JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut praktik penipuan atau scam berkembang menjadi risiko sistemik, seiring lonjakan laporan kasus yang mencapai lebih dari 530 ribu laporan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan scam kini telah berkembang lintas sektor dan lintas negara.
&ldquo;Oleh karena itu, kerja sama lintas negara bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan,&rdquo; kata Dicky dalam sesi Australia-Indonesia Anti-Scam Workshop yang digelar di Jakarta, awal pekan ini.
Dalam workshop yang berlangsung selama tiga hari itu, OJK melibatkan aparat penegak hukum, industri perbankan, hingga operator telekomunikasi.
Dari pihak Australia, OJK menghadirkan perwakilan dari Australian Securities and Investments Commission (ASIC) serta Australian Federal Police.
Menurut OJK, imbuh Dicky, peningkatan kasus scam menjadi sinyal bagi regulator dan industri jasa keuangan untuk memperkuat kapasitas penanganan, koordinasi, serta respons penanganan kasus.
Ia menambahkan bahwa OJK telah mempercepat deteksi penipuan, serta mendorong pemanfaatan kecerdasan Artificial Intelligence (AI), analisis data, dan sistem peringatan dini atau early warning system.
Dari seluruh kasus yang diterima, Indonesia Anti-Scam Centre (ISAC) mencatat 268.989 laporan berasal dari pelaku usaha sektor keuangan. Lembaga yang dibentuk sejak 2024 ini, telah memblokir hampir 1 juta rekening dan mengembalikan dana korban hingga Rp169,3 miliar. (KR)

OJK menyebut scam dan fraud kini tak hanya di sektor keuangan dan menambah risiko sistemik bagi sist

Hadapi 530 ribu kasus scam, OJK libatkan AI dan gandeng Australia

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan lebih proaktif meningkatkan pendalaman pasar modal Indonesia, setelah MSCI mengeluarkan 18 saham tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari indeks mereka.
Anggota Dewan Komisioner OJK juga menjadi pengawas pasar modal, Hasan Fawzi, mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan pertemuan berkala secara intens bersama penyedia indeks global seperti MSCI.
Dalam pertemuan serupa sebelumnya, Hasan mengaku Indonesia terus meminta pandangan dan respons dari penyedia indeks global secara terbuka, demi memastikan reformasi pasar modal Indonesia sejalan dengan ekspektasi mereka.
&ldquo;Setiap permintaan tambahan yang disampaikan itu tentu akan kita respons dengan baik.&nbsp;Sepanjang sesuai dengan ketentuan dan comparability dengan standar di pasar yang lain,&rdquo; jelas Hasan saat memberi keterangan di BEI pada Rabu (13/5).
Ia menambahkan komunikasi dengan penyedia indeks global menjadi penting, karena akan menjadi penentu apakah Indonesia akan bertahan di Emerging Market pada tinjauan periode berikutnya.
Ambisi Naik Kelas
Lebih dari itu, Hasan mengaku Indonesia saat ini justru memiliki potensi naik kelas dari Emerging Market ke level berikutnya, yaitu Developed Markets seperti Hong Kong hingga Singapura. Terutama dengan reformasi pasar modal yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.
&ldquo;Nah ini erat kaitannya dengan kriteria di Developed Market ...&nbsp;nah itu yang justru kita harapkan fondasi awal ini kalau kemudian didorong lebih jauh,&nbsp;bukan malah kita stay di kelas market sekarang,&rdquo; ungkap Hasan.
Selain itu, Hasan menilai saat ini ada banyak saham di BEI yang berpotensi masuk MSCI Small Cap Indexes maupun kelas indeks yang lain.
&ldquo;Clue-nya sedikit ya, minimum kalau kita lihat ini di Small Cap Indexes yang diumumkan MSCI keluar, sebetulnya kalau kita lihat tidak semuanya keluar karena turun, tapi justru karena naik (tingkat),&rdquo; kata Hasan.
Namun dengan pembekuan sementara yang diterapkan oleh MSCI terhadap saham Indonesia sejak April lalu, tidak ada inklusi maupun perubahan status yang lebih tinggi untuk saham Indonesia.
&ldquo;Tentu setiap siklus berikutnya kita harapkan kita bersama emiten-emitennya betul-betul siap pada saatnya.&nbsp;Jangan sampai yang seharusnya sudah masuk dan belum atau tertunda ini,&nbsp;justru pada kesempatan berikutnya turun kelas,&rdquo; imbuh Hasan. (KR)

OJK akan proaktif mendorong lebih banyak saham Indonesia masuk MSCI.

Bos OJK sebut potensi saham RI masuk MSCI usai rebalancing Mei

JAKARTA &ndash; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, meminta investor tidak panik menjelang pengumuman hasil evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap saham Indonesia yang dijadwalkan pada pekan ini.
Friderica mengatakan regulator telah mengantisipasi berbagai kemungkinan dari evaluasi tersebut, termasuk perubahan bobot dan keluarnya emiten Indonesia dari indeks MSCI.
Menurut Friderica, dampak jangka pendek yang mungkin terjadi merupakan bagian dari proses reformasi dan penguatan integritas pasar modal domestik.
&ldquo;Kalaupun ada penyesuaian jangka pendek, kita melihat ini sebagai short term pain, tapi insyaallah long term gain,&rdquo; kata Friderica dalam pada Selasa (12/5).
Ia menjelaskan reformasi pasar modal yang telah dilakukan regulator mencakup penguatan integritas pasar, pendalaman pasar, hingga peningkatan kualitas perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Friderica menilai kondisi pasar modal Indonesia saat ini juga jauh berbeda, dibanding beberapa dekade lalu ketika kepemilikan investor asing masih mendominasi pasar saham di dalam negeri.
Menurut Friderica, jumlah investor pasar modal yang telah mencapai sekitar 26 juta, menjadi salah satu penopang stabilitas pasar saat menghadapi tekanan eksternal.
Selain itu, Friderica menegaskan agar pelaku pasar tidak membangun membangun
Ia juga meminta media dan pelaku pasar tidak membangun sentimen berlebihan menjelang pengumuman MSCI.
&ldquo;Jadi jangan orang itu dibikin panik ... ini memang konsekuensi dari perbaikan yang kita lakukan&rdquo; ujar Friderica.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, MSCI kembali membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF), hingga bobot saham dalam perhitungan indeks, yang membuat tidak ada saham baru dari Indonesia di indeks MSCI dalam review periode Mei 2026. (KR)

OJK menyebut potensi tekanan jangka pendek sebagai konsekuensi reformasi pasar modal.

Bos OJK minta investor tak panik jelang pengumuman MSCI

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merevisi aturan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk meningkatkan tata kelola penyaluran kredit, termasuk dalam mendanai program prioritas pemerintah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi itu ditargetkan rampung dan akan diterbitkan pada kuartal ketiga tahun ini.
&ldquo;Revisi aturan di RBB ini terkait dengan penyaluran kredit. Terutama ... ditujukan supaya bank itu punya perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5).
Dalam kesempatan yang sama, Friderica menegaskan bahwa revisi RBB tidak mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit kepada program prioritas pemerintah, termasuk program perumahan rakyat.
Ia menekankan bahwa program tersebut memang bisa dimanfaatkan oleh bank dalam menyalurkan kredit. Namun dalam penyaluran, kata Friderica, bank tetap harus memprioritaskan manajemen risiko dan tata kelola yang matang.
&ldquo;Ini tidak ada yang bersifat mandatori,&rdquo; ungkap Friderica. &ldquo;Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan juga risk tolerance masing-masing,&rdquo; imbuhnya.
Menurut data OJK, kredit perbankan tumbuh 9,49% secara tahunan menjadi Rp8.659 triliun pada Maret 2026. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berada di level 9,37% secara tahunan.
Kredit untuk kebutuhan investasi tumbuh paling pesat, mencapai 20,8% secara tahunan. Sementara dari sisi debitur, penyaluran terbesar dilakukan kepada nasabah dari segmen korporasi. (KR) &nbsp;

OJK menargetkan revisi RBB tuntas di kuartal ketiga, agar perencanaan bisnis bank semakin terarah.

OJK akan revisi RBB, bank wajib danai program pemerintah?

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) kembali menunda implementasi short-selling di pasar modal Indonesia, akibat ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah itu disusul dengan sejumlah kebijakan lain, termasuk memperpanjang masa berlaku buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
&ldquo;Kami bersama dengan SRO telah memperpanjang masa berlaku kebijakan buyback saham tanpa RUPS, kemudian penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling, kebijakan trading halt, kemudian dan batasan auto-rejection hingga September 2026,&rdquo; jelas Friderica, pada Selasa (5/7).
Selain itu, Friderica mengaku OJK terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai modal pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
&ldquo;Kami terus melakukan stress-test dengan berbagai skenario tentunya serta melakukan penguatan pengawasan,&rdquo; imbuh Friderica.
Dengan upaya stabilisasi itu, Friderica berharap stabilitas pasar saham Indonesia semakin terjaga.
Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menghadapi penurunan 17,98% sejak awal 2026. Penurunan ini membuat IHSG mencatat kinerja terburuk di antara 34 indeks saham utama dunia.
Menyusul penurunan itu, investor asing sejak awal tahun telah menarik dana Rp48,95 triliun dari pasar saham hingga Rabu (6/5). (KR)

OJK menilai ketidakpastian pasar tetap tinggi, penyesuaian diperlukan agar ekonomi tumbuh.

OJK tunda short-selling dan perpanjang buyback saham tanpa RUPS

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan mencatat lonjakan utang pinjaman online (pinjol) masyarakat Indonesia telah tembus Rp101 triliun pada Maret 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menyatakan outstanding kredit industri P2P Lending pada Maret meningkat lebih pesat dari tingkat pertumbuhan 25,75% pada Februari 2026.
&ldquo;Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Maret 2026 tumbuh 26,25% secara tahunan,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK periode Mei 2026, pada Selasa (5/5).
Di sisi risiko, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri pinjol tercatat 4,52% pada Maret, lebih rendah dari 4,54% di bulan sebelunya.
Sementara itu, industri pergadaian mencatat ekspansi signifikan. Penyaluran pembiayaan melonjak 60,27% menjadi Rp153,49 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari produk gadai sebesar Rp127,90 triliun atau 83,33% dari total pembiayaan.
Di sisi lain, pembiayaan modal ventura justru mengalami turun 0,95% menjadi Rp16,57 triliun.
Secara keseluruhan, sektor PVML menunjukkan pertumbuhan terbatas. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan naik 0,61% menjadi Rp514,09 triliun, didorong meningkatnya &nbsp;pembiayaan modal kerja sebesar 6,15%.
Dari sisi kualitas aset, OJK menilai profil risiko industri PVML tetap terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross di level 2,83% dan NPF net 0,8%.
Sementara gearing ratio industri PVML berada di level 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali yang ditetapkan oleh OJK. (DH/KR)

OJK laporkan utang pinjol tembus Rp101,03 triliun hingga Maret, meningkat 26,25% pada Maret 2026.

OJK catat utang pinjol Rp101 triliun, melesat 26% pada Maret

JAKARTA - Kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, atau The Fed, menjadi salah satu sorotan utama dalam rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5).
Pemerintah menilai kebijakan &ldquo;higher for longer&rdquo; tersebut turut memicu arus keluar modal (outflow) dari pasar keuangan Indonesia di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) Friderica Widyasari Dewi menyebutkan bahwa kondisi outflow yang terjadi saat ini sangat dipengaruhi dinamika global, terutama sikap The Fed yang mempertahankan suku bunga tinggi.
&ldquo;Dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, dimana tentu kalau dari The Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik, kita harapkan ini akan bisa berbalik,&rdquo; ujarnya, dalam Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Selasa (5/5).
Meski demikian, OJK menegaskan berbagai langkah penguatan terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor, termasuk peningkatan transparansi data kepemilikan saham dan pendalaman informasi pasar modal.
Upaya ini disebut sebagai bagian dari penguatan fundamental agar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) semakin mencerminkan kondisi perusahaan secara riil.
OJK juga mencatat peningkatan signifikan jumlah investor domestik, yang bertambah sekitar 5 juta Single Investor Identification (SID) dalam setahun terakhir.
Hal ini dinilai menjadi penopang penting stabilitas pasar di tengah volatilitas global.
Rapat tersebut menegaskan sinergi pemerintah dan otoritas keuangan dalam merespons tekanan eksternal, sekaligus memperkuat fondasi pasar keuangan Indonesia agar lebih dalam, transparan, dan tahan terhadap gejolak global. (DK)

The Fed tekan pasar global, pemerintah soroti outflow di pasar modal Indonesia.

Kebijakan The Fed picu outflow, pemerintah fokus jaga stabilitas pasar

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap telah menerima empat paket calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026-2030 pada Senin (4/5) kemarin.
&ldquo;Karena ada 4 paket yang kami terima, dengan komposisi jumlah direksi bursa adalah 7, maka ada 28 nama calon direksi Bursa Efek Indonesia yang masuk mendaftar di OJK,&rdquo; ungkap Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Selasa (5/5).
Pada tahap ini, Hasan menjelaskan bahwa OJK akan memeriksa kelengkapan administrasi, serta latar belakang dan catatan dari masing-masing calon yang diajukan.
Hasan menegaskan bahwa tiap nama wajib memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi yang baik, serta lolos proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan akan dinilai oleh komite yang dibentuk di OJK.
Melalui mekanisme pemilihan tersebut, Hasan mengharapkan pasar modal Indonesia dapat dipimpin jajaran direksi serta dewan komisaris dengan kapasitas mumpuni yang profesional, independen, dan berintegritas.
Direksi dan Dewan Komisaris BEI juga diharapkan dapat mengawal dan mempercepat agenda-agenda reformasi integritas di pasar modal Indonesia, serta memperkuat posisi BEI di mata para investor regional dan global.
&ldquo;Termasuk dalam hal ini melalui pemenuhan berbagai standar&nbsp;dan memenuhi ekspektasi dari global index provider, serta dapat mendorong peningkatan partisipasi investor domestik&nbsp;khususnya investor domestik institusional,&rdquo; jelasnya.
Sebagai catatan, setelah mundurnya Iman Rachman dari pada akhir Januari 2026 lalu, posisinya diisi oleh Jeffrey Hendrik sebagai Penjabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama BEI.
Berikut adalah jajaran Direksi BEI per Maret 2026:
<ul>
<li>Pjs. Direktur Utama: Jeffrey Hendrik</li>
<li>Direktur Penilaian Perusahaan: I Gede Nyoman Yetna</li>
<li>Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy</li>
<li>Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Kristian S. Manullang</li>
<li>Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Sunandar</li>
<li>Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Risa E. Rustam</li>
</ul>
(ZH)

OJK tengah memeriksa administrasi dan latar belakang para calon direksi, total 28 nama.

OJK terima 4 paket calon direksi BEI 2026-2030, tinjau 28 nama

JAKARTA &mdash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap hasil pertemuan dengan MSCI Inc. yang berlangsung pekan lalu dan menilai diskusi tersebut berjalan konstruktif.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan MSCI mengapresiasi berbagai kemajuan dalam agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia.
Salah satu poin utama yang mendapat perhatian adalah penyelesaian aturan transparansi kepemilikan saham di atas 1% yang rampung pada Maret 2026.&nbsp;
Hasan menyebut MSCI telah mengonfirmasi akan memanfaatkan data tersebut dalam penilaiannya,mengutip dari Bisnis
Selain itu, data terkait kepemilikan saham yang sangat terkonsentrasi atau high shareholding concentration (HSC) juga mendapat respons positif dari MSCI.
Hasan menambahkan, OJK akan melanjutkan dialog yang lebih luas dengan investor global dan regional guna memperoleh masukan lanjutan atas reformasi yang telah dilakukan.
Dalam proses ini, OJK mendapat dukungan dari World Bank dan International Finance Corporation untuk membentuk investor advisory group yang akan mulai menggelar pertemuan virtual pada Selasa.
Forum tersebut juga akan dihadiri para observer seperti penyedia indeks, termasuk MSCI, serta sejumlah investor global besar.&nbsp;
Melalui forum itu, OJK berharap dapat kembali memperoleh feedback dan respons atas progres reformasi pasar modal yang telah dicapai. (DK)

MSCI apresiasi progres reformasi pasar modal RI, termasuk transparansi saham.

OJK ugkap hasil pertemuan MSCI, soroti reformasi pasar modal

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi sejumlah aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), untuk mendukung kebijakan prioritas pemerintah di bidang perumahan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi aturan SLIK ini sebagai respons atas masukan dari berbagai pihak, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Pertama, kata Friderica, OJK hanya akan menampilkan data debitur dengan nilai utang di atas Rp1 juta dalam sistem SLIK. Langkah ini menyusul banyaknya catatan kredit dengan nominal kecil, yang menghambat proses pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi.
Selain itu, OJK akan mempercepat update data pelunasan kredit dalam SLIK. Alasannya, selama ini sistem lama membutuhkan waktu lebih dari satu bulan setelah debitur melunasi utangnya, hingga status kredit berubah.
&ldquo;Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses kredit, khususnya bagi pengembang,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (13/4) kemarin.
Ketiga, lanjut Friderica, OJK akan memberikan akses kepada Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk mengakses data SLIK. Langkah ini diyakini akan mempercepat penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.
Di samping itu, Friderica mengatakan OJK akan menerbitkan penegasan kepada industri asuransi bahwa KPR bersubsidi adalah bagian dari program prioritas pemerintah, sehingga pihak asuransi memiliki landasan kuat dalam memberikan penjaminan.
&ldquo;Kelima, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan program 3 juta rumah,&rdquo; ungkap Friderica, dengan menegaskan satgas ini akan dipimpin Menteri PKP bersama OJK.
Terakhir, Friderica menegaskan bahwa data SLIK tidak menjadi penentu dalam persetujuan kredit oleh lembaga jasa keuangan. &ldquo;Melainkan hanya sebagai catatan informasi,&rdquo; imbuhnya. (KR)

OJK juga menekankan data SLIK tidak lagi jadi penentu persetujuan kredit dari lembaga keuangan.

OJK rombak aturan SLIK demi permudah akses KPR bersubsidi

JAKARTA &ndash; Financial Services Authority (OJK) reported that the value of crypto asset transactions in Indonesia reached IDR 482.23 trillion throughout 2025.
OJK&rsquo;s Head of Supervision for Financial Technology Innovation, Digital Financial Assets and Crypto Assets, Adi Budiarso, said crypto transaction movements over the past five years have shown a fluctuating pattern.
&ldquo;In 2025, the value of crypto asset transactions was recorded at IDR 482.23 trillion. This declined by around IDR 168.38 trillion, or 25.9%, compared with 2024, which reached IDR 650.61 trillion,&rdquo; Adi said at the Crypto Literacy Month 2026 event in Jakarta on Tuesday (7/4), as reported by CNN Indonesia.
Adi said the decline in crypto transaction value was driven by global pressures, including rising geopolitical tensions.
&ldquo;From a global perspective, increasing geopolitical tensions, including the escalation of the US&ndash;China trade war, as well as conflict in the Middle East, have encouraged a risk-off sentiment in global financial markets,&rdquo; he said.
In addition, he noted that the decline was also caused by tighter monetary policy in the United States, as well as a broader trend of liquidity tightening globally.
In global futures markets, Adi added, large-scale liquidations of leveraged positions also occurred in the fourth quarter of 2025.
Despite the decline in transaction value, the number of crypto investors in Indonesia has continued to grow. As of February 2026, OJK recorded 21.07 million crypto investor accounts.
&ldquo;As of February 2026, the number of crypto asset consumers reached 21.07 million accounts,&rdquo; he said.
From the perspective of state revenue, tax income from crypto assets reached IDR 796.73 billion in 2025. Meanwhile, cumulative crypto tax revenue rose to IDR 1.96 trillion as of February 2026. (DH/KR/ZH)

Crypto transactions fell 25.9% year on year in 2025 despite rising number of investors.

OJK outlines reasons behind 25% drop in domestic crypto transactions

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan metodologi dan proses penilaian daftar emiten dengan kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC), yang mulai disampaikan kepada investor pada awal bulan ini.
Kepala Eksekutif OJK untuk pengawasan pasar modal, Hasan Fawzi mengatakan pendekatan dasar dalam penentuan emiten dengan kepemilikan saham terkonsentrasi ini, sejalan dengan praktik sejenis di bursa saham lain.
&ldquo;Sebagai salah satu acuan adalah yang dilakukan oleh Securities and Futures Commission atau SFC di Hong Kong sejak 2007,&rdquo; kata Hasan, dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK, Senin (6/4) hari ini.
Meskipun demikian, Hasan mengatakan dalam penerapan di Indonesia, penilaiannya telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pasar saham dalam negeri.
&ldquo;Secara konseptual, HSC ini mengukur tingkat adanya konsentrasi kepemilikan yang terjadi atau dimiliki oleh hanya segelintir atau sebagian kecil kelompok pemegang saham tertentu,&rdquo; jelas Hasan.
Konsentrasi kepemilikan itu, imbuhnya, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pengendali maupun perusahaan non-publik, serta pihak lain yang terindikasi memiliki porsi dalam jumlah signifikan.
&ldquo;Tentunya dengan mempertimbangkan proporsi saham yang beredar di publik, juga mempertimbangkan distribusi kepemilikan di luar pengendali, serta adanya pola-pola transaksi tertentu,&rdquo; ungkap Hasan.
Dengan kata lain, Hasan menegaskan mekanisme penilaian ini tidak hanya sekadar melihat angka kepemilikan mayoritas. Tetapi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pihak penilai juga membaca struktur pasar secara komprehensif.
&ldquo;Tidak ada sebenarnya satu angka tunggal atau one size fits all dalam hal ini. Pendekatan beberapa praktik (bursa) global juga tidak sepenuhnya membuka detail teknis perhitungannya,&rdquo; jelas Hasan.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, BEI mulai merilis data emiten dengan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada 2 April 2026.
Berdasarkan data awal, terdapat sembilan emiten yang masuk daftar pantau BEI termasuk PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).
BEI menekankan adanya pengungkapan data ini tidak lantas mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap regulasi pasar modal. OJK juga menegaskan bahwa data ini bertujuan sebagai &ldquo;early warning indicator" bagi investor, dalam mengambil keputusan investasi. (KR)

OJK menyebut proses penilaian daftar High Shareholding Consentration (HSC) ini dilakukan oleh BEI.

OJK ungkap metode penghitungan emiten dalam daftar HSC

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sanksi administratif kepada 233 pelaku pasar sejak awal 2026 hingga Maret, dalam bentuk denda dengan nilai total Rp96,33 miliar.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan upaya itu sebagian bagian dari kepastian hukum di pasar modal.
&ldquo;Termasuk penanganan kasus yang terkait langsung dengan kondisi manipulasi pasar, yang sering menjadi perhatian semua pihak ini, bahkan angkanya sebesar Rp29,3 miliar,&rdquo; kata Hasan, dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (2/4) hari ini.
Ke depan, kata Hasan, langkah tersebut akan dilanjutkan oleh OJK demi menjaga integritas pasar dan memulihkan kepercayaan investor.
Pada akhir Februari 2026 lalu, OJK telah melakukan penindakan kepada empat pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga saham, dengan denda bernilai Rp11,05 miliar.
Langkah penertiban industri pasar modal ini mulai ditingkatkan oleh OJK setelah penyedia indeks global MSCI menahan rebalancing saham Indonesia, ke dalam daftar indeks mereka. Faktor minimnya transparansi dan konsentrasi kepemilikan saham oleh entitas tertentu, menjadi salah satu keraguan MSCI terhadap bursa saham Indonesia.
Merespons hal tersebut, BEI dan OJK telah bekerja sama untuk meningkatkan transparansi pasar modal, serta menegakkan penindakan kasus manipulasi harga saham hingga Initial Public Offering (IPO). (KR)

Sekitar 30% dari total denda yang dikenakan terkait kasus manipulasi atau “goreng” saham di BEI.

OJK denda 233 pelaku pasar, sebagian kasus goreng saham

JAKARTA &ndash; Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berencana menempuh jalur banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memperkarakan batas maksimum manfaat ekonomi pada industri pinjaman online (pinjol).
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, KPPU melalui putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 menyatakan sebanyak 97 perusahaan pinjol bersalah, karena terbukti dalam persekongkolan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada konsumen.
Seluruh perusahaan itu kemudian dikenai denda dengan nilai total Rp755 miliar, dengan porsi denda paling besar kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) yang mencapai Rp102,3 miliar.
&ldquo;Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas,&rdquo; ungkap Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, dalam keterangan resminya pekan lalu.
Menanggapi hal tersebut, mengatakan AFPI kecewa dengan putusan KPPU, karena batas maksimum manfaat ekonomi yang ditetapkan sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal.
&ldquo;Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,&rdquo; jelas Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, dalam keterangan yang disampaikan kepada media massa.
Kendati demikian, Entjik menyatakan bahwa AFPI tetap menghormati segala proses hukum yang berjalan dan akan terus berkoordinasi dengan seluruh anggotanya, perihal langkah hukum yang akan ditempuh.
&ldquo;Sebab, batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan,&rdquo; imbuhnya.
Selain itu, AFPI memastikan bahwa kegiatan masing-masing platform pinjol akan tetap beroperasi seperti biasa, di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
&ldquo;Kami percaya para pelaku industri pinjaman online berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,&rdquo; jelas Entjik. (KR)

Rencana pengajuan banding atas keputusan KPPU itu disebut sesuai keberatan mayoritas anggota AFPI.

AFPI akan banding putusan KPPU, 97 pinjol tetap beroperasi

JAKARTA &ndash; PT NH Korindo Sekuritas Indonesia akan tetap menjalankan bisnis perantara pedagang efek, setelah mendapat sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat (13/3) pada pekan lalu.
Sanksi itu diberikan oleh OJK karena perusahaan sekuritas yang dimiliki oleh investor Korea Selata ini, terbukti menyalahi sejumlah aturan pasar modal dalam Initial Public Offering (IPO) saham PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA).
Pelanggaran itu melibatkan Direktur&nbsp;NH Korindo periode 2019 yaitu Amir Suhendro Samirin, yang membantu alokasi penjatahan pasti kepada sejumlah nomine milik Benny Tjokrosaputro, atau yang lebih dikenal dengan nama Benny Tjokro.
Namun sesuai pengumuman OJK, sanksi yang diberikan oleh OJK hanya berlaku untuk bisnis penjaminan emisi efek NH Korindo selama setahun, selain denda senilai Rp525 juta. Artinya selama periode ini, NH Korindo tidak bisa bertindak sebagai penjamin emisi efek dalam IPO di bursa.
&ldquo;Kami ingin menegaskan bahwa izin perseroan sebagai perantara pedagang efek tetap berlaku secara penuh, dan kegiatan operasional perseroan, termasuk layanan transaksi efek bagi nasabah, tetap berjalan sebagaimana mestinya,&rdquo; tulis NH Korindo, dalam akun Instagram resminya pada Minggu (15/3) malam.
Selain itu, NH Korindo memastikan seluruh aset, dana, dan portofolio investasi nasabah tetap aman dan tersimpan dalam sistem Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Sementara menanggapi sanksi administratif dari OJK, NH Korindo mengaku telah mengambil sejumlah langkah perbaikan dan penguatan. Terutama dari sisi kepatuhan, pengaawasan internal, dan tata kelola perusahaan.
&ldquo;NH Korindo Sekuritas Indonesia senantiasa menghormati kewenangan OJK serta berkomitmen untuk bekerja sama secara kooperatif dalam setiap proses yang dilakukan oleh regulator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; imbuhnya.
Menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com, NH Korindo tercatat sebagai anggota bursa dengan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Rp591,29 miliar, berdasarkan data terbaru Maret 2026.
Perusahaan joint venture ini dikendalikan oleh NH Investment &amp; Securities Co. Ltd. dengan kepemilikan 92,68%. Sementara sisanya sebanyak 6,34% saham dimiliki oleh 6,34% dan PT Korindo Abadi 0,98%. (KR)

Broker milik perusahaan sekuritas terbesar dari Korea ini tetap melayani transaksi efek nasabahnya.

NH Korindo buka suara usai dihukum OJK, begini nasib dana nasabah

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi efek dalam proses penawaran umum perdana saham&nbsp;PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA).
Perusahaan sekuritas tersebut dikenai denda Rp525 juta serta pembekuan izin usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun sejak keputusan ditetapkan.
Dalam keterbukaan informasi OJK, Jumat (13/3), regulator menyatakan pelanggaran berkaitan dengan proses penjatahan saham dalam IPO POSA yang tidak melalui prosedur uji tuntas secara memadai.
Pemeriksaan menemukan adanya alokasi saham kepada pihak yang terafiliasi dengan pengendali emiten melalui nominee, serta pemesanan saham yang tidak disertai dokumen asli.
&ldquo;Penetapan sanksi tersebut dilakukan pada 13 Maret 2026 sebagai bukti komitmen OJK yang semakin memperkuat pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pasar Modal Indonesia,&rdquo; tulis OJK.
Selain itu, Korindo dinilai tidak melakukan verifikasi memadai terhadap identitas pemilik manfaat dan sumber dana investor sehingga melanggar ketentuan penawaran umum serta prinsip kehati-hatian di pasar modal.
Direktur Korindo pada periode terkait juga dikenai denda dan larangan beraktivitas di pasar modal selama satu tahun karena dianggap tidak menjalankan pengurusan perusahaan efek secara hati-hati dan bertanggung jawab.
Meski izin sebagai penjamin emisi dibekukan, regulator menyatakan kegiatan penjaminan emisi atas pernyataan pendaftaran yang telah diajukan sebelum keputusan sanksi tetap dapat dilanjutkan hingga selesai.
Dalam kasus yang sama, OJK juga menjatuhkan denda Rp2,7 miliar kepada manajemen POSA terkait pelanggaran penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.
Pemeriksaan menemukan pencatatan piutang pihak berelasi dan uang muka pembayaran yang tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan namun tetap diakui sebagai aset dalam laporan keuangan.
Dana tersebut berasal dari hasil IPO dan diketahui mengalir kepada pihak terafiliasi, termasuk kepada pengendali perusahaan, sehingga dinilai tidak sesuai dengan prinsip akuntansi dan keterbukaan informasi di pasar modal.
Temuan tersebut mencerminkan kelemahan tata kelola POSA dalam periode laporan keuangan 2019 hingga 2023.
Regulator juga menjatuhkan sanksi kepada pengendali POSA, Benny Tjokrosaputro, berupa larangan seumur hidup untuk menjadi anggota direksi, komisaris, maupun pengurus perusahaan di bidang pasar modal.
Sejumlah direksi yang menjabat pada periode 2019&ndash;2023 dikenai denda secara tanggung renteng, sementara Direktur Utama pada periode tersebut juga dijatuhi larangan beraktivitas di pasar modal selama lima tahun.
Selain itu, OJK turut memberikan sanksi kepada akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perseroan karena dinilai tidak sepenuhnya menerapkan standar profesional audit serta tidak melaporkan indikasi kelemahan pengendalian internal kepada regulator.(DH)

OJK ungkap pelanggaran IPO POSA dan jatuhkan sanksi berat kepada Benny Tjokrosaputro.

Benny Tjokro kena sanksi seumur hidup, izin Korindo dibekukan

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada&nbsp;PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)&nbsp;dan pengendalinya, Tan Heng Lok, atas pelanggaran ketentuan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan di pasar modal.
Sanksi tersebut diputuskan setelah regulator melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah transaksi antara SBAT dan pihak terafiliasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada SBAT karena melanggar Pasal 11 ayat (1) dalam POJK Nomor 42/POJK.04/2020.
Pelanggaran terjadi ketika perseroan tidak menjalankan prosedur transaksi benturan kepentingan dalam penurunan bunga pada Addendum 4 Perjanjian Kredit No. 54 tertanggal 8 Juli 2020 antara SBAT dan PT Mitra Buana Korporindo (MBK).
Kasus serupa juga ditemukan pada Addendum I Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 8 Juli 2020 antara SBAT dan PT Celestia Sinergi Indonesia (CSI). Selain kepada perusahaan, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Tan Heng Lok yang merupakan pengendali SBAT sekaligus pengendali MBK dan CSI.
Tan Heng Lok dikenakan denda administratif sebesar Rp45 juta. Regulator juga menjatuhkan larangan menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pengurus perusahaan di bidang pasar modal selama lima tahun.
Sanksi diberikan karena Tan Heng Lok dinilai memperoleh keuntungan dari transaksi benturan kepentingan yang berkaitan dengan penurunan bunga dalam kedua perjanjian tersebut. Transaksi tersebut dinilai merugikan SBAT sebagai perusahaan terbuka. OJK menegaskan penindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pasar modal.
&ldquo;OJK akan senantiasa melakukan penegakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor Pasar Modal agar Pasar Modal Indonesia dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas,&rdquo; tulis OJK, dikutip&nbsp;stockwatch.
Regulator menyatakan langkah tersebut juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap industri pasar modal serta memastikan perusahaan terbuka menjalankan tata kelola sesuai ketentuan dan melindungi kepentingan investor.
Sebagai informasi, berdasarkan data&nbsp;Bursa Efek Indonesia (BEI), perdagangan saham SBAT&nbsp; mulai disuspensi sejak 18 September 2024 pada sesi I perdagangan. Bursa menghentikan sementara perdagangan saham tersebut setelah menilai adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha perseroan serta sejumlah kewajiban emiten yang belum dipenuhi.
Sejak saat itu, status suspensi terus berlanjut. Pada 20 Agustus 2025, bursa kembali menegaskan penghentian perdagangan SBAT di seluruh pasar karena saham tersebut telah berada di papan pemantauan khusus selama lebih dari satu tahun.(DH)
&nbsp;

Regulator jatuhkan denda Rp45 juta dan larangan 5 tahun usai temukan konflik kepentingan.

OJK sanksi SBAT, Tan Heng Lok kena denda dan larangan 5 tahun

JAKARTA &ndash; Josua Pardede, Chief Economist PT Bank Permata Tbk (BNLI) atau Permata Bank, berharap komposisi Anggota Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK) yang baru akan membawa momentum positif bagi pasar modal dan keuangan Indonesia.
&ldquo;Dengan terpilihnya pimpinan baru di OJK tersebut,&nbsp;diharapkan ini akan bisa membangun kembali kepercayaan pada pasar,&rdquo; ujar Josua dalam gelaran Public Expose Permata Bank di Jakarta, Kamis (12/3).
Hal ini diperlukan terutama setelah guncangan pada pasar modal di akhir Januari hingga awal Februari 2026 lalu, ketika pasar modal menerima peringatan MSCI terkait isu transparansi kepemilikan saham dan free float yang rendah.
&ldquo;Harapannya bahwa regulator ini cepat, tegas, transparan, konsisten, dan juga dalam jangka pendek&mdash;pekerjaan rumah yang cukup mendesak adalah saya pikir adalah mempercepat reformasi integritas di pasar modal,&rdquo; tegasnya.
Josua pun menegaskan pentingnya peran Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal yang baru dibentuk untuk membantu inisiatif tersebut.
Sebagai catatan, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kini telah membuka data kepemilikan saham di atas 1% mulai awal Maret, dan akan diperbaharui tiap bulan.
Sementara itu, aturan free float 15% dan daftar kepemilikan saham terkonsentrasi masih dalam proses pematangan.
&ldquo;Lalu dari aspek perbankannya, kami melihat bahwa PR pimpinan baru OJK adalah bagaimana memastikan pengawasan ini juga tidak tertinggal oleh perubahan risiko,&rdquo; tambahnya.
Menurutnya, di tengah dorongan untuk menggenjot kredit, industri perbankan perlu menjaga kualitas aset&nbsp;tersebut agar tidak menimbulkan isu lanjutan ke depannya, terutama untuk segmen perbankan yang lebih rentan dan dekat dengan segmen mikro, seperti BPR dan bank daerah.
&ldquo;Lalu yang kedua adalah percepatan transmisi, penurunan suku bunga,&nbsp;itu juga saya pikir concern juga bagi regulator, agar fungsi intermediasi benar-benar bekerja,&rdquo; tambahnya.
Josua juga mengingatkan beberapa isu yang harus diperhatikan regulator industri, termasuk risiko keamanan data pengguna, hingga dorongan konsolidasi dan pemenuhan modal minimum di dunia perbankan, yang diharapkan tidak akan mengganggu tingkat kepercayaan publik ke depannya.
Seperti yang telah diberitakan IDNFinancials.com, DK OJK baru terpilih terdiri dari:
<ul>
<li>Friderica "Kiki" Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK</li>
<li>Hernawan Bekti Sasongko, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK</li>
<li>Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon</li>
<li>Dicky Kartikoyono dipilih, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen</li>
<li>Adi Budiarso, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.</li>
</ul>
(ZH)

Josua beberkan isu pasar modal dan keuangan yang ia harap dapat menjadi perhatian DK OJK baru.

Ekonom Josua Pardede ungkap harapan sambut DK OJK baru

JAKARTA &ndash; Komisi XI DPR menetapkan lima anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026&ndash;2031 setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 kandidat dalam rapat di Gedung DPR RI pada Rabu (11/3).
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan keputusan ini diambil lewat mekanisme musyawarah mufakat setelah mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, serta kompetensi para kandidat.
Pernyataan itu disampaikan Misbakhun usai prosesi uji kelayakan dan kepatuhan tuntas, yang disusul dengan rapat internal Komisi XI.
&ldquo;Pilihan yang diambil didasarkan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang dimiliki masing-masing kandidat,&rdquo; kata Misbakhun.
Dari hasil keputusan tersebut, DPR memilih Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain itu, Hasan Fawzi dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Dicky Kartikoyono dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Sementara Adi Budiarso dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.
Misbakhun menjelaskan pemilihan Friderica Widyasari Dewi sesuai penilaian Komisi XI DPR, terhadap respons kebijakan selama masa tugas sebelumnya yang dinilai positif.
&ldquo;Karena dalam periode yang relatif singkat beliau mampu memberikan respon yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,&rdquo; ujarnya.
Ia juga menyinggung peran Hasan Fawzi dalam merespons isu pasar modal saat MSCI menahan rebalancing saham Indonesia.
Menurut Misbakhun, para kandidat juga dinilai mampu menyampaikan pemaparan yang baik dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.
Misbakhun mengakui pemilihan pimpinan OJK ini dilakukan lebih cepat dari jadwal awal panitia seleksi, untuk memberikan kepastian kepada pasar. Namun percepatan ini, kata Misbakhun, dilakukan untuk merespon gejolak di pasar modal belakangan ini.
&ldquo;Supaya bisa memberikan signal positif,&rdquo; ujarnya.
Hasil keputusan Komisi XI DPR tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/3) untuk mendapatkan persetujuan. (KR)

Seleksi dan pemilihan ini dipercepat demi menstabilkan pasar keuangan dalam negeri.

DPR ungkap alasan Friderica jadi bos OJK dan seleksi dikebut

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menetapkan lima calon pimpinan dan anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta rapat internal pada Rabu (11/3).
Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat, setelah Komisi XI menguji 10 kandidat anggota Dewan Komisioner OJK. Dari proses tersebut, lima nama dipilih untuk mengisi posisi strategis di lembaga penyusun regulasi dan pengawas sektor jasa keuangan itu.
Dalam hasil rapat internal, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Sementara Hernawan Bekti Sasongko dipilih menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain itu, rapat Komisi XI DPR memilih&nbsp;Komisi XI menetapkan Hasan Fawzi sebagai&nbsp;Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
Kemudian Dicky Kartikoyono dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
Sementara itu, posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto diisi oleh Adi Budiarso.
Komisi XI menyatakan hasil rapat internal tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/3) untuk disampaikan dan ditetapkan secara resmi.
Sebelumnya, Komisi XI DPR menerima 10 nama calon anggota Dewan Komisioner OJK yang diusulkan untuk masa jabatan lima tahun melalui Surat Presiden (Surpes) kepada pimpinan DPR.
Sepuluh kandidat tersebut adalah:
<ol start="1">
<li>Friderica Widyasari Dewi</li>
<li>Agus Sugiarto</li>
<li>Hernawan Bekti Sasongko</li>
<li>Ari Zulfikar</li>
<li>Hasan Fawzi</li>
<li>Darmansyah</li>
<li>Dicky Kartikoyono</li>
<li>Danu Febrianto</li>
<li>Adi Budiarso</li>
<li>Anton Daryono</li>
</ol>
(DH/KR)

Komisi XI DPR memilih Friderica Widyasari jadi Ketua OJK setelah uji fit & proper test hari ini.

DPR pilih Kiki Widyasari pimpin OJK, 4 nama isi pos strategis

JAKARTA - Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (11/3/2026). Proses tersebut dilakukan setelah DPR menerima surat presiden (surpres) terkait pengisian jabatan anggota Dewan Komisioner OJK.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, DPR menerima surpres bernomor R-09 tertanggal 9 Maret 2026 yang memuat daftar kandidat hasil seleksi administratif panitia seleksi (pansel) ADK OJK.
Misbakhun menyebutkan terdapat 10 nama yang diserahkan kepada DPR untuk mengikuti uji kelayakan. Dari jumlah tersebut, DPR akan memilih lima orang untuk mengisi lima posisi anggota Dewan Komisioner OJK untuk masa jabatan lima tahun.
"Ada 10 nama yang dikirimkan kepada kami dan itu nanti untuk periode 5 tahun sesuai dengan surpres yang disampaikan kepada pimpinan DPR," kata Misbakhun dikutip&nbsp;cnbcindonesia, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Sepuluh kandidat tersebut yakni
<ol>
<li>Frederica Widyasari Dewi</li>
<li>Agus Sugiarto</li>
<li>Hernawan Bekti Sasongko</li>
<li>Ari Zulfikar</li>
<li>Hasan Fauzi</li>
<li>Darmansyah</li>
<li>Dicky Kartikoyono</li>
<li>Danu Febrianto</li>
<li>Adi Budiarso</li>
<li>Anton Daryono.</li>
</ol>
Menurut Misbakhun, lima kandidat terpilih nantinya akan mengisi lima bidang di Dewan Komisioner OJK, yakni Ketua, Wakil Ketua, Pasar Modal, Aset Digital, serta Perlindungan Konsumen.
Ia menambahkan, hasil uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan langsung diumumkan pada hari yang sama setelah proses selesai.
"Kami harus mengambil keputusan yang cepat pada situasi saat ini sebagai respon terhadap situasi-situasi ketidakpastian kita harus memberikan kepastian kepada pasar terhadap apa saja yang harus diputuskan cepat harus kita putuskan cepat. Sehingga mereka bisa memimpin lembaga dengan cepat untuk bisa tune in," ujarnya.(DH)

Komisi XI DPR menguji 10 calon Dewan Komisioner OJK dan memilih lima pejabat baru.

DPR siap uji 10 calon pimpinan OJK, siapa mereka?

JAKARTA - Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan 20 nama dinyatakan telah lulus seleksi administratif, dan berhak mengiuti tahapan berikutnya
&ldquo;Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,&rdquo; tegas Panitia Seleksi.
Selanjutnya, seluruh peserta yang lulus wajib mengikuti tahapan seleksi lanjutan yang meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.
Panitia membuka partisipasi publik untuk memberikan masukan atau informasi mengenai integritas, rekam jejak, dan perilaku para calon.
Penyampaian dilakukan secara anonim melalui laman resmi seleksi mulai 4 Maret 2026 hingga 26 Maret 2026 pukul 23.59 WIB, tanpa korespondensi atas informasi yang diterima.
Sementara itu, briefing persiapan pemeriksaan kesehatan dan asesmen dijadwalkan secara daring pada 6 Maret 2026 pukul 08.30 WIB, sebelum pemeriksaan kesehatan digelar pada Senin, 9 Maret 2026, di Ruang Medical Check Up Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
Kemudian, asesmen dilaksanakan secara luring pada 10 atau 11 Maret 2026 di kantor PT Daya Dimensi Indonesia, Jakarta Selatan. Sebelumnya, peserta wajib menyelesaikan penugasan pre-asesmen secara daring paling lambat 8 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.
Terakhir, wawancara dijadwalkan pada 25-26 Maret 2026.
Panitia menegaskan peserta yang tidak mengikuti asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan/atau wawancara dinyatakan gugur. Seluruh biaya akomodasi dan transportasi menjadi tanggungan masing-masing peserta.
Sebagai catatan, Friderica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara&nbsp;Ketua Dewan Komisioner OJK,&nbsp;dan Hasan Fawzi,&nbsp;Anggota Dewan Komisioner OJK Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, termasuk dalam 20 kandidat yang lolos.
Berikut 20 nama lain yang dinyatakan lolos seleksi administratif untuk ke tahap berikutnya.
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>
<td valign="top" width="47">
No
</td>
<td valign="top" width="189">
Nama
</td>
<td valign="top" width="198">
Jabatan
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
1
</td>
<td valign="top" width="189">
&nbsp;Adi Budiarso
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya,
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
2
</td>
<td valign="top" width="189">
Agus Sugiarto,
</td>
<td valign="top" width="198">
Komisaris Independen PT Danantara Asset Management
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
3
</td>
<td valign="top" width="189">
Anton Daryono
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Eksekutif / Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen BI
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
4
</td>
<td valign="top" width="189">
Ary Zulfikar
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Eksekutif Hukum LPS
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
5
</td>
<td valign="top" width="189">
Bambang Mukti Riyadi
</td>
<td valign="top" width="198">
Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah OJK
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
6
</td>
<td valign="top" width="189">
Boby Wahyu Hernawan
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
7
</td>
<td valign="top" width="189">
Danu Febrianto
</td>
<td valign="top" width="198">
Senior Executive Vice President LPS
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
8
</td>
<td valign="top" width="189">
Darmansyah L
</td>
<td valign="top" width="198">
Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik OJK
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
9
</td>
<td valign="top" width="189">
Dhani Gunawan Idat
</td>
<td valign="top" width="198">
Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
10
</td>
<td valign="top" width="189">
Dicky Kartikoyono
</td>
<td valign="top" width="198">
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
11
</td>
<td valign="top" width="189">
Dwityapoetra Soeyasa Besar
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
12
</td>
<td valign="top" width="189">
Friderica Widyasari Dewi
</td>
<td valign="top" width="198">
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
13
</td>
<td valign="top" width="189">
Hasan Fawzi
</td>
<td valign="top" width="198">
Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
14
</td>
<td valign="top" width="189">
Hernawan Bekti Sasongko
</td>
<td valign="top" width="198">
Anggota Badan Supervisi OJK
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
15
</td>
<td valign="top" width="189">
Hidayat Prabowo
</td>
<td valign="top" width="198">
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
16
</td>
<td valign="top" width="189">
Iskandar Simorangkir
</td>
<td valign="top" width="198">
Wakil Ketua, Badan Supervisi BI
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
17
</td>
<td valign="top" width="189">
Lasmaida Gultom
</td>
<td valign="top" width="198">
Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025 OJK (Purnabakti)
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
18
</td>
<td valign="top" width="189">
Orias Petrus Moedak
</td>
<td valign="top" width="198">
Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
19
</td>
<td valign="top" width="189">
Pahala Nugraha
</td>
<td valign="top" width="198">
Komisaris Utama Danantara Investment Management
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="47">
20
</td>
<td valign="top" width="189">
Rizal Ramadhani
</td>
<td valign="top" width="198">
Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK
</td>
</tr>

</table>
(DH/ZH)

Sebanyak 20 calon ADK OJK lolos seleksi administratif, siap lanjutkan rangkaian tahapan seleksi.

Friderica Widyasari dan Hasan Fawzi masuk 20 kandidat ADK OJK

JAKARTA &ndash; Masih dalam rangka reformasi pasar modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa upaya peningkatan batas free float, dari 7,5% menjadi 15%, akan diberlakukan secara bertahap, dalam rentang waktu 3 tahun ke depan.
Hasan Fawzi, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, membeberkan bahwa regulator akan berupaya agar 75% emiten pasar modal Indonesia telah memenuhi peraturan free float 15% pada tahun pertama peraturan berlaku.
&ldquo;Dari sisi market cap, kita targetkan mungkin total jumlah emitennya&nbsp;akan mencapai angka sekitar 75%,&nbsp;yang [porsi free floatnya] bisa kita dorong ke 15% di tahun pertama, dari total yang hampir 1.000 &ndash; 960-an emiten,&rdquo; ujarnya kepada awak media, Selasa (3/3).
Berdasarkan laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah emiten telah mencapai 956 emiten per Januari 2026.
Dengan kata lain, pihak regulator memproyeksikan sekitar 717 emiten yang akan memenuhi batas free float 15% pada tahun pertama peraturan baru tersebut berlaku efektif.
Hasan menyatakan bahwa kini terdapat 60% emiten yang telah memenuhi batas free float 15% -- atau sekitar 573 emiten.
&ldquo;Jadi, ada peningkatan, kita harapkan sekitar 10-15% bertambah&mdash;dari sisi jumlah, ya,&rdquo; tambahnya.
Hasan kembali menegaskan bahwa dalam rencana peningkatan free float ini, juga akan terdapat mekanisme exit policy, bagi emiten yang tidak memungkinkan memenuhi batas free float 15% dalam rentang waktu 3 tahun.
&ldquo;Demikian juga, jika seandainya ada upaya terbaik yang masih memerlukan waktu,&nbsp;nanti kita akan evaluasi case by case atau setiap kasus di emiten,&rdquo; tambahnya.
Namun, Hasan sendiri mengakui teknis lebih detail mengenai mekanisme peningkatan free float tersebut masih dibahas di pihak internal BEI, dan belum diajukan untuk finalisasi oleh OJK.
&ldquo;Nanti bisa kita lihat di perubahan Peraturan 1A, yang saat ini sudah menyelesaikan tahapan meaningful participation dari publik,&nbsp;melalui pemberian masukan dan saran-saran publik kepada Bursa Efek Indonesia,&rdquo; jelasnya, masih dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, OJK berpotensi menggandeng Asosiasi Emiten Indonesia, serta komunitas investor dan perusahaan efek, untuk menyepakati kapasitas atau daya serap pasar atas peningkatan saham publik.
Hal inilah yang akan dijadikan dasar untuk menentukan rentang waktu implementasi peraturan baru tersebut.
Sebelumnya, IDNFinancials.com pernah melaporkan bahwa terdapat potensi aksi jual saham Rp187 triliun dari insiatif peningkatan free float. (ZH)

Dari 956 emiten terdaftar di papan bursa, baru 60% yang memenuhi ketentuan free float 15%.

BEI-OJK dorong sekitar 140 emiten penuhi free float 15% di fase I

JAKARTA &mdash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada&nbsp;PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE)&nbsp;terkait pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan tahunan periode 2021&ndash;2023.
OJK mengenakan denda sebesar&nbsp;Rp4,63 miliar&nbsp;kepada perseroan atas kesalahan penyajian saldo aset. Kesalahan tersebut berkaitan dengan pencatatan uang muka pembangunan pabrik dan mesin yang bersumber dari dana hasil IPO.
Selain itu, perusahaan dinilai melakukan pengakuan mutasi aset berupa bangunan dan penambahan mesin yang tidak sesuai dengan&nbsp;Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan (KKPK SAK) 2020&nbsp;maupun&nbsp;Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
OJK juga menjatuhkan denda secara tanggung renteng sebesar&nbsp;Rp840 juta&nbsp;kepada direksi IPPE periode 2021&ndash;2023, yakni&nbsp;Syahmenan&nbsp;dan&nbsp;Kemas Najiburrahman Awali.
Keduanya dinilai bertanggung jawab atas pengakuan aset yang tidak sesuai, termasuk pencatatan aset yang tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai aset.
Sanksi turut diberikan kepada auditor dan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perseroan.
<ul>
<li>
Ben Ardi (KAP Jamaludin), Ardi (Sukimto dan Rekan)&nbsp;didenda&nbsp;Rp265 juta&nbsp;atas audit laporan keuangan tahun buku 2021 dan 2022.
</li>
<li>
Rizki Damir Mustika (KAP Jamaludin)&nbsp;didenda&nbsp;Rp265 juta&nbsp;terkait audit tahun buku 2023.
</li>
<li>
Ardi (Sukimto dan Rekan)&nbsp;dikenai denda&nbsp;Rp525 juta.
</li>
</ul>
OJK menilai KAP tersebut tidak menerapkan standar pengendalian mutu secara memadai dalam pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan IPPE selama periode 2021&ndash;2023.
Terkait proses IPO IPPE, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak lain.
PT KGI Sekuritas Indonesia&nbsp;didenda&nbsp;Rp3,4 miliar&nbsp;serta dikenai pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama satu tahun sejak surat sanksi ditetapkan.
Perusahaan dinilai melanggar&nbsp;Pasal 17 POJK Nomor 23/POJK.01/2019&nbsp;tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
Pelanggaran tersebut terkait penerapan prosedur&nbsp;Customer Due Diligence (CDD)&nbsp;yang tidak memadai terhadap investor: Elwill Wahyuni, Irma Novianti, Rachmawati dam Bonaventura Jarum
CDD merupakan proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan profil serta transaksi nasabah.
Berdasarkan formulir pembukaan rekening efek, profil kemampuan keuangan keempat investor tersebut tidak sejalan dengan nilai pemesanan saham IPO.
OJK juga menemukan adanya aliran dana yang berasal dari pihak lain.
Peter Rulan Isman tercatat memberikan dana kepada&nbsp;Susaedi Munif&nbsp;sebesar&nbsp;Rp39,98 miliar dan&nbsp;Rp2 miliar&nbsp;pada 3 Desember 2021.
Susaedi Munif juga menerima dana sebesar&nbsp;Rp20 miliar&nbsp;dari&nbsp;Neneng Sukarsih&nbsp;pada tanggal yang sama, sehingga total dana yang diterima mencapai&nbsp;Rp61,98 miliar.
Dana tersebut kemudian disalurkan kepada empat investor dan ditempatkan di PT KGI Sekuritas Indonesia pada 2&ndash;3 Desember 2021 untuk pemesanan saham IPO IPPE.
Langkah tersebut juga menyebabkan penjatahan pasti saham IPO kepada sebagian investor yang diketahui memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai PT KGI Sekuritas Indonesia.
OJK turut menjatuhkan denda&nbsp;Rp650 juta&nbsp;kepada Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia,&nbsp;Antony. Ia juga dikenai larangan melakukan kegiatan di pasar modal selama&nbsp;18 bulan&nbsp;sejak surat sanksi ditetapkan.
Antony dinilai melanggar ketentuan tata kelola perusahaan efek karena tidak menjalankan pengurusan perusahaan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, yang berujung pada pelanggaran ketentuan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. (GA)

OJK denda ke direksi IPPE, Dirut KGI dan beberapa pihak terkait laporan keuangan hingga proses IPO.

OJK denda direksi IPPE dan Dirut KGI Sekuritas

JAKARA - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengatakan suku bunga kredit perbankan kini sudah mendekati 8%, turun dari sebelumnya yang berada di atas 9%. Ia menilai penurunan tersebut cukup signifikan dan membantah anggapan bahwa bunga kredit masih tinggi.
"Sekarang sudah turun. Sudah cukup lumayan signifikan. Sudah mendekati 8%. Sebelumnya masih di atas 9%," kata Dian usai acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) di Jakarta, Kamis (26/02), dikutip Antaranews.com.
Menurut Dian, penurunan bunga kredit menjadi sinyal positif bagi perbankan dan perekonomian. Salah satu faktor pendorong adalah penempatan dana Rp200 triliun oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke sistem perbankan yang diperpanjang hingga September 2026.
"Itu (SAL) menambah likuiditas sudah pasti, dan juga men-drag down tingkat suku bunga. Karena kalau misalnya likuiditas semakin banyak itu tentu persaingan dana itu kemudian menjadi lebih turun," ujarnya.
Selain faktor likuiditas, pemerintah juga tidak lagi mendorong praktik suku bunga khusus (special rate). Lembaga pemerintah dan BUMN diminta menekan negosiasi bunga agar struktur suku bunga lebih sehat dan efisien.
Dian menilai efisiensi biaya dana perbankan akan membuka ruang penurunan bunga kredit ke nasabah dan mendorong permintaan pinjaman. "Kalau bunga kredit ke nasabah itu akan turun, tentu ini akan meng-encourage (mendorong) orang untuk melakukan pinjaman untuk konsumsi, untuk macam-macam lah, sehingga perekonomian akan semakin menggeliat," tutup Dian.
Data Bank Indonesia menunjukkan suku bunga kredit turun sekitar 40 basis poin (bps), dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,80% pada Januari 2026. (DH)

Suku bunga kredit turun sekitar 40 basis poin, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,80%.