JAKARTA &ndash; Pengembangan sukuk syariah di Indonesia dinilai memasuki fase baru dengan hadirnya konsep sukuk wakaf hijau, yang memperluas fungsi sukuk dari sekadar instrumen pembiayaan negara menjadi alat pemberdayaan sosial sekaligus aksi iklim.
Hal tersebut disampaikan Director of Islamic Financial Services KNEKS, Dwi Irianti Hadiningdyah, dalam diskusi mengenai inovasi wakaf dan keuangan berkelanjutan.
Menurut Dwi, selama ini sukuk lebih dikenal sebagai instrumen fiskal negara. Namun melalui skema wakaf, sukuk dapat diarahkan untuk mendanai aset sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.
&ldquo;Kita sudah memiliki Cash Wakaf Linked Sukuk. Sekarang tantangannya adalah bagaimana sukuk tidak lagi plain vanilla, tetapi diarahkan menjadi instrumen hijau,&rdquo; ujarnya dalam simposium internasional Ethical Wealth and Social Impact, kolaborasi Menara Syariah dan Universiti Tunku Abdulrahman (UTAR) di Banten, Rabu (11/2).
Dwi menjelaskan, Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan sukuk wakaf, mulai dari Green Wakaf Framework, Wakaf Core Principle, hingga potensi wakaf nasional yang diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun. Selain itu, terdapat sekitar 440 ribu titik tanah wakaf di seluruh Indonesia yang dapat dikembangkan menjadi aset produktif melalui pembiayaan berbasis sukuk.
Ia menambahkan, sukuk wakaf hijau juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
&ldquo;Ini memungkinkan lahirnya inovasi seperti wakaf karbon, di mana manfaat lingkungan dan sosial dapat berjalan bersamaan,&rdquo; kata Dwi, merujuk pada pendanaan konservasi hutan melalui skema REDD+.
Dari sisi pasar, sukuk wakaf hijau dinilai berpotensi menarik investor berbasis environmental, social, and governance (ESG).
&ldquo;Banyak investor yang peduli lingkungan memiliki kewajiban untuk memegang instrumen hijau. Sukuk wakaf bisa menjawab kebutuhan itu sekaligus tetap sesuai dengan prinsip syariah,&rdquo; ujarnya.
Meski demikian, Dwi menekankan bahwa pengembangan sukuk wakaf masih menghadapi tantangan regulasi. Salah satunya adalah keterbatasan wakaf yang hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah.
&ldquo;Jika ini dibuka ke mata uang lain, dana dari luar negeri, termasuk dari lembaga internasional, akan jauh lebih mudah masuk,&rdquo; katanya.
Sementara itu, Wakil Rektor Tazkia University, Yaser Taufik Syamlan, menilai pengembangan sukuk wakaf juga perlu menyasar proyek-proyek skala kecil berbasis komunitas, seperti pesantren.
Menurutnya, tidak semua proyek cocok dibiayai melalui sukuk konvensional di pasar modal karena tingginya biaya penerbitan.
&ldquo;Jika proyeknya hanya Rp1 miliar, dibawa ke bursa itu effort-nya luar biasa. Di sinilah sukuk wakaf, termasuk yang berbasis koperasi atau skema mikro, bisa menjadi solusi,&rdquo; ujar Yaser.
Ia menambahkan, pengembangan sukuk wakaf, baik skala besar maupun mikro, akan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional sekaligus memperluas dampaknya ke sektor riil.
&ldquo;Sukuk tidak hanya berbicara soal imbal hasil, tetapi juga bagaimana aset wakaf dapat menjadi produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,&rdquo; pungkasnya. (DK/SF)

Sukuk wakaf hijau perluas peran sukuk dari pembiayaan negara ke sosial dan lingkungan.

Sukuk wakaf hijau perluas ekosistem keuangan syariah

JAKARTA &mdash; Perkembangan aset digital dan kompleksitas kepemilikan lintas negara kian menantang praktik perencanaan harta syariah di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
Minimnya perencanaan harta tidak hanya memicu sengketa warisan, tetapi juga berdampak sosial, terutama bagi keluarga dan kelompok lansia.
Nur Hidayah, Professor of Islamic Economics UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, menyoroti paradoks di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun tingkat perencanaan harta masih sangat rendah.
Ia menyebut hanya sekitar 10% Muslim Indonesia yang telah menyelesaikan dan mengomunikasikan perencanaan harta mereka.
&ldquo;Sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi yang telah menyelesaikan perencanaan harta baru sekitar 10 persen,&rdquo; ujar Nur Hidayah dalam simposium internasional Ethical Wealth and Social Impact, kolaborasi Menara Syariah dan Universiti Tunku Abdulrahman (UTAR) di Banten, Rabu (11/2).
Ia menambahkan, lemahnya perencanaan berkontribusi langsung terhadap meningkatnya sengketa waris.
Lebih dari 3.500 perkara warisan tercatat masuk ke pengadilan dengan nilai aset Islam mencapai sekitar Rp2.972,94 miliar, di mana sebagian besar kasus berujung konflik keluarga.
Menurut Nur, pendekatan warisan yang hanya bertumpu pada faraidh tidak lagi memadai di tengah kompleksitas aset modern.
Aset warisan kini mencakup aset digital seperti cryptocurrency, NFT, bisnis digital, monetisasi media sosial, data cloud, hingga aset lintas negara dengan rezim pajak berbeda.
Pandangan senada disampaikan Kuah Yoke Chin, Assistant Professor UTAR Malaysia, yang menyebut tingkat perencanaan harta di Malaysia juga masih di bawah 10%.
Ia menilai rendahnya perencanaan dipicu oleh minimnya pengetahuan, tingginya biaya jasa, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap aset yang dimiliki.
Kuah juga menyoroti ketiadaan standar dokumen perencanaan harta di Malaysia, berbeda dengan Indonesia yang dinilainya mulai memiliki sistem lebih terintegrasi.
Menurutnya, standar kebijakan menjadi kunci agar perencanaan harta dapat dilakukan secara lebih luas dan konsisten.
Sementara itu, Chairwoman Islamic Financial Planners Association (IFPA) Murniati Mukhlisin menegaskan pentingnya perencanaan harta sejak seseorang masih sehat.
Ia menekankan perlunya dokumentasi yang jelas serta pemahaman instrumen seperti wasiat dan hibah agar aset tidak terkunci dan konflik keluarga dapat dihindari. (SF/DK)

Aset digital dan lintas negara kian rumitkan perencanaan harta syariah di Indonesia ASEAN

Zaman aset digital, perencanaan harta syariah di RI masih tertinggal 

JAKARTA - Ketimpangan ekonomi global yang kian melebar mendorong perlunya sumber pembiayaan sosial alternatif di luar skema fiskal negara.
Dalam simposium internasional bertema Ethical Wealth and Social Impact, kolaborasi antara Menara Syariah &amp; Universiti Tunku Abdulrahman Symposium (UTAR) di Menara Syariah, PIK2, Banten, Rabu (11/2).
Zakat dinilai memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mengurangi disparitas dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Moh. Nuryazidi, Deputy Director of the Sharia Economics and Finance Department at Bank Indonesia (DEKS-BI), mengungkapkan bahwa konsentrasi kekayaan dunia masih sangat timpang.
&ldquo;51 persen orang paling kaya itu menguasai 43 persen aset seluruh dunia. Jadi memang isu disparitas ekonomi itu masih tetap ada,&rdquo; ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan ketidakpastian global, perkembangan otomatisasi, dan digitalisasi yang berpotensi menimbulkan job displacement.
&ldquo;Ini menjadi sebuah isu bahwa disparitas dan ketidakpastian global ini juga punya peran. Orang-orang yang sudah miskin, yang sudah membutuhkan, zakat ini makin perlu lagi,&rdquo; katanya.
Ia menegaskan bahwa zakat dapat menjadi sumber pembiayaan baru yang signifikan, terutama ketika kapasitas fiskal pemerintah terbatas. Berdasarkan riset yang dilakukan pada 2018&ndash;2023, distribusi zakat terbukti berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan.
&ldquo;Hasil dari model yang kami lakukan menunjukkan bahwa memang zakat itu berperan sangat signifikan terhadap peningkatan Human Development Index,&rdquo; jelasnya.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa dampak tersebut membutuhkan waktu. &ldquo;Zakat distribution has significant effect on HDI, tapi punya waktu tiga tahun untuk berpengaruh,&rdquo; ujarnya.
Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5%, namun angka kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah. Karena itu, zakat dipandang sebagai instrumen pelengkap kebijakan negara.
&ldquo;Lagi-lagi kita perlu sebuah solusi untuk membuat bagaimana orang-orang yang mustahik itu punya alokasi dana dari sumber yang baru,&rdquo; kata Yazidi.
Pandangan serupa disampaikan Puan Nurul Ikma Binti Haris, Assistant Professor, Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), yang menilai zakat sebagai sistem kebajikan yang telah terstruktur dalam Islam.
&ldquo;Zakat ini sebenarnya salah satu sistematik kebajikan yang baik yang dapat menolong mengurangkan kemiskinan,&rdquo; tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan transparan agar mampu menjawab tantangan zaman modern.
&ldquo;Zakat institution perlu transparan, perlu beritahu berapa banyak mereka dapat dana dan kepada siapa disalurkan,&rdquo; tegasnya.
Ketimpangan ekonomi yang bersifat global, menurut para pembicara, tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan konvensional.
Kolaborasi antara regulator, lembaga zakat, dan pemanfaatan teknologi dinilai menjadi kunci agar potensi zakat dapat dioptimalkan.
&ldquo;Penggunaan teknologi bisa menjadikan zakat lebih transparan dan lebih mudah bagi masyarakat untuk membayar zakat,&rdquo; ujar Yazidi.
Dengan tata kelola yang kuat dan kepercayaan publik yang terjaga, zakat diyakini bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai solusi konkret dalam menjawab persoalan ketimpangan ekonomi dunia.(SF/DK)

Zakat dipandang mampu lengkapi peran negara hadapi ketimpangan ekonomi global

Di tengah ketimpangan global, Zakat jadi solusi pembiayaan sosial

JAKARTA &mdash; Inovasi dan digitalisasi dinilai menjadi faktor kunci dalam memperluas peran wakaf sebagai sumber pembiayaan sosial yang berdampak luas dan berkelanjutan.
Melalui pemanfaatan teknologi, wakaf kini tidak lagi terbatas pada aset fisik, tetapi berkembang dalam bentuk wakaf uang dan produk keuangan syariah inovatif.
Deputy Secretary Indonesian Waqf Board (BWI), Emmy Hamidiyah, mengatakan platform digital memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih inklusif dalam pengelolaan wakaf.
&ldquo;Platform wakaf digital kini memungkinkan individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi melalui kontribusi kecil namun rutin, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan dampak sosial,&rdquo; ujar Emmy dalam simposium internasional bertema Ethical Wealth and Social Impact, kolaborasi antara Menara Syariah &amp; Universiti Tunku Abdulrahman Symposium (UTAR) di Menara Syariah, PIK2, Banten, Rabu (11/2).
Menurut Emmy, kebangkitan wakaf modern ditandai dengan munculnya berbagai skema inovatif, mulai dari wakaf uang hingga integrasi wakaf dengan produk perbankan syariah.
Salah satunya adalah Cash Waqf Linked Deposit, yang menggabungkan konsep wakaf dengan deposito di bank syariah.
&ldquo;Cash Waqf Linked Deposit menjadi contoh bagaimana wakaf dapat dikelola secara profesional dan produktif, tanpa menghilangkan nilai sosial dan keagamaannya,&rdquo; katanya.
Di Indonesia, inovasi tersebut mulai menunjukkan dampak nyata. Emmy menyebutkan, wakaf ritel telah diterbitkan di sejumlah kota dengan nilai mencapai sekitar Rp1,4 triliun.
Selain itu, hingga Januari tercatat 16 perusahaan telah menerbitkan Cash Waqf Linked Deposit dengan total dana sekitar Rp14 miliar.
&ldquo;Inovasi ini membuka peluang wakaf untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,&rdquo; ujar Emmy.
Ia menambahkan, wakaf yang dikelola secara modern berpotensi menjadi mesin pembiayaan sosial, khususnya untuk sektor pendidikan, layanan kesehatan, pembiayaan mikro, dan pemberdayaan ekonomi umat.
&ldquo;Wakaf merupakan salah satu instrumen yang sangat selaras dengan SDGs, karena dampaknya tidak hanya jangka pendek, tetapi juga lintas generasi,&rdquo; tuturnya.
Sementara itu, Assistant Professor Universiti Tunku Abdulrahman, Nurul Afidah Binti Mohamad Yusof, menilai inovasi keuangan sosial, termasuk wakaf, penting untuk merespons tantangan demografi di kawasan Asia Tenggara, terutama meningkatnya populasi lanjut usia.
&ldquo;Ketika kita hidup lebih lama, kita membutuhkan sistem sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,&rdquo; ujar Nurul.
Menurutnya, pemanfaatan instrumen sosial berbasis keimanan yang dikelola secara profesional dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
&ldquo;Inovasi sosial harus berjalan seiring dengan empati dan keberpihakan kepada kelompok rentan,&rdquo; pungkasnya. (SF)

Inovasi digital dorong wakaf modern jadi sumber pembiayaan sosial inklusif dan berkelanjutan.

Inovasi digital perluas peran Wakaf sebagai sumber pembiayaan sosial

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong penguatan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan nasional.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui berbagai kunjungan kerja dan dukungan terhadap proyek strategis, termasuk pengembangan Menara Syariah di kawasan PIK 2, Banten.
Hal itu disampaikan Komisaris Utama Menara Syariah, Harianto Solichin, usai pertemuan langsung dengan Wapres Gibran di Jakarta, Senin (09/2). Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
"Wapres Gibran sangat mendukung berdirinya Menara Syariah dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia," kata Harianto.&nbsp;
Menara Syariah PIK 2 merupakan proyek kolaborasi PT Fin Centerindo Dua, PT Bangun Kosambi Sukses (Agung Sedayu Group dan Salim Group), serta Matrix Concepts Holding Berhad dari Malaysia. Proyek ini dirancang sebagai pusat aktivitas bisnis, keuangan, dan pendidikan berbasis syariah.
Menurut Harianto, pemerintah sejak 2025 berkomitmen membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing global. Ia menyebut Wapres menaruh perhatian besar terhadap penguatan sektor halal nasional.
"Menara Syariah diharapkan menjadi pasar ekonomi syariah secara global, dengan adanya ekosistem ini yang dibangun di Banten," katanya.
Ia menilai kehadiran Menara Syariah akan memperkuat bauran kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan.
"Bauran strategi ini bermakna penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sebab tantangan pembangunan bukan semata meraih pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, namun memastikan pertumbuhan yang diraih benar-benar mampu menafkahi masyarakat sampai lapisan bawah," ujarnya.
Banten dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan kawasan industri halal, mulai dari kuliner, fesyen, pariwisata, hingga jasa keuangan syariah.
Ke depan, pengelola Menara Syariah berencana menggandeng berbagai mitra strategis untuk memperluas aktivitas bisnis dan pendidikan syariah, sekaligus membangun pusat ekonomi syariah berskala nasional hingga internasional. "Semoga dari Banten ini menjadi langkah awal memajukan industri halal di Indonesia." katanya.(DH)

Kolaborasi swasta dan pemerintah dorong pengembangan pusat ekonomi syariah berskala internasional.