WASHINGTON &ndash; Presiden AS Donald Trump menegaskan agenda kesepakatan dagangnya tetap berjalan meski Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kewenangannya untuk mengenakan tarif darurat, sebuah putusan yang memicu ketidakpastian baru di kalangan mitra dagang Washington.
Dalam pidato kenegaraan pada Selasa, Trump membela kebijakan tarifnya menyusul putusan pengadilan pekan lalu yang menyatakan ia melampaui wewenang ketika memberlakukan tarif terhadap hampir seluruh negara dengan dasar International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Meski demikian, seperti dikutip CNBC, Trump menegaskan pemerintahannya akan kembali menerapkan tarif melalui jalur hukum yang sah.
Tak lama setelah putusan tersebut, pemerintah AS menggantinya dengan tarif universal sebesar 10% berdasarkan Trade Act of 1974 Pasal 122, yang mulai berlaku Selasa. Trump juga sempat mengancam akan menaikkan tarif hingga 15%, meski belum jelas kapan kebijakan itu akan diterapkan.
Putusan pengadilan tersebut memunculkan tanda tanya terhadap sejumlah perjanjian dagang bilateral yang sebelumnya dirancang dengan mengacu pada tarif berbasis IEEPA. Sejumlah pemerintah asing kini meninjau ulang posisi mereka.
Johannes Fritz, CEO St. Gallen Endowment for Prosperity through Trade, mengatakan banyak mitra dagang telah memberikan konsesi dengan imbalan perlakuan tarif tertentu yang kini kehilangan dasar hukum.
Menurutnya, membangun ulang kesepakatan melalui Pasal 301 atau otoritas perdagangan lain masih dimungkinkan, namun memerlukan proses hukum baru dan waktu tambahan. Pasal 301 sendiri mengharuskan Kantor Perwakilan Dagang AS melakukan investigasi resmi atas praktik perdagangan tidak adil sebelum tarif dapat diberlakukan.
Sarang Shidore dari Quincy Institute menilai negara-negara yang cepat menyepakati perjanjian dengan AS setelah kebijakan tarif tahun lalu justru berada dalam posisi lebih sulit. Sebaliknya, negara yang menolak tuntutan Washington, seperti Brasil, berpotensi lebih diuntungkan.
Ekonom Alicia Garcia Herrero dari Natixis menambahkan, negara yang tidak menegosiasikan penurunan tarif sebelumnya justru bisa memperoleh manfaat lebih besar dalam situasi kebijakan baru ini.
Ia mencontohkan Jepang, yang tahun lalu menyepakati penurunan tarif timbal balik menjadi 15% dengan komitmen investasi sebesar US$550 miliar. Kini, setelah perubahan kebijakan, Jepang dinilai membayar mahal untuk perlakuan tarif yang pada akhirnya setara dengan negara lain.
Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa pada Selasa menyatakan tarif universal 10% berpotensi menambah beban bagi sejumlah produk Jepang, serta mendesak Washington agar tidak memperlakukan Jepang lebih buruk dibanding kesepakatan tahun lalu.
&gt;&gt; Beda Pasal 301 dan IEEPA
Pasal 301 dalam Trade Act of 1974 merupakan instrumen hukum yang memungkinkan Amerika Serikat menjatuhkan tarif atau pembalasan dagang terhadap negara yang dinilai menerapkan praktik perdagangan tidak adil. Berbeda dengan mekanisme darurat, penerapan Pasal 301 mewajibkan Kantor Perwakilan Dagang AS melakukan investigasi formal, termasuk konsultasi dan dengar pendapat publik, sebelum kebijakan tarif diberlakukan.
Sebaliknya, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) memberi presiden kewenangan luas untuk mengenakan tarif secara cepat dengan alasan keadaan darurat nasional, tanpa melalui proses investigasi perdagangan yang panjang. Namun, putusan pengadilan terbaru menyatakan penggunaan IEEPA untuk tarif global telah melampaui kewenangan eksekutif, sehingga mempersempit ruang hukum bagi Washington dalam menerapkan kebijakan proteksionis secara sepihak.
Dengan menyempitnya ruang penggunaan IEEPA, Pasal 301 kini dipandang sebagai jalur hukum yang lebih aman meski memerlukan waktu lebih lama. Mekanisme ini tidak hanya membuka kembali kemungkinan penerapan tarif, tetapi juga memaksa AS memasuki proses negosiasi dagang yang lebih terstruktur dengan mitra dagangnya, sekaligus mengurangi risiko gugatan hukum di dalam negeri. (DK)
&nbsp;

Namun, pasal 301 mengharuskan Kantor Perwakilan Dagang AS melakukan investigasi resmi lebih dulu.

Amerika harus terapkan pasal 301 untuk negosiasi tarif baru

JAKARTA - Saham-saham Amerika Serikat ditutup menguat pada Jumat (20/2), mengakhiri tren pelemahan selama dua pekkan, setelah&nbsp;SCOTUS&nbsp;(Supreme Court of the United States/Mahkamah Agung AS) membatalkan penerapan tarif besar-besaran yang diberlakukan Presiden Donald Trump pada 2025.
Seperti dikutip Investing, (21/2) Indeks S&amp;P 500 naik 0,7% dan ditutup di level 6.910,51 poin, sementara indeks berbasis teknologi NASDAQ Composite menguat 0,9% ke posisi 22.886,07 poin. Indeks saham unggulan Dow Jones Industrial Average naik 0,5% dan berakhir di 49.625,97 poin.
Ketiga indeks utama tersebut sempat dibuka melemah setelah rilis data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang mengecewakan. Pasar kemudian berhasil memangkas kerugian dan bergerak campuran, sebelum akhirnya melonjak tajam menyusul putusan Mahkamah Agung.
Secara mingguan, S&amp;P 500 mencatat kenaikan 1,1%, Nasdaq naik 1,5%, dan Dow Jones menguat 0,3%.
Dalam putusan yang telah lama dinantikan, Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Jumat memutuskan dengan suara 6 banding 3 menentang rangkaian tarif resiprokal besar-besaran yang diberlakukan Trump pada April tahun lalu.
Kasus yang berjudul Learning Resources, Inc. v. Trump memperdebatkan apakah presiden memiliki kewenangan untuk memberlakukan tarif tersebut berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
&ldquo;IEEPA tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberlakukan tarif,&rdquo; tulis Mahkamah Agung dalam dokumen setebal 170 halaman.
Trump mengkritik keras putusan pengadilan tertinggi AS tersebut, menyebutnya sebagai &ldquo;sangat mengecewakan&rdquo; dan &ldquo;aib bagi bangsa kita&rdquo;, serta mengisyaratkan bahwa pengadilan telah dipengaruhi oleh kepentingan asing.
Presiden menyatakan bahwa tarif tersebut tetap akan diberlakukan berdasarkan undang-undang lain, sembari mengumumkan pungutan global baru sebesar 10%.
Mahkamah Agung sebelumnya telah mendengarkan argumen lisan dalam kasus ini pada awal November, dan sejak itu pasar menantikan putusan. Dengan importir AS membayar tarif hingga miliaran dolar setiap bulan, putusan ini menjadi sangat signifikan.
Dalam opininya pada Jumat, Mahkamah Agung tidak memberikan penilaian mengenai apakah pemerintah harus mengembalikan tarif yang telah dipungut sebelumnya.
&ldquo;Menyusul keputusan bersejarah Mahkamah Agung yang membatalkan tarif Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya, pasar wajar jika merasa bingung dan tidak pasti,"&nbsp;ujar Jake Dollarhide, CEO Longbow Asset Management.
Beberapa industri dan perusahaan, lanjut dia, seperti Lululemon dan Nike, berpotensi diuntungkan. Namun secara keseluruhan pasar bisa terdampak negatif dalam beberapa pekan ke depan akibat potensi kewajiban pemerintah untuk mengembalikan miliaran dolar tarif.&nbsp; "Serta dampaknya terhadap pasar obligasi jika suku bunga melonjak,&rdquo; ujar Jake Dollarhide.
Sementara itu, Keith Lerner, Kepala Investasi dan Kepala Strategi Pasar Truist, menilai reaksi pasar secara keseluruhan terhadap putusan tersebut pada akhirnya bisa relatif terbatas.
&ldquo;Putusan ini sebenarnya bukan kejutan besar. Menjelang keputusan, pasar prediksi seperti Polymarket hanya memperkirakan sekitar 25% peluang Mahkamah Agung akan berpihak pada kebijakan tarif pemerintah, sehingga sebagian besar sudah diantisipasi,&rdquo; ujarnya kepada Investing.com.
Meski demikian, kata Lerner, putusan ini menambah lapisan ketidakpastian baru, terutama bagi dunia usaha yang harus menavigasi kebijakan perdagangan dan rantai pasok.
"Perusahaan sudah cukup lama beradaptasi dengan ketidakpastian tarif, dan pertanyaan mengenai bagaimana tarif yang telah dipungut sebelumnya akan ditangani menjadi hal penting untuk dicermati,&rdquo; tambah dia. (YS)

Trump mengisyaratkan bahwa pengadilan telah dipengaruhi oleh kepentingan asing. [ILUSTRASI: Gemini].