JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan implementasi aturan baru dalam ekspor Sumber Daya Alam (SDA), tidak mengubah mekanisme pasar yang selama ini berjalan.
Hal ini disampaikan oleh Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Kamis (21/5).
Airlangga mengatakan ekspor Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan ferro-alloy tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini beroperasi di sektor tersebut.
&ldquo;Tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor eksisting dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara,&rdquo; ujar Airlangga.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga tengah memfinalisasi berbagai instrumen dan regulasi, terkait implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor komoditas strategis, yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Beberapa di antaranya mencakup aturan regulasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, hingga Bank Indonesia, agar implementasi kebijakan berjalan optimal serta memberi kepastian kepada pelaku usaha dan investor.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga akan mengadakan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha sebelum implementasi kebijakan baru mulai berlaku. Sosialisasi ini juga diharapkan menyerap masukan dari pelaku usaha, untuk penyempurnaan kebijakan.
&ldquo;Dalam tiga bulan nanti kita fine-tune sistemnya,&rdquo; ujar Airlangga.
Dalam keterangan terpisah, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pihaknya telah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), entitas yang mengawasi ekspor komoditas strategis dari Indonesia.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com, pembentukan entitas dan aturan baru ini disebut sebagai upaya mengantisipasi kebocoran devisa yang akibat praktik underinvoicing oleh eksportir.
Sebagai catatan, istilah underinvoicing merujuk praktik pelaporan nilai barang dalam faktur lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya.
&ldquo;Ini inline dengan prinsip OECD, di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability sehingga tidak ada lagi potensi uang gelap,&rdquo; ujar Rosan saat memberi keterangan kepada media pada Rabu (20/5) di DPR.
Setelah penerapan aturan tuntas pada fase pertama, Danantara disebut akan menjadi pembeli tunggal bagi komoditas strategis Indonesia yang akan diekspor ke luar negeri. (KR)

Aturan baru ini disebut hanya mewajibkan eksportir SDA lapor ke Danantara mulai 1 Juni.

Airlangga pastikan ekspor SDA tetap lewat perusahaan eksisting

JAKARTA &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,4&ndash;5,6% di tahun 2026.
Hal ini ia utarakan saat memberikan paparan pembuka dalam gelaran Indonesia Economic Outlook 2026, atau Sarasehan Ekonomi 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2).
Pertumbuhan ekonomi ini, menurutnya, akan didorong oleh empat sektor yang menjadi prioritas, yaitu sektor pertanian, manufaktur, digital, dan energi.
Selain itu, tiga program unggulan Presiden Prabowo, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta 3 Juta Rumah, juga diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan dalam negeri melalui penyerapan tenaga kerja yang luas dan akselerasi peraihan kontrak-kontrak kerja.
Ia mencontohkan industri tekstil, yang kinerjanya diperkirakan akan meningkat 10 kali lebih tinggi dalam 10 tahun ke depan, yang akan mendorong kesempatan kerja terbuka lebih luas.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 8% di akhir masa kepemimpinannya di 2029 mendatang. &nbsp;Airlangga meyakini bahwa ekonomi Indonesia akan dapat &ldquo;take-off&rdquo; dalam dua tahun ke depan.
Namun, menurutnya, hal ini harus didukung oleh &ldquo;reformasi struktural terus-menerus&rdquo; hingga harmonisasi antara belanja pemerintah, investasi pelaku usaha dan Dananatara, serta kebijakan keuangan.
&ldquo;Dengan birokrasi sederhana dan penegakan hukum yang digalakkan Presiden Prabowo, insyaAllah ekonomi kita bisa lepas landas,&rdquo; tutupnya. (ZH)

Empat sektor jadi prioritas. Airlangga meyakini Indonesia akan “take-off” dalam dua tahun ke depan.

Menko Airlangga sasar ekonomi Indonesia tumbuh 5,6% di 2026

JAKARTA &ndash; Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto said Indonesia&rsquo;s Carbon Capture Storage (CCS) sector is now attracting global investors, including BP and Exxon.
&ldquo;Several companies such as BP, Exxon, and others will invest in Indonesia. For CCS, the value is around USD 15 billion,&rdquo; Airlangga said in a keynote speech delivered at the Top CEO Indonesia Awards 2025 on Thursday, 4 December.
At the event, held by IDNFinancials at The Langham Jakarta, Airlangga said Indonesia now has CO₂ storage capacity of up to 600 gigatonnes.
&ldquo;That is the largest in Asia, meaning we can actually absorb CO₂ from Australia, Japan, and Korea,&rdquo; Airlangga said.
With such promising potential, Indonesia needs to establish internationally aligned carbon-trading protocols.
On the other hand, Airlangga said the Indonesian government continues to encourage the Indonesia Stock Exchange (BEI) to build a more transparent carbon market, supported by proportionate market makers to facilitate price formation.
&ldquo;Otherwise, the disparity between prices in Indonesia and international prices will be too wide,&rdquo; Airlangga explained.
Airlangga also urged leaders in the private sector, especially the recipients of the Top CEO Awards 2025, to continue promoting investment and creating much-needed jobs.
Previously, Airlangga emphasised that Indonesia&rsquo;s economic prospects would be more promising in 2026. &ldquo;The upside risk potential is higher than the downside risk,&rdquo; he said, noting that Indonesia&rsquo;s 2026 economic growth baseline is set at 5.4%.
&ldquo;There is not much bad news in the coming years,&rdquo; Airlangga added, highlighting similar views expressed by the World Bank and IMF during the G20 meeting in South Africa. (KR/ZH)

Indonesia is preparing CO₂ storage capacity of up to 600 gigatonnes, the largest in Asia.