JAKARTA - Pemerintah Iran mengerahkan pendukung ke jalan untuk memperingati Hari Republik Islam di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Dikutip&nbsp;Aljazeera, Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi hadir dalam aksi di Teheran pada Selasa malam. Peringatan ini merujuk pada referendum 1979 yang mengukuhkan sistem Republik Islam dengan dukungan 98,2% suara.
Beberapa jam setelah peringatan, serangan udara dilaporkan terjadi di lokasi bekas Kedutaan Besar AS di Teheran. Media pemerintah menayangkan kerusakan di area yang dijaga Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Otoritas juga mengibarkan bendera raksasa setinggi 150 meter di pusat kota. Aparat keamanan, termasuk pasukan Basij, dikerahkan untuk menjaga situasi dan mencegah potensi gangguan. Araghchi mengatakan kehadirannya dalam aksi untuk &ldquo;gain spirit&rdquo;. Ia juga menyebut komunikasi dengan Washington masih berlangsung, namun belum ada respons terhadap tawaran negosiasi.
Hassan Khomeini menyerukan pendukung tetap berada di jalan hingga perang berakhir. &ldquo;Musuh mungkin membuat seribu rencana untuk memutus jalur komunikasi kita, tetapi parit kita adalah masjid, gang, alun-alun, dan jalan-jalan,&rdquo;.
Di berbagai kota, massa meneriakkan slogan anti-Amerika dan anti-Israel. Pemerintah juga mendorong partisipasi publik melalui aksi kolektif dan kegiatan keagamaan.
Di sisi militer, Iran menyatakan siap menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut, termasuk potensi pengerahan pasukan AS. Pejabat militer menyebut skenario invasi telah diantisipasi sejak lama dan akan dibalas dengan &ldquo;banyak korban jiwa&rdquo;.
Pemerintah Iran menyatakan negara berada di ambang &ldquo;kemenangan akhir&rdquo;, sementara media yang berafiliasi dengan IRGC menyebarkan pesan &ldquo;Kami sedang menunggumu&rdquo;.
Serangan terbaru juga menargetkan sektor industri, termasuk pabrik baja, yang berpotensi menekan ekonomi domestik. Di dalam negeri, warga menghadapi pemadaman internet hampir total selama lebih dari sebulan. Akses informasi terbatas dan biaya penggunaan VPN meningkat tajam.
&ldquo;Saya sudah membeli banyak proxy sejak awal perang... Saya lelah menghabiskan uang yang saya butuhkan untuk daging dan telur,&rdquo; kata seorang warga Teheran. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital dan memperingatkan sanksi berat bagi tindakan yang dianggap sebagai pembangkangan.
Di tengah keterbatasan informasi, sebagian warga mengandalkan jaringan komunikasi informal untuk memantau potensi serangan. Situasi ini mencerminkan ketidakpastian yang meningkat di Iran seiring konflik yang terus berlanjut.(DH)

Iran mobilisasi pendukung saat serangan AS-Israel berlanjut, klaim kemenangan makin dekat.

Iran klaim ‘ambang kemenangan’ saat peringatan Hari Republik Islam

TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya tidak mencari konflik dengan negara-negara Muslim, menurut laporan kantor berita resmi Islamic Republic News Agency pada Jumat (20/3).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pesan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri yang menandai berakhirnya Ramadan, serta Nowruz yang jatuh pada 21 Maret.
Seperti dikutip Xinhua News, menanggapi meningkatnya ketegangan antara Iran dan sejumlah negara Arab setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, Pezeshkian menegaskan Iran tidak berniat berselisih dengan negara-negara Islam.
Ia menyebut negara-negara Muslim sebagai &ldquo;saudara&rdquo; dan menilai pihak luar sebagai penyebab meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, Iran siap menyelesaikan berbagai persoalan dengan negara tetangga dan mengusulkan pembentukan kerangka kerja sama keamanan yang melibatkan negara-negara Muslim guna menjaga stabilitas kawasan tanpa campur tangan asing.
Pezeshkian juga menegaskan Iran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir, merujuk pada fatwa yang dikeluarkan pemimpin tertinggi sebelumnya Ali Khamenei yang melarang penggunaan senjata atom.
Ia menambahkan tidak ada pejabat Iran yang akan mengarah pada pengembangan senjata pemusnah massal, meski AS disebut berupaya membangun persepsi sebaliknya.
Pada 28 Februari, serangan gabungan yang dikaitkan dengan AS dan Israel dilaporkan menargetkan Teheran dan sejumlah kota lain di Iran, menewaskan sejumlah pejabat militer senior dan warga sipil.
Iran kemudian merespons dengan meluncurkan serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel serta pangkalan dan aset AS di kawasan Timur Tengah. (DK)

Masoud Pezeshkian: Iran tidak ingin perang dengan negara muslim dan siap menjaga stabilitas kawasan.

Presiden Iran tegaskan tidak ingin perang dengan negara muslim

JAKARTA &ndash; Eskalasi konflik di Timur Tengah mencapai titik kritis baru ketika Iran secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, namun dengan syarat ketat bahwa dialog tersebut harus berlandaskan "diplomasi berbasis martabat" (dignity-based diplomacy) dan rasa saling menghormati.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan posisi ini pada hari Jumat, menolak tunduk di bawah tekanan Presiden Donald Trump yang baru saja mengirimkan armada tempur angkatan laut besar, termasuk kapal induk&nbsp;USS Abraham Lincoln, mendekat ke perairan Iran.
Dikutip dari&nbsp;CGTN&nbsp;(31/1/2026), ketegangan diplomatik ini diwarnai oleh ultimatum terselubung. Trump mengklaim telah memberikan "tenggat waktu" bagi Teheran untuk menyepakati kesepakatan baru, meskipun ia merahasiakan tanggal pastinya kepada publik dengan mengatakan "hanya mereka yang tahu pasti" (only they know for sure).
Washington menuntut paket kesepakatan komprehensif yang mencakup pelarangan total pengayaan uranium, pemusnahan material nuklir yang sudah ada, serta pembatasan ketat terhadap program rudal jarak jauh Iran. Namun, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang tengah berada di Istanbul, menegaskan bahwa kemampuan pertahanan dan rudal Iran adalah garis merah yang "tidak akan pernah menjadi subjek negosiasi" (never be subject to negotiation).
Situasi yang kian genting memaksa negara-negara kekuatan regional seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Oman untuk melakukan intervensi diplomatik intensif guna mencegah destabilisasi pasar energi global.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan secara khusus mendesak AS untuk tidak memaksakan kesepakatan menyeluruh yang dapat menempatkan Iran dalam "posisi yang memalukan" (humiliating position).
Ketakutan akan perang terbuka juga memicu langkah preventif dari negara tetangga; Azerbaijan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) secara serentak berjanji tidak akan mengizinkan wilayah darat atau udara mereka digunakan sebagai basis operasi militer AS terhadap Iran.
Sementara itu, Israel telah menempatkan seluruh aparat keamanannya dalam status siaga tinggi (heightened alert). Laporan media lokal menyebutkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengadakan konsultasi darurat dengan para petinggi pertahanan.
Pejabat Israel memprediksi bahwa serangan AS jika terjadi&mdash;akan bersifat terbatas dan fokus pada penghancuran aset fisik, terutama fasilitas nuklir dan rudal, bukan untuk menggulingkan rezim.
Meski demikian, Tel Aviv bersiap menghadapi skenario terburuk berupa pembalasan masif Iran (significant Iranian retaliation) yang langsung menargetkan wilayah Israel. Pejabat senior AS menyatakan keputusan final mengenai serangan militer mungkin akan diambil dalam beberapa hari mendatang setelah penyebaran pasukan selesai. (SF)

Dialog harus berlandaskan diplomasi berbasis martabat dan rasa saling menghormati.