SINGAPURA - Terjepit di antara kebangkitan militer Tiongkok yang sangat cepat dan meningkatnya keraguan terhadap fokus Amerika Serikat di kawasan yang telah lama didominasinya, negara-negara Indo-Pasifik kini berlomba memperkuat persenjataan mereka &mdash; dan juga memperkuat satu sama lain.
Dalam forum pertahanan utama Asia pada hari Sabtu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mendesak para mitra regional untuk memikul lebih banyak beban keamanan.
Namun, ia menghadapi kekhawatiran yang terus muncul bahwa prioritas AS mungkin mulai bergeser, dengan konflik di Iran bersaing memperebutkan perhatian Washington. "Kami bisa melakukan dua hal sekaligus," kata Hegseth dalam Dialog Shangri-La di Singapura, sebuah forum terbuka yang mempertemukan para kepala pertahanan dunia, pejabat militer, dan intelijen.
Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengatakan ia percaya komitmen AS tetap "tidak tergoyahkan", meskipun ia mengakui bahwa beberapa negara mungkin masih meremehkan tekad Washington.
Dalam wawancara dengan Reuters di sela-sela pertemuan tahunan tersebut, para menteri pertahanan dan perwira militer kawasan menegaskan bahwa kini ada dorongan kuat untuk meningkatkan kerja sama antarsesama negara, melampaui payung keamanan tradisional AS.
"Semua menteri pertahanan yang hadir di sini sepakat mengenai perlunya peningkatan kemampuan pertahanan nasional masing-masing secara cepat dan lincah," kata Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro.
Ia menggambarkan langkah itu sebagai upaya "memperkuat" peran tradisional AS, sementara Manila memperdalam hubungan pertahanan dengan mitra seperti Jepang, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.
"Komitmen Amerika Serikat menjadi lebih kuat ketika lebih banyak pihak ikut terlibat, setidaknya dalam tahap pencegahan (deterrence), karena kita menghadapi ancaman yang sama."
Jepang Ingin Menjadi Penghubung Jepang sedang memosisikan dirinya sebagai pusat dari jaringan kerja sama yang lebih luas tersebut. Koizumi mengatakan Tokyo ingin menjadi "titik penghubung" bagi kerja sama regional yang lebih erat, di luar konteks hubungan dengan Tiongkok.
Pada April lalu, Jepang mengumumkan reformasi terbesar terhadap aturan ekspor pertahanannya dalam beberapa dekade. Pembatasan penjualan senjata ke luar negeri dicabut, membuka jalan bagi ekspor kapal perang, rudal, dan berbagai sistem persenjataan lainnya.
"Jepang akan jauh lebih proaktif dalam kerja sama peralatan pertahanan," kata Koizumi dalam forum tersebut.
"Tujuan kami adalah memastikan setiap negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan dapat memperolehnya saat diperlukan."
Tingkat Kerja Sama yang Lebih Intens Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing mengatakan bahwa dalam situasi saat ini, negara-negara perlu mengembangkan kemitraan yang fleksibel dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa, membentuk koalisi negara-negara yang mampu dan bersedia bertindak.
Menurut dia, hal itu akan membantu"menjembatani kesenjangan, menguji gagasan, dan menemukan jalan di wilayah-wilayah baru yang belum pernah dijelajahi.
Kepala Staf Pertahanan Kanada Jenderal Jennie Carignan mengatakan pasukannya sedang memperluas kehadiran di kawasan tersebut, bekerja sama dengan Jepang dan Filipina dalam bidang keamanan siber serta latihan maritim, sekaligus membantu Indonesia melalui pelatihan bahasa Inggris bagi personel militer.
"Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di kawasan Indo-Pasifik. Karena itu kita melihat peningkatan kemitraan di berbagai bidang," kata Carignan.
Sementara itu, Selandia Baru sedang mempertimbangkan hubungan yang lebih erat dan pengadaan alutsista baru.
Menteri Pertahanan Chris Penk mengonfirmasi bahwa Wellington secara aktif mempertimbangkan kapal buatan Jepang dan Inggris untuk menggantikan fregat kelas ANZAC yang mulai menua.
Penk juga menghadiri jamuan makan malam bersama rekan-rekannya dari Singapura, Malaysia, Australia, dan Inggris di sela-sela dialog tersebut guna membahas peningkatan kerja sama dalam kerangka Five Power Defence Arrangements (FPDA) yang telah berlangsung selama 54 tahun.
Penk, yang mulai menjabat pada April, mengatakan terdapat peluang untuk melanjutkan perjanjian itu "pada tingkat yang lebih intens." "Jika kami dapat menemukan cara-cara baru untuk berinteraksi dengan pihak lain sambil tetap mempertahankan hubungan yang sudah ada, maka kami akan melakukannya secara bersamaan," kata Penk.
Meski negara-negara kawasan semakin mempererat hubungan satu sama lain, para pejabat Asia menegaskan bahwa komitmen AS terhadap Indo-Pasifik tidak berkurang akibat konflik Timur Tengah maupun kebijakan "America First" Presiden Donald Trump.
"Kepercayaan kami tidak tergoyahkan hanya karena keterlibatan Amerika Serikat di Iran, misalnya, atau di kawasan lainnya," kata Teodoro dari Filipina. Bagi Australia, Menteri Pertahanan Richard Marles menggambarkan hubungan dengan Washington sebagai sesuatu yang sangat mendasar bagi keamanan nasional negaranya.
"Bagi kami berdua, pemerintahan Trump dan pemerintahan Albanese di Australia, kami melihat diri kami sebagai penjaga sebuah hubungan yang jauh melampaui masa jabatan kami sendiri," kata Marles. (YS)

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mendesak mitra regional untuk pikul lebih banyak beban keamanan.

Menteri Pertahanan di Indo Pasifik respons peningkatan militer China 

JAKARTA - Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membantah laporan yang menuduh dirinya memerintahkan agar semua orang di sebuah perahu yang diserang di Karibia dibunuh.
Ia menyebut tuduhan tersebut &ldquo;berita palsu&rdquo; dan menegaskan bahwa seluruh operasi itu sah menurut hukum AS dan internasional.
Dikutip theguardian.com (29/11), Hegseth menilai pemberitaan tersebut sebagai laporan palsu, provokatif, dan merendahkan. "Untuk mendiskreditkan para pejuang hebat kita yang berjuang melindungi tanah air."
Tuduhan itu muncul setelah laporan Washington Post yang menyatakan Hegseth memerintahkan pejabat pertahanan untuk &ldquo;bunuh semua orang&rdquo; dalam operasi 2 September 2025, serangan pertama dari rangkaian operasi yang menewaskan lebih dari 80 orang.
Gedung Putih mengklaim korban adalah penyelundup narkoba, meski tanpa bukti. Dalam serangan 2 September yang dipimpin Seal Team 6, rudal pertama menyisakan dua orang selamat. Laksamana Frank M &ldquo;Mitch&rdquo; Bradley dilaporkan memerintahkan serangan kedua untuk membunuh mereka demi memenuhi perintah Hegseth.
Senator Roger Wicker dan Jack Reed menyatakan Komite Angkatan Bersenjata Senat akan menyelidiki rangkaian serangan tersebut. &ldquo;Komite telah mengarahkan penyelidikan ke Departemen, dan kami akan melakukan pengawasan yang ketat untuk menentukan fakta-fakta yang terkait dengan keadaan tersebut,&rdquo; tulis mereka.
Sebagian pejabat dan pakar memperingatkan bahwa operasi di Karibia itu bisa melanggar hukum. Pemerintahan Trump menyebut korban sebagai anggota Tren de Aragua dan kelompok yang dituduhkan terkait kartel Venezuela. &ldquo;Setiap pedagang manusia yang kami bunuh berafiliasi dengan organisasi teroris yang ditunjuk,&rdquo; kata Hegseth di media sosial.
Namun para ahli menilai klaim pemerintah tidak konsisten, termasuk alasan bahwa serangan dilakukan karena krisis fentanyl padahal fentanyl tidak berasal dari Venezuela. Laporan Associated Press juga menunjukkan bahwa beberapa korban memang kurir narkoba, tetapi bukan teroris narkoba atau pemimpin kartel atau geng.
Venezuela menuduh AS melakukan eksekusi di luar hukum, sementara beberapa pejabat Pentagon dilaporkan mengungkapkan kekhawatiran internal. Salah satu pengacara militer yang tak sejalan dengan pandangan pemerintah tentang legalitas operasi disebut disingkirkan, dan Laksamana Alvin Holsey mundur setelah dilaporkan menyampaikan keberatan internal atas serangan perahu tersebut.(DH)

Hegseth bantah perintah “bunuh semua” di Karibia, sementara Senat selidiki legalitas operasi.