JAKARTA - Pemerintah memastikan pembayaran cicilan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah disiapkan dalam anggaran negara.Dana tersebut nantinya akan ditransfer langsung kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan permintaan Menteri Koperasi.Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuannya bersama Menteri Koperasi dan Kepala BP BUMN di Kementerian Keuangan pada Rabu (09/09).Pertemuan tersebut membahas keberlangsungan KDKMP, termasuk mekanisme pembayaran cicilan pembiayaan koperasi.“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” ujar Purbaya, dalam siaran pers di laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rabu (9/9).Purbaya menegaskan pemerintah tidak perlu menyiapkan anggaran tambahan untuk pembayaran tersebut. Dana untuk cicilan KDKMP telah tersedia dan sebelumnya memang sudah dialokasikan dalam anggaran pemerintah.“Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan,” tegasnya.Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar pembiayaan KDKMP tidak menimbulkan tekanan terhadap kondisi perbankan, khususnya bank-bank Himbara yang menyalurkan pembiayaan kepada koperasi.Menurut Purbaya, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pembiayaan KDKMP.Pemerintah tidak ingin program koperasi desa justru menimbulkan gangguan terhadap kesehatan perbankan akibat adanya pembiayaan yang belum memenuhi seluruh persyaratan.“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman ke KDKMP,” kata Purbaya.Bagi KDKMP yang dalam proses verifikasi dan validasi belum memenuhi seluruh persyaratan, pemerintah masih membuka ruang untuk melakukan penyempurnaan.Perbaikan tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun.Di sisi lain, pemerintah juga membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Kementerian Keuangan, BP BUMN, serta unsur terkait lainnya.Satgas tersebut akan mengawal pemanfaatan KDKMP agar berjalan optimal sekaligus memastikan penggunaan dana dan infrastruktur koperasi sesuai tujuan program.Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga mendorong KDKMP mengambil peran lebih besar dalam sistem logistik nasional.Infrastruktur koperasi akan diarahkan untuk mendukung penyaluran barang-barang tertentu, termasuk barang subsidi.Dengan skema pembayaran cicilan yang telah disiapkan serta pengawasan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan program KDKMP tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.Pemerintah juga berharap koperasi desa tidak hanya menjadi penerima pembiayaan, tetapi berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi dan distribusi di daerah. (DK)

"Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” ujar Purbaya.

Cicilan Koperasi Merah Putih dibayar pemerintah, langsung ke Himbara

JAKARTA - Pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kredit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) senilai sekitar Rp240 triliun. Angsuran pertama dijadwalkan mulai dibayarkan pada September 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pembiayaan tersebut berasal dari sekitar 80.000 koperasi desa yang memperoleh fasilitas kredit maksimal Rp3 miliar per unit.
Dengan tenor pinjaman enam tahun, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembayaran pokok mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun, belum termasuk bunga.
"Iya kita bayar utangnya, itu kan Rp240 triliun kreditnya kira-kira setiap tahun di-stretch ke 6 tahun kan. Jadi setiap tahun itu [angsuran] pokoknya jatuh Rp40 triliunan, tambah bunga sedikit," ujar Purbaya dalam media briefing, seperti dikutip Bloombergtechnoz.
Purbaya menegaskan pemerintah akan menanggung pokok dan bunga kredit koperasi. Skema tersebut berbeda dari pernyataan sebelumnya yang hanya menyebut pemerintah akan membayar bunga pinjaman.
Ia menilai penggunaan APBN untuk mendukung program tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa karena aset koperasi dan sisa hasil usaha (SHU) akan kembali kepada anggota koperasi.
"Nanti dari koperasi itu, keuntungannya, SHU (Sisa Hasil Usaha) ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau enggak salah milik desa. Jadi, tidak rugi-rugi banget, sih, desanya dan masyarakatnya, kalau [koperasinya] maju, bisa makmur, tuh," katanya.
Purbaya juga memastikan pembayaran angsuran perdana tidak akan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan.
"Ini kan effort baru kan, enggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor," ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Danantara, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Kita sedang kerja sama dengan BPKP, Danantara bank sendiri dan tim dari sini untuk pastikan itu bisa berjalan termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada," imbuhnya.
Skema pembiayaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Berdasarkan beleid tersebut, setiap koperasi dapat memperoleh fasilitas kredit hingga Rp3 miliar dengan bunga tetap 6% per tahun dan jangka waktu pinjaman hingga 72 bulan.
Regulasi juga memberikan masa tenggang pembayaran selama 6-12 bulan, lebih panjang dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan melalui Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) setiap bulan atau sekaligus dalam satu tahun anggaran menggunakan porsi dana desa. (DH)

Pemerintah mengalokasikan APBN untuk membayar pokok dan bunga kredit Kopdes enam tahun.