JAKARTA &ndash; PT United Tractors Tbk (UNTR) posted an 80% year-on-year drop in net profit to IDR 643 billion in the first quarter of 2026.
Earnings were weighed down by a combination of a weaker mining industry and sanction payments to the Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) related to nickel mining operations in Konawe.
UNTR recorded consolidated revenue of IDR 28.55 trillion in Q1 2026, down 17%.
Management said the decline was primarily due to the absence of gold sales from the Martabe gold mine after its operating permit was temporarily suspended by the government earlier this year.
As a result, PT Agincourt Resources and PT Sumbawa Jutaraya sold only 4,000 ounces of gold in Q1 2026, plunging 93% from 57,000 ounces in the same period last year.
Revenue contribution from UNTR&rsquo;s gold and mineral mining segment fell 76% to IDR 692 billion.
In addition, the reduction in Indonesia&rsquo;s 2026 coal RKAB quotas slowed performance in the construction machinery and mining contractor segments, as client demand weakened.
Sales of Komatsu heavy equipment, while still leading market share at 18%, dropped 20% to 1,107 units in Q1 2026. Revenue contribution from this segment declined 31% to IDR 7.5 trillion.
Mining contractor operations also weakened, with overburden removal and coal production down 7% and 4%, respectively. This reduced the segment&rsquo;s revenue contribution by 6% to IDR 11.9 trillion.
The only segment to post growth was coal mining. A 20% increase in sales volume, along with higher prices, lifted revenue in this segment by 13% to IDR 8 trillion.
Impact of non-recurring charges
Beyond weaker revenue, UNTR was burdened by non-recurring charges of IDR 1.2 trillion in Q1 2026.
Most of these one-off costs consisted of penalty payments related to nickel mining activities at Stargate in forest areas, as well as impairment provisions on its geothermal investment in PT Supreme Energy Rantau Dedap.
The company said that excluding these non-recurring charges, UNTR&rsquo;s net profit would have declined &ldquo;only&rdquo; 43% to IDR 508 billion during the period.
On the balance sheet, as of end-March 2025, the company recorded total assets of IDR 182.5 trillion, mainly driven by a 9% increase in liabilities since the start of the year.
Cash and cash equivalents stood at IDR 20.6 trillion, down from IDR 26.6 trillion at end-2025, due to weaker operating cash flow and the acquisition of the Doup project via PT Arafura Surya Alam and PT Mulia Bumi Persada in Q1 2026.
&ldquo;This change primarily reflects the acquisition of gold mining companies and the share buyback programme,&rdquo; UNTR management said in a statement on Wednesday (28/4).
UNTR is currently conducting a share buyback worth IDR 2 trillion, running from 1 April to 30 June 2026. (ZH)

Lagging operation and one-off costs of up to IDR 1.2 trillion further pressured UNTR in the Q1 2026.

Forestry task force sanctions hit UNTR profit, down 80% in Q1

JAKARTA &ndash; Laba bersih PT Astra International Tbk (ASII) pada kuartal I 2026 tercatat ambles 16% secara tahunan. Emiten holding Grup Astra ini membukukan laba bersih Rp5,85 triliun pada akhir Maret 2026.
Menurut siaran resmi yang diterima IDNFinancials, menyusutnya laba bersih sejalan dengan penurunan pendapatan sebesar 6% menjadi Rp78,67 triliun per akhir kuartal I 2026.
Presiden Direktur Grup Astra, Rudy, menyebutkan bahwa penurunan kinerja pada periode ini disebabkan oleh menyusutnya kontribusi lini Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi, dan Energi Perseroan.
Laba bersih lini bisnis tersebut anjlok hingga 79% menjadi hanya Rp408 miliar akibat absennya kontribusi penjualan emas Tambang Martabe dan rendahnya permintaan alat berat dan jasa pertambangan menyusul pemangkasan RKAB batu bara nasional 2026.
Selain itu, terdapat dampak dari biaya one-off yang dibayar PT United Tractors Tbk (UNTR) sebesar Rp723 miliar terkait bisnis nikel dan panas bumi miliknya.
Namun, bahkan jika biaya tersebut tak diperhitungkan, laba bersih lini bisnis tersebut masih tetap anjlok 42% secara tahunan.
&ldquo;Meski demikian, lini bisnis lainnya menunjukkan pertumbuhan kinerja, sehingga mengimbangi sebagian penurunan tersebut,&rdquo; tegas Rudy.
Misalnya, dua lini bisnis utama Grup Astra &ndash; otomotif &amp; mobilitas serta jasa keuangan &ndash; membukukan pertumbuhan masing-masing 4% dan 6%, menyumbang laba bersih Rp2,37 triliun dan Rp2,28 triliun.
Meski penjualan mobil lesu, namun bisnis komponen otomotif yang digawangi PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) mampu menopang performa lini otomotif &ndash; dengan kenaikan kontribusi laba bersih hingga 10% menjadi Rp447 miliar.
Kontribusi bisnis jasa keuangan juga bertumbuh didukung pertumbuhan pembiayaan yang merata, baik di segmen motor, mobil, hingga alat berat, serta kinerja asuransi.
Selain kedua pilar pendapatan tersebut, lini properti Astra mencatat laba bersih meroket hingga 145% menjadi Rp115 miliar, disusul lini teknologi informasi yang melesat 47% menjadi Rp53 miliar.
Kemudian, lini agribisnis juga mencatatkan pertumbuhan laba hingga 35% menjadi Rp298 miliar, dan segmen infrastruktur tumbuh 32% menjadi Rp343 miliar.
Di sisi lain, Rudy meyakini bahwa kondisi pasar ke depannya masih akan menantang akibat pengaruh tensi geopolitik.
&ldquo;Kami akan terus menghadapi tantangan jangka pendek dengan kehati-hatian dan disiplin, sekaligus berfokus menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan,&rdquo; pungkasnya. (ZH)

UNTR tak catatkan penjualan emas Martabe dan membayar biaya one-off Rp723 miliar.

UNTR dan Martabe bebani kinerja Astra, laba turun 16% di kuartal I

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, untuk meninjau kembali dugaan pelanggaran lingkungan di tambang emas Martabe, yang sebelumnya dikelola oleh PT Agincourt Resources.
Hal itu disampaikan Bahlil, setelah menghadap Prabowo di Istana Negara pada Rabu (11/2) kemarin.
Dalam pertemuan itu, kata Bahlil, presiden mengatakan izin pengelolaan tambang emas Martabe bisa kembali ke Agincourt yang merupakan anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR).
&ldquo;Kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional,&rdquo; ungkap Bahlil, kepada wartawan di halaman Istana Negara.
Bahlil menambahkan, pemerintah Indonesia akan bersikap adil dalam memberikan kepastian bisnis dan investasi.
&ldquo;Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya kalau dia tidak salah ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya,&rdquo; imbuhnya.
Dalam peninjauan ini, lanjut Bahlil, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup.
Namun Bahlil mengaku sejak pencabutan izin itu diumumkan, tidak ada intervensi maupun lobi yang ditujukan kepada pemerintah, untuk memulihkan izin operasi sejumlah perusahaan di Sumatera dan Aceh.
&ldquo;Saya enggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja,&rdquo; jelas Bahlil.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mencabut izin 28 perusahaan pada 20 Januari 2026, yang dinilai ikut mengakibatkan kerusakan lingkungan di kawasan Sumatera dan Aceh.
Dua di antaranya adalah izin yang dimiliki oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) dan Agincourt milik UNTR. (KR)

Izin usaha Agincourt di tambang Martabe akan kembali jika terbukti tak ada pelanggaran lingkungan.

Bahlil diminta cek tambang emas Martabe, batal beralih ke Perminas?

JAKARTA &ndash; Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menanggapi polemik pengalihan tambang emas Martabe dari PT Agincourt Resources ke PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).
Dalam keterangan yang disampaikan Senin (9/2) hari ini, Rosan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu, mengaku telah mengkaji kembali aspek hukum hingga strategi bisnis anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) tersebut.
&ldquo;Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources, sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif,&rdquo; jelas Rosan.
Atas pertemuan tersebut, Rosan mengaku telah melaporkan perkembangan dan hasil kajian lintas instansi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Rosan mengaku pihaknya juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi dari Agincourt, yang di dalamnya memuat penjelasan aspek hidrologi dan lingkungan, hingga kepatuhan perusahaan terhadap izin pengelolaan tambang.
Berdasarkan perkembangan terkini, kata Rosan, akan terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan hutan serta Kementerian dan Lembaga terkait, untuk memastikan akuntabilitas seluruh proses yang berjalan agar sesuai koridor hukum, serta transparan.
&ldquo;Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini bahwa, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri,&rdquo; jelas
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mencabut izin 28 perusahaan yang diduga memperparah bencana banjir-longsor di Aceh dan Sumatera Utara, akhir 2025 lalu. Dua di antaranya adalah izin yang dipegang oleh perusahaan tercatat yaitu PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) dan UNTR yang mengendalikan Agincourt.
Namun pencabutan izin itu tanpa disertai dengan prosedur administrasi formal, maupun keterangan tertulis kepada perusahaan pemegang izin pengelolaan lahan seperti Agincourt.
Investor menilai rencana pemerintah dalam mengambil alih paksa lahan dan konsesi tambang dari sejumlah badan usaha, memperburuk prospek dan kepastian investasi di Indonesia.
Sejumlah institusi global seperti MSCI, Goldman Sachs, UBS, Moody&rsquo;s kompak merespons kebijakan pemerintah Indonesia. Mereka menyoroti isu yang sama di Indonesia: transparansi hingga kepastian iklim investasi yang labil akibat tata kelola pemerintah. (KR)

Rosan telah melapor hasil pertemuan dengan Agincourt Resources kepada Presiden Prabowo.

RI tinjau pengalihan Martabe menyusul tekanan investor global

JAKARTA - Indonesia memiliki cadangan emas besar yang tersebar dari wilayah barat hingga timur. Salah satu yang belakangan menyita perhatian adalah Tambang Emas Martabe di Sumatra Utara, yang dikelola PT Agincourt Resources, anak usaha&nbsp;PT United Tractors Tbk (UNTR).
Pemerintah berencana mengambil alih konsesi tambang Martabe melalui PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Saat ini, 95% saham Agincourt dimiliki PT Danusa Tambang Nusantara, afiliasi PT Pamapersada Nusantara dan UNTR.
Dikutip bloombergtechnoz.com, tambang Martabe mulai dikembangkan sejak 2008 dan berproduksi pada 2012. Area konsesi awal seluas 6.560 km&sup2; kini menyusut menjadi 130.252 hektare yang mencakup wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal. Hingga Juni 2024, Martabe memiliki sumber daya 6,1 juta ons emas dan 59 juta ons perak, dengan cadangan 3,5 juta ons emas dan 32 juta ons perak.
Selain Martabe, Indonesia juga memiliki sejumlah tambang emas besar lain, di antaranya Grasberg, Batu Hijau, Tujuh Bukit, Pani, Pobaya, dan Toka Tindung.
Tambang Grasberg di Papua, yang dikelola PT Freeport Indonesia, merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Operasi tambang saat ini bertumpu pada Grasberg Block Cave, DMLZ, dan Big Gossan. Pada 2025, produksi tembaga Freeport mencapai 1,01 miliar pon. Studi terbaru memperkirakan cadangan hingga 2041 mencapai 8 miliar pon tembaga dan 8 juta ons emas.
Tambang Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat dikelola&nbsp;PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN). Tambang ini memiliki cadangan 16,6 miliar pon tembaga dan 22,5 juta ons emas. Amman Mineral juga menyiapkan proyek eksplorasi Elang yang direncanakan mulai 2027 dan diproyeksikan menggantikan produksi Batu Hijau yang berakhir pada 2030.
Di Jawa Timur, Tambang Emas Tujuh Bukit milik&nbsp;PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)&nbsp;melalui PT Bumi Suksesindo beroperasi sejak 2016. Proyek ini menyimpan sumber daya sekitar 8,2 juta ton tembaga dan 27,9 juta ons emas, menjadikannya salah satu deposit porfiri tembaga-emas terbesar yang belum dikembangkan di dunia.
Sementara itu, Tambang Pani di Gorontalo yang dikelola&nbsp;PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS)&nbsp;menjadi salah satu tambang emas primer terbesar di Indonesia. Proyek ini memiliki sumber daya lebih dari 7 juta ons emas dan dirancang sebagai tambang terbuka berbiaya rendah dengan kapasitas pengolahan hingga 19 juta ton bijih per tahun.
Tambang Pobaya di Sulawesi Tengah dikendalikan PT Citra Palu Minerals, anak usaha&nbsp;PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Tambang ini memiliki cadangan 34,1 juta ton bijih emas dengan kadar 3,2 gram per ton dan izin produksi hingga 2050.
Adapun Tambang Toka Tindung di Sulawesi Utara dikelola PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusajaya, anak usaha&nbsp;PT Archi Indonesia Tbk (ARCI). Per akhir 2020, tambang ini memiliki sumber daya 5,5 juta ons emas dan cadangan sekitar 3,9 juta ons emas.(DH)

Sejumlah tambang emas besar Indonesia menyimpan jutaan ons emas tersebar di berbagai wilayah.

Tambang emas terbesar Indonesia, dari Martabe hingga Grasberg

&nbsp;
JAKARTA - PT United Tractors Tbk (UNTR) menanggapi isu pengambilalihan tambang emas Martabe oleh Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), yang belakangan ramai diberitakan.
&nbsp;
Corporate Secretary UNTR, Ari Setiyawan, mengatakan saat ini perseroan tidak berada dalam kapasitas untuk mengomentari rencana Perminas, atas aset yang dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR).
&nbsp;
"Berdasarkan informasi yang kami terima dari PTAR, PTAR belum mendapatkan informasi mengenai wacana peralihan tambang Martabe ke Perminas," ungkap Ari, dalam keterbukaan informasi kepada BEI, dikutip Jumat (6/2).
&nbsp;
Selain itu, kata Ari, UNTR juga tidak mendapat penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan skema pengalihan, baik berupa pengambilalihan aset, penugasan khusus, pengalihan hak pengelolaan, maupun potensi kompensasi jika tambang Martabe diambil alih.
&nbsp;
Namun Ari mengonfirmasi jika PTAR telah menerima gugatan perdata yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap, dengan nilai gugatan Rp200,99 miliar.
&nbsp;
Namun gugatan itu dinilai tidak berdampak material terhadap kinerja keuangan maupun operasional UNTR, mengingat proses hukum tengah berjalan dan berlanjut ke agenda mediasi antara KLH dan PTAR.
&ldquo;Perseroan memastikan PTAR akan menjalankan proses hukum dan tetap menjaga hak PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; jelas Ari. (DK/KR)

United Tractors memastikan belum menerima informasi mengenai pengambilalihan Tambang Martabe.

UNTR tanggapi isu pengambilalihan tambang Martabe oleh Perminas

JAKARTA &ndash; PT United Tractors Tbk (UNTR), anak usaha Grup Astra yang mengoperasikan tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, telah menghentikan operasi pertambangan di wilayah tersebut usai banjir dan tanah longsor melanda sebagian wilayah Aceh dan Sumatra Utara (Sumut).
Corporate Secretary UNTR, Ari Setiawan, menyampaikan perseroan memiliki fasilitas produksi dan operasional di Martabe melalui PT Agincourt Resources (PTAR).
&ldquo;Fasilitas produksi maupun operasionalnya tidak terdampak secara material,&rdquo; kata Ari, dalam keterangan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Ari menambahkan, PTAR telah menghentikan sementara operasinya mulai 6 Desember 2025. &ldquo;Untuk memungkinkan PTAR fokus untuk dapat memberikan dukungan kemanusiaan dan pada upaya tanggap darurat bencana pada masyarakat di kabupaten Tapanuli Selatan.&rdquo;
Belum ada kepastian kapan aset tambang yang menyumbang produksi 200 ribu ons emas per tahun itu, akan beroperasi kembali. Namun Ari memastikan kegiatan operasi akan dilanjutkan saat situasi menjadi lebih kondusif.
Ari juga memastikan tidak ada dampak keuangan maupun aspek hukum, yang berdampak material terhadap kegiatan operasi perusahaan.
Sampai dengan Rabu (10/12) kemarin, Ari mengatakan belum PTAR juga belum mengajukan klaim asuransi, mengingat kerugian yang disebabkan oleh bencana banjir dan tanah longsor tidak begitu signifikan bagi perusahaan.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh dan Sumut telah menewaskan lebih dari 916 orang hingga akhir pekan lalu.
Menteri Lingkungan Hidup mengaku tengah meninjau kembali seluruh izin perusahaan yang beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru. Sementara Menteri Kehutanan berencana mencabut puluhan izin pemanfaatan hutan di wilayah terdampak bencana. (KR)

Tambang emas Martabe milik United Tractors kini berhenti beroperasi untuk sementara.