TEHERAN - Sejumlah negara Arab di kawasan Teluk Persia dilaporkan mulai kehabisan rudal pencegat untuk menangkis serangan rudal yang diluncurkan oleh Iran.
Negara-negara Teluk merujuk pada enam negara Arab yang membentuk Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yang meliputi&nbsp;Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Dua pejabat regional mengatakan kepada CBS News bahwa persediaan sistem pertahanan udara mereka kini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Seperti dikutip cbsnews, Pemerintah negara-negara tersebut telah meminta Amerika Serikat untuk mempercepat pengiriman pasokan baru.
Washington, disebut sedang membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat distribusi, namun prosesnya dinilai masih terlalu lambat dibanding kebutuhan di lapangan.
Situasi semakin rumit dengan ratusan drone yang juga diluncurkan Iran.
Para pejabat menduga serangan tersebut sengaja diarahkan ke negara-negara Arab untuk menekan mereka agar mendesak AS menghentikan perang.
Namun pada Rabu, Kepala Staf Gabungan AS Dan Caine menepis kekhawatiran terkait persediaan senjata.
Dalam konferensi pers di Pentagon, ia mengatakan bahwa stok amunisi presisi masih cukup untuk operasi pertahanan maupun serangan.
Gedung Putih juga menyampaikan bahwa serangan balistik balasan dari Iran telah menurun drastis.
Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan serangan tersebut turun sekitar 90 persen setelah operasi gabungan AS&ndash;Israel berhasil melemahkan kemampuan Iran untuk meluncurkan atau memproduksi rudal.
Sementara itu, Presiden Donald Trump disebut terus berkomunikasi dengan para mitra regional.
Kelly menilai serangan Iran terhadap negara tetangganya menunjukkan pentingnya langkah Trump untuk menghilangkan ancaman tersebut bagi AS dan sekutunya.
Meski demikian, sejumlah pejabat regional mengakui komunikasi diplomatik tidak berjalan optimal.
Hingga lebih dari setahun masa jabatannya, Trump belum menempatkan duta besar di beberapa negara penting seperti Lebanon, Jordan, dan Qatar.
Selain itu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait juga belum memiliki perwakilan resmi presiden AS di dalam negeri dan masih mengandalkan pejabat sementara.
Calon duta besar untuk Kuwait, Amer Ghalib, sebelumnya menghadapi hambatan dalam proses konfirmasi setelah ditanya mengenai unggahan media sosial lama yang dianggap antisemit dan provokatif.
Di sisi lain, Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Luar Negeri AS juga dilaporkan memiliki jumlah staf yang lebih sedikit dibanding pemerintahan sebelumnya, sehingga mempersempit jalur komunikasi diplomatik.
Utusan Trump seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner juga tidak menangani urusan manajemen negara secara langsung.
Ketegangan regional juga meningkat setelah Kuwait dilaporkan menerima tembakan rudal dari wilayah Iraq, yang diduga diluncurkan oleh kelompok milisi ke area sipil.
Sementara itu, aparat keamanan di Qatar menangkap 10 orang yang diduga agen Iran karena dicurigai merencanakan serangan.
Ada pula kekhawatiran mengenai kemungkinan aktivitas sel tidur dan radikalisasi di kalangan komunitas Syiah di beberapa negara seperti Bahrain.
Para pejabat juga menyatakan kekhawatiran terhadap rencana masuknya pejuang Kurdi ke wilayah Iran.
Mereka menilai hal tersebut berpotensi memicu konflik sektarian baru serta meningkatkan ketegangan dengan Turkey, yang selama ini khawatir terhadap gerakan separatis Kurdi. (DK)

Negara Teluk kekurangan rudal pencegat dan mendesak AS kirim pasokan baru.

Negara Teluk kekurangan rudal pencegat untuk hadapi serangan Iran

[ GOKCAY BALCI - University of Leeds&nbsp;dan&nbsp;EBRU SURUCU ]&nbsp; &nbsp;&nbsp;University of Bradford ] -- Rezim Iran telah mengumumkan penutupan Selat Hormuz dan mengancam akan menargetkan kapal-kapal yang mencoba transit di jalur perairan sempit tersebut.
Beberapa kapal telah mengalami kerusakan. Meskipun hal ini dapat mengganggu pasokan energi global secara serius dan meningkatkan biaya, konsekuensinya sebenarnya meluas jauh melampaui pasar-pasar tersebut.
Selat Hormuz, yang terletak di sebelah selatan&nbsp;Iran dan menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, adalah salah satu titik hambat (chokepoint) paling kritis bagi perdagangan internasional.
Lebih dari 30.000 kapal, yang mengangkut sekitar&nbsp;11% dari volume perdagangan laut global, transit di selat ini setiap tahun. Dan sekitar 34% ekspor minyak mentah melalui laut&nbsp;dan 19% pengiriman gas alam cair (LNG) juga melewati jalur ini.
Namun, minyak dan gas bukanlah satu-satunya komoditas yang bergerak melalui selat tersebut.
Wilayah Teluk berfungsi sebagai pusat utama (hub) untuk transfer kontainer yang membawa barang-barang konsumsi, terutama antara Asia dan Eropa.
Bersama Jebel Ali di Uni Emirat Arab &ndash; pelabuhan kontainer terbesar kesembilan di dunia &ndash; wilayah ini menangani lebih dari&nbsp;26 juta kontainer setiap tahun, sekitar 80% di antaranya adalah transhipment (kontainer kargo yang dipindahkan antar kapal).
Diperkirakan lebih dari 150 kapal, dengan kapasitas gabungan sekitar 450.000 kontainer, terdampar di wilayah tersebut.
&gt;&gt; Pasokan Pangan Berisiko
Selat Hormuz sangat sentral bagi perdagangan pupuk global. Lebih dari 30% urea &ndash; pupuk nitrogen yang paling banyak digunakan yang diproduksi dari gas alam &ndash; diekspor dari negara-negara Teluk melalui laut.
Harga urea naik sekitar 14% pada tanggal 2 Maret dibandingkan dengan hari sebelumnya. Pupuk menyumbang bagian yang signifikan dari biaya produksi di banyak produk pertanian, misalnya masing-masing sedikit di atas&nbsp;sepertiga untuk jagung dan gandum.
Ketika kenaikan harga pupuk bergabung dengan kenaikan biaya energi, memproduksi tanaman pangan penting menjadi lebih mahal.
Jadi, ketersediaan hasil pertanian dan produk pangan juga bisa terpengaruh oleh krisis ini. Selain potensi kelangkaan pupuk, gangguan pada pengiriman dapat memukul pasokan.
Barang-barang yang mudah rusak yang diangkut dalam kontainer berpendingin sudah berisiko membusuk karena kapal-kapal kontainer tetap terdampar di dekat selat.
Negara-negara Teluk menghadapi risiko yang sangat tinggi karena banyak dari mereka sangat bergantung pada makanan impor. &nbsp;Di Qatar, misalnya, lebih dari&nbsp; 90% makanan diimpor, dengan sebagian besar tiba melalui laut.
Dengan penerbangan yang tidak beroperasi penuh di seluruh wilayah, ketersediaan pangan dapat menjadi kekhawatiran yang meningkat.
Pengiriman makanan melalui darat dari Turki mungkin memberikan alternatif darurat, tetapi kapasitasnya akan terbatas dan biayanya jauh lebih tinggi daripada transportasi laut.
Sekitar 90% makanan di Qatar diimpor &ndash; sebagian besar melalui laut.
Di luar kawasan tersebut, harga konsumen juga mungkin akan naik.
Biaya energi yang lebih tinggi kemungkinan akan menjadi pendorong utama, meskipun dampak keseluruhannya akan tergantung pada berapa lama krisis berlangsung dan apa yang terjadi pada harga energi tersebut sementara itu.&nbsp;
Harga minyak mentah Brent meningkat dari sekitar US$72 (&pound;54) sebelum serangan dimulai menjadi sekitar US$79 pada 4 Maret &ndash; dibandingkan dengan sekitar US$66 satu bulan sebelumnya.
&gt;&gt; Risiko Inflasi Global
Analisis tahun 2023 oleh Bank Sentral Eropa menunjukkan bahwa inflasi di Eropa&nbsp;bisa naik 0,8 poin jika sepertiga dari pasokan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz terganggu. Dalam situasi saat ini, hampir semua lalu&nbsp;lintas pelayaran melalui selat tersebut telah dihentikan.
&nbsp;Harga barang konsumen juga bisa terpengaruh oleh gangguan ini. Biaya pengiriman telah meningkat untuk pengiriman peti kemas ke wilayah tersebut, dengan jalur peti kemas utama memberlakukan biaya tambahan risiko perang mulai dari&nbsp;US$1.500 hingga&nbsp;US$4.000 per kontainer.
Sebagai gambaran, biaya tipikal untuk memindahkan kontainer dari Shanghai ke Eropa adalah sekitar US$2.700-US$3.600 termasuk biaya pengiriman dan penanganan kargo di pelabuhan.
Biaya tambahan serupa juga diterapkan pada pengiriman antar wilayah lain yang tidak menggunakan Selat Hormuz, karena lini peti kemas terkemuka menghindari Terusan Suez, yang menghubungkan Laut Merah dan Mediterania timur.
Sebaliknya, mereka mengalihkan rute kapal melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika.
Strategi ini juga diadopsi selama&nbsp;krisis Laut Merah pada akhir 2023, ketika Houthi di Yaman (didukung oleh Iran) mulai menyita dan menyerang kapal yang melintas. Biaya pengiriman meningkat sebesar 250% dalam beberapa bulan pertama krisis tersebut.
Tarif pengiriman secara keseluruhan &ndash; harga yang dibayar perusahaan untuk mengangkut barang &ndash; mungkin sekali lagi meningkat secara global karena kapasitas pengiriman menyusut. Namun, peningkatan kali ini mungkin terbatas karena sektor peti kemas sebenarnya sedang menghadapi masalah kelebihan kapasitas.
Tetapi yang mungkin mengejutkan, biaya pengiriman yang lebih tinggi tidak selalu diterjemahkan menjadi kenaikan besar pada harga konsumen.
Untuk banyak produk, transportasi laut hanya menyumbang sekitar&nbsp;0,35% dari harga eceran akhir.
Namun, pengiriman yang tertunda dan waktu transit yang tidak dapat diandalkan justru dapat menciptakan tantangan logistik, termasuk biaya inventaris yang lebih tinggi dan kelangkaan sementara barang-barang esensial, yang dapat lebih memengaruhi konsumen.
Krisis yang berkepanjangan, dikombinasikan dengan pengalihan rute kapal melalui Tanjung Harapan, dapat mengintensifkan tekanan pada harga konsumen, logistik dan biaya produksi, serta ketersediaan pangan dan barang konsumsi lainnya.
Ini adalah pengingat bahwa ketegangan regional yang terjadi di lokasi strategis seperti Selat Hormuz memiliki konsekuensi global bagi konsumen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<ul>
<li>Gokcay Balci, Dosen Transportasi Barang Berkelanjutan dan Logistik,&nbsp;University of Leeds.&nbsp;</li>
<li>Ebru Surucu-Balci, Asisten Profesor dalam Rantai Pasok Sirkular,&nbsp; University of Bradford</li>
<li>Artikel ini diterbitkan kembali dari&nbsp; The Conversation di bawah lisensi Creative Commons. Baca&nbsp;artikel aslinya.</li>
</ul>
&nbsp;

Tarif pengiriman global bisa meningkat secara global karena kapasitas pengiriman menyusut.