WASHINGTON - Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodr&iacute;guez, mengajak pemerintah Amerika Serikat untuk membuka kerja sama melalui sebuah agenda kolaboratif.Ajakan itu disampaikan dalam pernyataan di media sosial dengan nada damai, menyusul penangkapan Presiden Nicol&aacute;s Maduro oleh Amerika Serikat.Rodr&iacute;guez menegaskan bahwa Venezuela ingin hidup tanpa ancaman dari pihak luar dan berkomitmen membangun hubungan yang seimbang serta saling menghormati dengan Washington.Seperti dikutip&nbsp;reuters.com, Senin (5/1), menurutnya, perdamaian global hanya dapat terwujud jika setiap negara mampu menjaga perdamaian di dalam negerinya sendiri.Dalam pernyataannya, Venezuela menyatakan komitmen terhadap prinsip hidup berdampingan secara damai, kerja sama internasional, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi.Prinsip-prinsip tersebut, kata Rodr&iacute;guez, menjadi dasar diplomasi Venezuela dengan negara-negara lain.Ia juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang setara dan penuh rasa hormat antara Venezuela dan Amerika Serikat, serta dengan negara-negara di kawasan.Hubungan itu, menurutnya, harus didasarkan pada kesetaraan kedaulatan dan penghormatan terhadap hukum internasional.Rodr&iacute;guez secara terbuka mengundang pemerintah AS untuk bekerja sama dalam agenda pembangunan bersama yang berorientasi pada kesejahteraan dan koeksistensi jangka panjang di tengah masyarakat internasional.Dalam pernyataan tersebut, ia menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Donald Trump, dengan menegaskan bahwa rakyat Venezuela dan kawasan Amerika Latin membutuhkan perdamaian dan dialog, bukan perang.Ia menyebut pesan tersebut sejalan dengan sikap yang selama ini disampaikan Nicol&aacute;s Maduro.&ldquo;Venezuela berhak atas perdamaian, pembangunan, kedaulatan, dan masa depan,&rdquo; ujar Rodr&iacute;guez dalam pernyataan yang ditandatangani atas namanya sebagai Presiden sementara Republik Bolivarian Venezuela.
Sebelumnya, penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat, yang dipuji Presiden Donald Trump sebagai langkah yang mengejutkan dan kuat, meninggalkan ketidakpastian tentang siapa yang sebenarnya menjalankan negara kaya minyak tersebut saat ini.
Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa Wakil Presiden Delcy Rodriguez, bagian dari kelompok elite berkuasa di puncak pemerintahan Venezuela, telah dilantik setelah penangkapan Maduro dan bahwa ia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Seperti dikutip dari Reuters, Minggu (4/1), pernyataan itu memicu spekulasi bahwa Rodriguez akan mengambil alih kendali pemerintahan.
Berdasarkan konstitusi Venezuela, Rodriguez menjadi presiden sementara selama Maduro tidak hadir, dan Mahkamah Agung negara itu memerintahkannya untuk menjalankan peran tersebut pada Sabtu malam. (DK)

Venezuela dorong dialog damai dan kerja sama setara dengan AS pasca Maduro ditangkap.

Delcy Rodríguez: Rakyat Venezuela butuh dialog, bukan perang

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya keliru membaca minat industri minyak AS terhadap Venezuela. Meski Trump berulang kali menyuarakan ambisi menghidupkan kembali kejayaan minyak Venezuela dengan melibatkan perusahaan Amerika, pelaku industri justru bersikap dingin terhadap gagasan tersebut.Sumber-sumber industri mengatakan kepada CNN bahwa eksekutif minyak AS enggan kembali ke Venezuela karena berbagai faktor.Situasi politik di negara itu masih sangat tidak pasti, industri minyaknya hancur akibat salah urus bertahun-tahun, dan Caracas memiliki rekam jejak nasionalisasi serta penyitaan aset perusahaan minyak AS.Seperti dikutip&nbsp;cnn.com, masalah terbesar, menurut pelaku industri, adalah rendahnya harga minyak global.Dengan harga minyak sekitar US$60 per barel, sulit membenarkan investasi besar, bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar dolar, yang dibutuhkan untuk membangkitkan kembali industri minyak Venezuela.&ldquo;Keinginan presiden berbeda dengan realitas industri,&rdquo; ujar seorang sumber, seraya menilai Gedung Putih kurang berkomunikasi dengan sektor energi sebelum operasi militer dilakukan.Gedung Putih menepis kekhawatiran tersebut. Juru bicara Taylor Rogers menyatakan perusahaan minyak AS siap berinvestasi dan membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat rezim Nicol&aacute;s Maduro.Pemerintah juga menugaskan Menteri Energi Chris Wright dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memimpin dialog dengan industri minyak, dengan pertemuan bersama para eksekutif dijadwalkan berlangsung pekan ini.Namun, para pelaku industri menilai retorika politik belum sejalan dengan kenyataan di lapangan. Meski Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, perusahaan migas membutuhkan kepastian jangka panjang soal stabilitas politik dan aturan hukum sebelum menanamkan modal besar."Cadangan besar tidak otomatis berarti produksi yang menguntungkan,&rdquo; kata seorang sumber industri, menyebut stabilitas sebagai faktor kunci.Kerusakan parah pada infrastruktur energi juga menjadi hambatan utama. Bertahun-tahun kekurangan investasi dan krisis ekonomi membuat perusahaan minyak nasional Venezuela nyaris lumpuh.Konsultan Rystad Energy memperkirakan, sekadar mempertahankan produksi di level 1,1 juta barel per hari membutuhkan investasi sekitar US$53 miliar dalam 15 tahun.Untuk kembali ke puncak produksi 3 juta barel per hari seperti akhir 1990-an, dibutuhkan belanja modal hingga US$183 miliar sampai 2040.Kondisi pasar yang tidak mendukung semakin memperkecil minat investor. Harga minyak yang jatuh 20% tahun lalu membuat perusahaan enggan mengambil risiko besar.Analis menilai gagasan kebangkitan cepat industri minyak Venezuela terlalu prematur, kecuali pemerintah AS memberikan jaminan dan insentif luar biasa, sesuatu yang hingga kini masih belum jelas akan diwujudkan. (DK)

Produksi 3 juta barel per hari seperti 1990-an, dibutuhkan belanja modal US$183 miliar hingga 2040.

Big oil enggan ikuti ambisi Trump hidupkan minyak Venezuela?

JAKARTA -- Beberapa jam setelah pasukan AS membom Caracas dan menangkap Presiden Venezuela Nicol&aacute;s Maduro beserta istrinya, oposisi Venezuela yang terpuruk merasa sangat gembira.
&ldquo;Orang Venezuela, saat kebebasan telah tiba,&rdquo; deklarasi Mar&iacute;a Corina Machado, pemimpin gerakan oposisi Venezuela dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2025, seperti dikutip dari CNN pada hari Minggu (4/1).
Namun, setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan kurangnya kepercayaan pada Machado dan menyarankan bahwa ia lebih memilih bekerja sama dengan pendukung setia Maduro, Delcy Rodr&iacute;guez, saluran resmi oposisi pun hampir diam sepanjang hari.
Machado sebelumnya menyerukan pengangkatan Edmundo Gonz&aacute;lez Urrutia sebagai presiden seketika, dan meminta militer Venezuela mendukungnya.
Sebagian besar pemerintah Barat menganggap Gonz&aacute;lez sebagai pemenang sah dalam pemilihan presiden Venezuela 2024 yang kontroversial.
&ldquo;Hari ini kami siap menegakkan mandat kami dan mengambil kekuasaan,&rdquo; kata Machado. &ldquo;Mari tetap waspada, aktif, dan terorganisir hingga transisi demokratis tercapai. Transisi yang membutuhkan kita semua.&rdquo;
Kemudian muncul konferensi pers dari Trump. Saat ditanya apakah Machado akan memiliki peran dalam pemerintahan pasca-Maduro,
Trump mengatakan bahwa ia belum berhubungan dengannya. Meski Machado adalah wanita yang sangat baik, lanjut dia,&nbsp; Machado tidak memiliki dukungan maupun rasa hormat di dalam negeri untuk memimpin Venezuela.
Hingga Sabtu malam, baik Machado maupun Gonz&aacute;lez belum memberikan komentar publik terkait pernyataan Trump.
CNN telah menghubungi tim Machado dan Gonz&aacute;lez terkait pernyataan Trump dan masih menunggu respons.
Respons dingin Trump terhadap Machado mungkin tampak aneh: pemimpin oposisi ini merupakan pendukung kuat presiden, mendedikasikan kemenangannya atas Hadiah Nobel untuk Trump. Bahkan Machado menyatakan dalam setidaknya satu wawancara bahwa Maduro telah &ldquo;memanipulasi&rdquo; pemilihan AS 2020 merugikan Trump.
Namun El&iacute;as Ferrer, Pendiri dan Direktur Orinoco Research, mengatakan bahwa ia tidak terkejut dengan penolakan Trump terhadap Machado, karena Trump jarang menyebutnya di media sosial.
Ferrer mengatakan kepada CNN bahwa Trump tampaknya tidak terkesan dengan oposisi Venezuela selama masa jabatan pertamanya, ketika pemerintahannya mendukung politisi Juan Guaid&oacute; dalam upaya 2019 yang quixotic untuk memimpin negara itu, didukung oleh parlemen.
AS mengakui Guaid&oacute; sebagai presiden sah negara itu, demikian juga lebih dari 60 negara lain, tetapi gerakannya terhenti tidak lama kemudian.
&ldquo;Dia benar-benar mendukung Juan Guaid&oacute;, tapi itu gagal,&rdquo; kata Ferrer. &ldquo;Dan kemudian Trump semacam menanggung akibatnya, karena dia memamerkan orang ini yang ternyata benar-benar gagal.&rdquo;
Pada masa jabatan kedua, Trump lebih fokus pada pemberantasan kejahatan, pengeboman kapal narkoba, dan mengamankan akses minyak, lanjut Ferrer.
&ldquo;Untuk hal-hal itu, Anda tidak benar-benar membutuhkan demokrasi model,&rdquo; kata Ferrer. &ldquo;Yang Anda butuhkan hanyalah pemerintah yang akan patuh dalam beberapa cara.&rdquo;
David Smilde, pakar Venezuela dan profesor di Tulane University, mengatakan kepada CNN bahwa ia terkesan Trump bahkan tidak menyebut kata &ldquo;demokrasi&rdquo; dalam konferensi persnya.
&ldquo;Tampaknya mereka tidak memikirkan transisi demokratis,&rdquo; kata Smilde. &ldquo;Mereka memikirkan negara yang bersahabat dan terbuka terhadap kepentingan AS, stabil, dan produktif secara ekonomi.&rdquo;
&ldquo;Sepertinya demokrasi atau Maria Corina Machado bahkan tidak ada dalam peta saat ini,&rdquo; tambah Smilde.
CNN telah menghubungi Gedung Putih untuk komentar.
Alih-alih Machado, Trump justru tampak fokus pada Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodr&iacute;guez, yang merupakan pendukung setia rezim.
Trump mengumumkan pada Sabtu bahwa AS akan &ldquo;mengelola&rdquo; Venezuela hingga terjadi &ldquo;transisi yang bijaksana,&rdquo; sambil menyatakan bahwa Rodr&iacute;guez pada dasarnya bersedia melakukan apa yang kami anggap perlu untuk membuat Venezuela hebat kembali.
Rodr&iacute;guez, anggota rezim yang juga menghadapi sanksi dari AS, belum secara langsung menanggapi pernyataan Trump, dan mengatakan di televisi pada Sabtu bahwa Maduro tetap presiden Venezuela.
&ldquo;Kami tidak akan menjadi koloni lagi,&rdquo; kata Rodr&iacute;guez, didampingi pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello, yang juga disebut dalam dakwaan terhadap Maduro yang dibuka oleh Jaksa Agung AS Pam Bondi setelah serangan AS.
Seorang penduduk Caracas, yang ingin anonim karena takut pembalasan, mengatakan kepada CNN bahwa ia melihat AS menyingkirkan Maduro sambil membiarkan Rodr&iacute;guez memimpin Venezuela sebagai &ldquo;sangat aneh.&rdquo;
&ldquo;Saya tidak tahu seberapa jauh kita maju dengan menyingkirkan Maduro tapi membiarkan mereka memimpin, atau dia memimpin,&rdquo; katanya. &ldquo;Saya tidak melihat itu masuk akal.&rdquo; (BS)

Trump justru fokus pada Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, yang pendukung setia rezim lama.

Oposisi Venezuela gembira, tapi Trump lebih pilih Rodríguez?

CARACAS &ndash; Maria, mantan jaksa Venezuela yang kini tinggal di Houston, tidak menganggap dirinya &ldquo;senang&rdquo;. Namun ketika Amerika Serikat menggandakan hadiah untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapan Presiden Venezuela Nicol&aacute;s Maduro, ia merasa &ldquo;divalidasi&rdquo;.
Hadiah tersebut kini mencapai US$50 juta, menjadikannya salah satu bounty tertinggi yang pernah ditawarkan pemerintah AS.
Bagi Maria, angka itu adalah peluang untuk menggulingkan rezim yang ia nilai sarat pelanggaran HAM, mulai dari penahanan sewenang-wenang hingga penyiksaan. Dilansir Al Jazeera, ia meninggalkan Venezuela pada 2017 dan menggunakan nama samaran demi keamanan.
Namun sejumlah analis memperingatkan bahwa strategi Presiden Donald Trump menawarkan hadiah puluhan juta dolar bisa berdampak sebaliknya, bahkan memperburuk ketidakstabilan Venezuela.
&ldquo;Sering kali diasumsikan bahwa begitu kita menyingkirkan &lsquo;tokoh jahat&rsquo;, semuanya akan membaik,&rdquo; kata Alex Downes, Profesor Llmu Politik George Washington University. &ldquo;Namun masalah mendasarnya jauh lebih kompleks, dan risiko terbesar adalah negara justru runtuh.&rdquo;
Konflik antara Washington dan Caracas sudah berlangsung bertahun-tahun. Sejak masa jabatan pertama Trump, wacana perubahan rezim Venezuela telah muncul ke permukaan. Pada 2017, pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap Maduro. Pada 2019, Trump mengakui oposisi Juan Guaid&oacute; sebagai presiden sah Venezuela. Laporan media juga menyebut Trump sempat mempertimbangkan &ldquo;opsi militer&rdquo;.
Menjelang akhir masa jabatannya pada 2020, Trump menawarkan hadiah US$15 juta untuk menangkap Maduro serta hadiah jutaan dolar bagi beberapa pejabat tinggi Venezuela. Kebijakan ini kemudian berlanjut secara bipartisan: di bawah Presiden Joe Biden, nilainya naik menjadi US$25 juta, dan pada awal masa jabatan kedua Trump, jumlahnya kembali dilipatgandakan menjadi US$50 juta.
&ldquo;Maduro tidak akan lolos dari keadilan,&rdquo; kata Jaksa Agung AS Pam Bondi dalam pernyataan pada Agustus lalu.
Pada saat bersamaan, AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Karibia dan menargetkan kapal-kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba dari Venezuela.
Ketegangan kedua negara pun kembali memuncak. Bounty bagi pemimpin asing bukanlah hal baru bagi AS, namun efektivitasnya dalam mendorong perubahan pemerintahan masih dipertanyakan.
Downes menyinggung contoh Manuel Noriega di Panama pada 1989: meski hadiah US$1 juta memicu ratusan laporan, Noriega baru ditangkap setelah AS menginvasi Panama. Hal serupa terjadi pada Saddam Hussein pada 2003, hadiah US$25 juta tidak berperan langsung dalam penangkapannya, sementara kedua putranya baru ditemukan setelah invasi berlangsung.
Kebanyakan kasus tersebut, ujar Downes, terjadi setelah pemimpin yang diburu kehilangan kekuasaan dan hampir selalu diiringi intervensi militer. (DK)

Amerika gandakan hadiah bagi penangkap Nicolas Maduro jadi US$50 dinilai meningkatkan instabilitas.