JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) melalui Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kementerian Koperasi, Rulli Nuryanto, memastikan pendataan operasional sekitar 24 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dilakukan secara berkala melalui sistem terpadu Simkopdes."Data itu berkembang terus. Nanti data resminya di Simkopdes yang selalu updated," ujar Rully kepada IDNFinancials.com usai acara Peluncuran Aplikasi Digital INKOPPAS X MonetaPay di Jakarta, Kamis (17/9).Berdasarkan data di laman resmi Simkopdes per 17 September 2026 pukul 15.27 WIB, total pengajuan lahan untuk pembangunan fisik telah mencapai 38.700 titik.Dari jumlah tersebut, sebanyak 36.238 lahan telah terverifikasi, sedangkan 2.462 lahan lainnya masih dalam proses verifikasi.Dari lahan yang telah terverifikasi, sebanyak 25.024 gedung atau gerai telah rampung dibangun atau mencapai progres 100%.Jumlah tersebut setara dengan 69% dari total lahan terverifikasi.Sementara itu, sebanyak 10.557 gedung atau gerai masih dalam tahap konstruksi. Jumlah tersebut mencakup 29% dari lahan yang telah terverifikasi.Adapun 657 lokasi lainnya atau sekitar 2% tercatat belum memulai pembangunan fisik.Selain infrastruktur, Rulli menjelaskan rincian besaran gaji bagi para manajer tersebut masih dalam tahap finalisasi."Untuk hal tersebut (nominal pasti gaji), saya belum bisa menyampaikan karena nanti ada yang akan menyampaikannya sendiri nanti," kata Rulli.Peluncuran INKOPPAS LinkDalam kesempatan yang sama, Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) resmi meluncurkan aplikasi digital bernama INKOPPAS Link.Langkah ini dilakukan sebagai bentuk transformasi kegiatan operasional koperasi pedagang pasar dari sistem analog menuju digital.Rulli menyatakan bahwa langkah strategis ini membuktikan komitmen pengurus Inkoppas dalam merealisasikan program kerja berbasis teknologi."Ini membuktikan bahwa pengurus INKOPPAS telah berhasil melaksanakan program dan rencana kerjanya terkait digitalisasi koperasi pedagang pasar. Ini juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa koperasi bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dewasa ini, sehingga stigma bahwa koperasi itu jadul atau kuno bisa kita kikis," kata Rully.Rulli menambahkan bahwa digitalisasi ini membawa banyak manfaat, mulai dari memperluas jangkauan pasar pedagang hingga meningkatkan transparansi tata kelola keuangan koperasi."Hubungan antara INKOPPAS, KOPPAS, dan anggota perorangan juga menjadi lebih transparan dan akuntabel, sesuai dengan nilai-nilai dasar koperasi," jelas Rulli.Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal INKOPPAS, Andrian Lame Muhar, menyampaikan bahwa soft launching aplikasi ini merupakan buah dari proses panjang untuk memodernisasi layanan koperasi pedagang pasar di seluruh Indonesia."Hari ini, Alhamdulillah, kita soft launching INKOPPAS Link setelah ditunggu bertahun-tahun. Ini digitalisasi koperasi kami yang dari analog migrasi ke digital semua, sehingga seluruh kegiatan koperasi—baik simpan pinjam, sektor riil, hingga pembukuan akuntansi—semua sudah terekap dalam satu data via digitalisasi," ujar Andrian.Ia menambahkan, sistem berbasis data digital ini juga diterapkan untuk mewujudkan sistem kerja paperless serta memodernisasi pembayaran retribusi dan PPOB."Walaupun di luar sana orang bicara digital, koperasi-koperasi di pedagang pasar kami itu masih analog semua. Hari ini kita mulai soft launching bermula dari Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Cibubur Sejahtera sebagai pilot project percontohan kami. Target kami di tahun 2026 ini dimulai dari 10 Koppas yang ada di Jakarta, lalu merambah ke Jawa Tengah, Kaltim, Kalsel, hingga Sumatra Barat. Kami menargetkan 100.000 anggota mulai beralih ke digital," tambahnya.Ke depan, INKOPPAS berharap sistem ini dapat diadopsi secara luas dan direplikasi ke sekitar 28.000 KOPPAS jaringan INKOPPAS di seluruh Indonesia untuk membangun ekosistem pasar rakyat yang modern, efisien, dan aman. (DK/ZH)

Transformasi digital menyasar koperasi pasar di Jakarta dan sejumlah daerah mulai tahun ini.

Data Kopdes terus diperbarui, INKOPPAS Link bidik 100 ribu anggota

JAKARTA - Pemerintah memastikan pembayaran cicilan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah disiapkan dalam anggaran negara.Dana tersebut nantinya akan ditransfer langsung kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan permintaan Menteri Koperasi.Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuannya bersama Menteri Koperasi dan Kepala BP BUMN di Kementerian Keuangan pada Rabu (09/09).Pertemuan tersebut membahas keberlangsungan KDKMP, termasuk mekanisme pembayaran cicilan pembiayaan koperasi.“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” ujar Purbaya, dalam siaran pers di laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rabu (9/9).Purbaya menegaskan pemerintah tidak perlu menyiapkan anggaran tambahan untuk pembayaran tersebut. Dana untuk cicilan KDKMP telah tersedia dan sebelumnya memang sudah dialokasikan dalam anggaran pemerintah.“Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan,” tegasnya.Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar pembiayaan KDKMP tidak menimbulkan tekanan terhadap kondisi perbankan, khususnya bank-bank Himbara yang menyalurkan pembiayaan kepada koperasi.Menurut Purbaya, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pembiayaan KDKMP.Pemerintah tidak ingin program koperasi desa justru menimbulkan gangguan terhadap kesehatan perbankan akibat adanya pembiayaan yang belum memenuhi seluruh persyaratan.“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman ke KDKMP,” kata Purbaya.Bagi KDKMP yang dalam proses verifikasi dan validasi belum memenuhi seluruh persyaratan, pemerintah masih membuka ruang untuk melakukan penyempurnaan.Perbaikan tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun.Di sisi lain, pemerintah juga membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Kementerian Keuangan, BP BUMN, serta unsur terkait lainnya.Satgas tersebut akan mengawal pemanfaatan KDKMP agar berjalan optimal sekaligus memastikan penggunaan dana dan infrastruktur koperasi sesuai tujuan program.Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga mendorong KDKMP mengambil peran lebih besar dalam sistem logistik nasional.Infrastruktur koperasi akan diarahkan untuk mendukung penyaluran barang-barang tertentu, termasuk barang subsidi.Dengan skema pembayaran cicilan yang telah disiapkan serta pengawasan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan program KDKMP tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.Pemerintah juga berharap koperasi desa tidak hanya menjadi penerima pembiayaan, tetapi berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi dan distribusi di daerah. (DK)

"Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” ujar Purbaya.