JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengoptimalkan perannya sebagai policy bank pemerintah.Ia menginstruksikan LPEI untuk aktif memberikan intervensi pembiayaan dengan suku bunga murah bagi sektor manufaktur padat karya yang tengah tertekan persaingan global.Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain industri tekstil, alas kaki, furnitur, dan baja. Menurut Purbaya, sektor-sektor tersebut sebelumnya menjadi kekuatan industri nasional, tetapi kini menghadapi tekanan dan kesulitan memperoleh pembiayaan dari perbankan komersial."Kita lihat lagi sektor-sektor kita yang terdesak oleh globalisasi yang dahulu unggul, seperti tekstil, sepatu, dan baja, apakah bisa kita bantu, karena mereka menyatakan saat ini sulit mendapatkan pinjaman. Sebagai lembaga pembiayaan ekspor, coba bicara dengan industri, tekstil, furnitur dan lain-lain, dan coba tawarkan bunga pembiayaan yang murah," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9).Purbaya juga menegaskan tidak ragu menyesuaikan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) LPEI, khususnya terkait pendapatan bunga.Menurut dia, LPEI tidak seharusnya hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga harus hadir membantu pelaku usaha domestik yang kesulitan mengakses kredit perbankan komersial."Bila masih ketinggian juga, nanti saya lihat, apakah KPI pendapatan bunga LPEI perlu diturunkan, tidak perlu tinggi tapi efektif menjawab harapan pelaku usaha. Kan saya yang menentukan parameter kinerjanya," kata Purbaya.Ia menambahkan, parameter keberhasilan kelembagaan LPEI berada di bawah kewenangannya sebagai Bendahara Negara. Karena itu, efektivitas dampak pembiayaan terhadap dunia usaha menjadi salah satu prioritas utama.Menanggapi arahan tersebut, Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso menegaskan kesiapan lembaganya untuk terus bertransformasi dalam mengisi celah pasar (fill in the market gap) yang belum sepenuhnya terlayani perbankan komersial.Memasuki usia 17 tahun sejak dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2009, LPEI memperkuat fokus pada tiga aspek, yakni Beyond Financing, Developmental Impact, dan Sustainability."Nilai yang kami bawa tidak berhenti pada pembiayaan, tetapi dirumuskan melalui Beyond Financing, Developmental Impact, dan Sustainability," ujar Sukatmo.Sukatmo menjelaskan, LPEI juga siap menjalankan mandat penugasan khusus (countercyclical) untuk mendukung sektor-sektor strategis yang ditetapkan pemerintah di tengah gejolak rantai pasok dan ketidakpastian geopolitik global."Di tengah meningkatnya ketidakpastian perdagangan akibat dinamika geopolitik dan ekonomi global, LPEI juga siap mendukung sektor lain yang membutuhkan intervensi kebijakan sesuai mandat countercyclical lembaga," ujar Sukatmo.Dalam rekam jejaknya, LPEI telah memfasilitasi sejumlah proyek ekspor strategis dan penetrasi ke pasar nontradisional. Di antaranya penjaminan proyek kontraktor Indonesia di Arab Saudi dan Malaysia, pembiayaan buyers credit gerbong kereta PT INKA ke Bangladesh dan Selandia Baru, serta ekspor pesawat PT Dirgantara Indonesia ke Afrika dan Asia Tenggara.LPEI juga mendukung ekspansi produk farmasi dan kuliner lokal melalui program Indonesia Spice Up the World. (DK)

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain industri tekstil, alas kaki, furnitur, dan baja.

Purbaya minta LPEI beri kredit murah untuk manufaktur padat karya 

JAKARTA - Pemerintah memastikan pembayaran cicilan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah disiapkan dalam anggaran negara.Dana tersebut nantinya akan ditransfer langsung kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan permintaan Menteri Koperasi.Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuannya bersama Menteri Koperasi dan Kepala BP BUMN di Kementerian Keuangan pada Rabu (09/09).Pertemuan tersebut membahas keberlangsungan KDKMP, termasuk mekanisme pembayaran cicilan pembiayaan koperasi.“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” ujar Purbaya, dalam siaran pers di laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rabu (9/9).Purbaya menegaskan pemerintah tidak perlu menyiapkan anggaran tambahan untuk pembayaran tersebut. Dana untuk cicilan KDKMP telah tersedia dan sebelumnya memang sudah dialokasikan dalam anggaran pemerintah.“Uangnya ada, selama ini dianggarkan. Jadi bukan ABT, memang sudah disediakan,” tegasnya.Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar pembiayaan KDKMP tidak menimbulkan tekanan terhadap kondisi perbankan, khususnya bank-bank Himbara yang menyalurkan pembiayaan kepada koperasi.Menurut Purbaya, pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pembiayaan KDKMP.Pemerintah tidak ingin program koperasi desa justru menimbulkan gangguan terhadap kesehatan perbankan akibat adanya pembiayaan yang belum memenuhi seluruh persyaratan.“Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman ke KDKMP,” kata Purbaya.Bagi KDKMP yang dalam proses verifikasi dan validasi belum memenuhi seluruh persyaratan, pemerintah masih membuka ruang untuk melakukan penyempurnaan.Perbaikan tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun.Di sisi lain, pemerintah juga membentuk satuan tugas (Satgas) yang melibatkan Kementerian Keuangan, BP BUMN, serta unsur terkait lainnya.Satgas tersebut akan mengawal pemanfaatan KDKMP agar berjalan optimal sekaligus memastikan penggunaan dana dan infrastruktur koperasi sesuai tujuan program.Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga mendorong KDKMP mengambil peran lebih besar dalam sistem logistik nasional.Infrastruktur koperasi akan diarahkan untuk mendukung penyaluran barang-barang tertentu, termasuk barang subsidi.Dengan skema pembayaran cicilan yang telah disiapkan serta pengawasan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan program KDKMP tetap berjalan tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.Pemerintah juga berharap koperasi desa tidak hanya menjadi penerima pembiayaan, tetapi berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi dan distribusi di daerah. (DK)

"Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” ujar Purbaya.

Cicilan Koperasi Merah Putih dibayar pemerintah, langsung ke Himbara

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut cicilan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh berada di kisaran Rp1 triliun per tahun setelah pemerintah melakukan restrukturisasi.Restrukturisasi utang tersebut memiliki tenor hingga 80 tahun. Purbaya mengatakan nilai cicilan dapat berubah setiap tahun sesuai dengan skema pembayaran.“Total utang besar, tapi sudah direstrukturisasi 80 tahun, cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, seperti dikutip Antaranews.Menurut Purbaya, skema tersebut membuat beban pembayaran utang Whoosh lebih ringan dari perkiraan. Dengan nilai cicilan tersebut, Kementerian Keuangan masih dapat menangani kewajiban proyek kereta cepat tersebut.Kementerian Keuangan sebelumnya menyiapkan perusahaan special vehicle mission (SMV) atau Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola utang KCJB setelah tanggung jawabnya beralih kepada pemerintah.Purbaya menyebut Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai dua opsi SMV yang dapat menjalankan mandat tersebut.Namun, pemerintah masih mengevaluasi kebutuhan pengelolaan utang berdasarkan beban pembayaran setiap tahun. Jika cicilan tetap berada di kisaran Rp1 triliun, Purbaya membuka kemungkinan hanya menggunakan satu SMV.“Saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa. Kalau segini saja cukuplah ditangani oleh satu SMV di bawah Kementerian Keuangan,” ujarnya menambahkan.Utang Whoosh Beralih ke KemenkeuPemerintah merencanakan pengalihan tanggung jawab pengelolaan utang KCJB dari Danantara kepada Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.Setelah mengambil alih pengelolaan utang, Purbaya juga berencana memperluas jaringan Whoosh ke wilayah lain di Pulau Jawa.Ia menargetkan jalur kereta cepat dapat diperpanjang hingga Jawa Timur. Purbaya mengaku telah membahas rencana tersebut dengan Menteri Keuangan China.“Nanti kami tarik ke Jawa Timur. Kan jadi punya saya (pemerintah), punya SMV kan itu kereta cepatnya. Kami akan tarik ke Jawa Timur. Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan China dan siapa yang berwenang di sana, sepertinya mereka tertarik,” tuturnya.Sebelumnya, Purbaya menyatakan keterlibatan SMV atau BLU di bawah Kementerian Keuangan dalam restrukturisasi utang Whoosh berpotensi menghasilkan keuntungan hingga Rp800 miliar per tahun.(DH)Ia juga menilai SMV atau BLU Kementerian Keuangan memiliki kapasitas untuk menangani utang tersebut.Purbaya menyebut salah satu perusahaan SMV mampu mencatat keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun.(DH)

Purbaya mengungkap tenor utang Whoosh mencapai 80 tahun dengan cicilan sekitar Rp1 triliun.