penurunan pendapatan tarif pemerintah.
Ia menyatakan bahwa kombinasi kebijakan tarif baru yang diberlakukan melalui Section 122, serta kemungkinan tarif permanen melalui Section 232 yang berkaitan dengan alasan keamanan nasional dan Section 301 yang terkait praktik perdagangan tidak adil, dapat membantu menjaga stabilitas penerimaan negara.
Bessent bahkan menyebut bahwa kombinasi kebijakan tersebut berpotensi membuat pendapatan tarif pemerintah pada 2026 hampir tidak berubah, seperti disampaikannya dalam forum Economic Club of Dallas pada 20 Februari. (SA)

Putusan Mahkamah Agung batalkan tarif Trump 2025, akibatkan defisit fiskal bertambah US$2 triliun.

Defisit Amerika berpotensi melebar US$2 triliun hingga 2036

JAKARTA &ndash; Pemerintah Amerika Serikat resmi memberlakukan tarif impor global sebesar 10% mulai Selasa, menyusul langkah Presiden Donald Trump setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif sebelumnya. Pungutan ini diberlakukan melalui perintah eksekutif yang diteken Jumat lalu, beberapa jam setelah putusan pengadilan.
Dikutip dari Bloomberg (24/02), meski Trump sehari kemudian mengancam akan menaikkan tarif menjadi 15%, namun hingga tarif mulai berlaku pada pukul Selasa (23/2) pukul&nbsp;00.01 waktu Washington, belum ada keputusan resmi terkait kenaikan tersebut.
Seorang pejabat pemerintahan menyebut Gedung Putih masih menyiapkan perintah formal untuk menaikkan tarif global, namun jadwal penerapannya belum ditetapkan.
Ketidakpastian ini memicu kebingungan di kalangan mitra dagang. Sejumlah negara dan pelaku usaha mulai meninjau ulang perjanjian dagang yang ada. Uni Eropa dan India bahkan memutuskan menghentikan sementara perundingan dagang dengan Amerika Serikat.
Tarif 10% tersebut diberlakukan berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan presiden AS mengenakan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres. Namun kebijakan ini tetap memuat sejumlah pengecualian, termasuk barang yang tercakup dalam perjanjian dagang Amerika Utara serta beberapa produk pertanian.
Analisis Bloomberg Economics menunjukkan tarif efektif Amerika Serikat kini berada di kisaran 10,2%, turun dari 13,6% sebelum putusan pengadilan. Jika tarif dinaikkan menjadi 15%, tarif efektif diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 12%.
Di sisi lain, pemerintahan Trump juga tengah menyiapkan penyelidikan impor terhadap sejumlah barang industri, seperti baterai, peralatan listrik, dan bahan kimia, dengan alasan keamanan nasional. Penyelidikan ini berpotensi menjadi dasar pengenaan tarif tambahan, meski prosesnya diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan.
Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menghormati kesepakatan dagang yang telah disepakati. &ldquo;Kami ingin mereka memahami bahwa kesepakatan ini akan menjadi kesepakatan yang baik,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Kami akan mendukungnya, dan berharap mitra kami juga melakukan hal yang sama.&rdquo;
Meski demikian, respons mitra dagang masih cenderung berhati-hati. Uni Eropa menunda ratifikasi perjanjian dagang dengan AS, sementara India menangguhkan pembicaraan lanjutan terkait kesepakatan sementara. Trump juga kembali mengancam akan mengenakan tarif lebih tinggi terhadap negara-negara yang dianggap tidak mematuhi perjanjian.
Kebijakan tarif ini diberlakukan menjelang pidato State of the Union Trump di Kongres. Sejumlah survei menunjukkan tingkat ketidakpuasan publik AS terhadap kebijakan perdagangannya meningkat, dengan mayoritas responden menilai tarif justru mendorong kenaikan harga bagi konsumen. (DH)

Tarif impor global 10% AS resmi berlaku usai putusan pengadilan, sementara kenaikan 15% belum final.

Mitra dagang bingung, kenaikan tarif Trump 15% belum diformalkan

JAKARTA &ndash; Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menyerang Mahkamah Agung AS setelah pengadilan membatalkan tarif darurat yang ia terapkan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Dikutip Reuters, Selasa (24/2), Trump memperingatkan negara-negara mitra dagang agar tidak menarik diri dari kesepakatan dagang yang telah disepakati dengan AS, atau menghadapi tarif yang lebih tinggi melalui dasar hukum lain.
&ldquo;Negara mana pun yang ingin &lsquo;bermain-main&rsquo; dengan keputusan Mahkamah Agung yang tidak masuk akal ini&hellip; akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi, dan lebih buruk, daripada yang baru saja mereka setujui. WASPADALAH PEMBELI!!!&rdquo; tulis Trump di Truth Social.
Ia menegaskan bahwa meskipun tarif IEEPA dibatalkan, putusan tersebut justru menguatkan kewenangannya untuk mengenakan tarif melalui undang-undang lain &ldquo;dengan cara yang jauh lebih kuat dan menjengkelkan, dengan kepastian hukum.&rdquo;
Selain itu, Trump membuka opsi pengenaan biaya lisensi terhadap mitra dagang, meski mekanismenya belum dirinci. Pemerintahannya disebut tengah menyiapkan jalur hukum baru, termasuk penyelidikan berdasarkan Section 301 terkait praktik perdagangan tidak adil, yang berpotensi membuka ruang pengenaan tarif tambahan.
Di Eropa, Parlemen Uni Eropa menunda pemungutan suara atas perjanjian dagang dengan AS menyusul keputusan Trump memberlakukan tarif impor sementara sebesar 15% untuk seluruh negara. Tarif tersebut diumumkan berdasarkan Section 122 Trade Act of 1974, awalnya 10%, lalu dinaikkan ke batas maksimum 15%, dan mulai berlaku Selasa dini hari waktu AS. Beberapa komoditas strategis, seperti bahan pangan tertentu, suku cadang pesawat, mineral kritis, dan bahan baku farmasi, dikecualikan.
Ketidakpastian kebijakan tarif langsung mengguncang pasar keuangan global. Indeks Dow Jones turun 1,34%, S&amp;P 500 melemah 0,65%, dan Nasdaq terkoreksi 0,65%. Nilai indeks dolar AS juga turun 0,2%. China mendesak AS mencabut kebijakan tarif, Uni Eropa membekukan proses persetujuan kesepakatan, sementara India menunda agenda perundingan dagang.
Dalam putusan yang ditulis Ketua Mahkamah Agung John Roberts, pengadilan menegaskan perannya sebagai pengawas kekuasaan presiden. Trump juga menyatakan kekhawatiran bahwa pengadilan dapat kembali menolak kebijakan pemerintahannya, termasuk dalam perkara pembatasan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yang masih menunggu putusan. (DH)

Trump tegaskan sanksi tambahan untuk mitra dagang yang “bermain-main” dengan Putusan Mahkamah Agung.