JAKARTA - Pemerintah China mulai memperkuat pengelolaan perairan di sebelah timur Taiwan melalui survei sumber daya dan lingkungan laut yang digelar Kementerian Sumber Daya Alam pada 16-18 Juni.
Dikutip dari GlobalTimes, media pemerintah China, langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan penyusunan tata ruang wilayah laut sekaligus memperluas model tata kelola pesisir ke kawasan yang berada dalam yurisdiksi Beijing.
Survei dilakukan untuk memetakan kondisi ekologis dan sumber daya alam di wilayah tersebut sebagai dasar pengembangan serta konservasi ruang laut pada masa mendatang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat proyek khusus dan satu kali, survei kali ini ditetapkan sebagai kegiatan rutin tahunan.
Media pemerintah China, Yuyuantantian, menyebut kegiatan tersebut mencerminkan upaya Beijing untuk memperkuat pelaksanaan hak yurisdiksi dan inventarisasi sumber daya alam secara menyeluruh di kawasan tersebut.
Dalam survei terbaru, China juga untuk pertama kalinya melakukan penelitian khusus terhadap populasi burung laut dan mamalia laut, termasuk cetacea. Langkah itu menandai pergeseran dari survei umum menuju penelitian yang lebih terfokus berdasarkan spesies dan wilayah tertentu.
Pakar yang dikutip Yuyuantantian, menyebut hasil pemetaan tersebut akan mendukung berbagai agenda pengembangan ekonomi maritim, termasuk industri kelautan, eksplorasi minyak dan gas, serta pengembangan bioteknologi laut.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan program konservasi yang mencakup perlindungan ekosistem laut, pengendalian sumber pencemaran, serta pengelolaan terpadu di kawasan laut yang dinilai strategis.
Ke depan, China berencana mengembangkan tata ruang laut secara berlapis, mulai dari budidaya perikanan di permukaan dan kolom air hingga pembangunan infrastruktur dasar laut seperti kabel bawah laut, jaringan pipa, terowongan bawah laut, dan jembatan lintas laut.
Yuyuantantian menegaskan seluruh aktivitas tersebut dilakukan berdasarkan klaim Beijing atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) di wilayah timur Taiwan.
Media tersebut menyebut China terus memperluas instrumen pengelolaan dan penegakan yurisdiksi di kawasan tersebut, mulai dari latihan militer, patroli Penjaga Pantai China, penegakan hukum maritim, survei hidrografi, hingga inventarisasi sumber daya alam secara berkala.
Beijing menilai langkah tersebut berpotensi memengaruhi kepentingan maritimnya dan menciptakan fakta baru di wilayah yang diklaim masuk dalam hak yurisdiksi China.
Menurut Yuyuantantian, sejumlah pihak juga berupaya mengganggu pelaksanaan survei rutin tersebut. Namun, operasi tetap berlangsung dengan dukungan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA Navy) dan Penjaga Pantai China yang bertugas mengamankan kegiatan di lapangan.
China menegaskan koordinasi antara lembaga penegakan hukum maritim dan otoritas sumber daya alam akan terus diperkuat guna memasukkan perairan di timur Taiwan ke dalam sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
China Tak Punya Yuridiksi?
Di sisi lain, Taiwan menolak klaim yurisdiksi Beijing atas perairan di timur pulau tersebut. Taiwan Coast Guard Administration (CGA) menegaskan China tidak memiliki hak kedaulatan maupun yurisdiksi di kawasan tersebut dan menyebut operasi penegakan hukum maritim yang dilakukan Beijing bertentangan dengan hukum internasional.
CGA menyatakan kapal-kapal penjaga pantai Taiwan akan terus memantau aktivitas kapal survei dan kapal penegak hukum China di kawasan tersebut. Otoritas itu menegaskan setiap upaya Beijing untuk menegaskan yurisdiksi di perairan timur Taiwan tidak akan diakui dan akan direspons sesuai prosedur yang berlaku.
Pemerintah Taiwan juga menilai peningkatan patroli, survei hidrografi, dan operasi penegakan hukum maritim oleh China merupakan bagian dari upaya menciptakan kesan seolah-olah Beijing memiliki yurisdiksi atas perairan di sekitar Taiwan. Menurut Taipei, langkah tersebut merupakan upaya mengubah status quo di kawasan melalui kehadiran rutin dan operasi sipil maupun maritim. (DH)

Beijing mulai survei rutin untuk memperkuat pengelolaan dan klaim maritim di kawasan.

China siapkan tata ruang laut di timur Taiwan, tegaskan klaim ZEE

JAKARTA - Pemerintah Inggris dan Indonesia menyepakati kerja sama maritim bersejarah senilai &pound;4 miliar (sekitar Rp80,8 triliun). Kesepakatan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melalui pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto dari KTT G20, Sabtu (22/11).
Seperti dikutip dari rilis resmi pemerintah Inggris di&nbsp;gov.uk&nbsp;(22/11), kesepakatan bernama&nbsp;Maritime Partnership Programme&nbsp;(MPP) ini akan dipimpin oleh perusahaan pertahanan Inggris, Babcock International. Proyek ini mencakup pengembangan kemampuan maritim untuk Angkatan Laut Indonesia serta pembangunan lebih dari 1.000 kapal untuk armada perikanan Indonesia.
Poin krusial dari kesepakatan ini adalah komitmen bahwa kapal-kapal tersebut akan dibangun di Indonesia menggunakan keahlian galangan kapal Inggris. Langkah ini diproyeksikan akan membuka investasi besar-besaran di industri perkapalan lokal, merevitalisasi komunitas nelayan, serta mendukung ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo.
"Melalui kemitraan bersejarah ini, kami akan mengembangkan dan membangun kapal-kapal kami di dalam negeri, didukung oleh keahlian dan teknologi dari Inggris," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam rilis tersebut.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini akan memberdayakan nelayan lokal dengan memberikan peluang ekonomi baru yang signifikan.
Bagi Inggris, kesepakatan ini akan mengamankan 1.000 lapangan kerja, terutama di galangan kapal Babcock di Rosyth, Bristol, dan Devonport. PM Keir Starmer menyebut kesepakatan ini memperkuat komitmen bersama terhadap stabilitas global dan keamanan nasional kedua negara.
Kerja sama ini juga menekankan transfer teknologi canggih. Babcock akan memfasilitasi riset bersama dalam praktik pembuatan kapal generasi berikutnya, termasuk penggunaan Otomatisasi dan Kecerdasan Buatan (AI). Selain itu, proyek ini didukung oleh&nbsp;Blue Planet Fund&nbsp;milik Inggris untuk memastikan kapal-kapal masa depan tersebut dioperasikan secara berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan, termasuk dalam manajemen perikanan dan konservasi laut.
Kesepakatan dengan Indonesia ini merupakan rangkaian terbaru dari keberhasilan ekspor pertahanan Inggris, menyusul kontrak senilai &pound;10 miliar dengan Norwegia untuk kapal perusak anti-kapal selam dan kesepakatan &pound;8 miliar dengan Turki untuk ekspor jet tempur Typhoon. (SF)

Keir Starmer dan Prabowo sepakati kemitraan £4 miliar bangun kapal nelayan dan militer Indonesia.