JAKARTA &ndash; Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui perencanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum disiapkan secara matang, sehingga memunculkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program prioritas ini.
&ldquo;Masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencananya yang matang,&rdquo; kata Luhut, saat membuka seminar Rule of Law and Economic Growth di kantor DEN pada Kamis (25/6).
&ldquo;Itu salah kita semua,&rdquo; imbuh Luhut.
Menurut purnawirawan militer yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini, masalah MBG seharusnya bisa diminimalisir jika kajian dan perencanaan dilakukan lebih baik sejak awal. Terutama untuk pelaksanaan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia.
Luhut juga menilai banyak waktu terbuang untuk memperdebatkan persoalan yang semestinya tidak terjadi.
Selain itu, ia mengaku telah menyampaikan hasil survei dan sejumlah usulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) setelah Wakil Kepala BGN bersama jajarannya menemui DEN, agar evaluasi program lebih komprehensif dan mempermudah identifikasi masalah inti.
&ldquo;Ya sebenarnya efisiensi lagi,&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, Luhut meyakini implementasi program akan semakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan.
Ia juga mendorong pelaksana program MBG segera menemukan jalan tengah, tanpa harus mengorbankan kelanjutan program yang memberi dampak signifikan terhadap ekonomi nasional.
&ldquo;Kami terus terang punya kepentingan supaya mendorong juga pertumbuhan ekonomi, karena itu kan pemerataan sebenarnya Rp1 triliun per hari turun ke bawah itu dampaknya besar,&rdquo; jelas Luhut. (KR)

Dewan Ekonomi Nasional mendorong program MBG ke depan lebih efisien dan memprioritaskan wilayah 3T.

Luhut akui perencanaan MBG kurang matang, usul efisiensi program

Jakarta &ndash; Pemerintah Indonesia akan menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, sambil mengevaluasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Muhammad Qodari, mengatakan evaluasi program MBG akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sejalan dengan upaya pemerintah memangkas biaya operasi program MBG, agar tak membebani APBN.
&ldquo;Selama libur sekolah MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total,&rdquo; kata Qodari, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (17/6) di Jakarta.
Qodari menambahkan, evaluasi akan mencakup mekanisme penghitungan insentif, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hingga optimalisasi kelompok penerima manfaat program MBG.
Selain itu, Qodari mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan perubahan skema insentif bagi SPPG sesuai jumlah penerima manfaat yang dijangkau. Perbuahan skema insentif ini telah dibahas dalam rapat, yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BGN beberapa hari lalu.
&ldquo;Hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa Rp12 triliun,&rdquo; katanya, menjelaskan efisiensi dari perubahan skema insentif SPPG.
Saat program ini kembali beroperasi, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerima manfaat dari kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Sementara sebaran SPPG ke depan juga akan fokus menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
&ldquo;Sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal,&rdquo; ujar Qodari.
Terkait optimasi program MBG, Qodari menjelaskan saat ini BGN tengah mengevaluasi sistem penilaian atau grading SPPG yang selama ini dipakai. Hasil evaluasi ini, nantinya akan dipakai untuk menghitung kelayakan SPPG mendapat insentif atau justru dihentikan operasinya. (KR)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan selama libur sekolah untuk evaluasi menyeluruh.

Indonesia hentikan program MBG selama musim libur sekolah

JAKARTA &ndash; Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan mengupayakan pembiayaan non-APBN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Untuk mendukung rencana tersebut, BGN akan menjajaki berbagai sumber pendanaan.
&ldquo;Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja sama atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri,&rdquo; kata Nanik usai dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (8/6).
Nanik mengatakan perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di suatu daerah, juga dapat dilibatkan dalam penyediaan fasilitas dapur MBG. Skema ini dinilai bisa jadi menjadi alternatif agar pembangunan dapur di daerah 3T, tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.
Ia mencontohkan di Raja Ampat, terdapat dapur umum yang dibangun melalui program CSR Pertamina untuk melayani sekolah-sekolah, dengan jumlah siswa yang relatif terbatas.
Selain mencari sumber pembiayaan baru, BGN juga mulai melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium pembukaan dapur baru dan penghentian sementara pendaftaran.
BGN mencatat saat ini terdapat 27.877 dapur MBG yang telah beroperasi berdasarkan virtual account yang tercatat. Namun, penataan ulang akan dilakukan karena sebaran dapur tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, BGN juga membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia di daerah 3T. Menurut Nanik, sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit bisa menggunakan kantin sekolah sebagai penyedia MBG.
&ldquo;Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,&rdquo; ujar Nanik.
Setelah dilantik Presiden, Nanik mengatakan BGN akan mengevaluasi apakah target 63 juta penerima manfaat saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperkuat kualitas dapur MBG. (KR)

BGN akan mengurangi ketergantungan pada APBN dan jajaki pendanaan CSR hingga hibah luar negeri.

Kepala BGN minta CSR dan dana asing biayai MBG di wilayah 3T

JAKARTA &ndash; Istana mengungkap sejumlah catatan yang menjadi dasar Presiden Prabowo Subianto merombak pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), seperti diumumkan pada Selasa (2/6) malam.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan presiden telah mengumpulkan berbagai catatan terkait program prioritas ini setelah berjalan hampir satu setengah tahun.
&ldquo;Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,&rdquo; kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara.
Prasetyo menambahkan, catatan tersebut turut menjadi pertimbangan Presiden dalam mengganti pimpinan BGN, sehingga jajaran baru dapat segera memperbaiki temuan yang muncul dalam evaluasi internal.
Menurut Prasetyo, pemerintah masih menjalankan audit internal untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Ia juga belum merinci bentuk pelanggaran maupun temuan yang sedang diperiksa.
&ldquo;Semua sedang dalam proses audit internal, itu adalah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan,&rdquo; ujarnya.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala, yakni Lodewijk F. Paulus dan Sonny Sanjaya.
Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Naniek S. Deyang sebagai kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala. (KR)

Evaluasi program MBG selama 1,5 tahun menyoroti masalah tata kelola BGN hingga kualitas makanan.

Alasan Istana rombak BGN, dari tata kelola hingga kualitas MBG

JAKARTA &ndash; Pemerintah Indonesia berencana memangkas kembali anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjaga agar defisit fiskal tak melebihi batas maksimal 3%.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan rencana itu adalah salah satu upaya antisipasi pemerintah pada pembengkakan APBN, menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang tembus di atas US$100 per barel.
Pasalnya, kata Juda dalam acara Policy Dialogue - Kick Off program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, pemerintah telah berkomitmen agar harga BBM bersubsidi tidak naik.
Program MBG sebelumnya dimulai dengan frekuensi pemberian makanan selama 6 hari dalam sepekan. Namun pada akhir Maret 2026, jatah pemberian makanan dipangkas sehari menjadi 5 hari dalam sepekan.
Dengan rencana pemangkasan tambahan itu, jatah pemberian makanan akan berkurang menjadi 4 hari dalam sepekan.
&ldquo;MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan?,&rdquo; jelas Juda, seperti dikutip CNBC Indonesia dalam acara tersebut.
Selain itu, ia memperkirakan APBN bisa berhemat Rp4 triliun dengan rencana pemangkasan tersebut. &ldquo;Setahun tentu saja lebih dari Rp50 triliun bisa menghemat,&rdquo; imbuhnya.
Tidak hanya mendorong efisiensi, kata Juda, pemerintah juga akan terus mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.
&ldquo;Istilahnya SPPG nakal itu diskros, dievaluasi. Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman refocusing terus dilakukan,&rdquo; jelas Juda. (KR)

Pemangkasan kedua ini akan mengurangi jatah pemberian MBG menjadi 4 hari untuk satu pekan.