JAKARTA - Chatib Basri dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6), di tengah isu yang menyebut namanya masuk bursa calon Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Chatib, yang pernah menjabat Menteri Keuangan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tiba di kompleks Istana sekitar pukul 15.30 WIB.
Seperti dikutip CNN Indonesia, Kehadirannya menjadi sorotan karena namanya belakangan santer dikaitkan dengan isu perombakan kabinet, termasuk posisi Menteri Keuangan.
Saat dikonfirmasi mengenai agenda pertemuan, Chatib membenarkan dirinya akan bertemu langsung dengan Presiden.
"Iya," kata Chatib.
Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut isi pembahasan yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
"Tanya Pak Luhut. Tuh ada, rame-rame kok," ujarnya.
Chatib juga tidak memberikan jawaban tegas terkait spekulasi dirinya masuk kabinet dan mengaku tidak mengetahui kabar yang beredar.
"Saya enggak tahu," katanya.
Ketika kembali ditanya soal isu kepulangannya ke Indonesia yang dikaitkan dengan perombakan kabinet, Chatib membantahnya.
"Enggak, baru diurus sekarang," ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa pertemuan dengan Kepala Negara tidak dilakukan secara empat mata. Chatib mengatakan dirinya hadir bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
"Sama Pak Luhut, bareng," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia (BI).
Ia menyampaikan hal tersebut untuk merespons isu yang berkembang di publik.
"Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti," kata Prasetyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6).
Ia menambahkan bahwa pemerintah sudah berulang kali membantah rumor tersebut.
"Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada," ujarnya. (DK)

Chatib Basri dipanggil Prabowo ke Istana di tengah isu jadi Menkeu, ia didampingi Luhut. 

Di tengah isu jadi Menkeu, Chatib Basri hadiri panggilan Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melantik Muhamad Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan dengan mandat untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus mendukung peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Menurut Kementerian Sekretariat Negara (4/6), Presiden memberikan tiga tugas utama kepada Chatib.
Pertama, menjaga, mengembangkan, dan menjalankan kebijakan fiskal yang prudent atau hati-hati.
Kedua, memberikan dukungan kebijakan agar investasi di Indonesia terus meningkat.
Ketiga, mendukung berbagai kebijakan investasi yang dinilai mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.Presiden menilai peningkatan investasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, serta mengendalikan inflasi dan stabilitas harga.Chatib Basri merupakan ekonom yang memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi dan investasi. Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengumumkan Letjen TNI Moeldoko sebagai calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. Moeldoko dijadwalkan menjalani pelantikan pada hari berikutnya.Presiden berharap TNI Angkatan Darat terus berkembang menjadi institusi yang profesional, memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, serta tetap dekat dengan masyarakat. (SA)

Chatib Basri ditunjuk jadi Menkeu dengan tugas menjaga fiskal dan mendukung investasi nasional.

Prabowo tunjuk Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan

JAKARTA &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil bank sentral dan Menteri Keuangan (Menkeu) setelah rupiah kembali terpuruk, serta mencetak rekor terendah di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
&ldquo;Tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,&rdquo; kata Puan, saat ditanya mengenai rencana pemanggilan Bank Indonesia (BI) dan Menkeu terkait pelemahan rupiah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Puan setelah menggelar Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/5).
Menurut Puan, DPR bersama Kementerian Keuangan juga akan membahas perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menjelang sidang terdekat yang membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai dasar penyusunan APBN 2027.
Dengan dinamika situasi global saat ini, Puan menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi lanjutan untuk kebijakan fiskal tahun depan.
&ldquo;Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nanti akan membuat Indonesia jadi terpuruk,&rdquo; jelas Puan.
Pada awal Mei ini, BI telah menyampaikan tujuh langkah yang ditempuh bank sentral dalam menghadapi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Beberapa di antaranya termasuk intervensi langsung di pasar valuta asing domestik dan luar negeri, serta menarik modal asing lewat sejumlah instrumen keuangan.
Sementara itu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan turun tangan membantu bank sentral, melalui pasar obligasi.
&ldquo;Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke&nbsp;bond market&nbsp;... itu ada Bond Stabilization Fund,&rdquo; kata Purbaya, pada Selasa di Kantor Kementerian Keuangan.
Pada pembukaan perdagangan Rabu (13/5), nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah dan menyentuh Rp17.552/US$ hingga pukul 9.30 WIB menurut data Bloomberg. Pelemahan rupiah sejak awal tahun ini pun telah mencapai 5,14%. (KR)

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan stakeholder agar mengantisipasi pelemahan rupiah.

DPR akan panggil BI dan Menkeu usai rupiah terpuruk

JAKARTA &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan mengganti jabatan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu.
&ldquo;Dirjen Anggaran kemarin dipanggil Sekjen Departemen Keuangan, kemudian diberitahu nama penggantinya,&rdquo; ujar seorang sumber di pemerintahan kepada IDNFinancials.
Sumber tersebut tidak mengetahui alasan detail pergantian ini. &ldquo;Mungkin ini soal beda mazab, di tengah suasana tekanan fiskal dan strategi subsidi BBM,&rdquo; ujarnya.
Selain Dirjen Anggaran, seperti dikutip Bloomberg Technoz, Menteri Keuangan juga mengganti Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu juga diganti.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan menggantikan kedua posisi tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan pihaknya belum mengetahui adanya pergantian tersebut.
&ldquo;Sampai saat ini tidak ada info hal tersebut,&rdquo; ujar Deni saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (21/4).
Di sisi lain, Kemenkeu juga telah menunjuk Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, yakni Herman Saheruddin, untuk menggantikan Masyita Crystallin.
Informasi ini diperoleh melalui laman resmi&nbsp;djspsk.kemenkeu.go.id.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah merotasi lima pejabat eselon II di lingkungan kementerian.
Bahkan, bulan lalu sebanyak 1.585 pejabat Kemenkeu, termasuk 44 pejabat pimpinan pratama eselon II, turut mengalami rotasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026 tentang Pengukuhan dalam Jabatan pada Lembaga National Single Window.
Belum Revisi Anggaran
Terkait dengan anggaran negara, Menteri Keuangan, sebelumnya menegaskan pemerintah belum berencana merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meski perekonomian global saat ini diwarnai ketidakpastian imbas perang AS dan Iran.
Pemerintah belum melihat adanya kebutuhan mendesak untuk merombak APBN karena kondisi fiskal dinilai masih cukup kuat, ditopang oleh kinerja penerimaan negara yang kian membaik.
&ldquo;Banyak pertanyaan dari media, apakah pemerintah akan segera mengubah APBN? Belum. Dari sisi penerimaan negara, kondisinya masih cukup baik,&rdquo; ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan sejak awal APBN 2026 memang dirancang dalam posisi defisit guna memberikan ruang bagi pemerintah mendorong aktivitas ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat penyerapan belanja sejak awal tahun agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha bisa dirasakan lebih cepat.
Namun, menurut seorang analis, revisi itu diperlukan juga untuk merespons 2 lembaga rating Moodys (Februari 2026) dan Fitch (Maet 2026) yang baru baru ini telah menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif.
"Investor melihat APBN sebagai 'kompas ekonomi'. Kalau tidak disesuaikan dengan realitas maka kepercayaan pasar bisa turun dan bisa berdampak ke nilai tukar dan investasi." (DK/MT)

Purbaya Yudhi Sadewa rombak pejabat Kemenkeu di tengah tekanan fiskal.

Menkeu copot Dirjen Anggaran, mengapa?

JAKARTA &mdash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 6% pada 2026. Target ini disampaikan saat melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, menggantikan Heru Pambudi.Dalam sambutannya, Purbaya menegaskan waktu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut sangat terbatas.&ldquo;Waktu kita, Pak Robert, enggak banyak. Saya janji ke orang-orang, ke masyarakat pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%,&rdquo; ujar Purbaya.Ia mengakui target tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap posisinya sebagai Menteri Keuangan.&ldquo;Kalau akhir tahun enggak tercapai saya dimarahin sama masyarakat, mungkin disuruh mundur,&rdquo; katanya.Namun demikian, ia juga menyinggung langkah evaluasi internal jika target tidak tercapai. Pernyataan itu disampaikan dengan nada bercanda.&ldquo;Tapi kalau saya sebelum saya mundur saya akan pecat Febrio dulu. Bapak juga, baru saya terakhir,&rdquo; ujarnya sambil tertawa, merujuk pada Febrio Kacaribu dan jajaran terkait.Lebih lanjut, Purbaya menugaskan Robert Leonard Marbun untuk memperkuat komunikasi publik Kementerian Keuangan. Ia menilai informasi mengenai kondisi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya terserap utuh oleh masyarakat.Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi global akibat perang dan tensi geopolitik, ekonomi Indonesia masih mampu menjaga stabilitas. Salah satunya terlihat dari kebijakan pemerintah yang belum perlu memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM), berbeda dengan sejumlah negara lain.Purbaya menilai kondisi tersebut menjadi kelebihan ekonomi Indonesia, namun belum sepenuhnya diapresiasi publik karena keterbatasan penyampaian informasi.Selain itu, ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih cukup kuat dalam meredam dampak gejolak global.&ldquo;Itu belum terpublikasikan dengan baik media kayaknya. Nanti tugas Pak Marbun untuk memastikan itu lebih dipahami masyarakat,&rdquo; kata Purbaya.Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 6% pada 2026, pemerintah menghadapi tantangan menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kinerja fiskal, dan memastikan komunikasi kebijakan berjalan efektif agar kepercayaan publik tetap terjaga. (SA)

Menkeu Purbaya targetkan ekonomi RI tumbuh dekati 6% pada 2026, siap mundur jika target gagal.


Purbaya targetkan ekonomi 2026 dekati 6%, siap mundur jika gagal

TOKYO - Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, menyatakan pemerintah siap mengambil semua langkah yang diperlukan &ldquo;di semua front&rdquo;, meski belum mengonfirmasi kemungkinan intervensi di pasar berjangka minyak mentah.
Pernyataan ini muncul setelah laporan Reuters menyebut pemerintah Jepang mempertimbangkan turun tangan di pasar minyak karena krisis di Timur Tengah mendorong harga energi naik tajam.
&ldquo;Pergerakan spekulatif di pasar minyak juga memengaruhi pasar valuta asing,&rdquo; kata Katayama, mengutip dari channelnewsasia.
&ldquo;Kami bertekad mengambil tindakan menyeluruh setiap saat dan di semua front, demi stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.&rdquo;
Tekanan ekonomi kini terasa nyata di Jepang. Sejak dimulainya perang Amerika di Iran awal 2026, yen mendekati 159,5 per dolar, nyaris menembus ambang kritis 160 per dolar yang biasanya memicu intervensi.
Harga minyak Brent pun melonjak di atas US$113 per barel, naik lebih dari 50% sejak konflik dimulai, mengutip dari salah satu channel Youtube.
Lonjakan harga energi sekaligus melemahnya yen membuat biaya hidup bagi konsumen dan industri meningkat drastis; harga minyak US$110 per barel kini terasa seperti US$130&ndash;$140.
Opsi menaikkan suku bunga hampir tak mungkin dilakukan karena beban utang Jepang yang sangat tinggi.
Diperkirakan, biaya bunga pemerintah akan mencapai 41,3 triliun yen pada fiskal 2029, setara 30% dari anggaran negara.
Sementara itu, yield obligasi 10-tahun diperkirakan naik ke 3,6%, jauh lebih tinggi dari posisi sebelum perang.
&gt;&gt; Jual Obligasi AS
Pilihan terakhir Tokyo adalah menjual obligasi AS untuk mendapatkan dolar, kemudian membeli yen guna menstabilkan ekonomi domestik.
Jepang sendiri telah menambah kepemilikan obligasi AS sebesar US$39,8 miliar antara Desember 2025 dan Januari 2026, sehingga likuiditas tersedia tanpa merusak pasar obligasi.
Langkah ini tentu menimbulkan risiko global. Di sisi lain, Pentagon meminta tambahan US$200 miliar untuk perang di Iran, sementara defisit fiskal AS sudah besar.
Yield obligasi 10-tahun AS saat ini mencapai 4,41%, dan prospek kenaikan suku bunga menambah tekanan.
Jika Jepang menjual obligasi secara besar-besaran, harga obligasi AS bisa jatuh, yield naik, dan tekanan ekonomi global meningkat.
Intervensi juga berpotensi memicu efek domino di pasar global, termasuk mekanisme carry trade yen yang nilainya diperkirakan antara US$260 miliar hingga US$1 triliun.
Sejarawan dan pengamat ekonomi menyoroti dilema yang dihadapi Jepang: memilih mendukung stabilitas finansial AS atau melindungi ekonomi domestik.
Jepang pernah menjual obligasi AS pada 1997, tapi situasi kini lebih rumit karena kombinasi harga minyak tinggi dan pelemahan yen.
Jika yen menembus level 160 dan bertahan lebih dari 48 jam, atau Kementerian Keuangan Jepang mengumumkan intervensi mata uang, dunia bisa menyaksikan langkah penting pertama dalam pergeseran global dari dominasi dolar.&nbsp; (DK)

Pilihan terakhir Tokyo adalah menjual obligasi AS untuk mendapatkan dolar, kemudian membeli yen.

Menkeu: Jepang siap stabilkan valas, termasuk jual obligasi AS?

JAKARTA - Inpex (Jepang) berencana membuka tender proyek&nbsp;liquefied natural gas (LNG) Abadi di Indonesia pada pertengahan 2026, seiring komitmen pemerintah untuk mempercepat proses perizinan dan mengatasi hambatan birokrasi dalam pengembangan proyek senilai US$21 miliar tersebut.Seperti dikutip Channelnewsasia, proyek LNG Abadi di Blok Masela telah mengalami penundaan selama bertahun-tahun setelah pemerintah sebelumnya meminta perubahan desain dari fasilitas lepas pantai menjadi darat.
Selain itu, perusahaan juga merevisi rencana pengembangan dengan menambahkan fasilitas penyimpanan karbon.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin rapat &ldquo;debottlenecking&rdquo; bersama Inpex dan mitra proyeknya, yakni Pertamina dan Petronas, serta sejumlah pejabat terkait untuk membahas kendala yang dihadapi proyek tersebut.Direktur Proyek Abadi Inpex, Jarrad Blinco, menyatakan perusahaan telah mencatat kemajuan signifikan, termasuk memperoleh persetujuan studi analisis dampak lingkungan dan izin penggunaan kawasan hutan.
Inpex menargetkan proses tender untuk pekerjaan engineering, procurement and construction (EPC) dimulai pada pertengahan tahun depan.Purbaya menegaskan pemerintah akan membantu mempercepat proses perizinan, termasuk dengan melonggarkan sejumlah persyaratan seperti ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan akan dimulai pada awal April.
Proyek Abadi diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$21 miliar, termasuk pembangunan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta metrik ton per tahun.Inpex juga telah melakukan pembicaraan awal dengan calon pembeli, namun belum memutuskan porsi penjualan untuk pasar domestik dan ekspor.
SKK Migas memperkirakan sekitar 40% produksi LNG akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri. (DK)

Pemerintah percepat izin, 40% produksi LNG Abadi ditargetkan untuk pasar domestik.

Inpex buka tender proyek LNG Abadi US$21 miliar pada 2026

JAKARTA - Indonesia mencatat defisit anggaran belanja negara pada Januari, seiring langkah pemerintah mempercepat pengeluaran demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan dalam konferensi pers pada Senin (23/2), bahwa defisit fiskal Indonesia mencapai Rp54,6 triliun atau sekitar US$3,25 miliar dolar AS. Hal ini setara dengan 0,21% dari produk domestik bruto (PDB).
Seperti dikutip Bloomberg.com, pasca-pandemi, Indonesia secara historis berhasil mencatat surplus pada awal tahun karena tingginya penerimaan pajak, sementara proyek baru mulai berjalan. &ldquo;Pemerintah akan terus memantau risiko global ini untuk memastikan momentum pertumbuhan domestik tetap terjaga di tahun 2026,&rdquo; ujar Purbaya, dalam konferensi pers yang digelar. Pasar saham, rupiah, dan obligasi pemerintah acuan 10 tahun mempertahankan kenaikan awal, karena ancaman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump&nbsp;membuat dolar AS melemah. Belanja negara pada Januari melonjak 25,7% secara tahunan menjadi Rp227,3 triliun, jauh lebih tinggi dibanding realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp172,7 triliun.
Ini merupakan pengeluaran tertinggi pemerintah pada Januari sejak 2019, menurut data Bloomberg. Belanja kementerian dan lembaga mencatat lonjakan belanja 129% karena pemerintah mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, serta untuk alokasi bantuan sosial lainnya.
Belanja modal juga meningkat hampir tujuh kali lipat, dengan sebagian investasi disalurkan untuk proyek irigasi, konektivitas, dan inisiatif ketahanan pangan. Purbaya mengaku laju belanja pemerintah akan tetap dipertahankan, dengan target alokasi belanja Rp809 triliun untuk kuartal pertama. Percepatan belanja pemerintah ini diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tumbuh melampaui ekspektasi mencapai 5,39% pada kuartal empat 2025.
Purbaya memperkirakan pertumbuhan bisa meningkat menjadi 5,5%-6% pada kuartal pertama 2026.
Pasar akan memantau ketat jalur fiskal Indonesia tahun ini, karena menteri keuangan berjanji menjaga defisit di bawah batas hukum 3% dari PDB, meski belanja meningkat cepat. Sebelumnya, Moody&rsquo;s Ratings&nbsp;menurunkan outlook kredit Indonesia menjadi negatif karena risiko stabilitas fiskal.
Sementara itu, tim dari Fitch Ratings&nbsp;tengah melakukan kunjungan dan bertemu pembuat kebijakan untuk penilaian minggu ini, kata Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. (DK/KR)

Indonesia mengalami defisit Rp54,6 triliun pada Januari 2026, karena belanja negara naik 26%.

Belanja negara naik 26% di Januari, APBN defisit Rp54,6 triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Indonesia&nbsp;Purbaya Yudhi Sadewa akan menarik kembali Rp75 triliun dana pemerintah, yang sebelumnya akan ditempatkan di bank milik negara atau Himbara.
Menteri Keuangan,mengatakan dana tersebut akan kembali dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke pemerintah daerah.
Selain itu, ia menilai penempatan dana ke bank dinilai kurang efektif. &ldquo;Dana ini akan ditarik dari sistem, tetapi segera dibelanjakan kembali, langsung ke dalam ekonomi. Jadi tidak akan mengganggu jumlah uang yang beredar dan justru akan memiliki efek multiplikatif positif melalui belanja pemerintah,&rdquo; ujarnya saat menghadiri acara pembukaan perdagangan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (2/1), seperti dikutip businesstimes.com.
Empat bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya pada awal jabatan telah menempatkan Rp276 triliun dana kas pemerintah ke enam bank milik negara, termasuk&nbsp;PT&nbsp;Bank Mandiri&nbsp;(Persero) Tbk (BMRI),&nbsp;PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan&nbsp;PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).
Penempatan dana itu awalnya bertujuan mendorong penyaluran kredit bank, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menyebut sebagian dana telah ditarik karena dampaknya pada penyaluran kredit tidak seoptimal yang diharapkan, akibat kurangnya sinergi kebijakan dengan BI.
Dalam keterangan terpisah, BI menyatakan pertumbuhan kredit pada 2025 terbilang lesu karena permintaan kredit rendah, jauh di bawah kapasitas penyaluran kredit bank.
Pertumbuhan kredit sepanjang 2025 diperkirakan berada di bawah target tahunan 8&ndash;11%, setelah pertumbuhan kredit pada November hanya tumbuh 7,74% secara tahunan.
BI sentral menambahkan, perusahaan cenderung menunggu dan mengandalkan pendanaan internal karena biaya pinjaman yang tetap tinggi.
Mohit Mirpuri, Senior Partner SGMC Capital, menilai langkah pengalihan dana dari bank milik negara ke belanja fiskal seharusnya mendukung pertumbuhan, karena pengeluaran pemerintah biasanya memiliki efek multiplikatif lebih besar, dibanding likuiditas yang menganggur di perbankan.
Menyusul rencana penarikan dana pemerintah dari Himbara, harga saham sejumlah bank milik pemerintah terkoreksi. Harga saham BBRI turun hingga 0,82% pada perdagangan sesi satu hari ini. Sementara harga saham BBNI turun1.83% dan BMRI turun 0,49%. (DK/KR)

Penarikan Rp75 triliun dari bank Himbara diyakini punya dampak positif yang berlipat.

Purbaya: Dana di Himbara tak efektif, pemerintah tarik Rp75 triliun

JAKARTA &ndash; Kementerian Keuangan menyebutkan guna menjamin pasokan emas yang bernilai tambah, maka tarif Bea Keluar (BK) emas produk hulu lebih tinggi dari produk hilir emas. Hal itu disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (8/12).
Dia menyampaikan bahwa kebijakan BK emas untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank (perdagangan, penitipan, simpanan, dan pembiayaan emas) dan mendukung optimalisasi pengawasan tata kelola transaksi emas dan penerimaan negara.
&ldquo;Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar ke empat di dunia, namun cadangan bijih emas turun, pada saat yang sama harga emas mencapai U$4.076/troy ounce pada November 2025,&rdquo; katanya.
Menurut dia, sejalan dengan perioritas pengembangan ekosistem bullion bank di Indonesia, maka kebutuhan cadangan emas meningkat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan BK untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indoneia
Sesuai pasal 2 a UU Kepabeanan, kebijakan BK untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasar internasional dan menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di pasar dalam negeri.
Dia mengatakan pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan pelarang ekspor emas di bawah kadar emas 99,9%. &ldquo;Sementara emas kadar di atas 99,9% berupa kas, bar, dan granul hanya dapat diekspor dengan laporan surveyor untuk memastikan setiap pengiriman emas telah diverifikasi kadarnya sebelum diekspor,&rdquo; katanya. (LK)

Kebijakan BK emas untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Purbaya dan Komisi XI DPR singgung kebijakan tarif emas

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun dan Rp 76 triliun ke sejumlah bank BUMN dan BPD pada 2025.
&nbsp;Namun, tidak semua bank bersedia menampung dana yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut.
&ldquo;Ada bank yang menolak suntikan dana. Saya pernah tawarkan ke BPD Jawa Timur dan DKI Jakarta. Jawa Timur enggak mampu. Saya mau kasih Rp 2 triliun, enggak berani dia,&rdquo; ungkap Purbaya saat sesi tanya jawab di rapat pimpinan nasional Kadin, Senin (01/12).
Purbaya juga menawarkan Rp5 triliun ke Bank DKI, tapi BUMD milik Pemprov DKI Jakarta hanya mampu menampung Rp1 triliun. Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu menegaskan, dana hanya ditempatkan di bank yang relatif aman dan mampu mengelola.
Suntikan dana ini dilakukan untuk menambah likuiditas bank, mendorong pertumbuhan kredit sektor riil, dan diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada 10 November 2025, Purbaya menempatkan dana Rp76 triliun ke empat bank, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI masing-masing Rp25 triliun, dan Bank DKI Rp1 triliun.(DH)

Menkeu Purbaya menegaskan, dana hanya ditempatkan di bank yang mampu mengelola.

Menkeu Purbaya: Ada bank yang menolak saya tempatkan dana SAL

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keseriusannya memimpin Tim Satgas The Bottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia yang dinilai kusut oleh pelaku bisnis.
Satgas ini telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta memiliki tiga pokja, dengan Pokja II sebagai fokus utama pada hambatan investasi.
"Di situ, bapak-bapak, ibu-ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor, dan kami akan sidangkan seminggu kemudian," ujar Purbaya dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025, Senin (1/12/2025).
Ia menambahkan bahwa dirinya mengalokasikan satu hari penuh setiap minggu untuk memimpin sidang tersebut.
Purbaya menekankan pengalamannya dalam memimpin Tim The Bottlenecking sebelumnya, di mana ia menyidangkan sekitar 600 kasus selama tiga tahun.
"Kalau ada yang ragu, Purbaya emang tahu hukum apa? Emang dia bisa jadi hakim? Saya kemampuan hakimnya udah setingkat Abu Nawas," klaimnya.
Pendekatan yang diterapkan satgas akan berfokus langsung pada realitas di lapangan. Perbaikan regulasi akan dilakukan berdasarkan temuan masalah di lapangan, bukan dimulai dari peraturan di atas kertas.
"Jadi teman-teman nanti kalau ada masalah bisnis, lapor ke tempat saya, nanti saya umumkan besok mungkin lapornya ke mana, nanti akan kita bereskan," tutup Purbaya.(DH)

Purbaya menekankan pengalamannya menyidangkan sekitar 600 kasus selama tiga tahun.

Purbaya: Kemampuan jadi hakim saya sudah setingkat  'Abu Nawas' 

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia telah merampungkan formula bea ekspor untuk batubara dan komoditas mineral lainnya, termasuk emas.Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pada Senin bahwa bea ekspor untuk batubara, emas, dan mineral lainnya akan disesuaikan dengan harga global.&ldquo;Kita bisa mengenakan bea ekspor jika harga jual tinggi. Namun, jika harganya rendah, tidak perlu. Tapi untuk emas, harus dikenakan karena harganya sangat tinggi,&rdquo; ujarnya, di gedung Kementerian ESDM, Senin (24/11).Sebelumnya, pejabat Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa kementerian dan lembaga telah sepakat menetapkan bea ekspor emas sebesar 7,5 hingga 15 persen untuk memperkuat pendapatan negara dan mendorong hilirisasi.Regulasi Menteri Keuangan terkait akan segera diterbitkan sesuai ketentuan Undang-Undang APBN 2026.Kacaribu menambahkan bahwa permintaan emas dari publik melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) tetap tinggi.Ia mencatat harga emas global melonjak lebih dari US$4.000 per troi ons pada kuartal IV 2025.Regulasi yang sedang disusun akan mengenakan bea ekspor pada produk emas olahan, termasuk dore, granula, batangan cetak, dan batangan koin.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pemerintah dapat meraup tambahan pendapatan hingga Rp6 triliun (sekitar US$360 juta) setelah bea ekspor emas ini diterapkan. (DK)

Bea ekspor emas–mineral disesuaikan harga global, tarif 7,5–15% diterapkan perkuat pendanaan negara.

Indonesia finalisasi formula bea ekspor emas, batubara dan mineral

JAKARTA &ndash; Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp479,7 triliun sampai dengan Oktober 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pendapatan negara hingga Oktober telah mencapai Rp2.113,3 triliun. Capaian ini setara 73,7% terhadap outlook 2025.
&ldquo;Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.708,3 triliun atau 71,6% dari outlook dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp402,4 triliun atau 84,3% dari outlook,&rdquo; kata Purbaya, dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis kemarin.
Namun dibandingkan dengan realisasi 2024 lalu, kinerja pendapatan negara menunjukkan penurunan. Pendapatan negara sepanjang Januari-Oktober 2024 mencapai 80,2% dari outlook APBN.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara telah mencapai Rp2.593 triliun hingga Oktober. Realisasi ini setara 73,5% dari outlook APBN sampai dengan akhir tahun.
&ldquo;Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas, yang meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah Rp713,4 triliun,&rdquo; ungkap Purbaya.
Dengan realisasi tersebut, Purbaya menjelaskan posisi defisit APBN Indonesia hingga Oktober 2025 setara 2,02% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).
Namun Purbaya menilai posisi defisit ini masih dalam batas aman karena di bawah outlook APBN sebesar 2,78%.
&ldquo;PDB saat ini mencerminkan komitmen disiplin fiskal yang kuat,&rdquo; jelas Purbaya. (KR)

Penerimaan pajak sejak awal tahun hingga Oktober masih mencapai 70,2% dari outlook APBN 2025.