JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut muncul berdasarkan hasil kajian KPK terhadap program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dengan fokus untuk menutup potensi celah korupsi, bukan untuk menghambat atau mencampuri kebijakan pemerintah.
Seperti dikutip CNN, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan bahwa KPK berhati-hati dalam menyikapi program yang disebutnya sebagai &ldquo;mahkota presiden&rdquo;.
Ia menekankan bahwa KPK tidak ingin dianggap mengganggu kebijakan pemerintah, melainkan memastikan program berjalan sesuai aturan.
&ldquo;Kita sama-sama hidup di NKRI. Apa pun program unggulan presiden pasti kita dukung 100 persen,&rdquo; ujarnya di Anyer, Banten, Rabu (20/5).
Meski demikian, KPK menegaskan tugasnya tetap memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Aminudin menyebut tujuan MBG secara umum dinilai baik, termasuk untuk mendorong ekonomi kerakyatan di tingkat desa hingga kabupaten, meski dampak tersebut belum sepenuhnya terlihat.
Ia juga menyoroti kompleksitas pelaksanaan program yang melibatkan banyak pihak, termasuk BGN, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta unit layanan daerah seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, sumber pendanaan MBG juga menjadi perhatian dalam kajian KPK, karena berasal dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Menurutnya, hal ini sempat menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pemangku kepentingan di sektor terkait mengenai relevansi penggunaan anggaran.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang harus dijalankan dengan catatan pelaksanaan yang benar.
Aminudin juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi BGN sebagai lembaga baru yang dibentuk pada 2024 namun sudah mengelola anggaran sangat besar, sementara infrastruktur, organisasi, dan regulasinya belum sepenuhnya siap.
Ia menyebut kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah tata kelola.
Anggaran MBG disebut mencapai sekitar Rp85 triliun pada 2025, meski realisasi serapannya lebih rendah dari proyeksi.
Untuk 2026, anggaran yang direncanakan bahkan meningkat hingga sekitar Rp268 triliun.&nbsp;
Ia menambahkan bahwa besarnya anggaran tersebut menuntut pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan, terutama di tengah sorotan publik terkait transparansi dan kapasitas pengelolaan BGN.
KPK juga menyoroti bahwa regulasi pelaksanaan MBG baru diterbitkan setelah program berjalan sekitar satu tahun, sehingga sempat muncul pertanyaan mengenai dasar hukum pelaksanaannya sejak awal.
Kajian KPK sendiri disebut telah selesai sejak akhir tahun lalu, namun publikasinya baru dilakukan setelah proses verifikasi data agar informasi yang disampaikan akurat dan tidak menimbulkan kekeliruan. (DK)

KPK dukung MBG tapi ingatkan risiko tata kelola, regulasi, dan anggaran besar.

Meski anggaran capai Rp268 triliun, KPK dukung penuh MBG

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sektor keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengungkapkan bahwa kinerja intermediasi perbankan nasional tetap kuat dan stabil, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,42% secara tahunan hingga 31 Maret 2026."Peningkatan baki debet dan jumlah debitur dinilai mencerminkan fungsi intermediasi yang optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi serta memperluas akses pembiayaan," ujar Haryo, dalam siaran pers, Minggu (19/4).Dari sisi struktur, Haryo menyebut pertumbuhan kredit ditopang segmen korporasi, komersial, dan konsumer.&ldquo;Kredit korporasi tumbuh 14,29% sebagai pendorong utama, diikuti kredit konsumer 13,97%, dan kredit komersial 11,11%,&rdquo; tulisnya.Sementara itu, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57%.Meski demikian, Pemerintah menilai kondisi tersebut tetap terkendali. &ldquo;Kontraksi UMKM merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan,&rdquo; ujarnya.Penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut menjadi kunci menjaga keberlanjutan pembiayaan sektor mikro.&ldquo;KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan 0,21% dan baki debet mencapai Rp522 triliun hingga Triwulan I 2026,&rdquo; katanya.Program ini ditegaskan sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi. Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) juga menunjukkan perkembangan positif.&ldquo;Baki debet KPP mencapai Rp15,76 triliun per 31 Maret 2026,&rdquo; ungkapnya.Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah tumbuh 3,23%, mencerminkan komitmen menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.Dari sisi risiko, Pemerintah mencatat kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM menjadi 4,55%.Namun, kualitas KUR tetap terjaga. &ldquo;NPL KUR relatif rendah sebesar 2,16%, menunjukkan desain kebijakan yang prudent,&rdquo; jelasnya.Haryo juga menekankan pentingnya skema penjaminan. &ldquo;Cakupan penjaminan mencapai 70 persen dari portofolio KUR dengan rasio klaim 62,8% dan NPG 2,8%,&rdquo; tulisnya.Skema ini dinilai mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan.Dalam merespons bencana, Pemerintah menerapkan kebijakan KUR Pascabencana."Debitur mendapatkan relaksasi berupa perpanjangan tenor, grace period, serta subsidi bunga hingga 0% pada 2026 dan 3% pada 2027,&rdquo; ungkapnya.Kebijakan ini juga memberi kemudahan akses pembiayaan baru. Hasilnya, penyaluran KUR di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur.&ldquo;Capaian ini menunjukkan stabilitas pembiayaan meski dalam kondisi bencana,&rdquo; tegasnya.Ke depan, Haryo menambahkan, Pemerintah akan memperkuat sinergi KUR dengan program prioritas.
&ldquo;KUR diarahkan mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah,&rdquo; ujarnya.Melalui kebijakan terintegrasi, Pemerintah menegaskan komitmennya. &ldquo;Kami tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional,&rdquo; pungkasnya. (DK)

Kredit tumbuh 10,42%, KUR tetap stabil menopang pembiayaan UMKM di tengah risiko global.

Fungsi itermediasi mulai jalan, kredit perbankan tumbuh 10,42%

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah Indonesia diperkirakan baru akan menjangkau 80 juta penerima hingga April 2025, meleset dari target awal.Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Senin (29/12).Zulkifli mengatakan, program tersebut sebelumnya ditargetkan menjangkau sekitar 55 juta penerima pada awal Januari.Pernyataan itu disampaikannya usai rapat dengan sejumlah instansi pemerintah yang membahas cadangan pangan untuk tahun 2026.Seperti dikutip&nbsp;reuters.com, Senin (29/12), program MBG merupakan janji kampanye unggulan Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2024, dengan sasaran penyaluran bantuan pangan kepada hingga 83 juta anak sekolah dan ibu hamil.Namun, implementasinya menuai kontroversi karena biaya yang besar serta meningkatnya kekhawatiran terkait keamanan pangan.Sejak diluncurkan pada Januari 2025, lebih dari 11.000 anak di seluruh Indonesia dilaporkan mengalami keracunan makanan, berdasarkan data lembaga yang mengawasi pelaksanaan program tersebut.Prabowo awalnya menargetkan pelaksanaan penuh program rampung pada akhir 2025. Namun, pada Oktober lalu, target itu direvisi turun menjadi sekitar 70 juta penerima akibat keterbatasan jumlah dapur.Zulkifli tidak menjelaskan alasan penurunan target kembali dilakukan.Sebagai informasi, Untuk tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp171 triliun (sekitar US$10,19 miliar) bagi program tersebut sesuai target awal.
Sementara, anggaran tahun 2026 direncanakan meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp335 triliun. (DK)

Pemerintah menargetkan pada 2026 anggaran untuk MBG naik dua kali lipat menjadi Rp335 triliun.