JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan timah sebagai komoditas pertama yang akan diperdagangkan melalui Indonesia Commodity and Mineral Exchange (ICOMEX), bursa mineral dan komoditas strategis (BMKS).Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK Sarjito mengatakan timah dipilih karena dinilai paling siap untuk masuk ke mekanisme perdagangan bursa. Komoditas tersebut sebelumnya telah diperdagangkan di Jakarta Futures Exchange (JFX), meski dengan partisipasi yang masih terbatas.“Tentu ini adalah sesuatu yang sangat bagus, sehingga mendorong transparansi untuk perdagangan, baik transparansi di bursa pada awal-awal maupun B2B yang nanti reporting system-nya,” kata Sarjito dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa, seperti dikutip AntaraNews.OJK menargetkan ICOMEX mulai menjalankan perdagangan pada 4 Januari 2027. Pemerintah melalui MIND ID turut mendukung pengembangan bursa mineral tersebut, termasuk mendorong peningkatan transaksi timah melalui bursa.Menurut Sarjito, peningkatan transaksi timah di bursa dapat memperkuat transparansi sekaligus membangun likuiditas perdagangan. Permintaan dari industri domestik juga dinilai dapat menopang pengembangan ICOMEX.“Dan ini juga mendorong hilirisasi dan industrialisasi serta mengoptimalkan juga smelter sampai misalnya nikel mungkin diproses di dalam negeri sampai menjadi baterai mobil listrik dan sebagainya,” ujar Sarjito.Komoditas StrategisSarjito mengatakan daftar mineral dan komoditas strategis yang dapat diperdagangkan di ICOMEX, termasuk produk derivatifnya, akan diatur melalui peraturan presiden (perpres).OJK telah menyiapkan dan mengusulkan daftar komoditas dalam proses penyusunan ketentuan BMKS. Daftar tersebut tetap dapat diperluas sesuai kebutuhan.“Dan ada ketentuan lainnya, sehingga fleksibel untuk ditambahkan pada saat kita menganggap bahwa itu (tambahan komoditas yang diperdagangkan melalui BMKS) akan menjadi komoditas strategis ataupun mineral lainnya,” kata Sarjito.Terkait peran MIND ID Group, Sarjito menyebut perusahaan tersebut memberikan dukungan terhadap pengembangan ICOMEX dan mendorong anggotanya bertransaksi melalui bursa.“Sangat suportif, karena MIND ID kan government dan mereka yang menjadi suporter utama agar member-member mereka itu bisa melakukan perdagangan di bursa mineral dan komoditas,” kata dia.Dorong Transparansi EmitenOJK juga melihat kehadiran ICOMEX dapat memperkuat transparansi data perdagangan komoditas dan keterbukaan informasi emiten.Sistem pelaporan perdagangan di BMKS nantinya diharapkan membuat data transaksi yang sebelumnya tidak terlihat menjadi lebih terbuka.“Pasti, dong (kehadiran BMKS mendukung transparansi emiten). Makanya dengan adanya bursa mineral dan komoditas strategis ini, nanti hal-hal lain itu akan menjadi menyesuaikan. Yang tadinya tidak kelihatan, jadi kelihatan (lebih terbuka informasinya),” kata Sarjito.ICOMEX dijadwalkan meluncur pada 17 September 2026. Pada momentum tersebut, OJK juga menargetkan dua Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait BMKS dapat diundangkan.(DH)

OJK memilih timah sebagai komoditas perdana ICOMEX yang ditargetkan mulai berdagang Januari 2027.

Indonesia pilih timah jadi komoditas perdana di bursa mineral ICOMEX

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan batas kepemilikan saham maksimal 5% di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah proses demutualisasi bursa rampung.Aturan tersebut akan mengubah struktur kepemilikan BEI dari perusahaan mutual yang dimiliki anggota bursa menjadi perusahaan swasta berbasis pemegang saham.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, mengatakan setiap entitas dapat menjadi pemegang saham BEI selama kepemilikannya tidak melebihi 5% dari total saham yang diterbitkan bursa."Jadi, entitas mana pun yang ingin menjadi pemegang saham di bursa efek diperbolehkan untuk melakukannya, asalkan kepemilikan sahamnya tidak melebihi 5% dari total saham yang diterbitkan oleh bursa tersebut," ujar Hasan Fawzi dalam keterangan resmiNamun, OJK membuka peluang bagi entitas tertentu untuk memiliki saham di atas batas 5%. Ketentuan tersebut berlaku bagi entitas yang memenuhi kriteria sebagai pemegang saham strategis.Hasan menyebut sejumlah pihak yang berpotensi masuk kategori tersebut, termasuk Danantara, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan.OJK tetap akan menerapkan proses khusus sebelum memberikan izin kepemilikan di atas 5%.“Akan ada kriteria yang harus dipenuhi oleh entitas tertentu, seperti ketiga entitas tersebut. Jika kriteria terpenuhi dan setelah melalui proses peninjauan serta persetujuan hal itu dinilai dimungkinkan, maka entitas-entitas tersebut dapat diizinkan untuk memiliki porsi kepemilikan yang melebihi batas 5% yang telah disebutkan sebelumnya,” tambah Hasan, tanpa merinci lebih lanjut.OJK Targetkan Aturan Rampung Bulan IniOJK menargetkan regulasi mengenai demutualisasi BEI rampung pada September 2026.Hasan mengatakan OJK telah berdiskusi dengan Kementerian Hukum untuk menyelaraskan regulasi baru tersebut setelah menyelesaikan proses internal.Setelah regulasi berlaku, BEI akan menyesuaikan anggaran dasar perusahaan. Demutualisasi akan mengubah struktur tata kelola, kepemilikan, dan bentuk organisasi bursa.Rencana demutualisasi BEI sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. OJK kini mempercepat proses tersebut sebagai bagian dari reformasi pasar modal yang pemerintah dorong sejak awal tahun.Langkah tersebut juga berkaitan dengan tuntutan transparansi dari MSCI, perusahaan penyusun indeks saham global, terhadap pasar saham Indonesia.Danantara Berpotensi MasukMasuknya pemegang saham eksternal, termasuk Danantara, Kementerian Keuangan, dan BI, mendapat respons beragam dari pelaku pasar.Sejumlah analis menilai kehadiran Danantara dapat membantu pasar menghadapi gejolak. Namun, mereka juga mengingatkan potensi risiko terhadap independensi BEI.Hasan sebelumnya menegaskan masuknya pemegang saham eksternal tidak boleh mengganggu independensi bursa sesuai amanat revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).“tidak boleh melemahkan independensi BEI”, sebagaimana diamanatkan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).OJK juga akan mengatur mekanisme pengambilan keputusan, menerbitkan peraturan, dan kerangka kerja BEI dalam regulasi baru.“Hal ini akan kami tuangkan secara jelas dalam rancangan peraturan OJK, khususnya mengenai mekanisme pengambilan keputusan tertentu, penerbitan peraturan, dan kerangka kerja yang harus disetujui terlebih dahulu oleh OJK sebelum diberlakukan,” ujarnya.Pada Februari 2026, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan lembaganya tengah mengkaji rencana untuk menjadi pemegang saham BEI.Rosan saat itu menyebut kepemilikan saham di bursa merupakan praktik yang lazim bagi sovereign wealth fund di berbagai negara. Menurut dia, kepemilikan lembaga sejenis di bursa global biasanya berada pada kisaran 15% hingga 30%.Rosan juga mengatakan struktur kepemilikan BEI setelah demutualisasi tidak hanya terbuka bagi Danantara. Kesempatan tersebut juga dapat terbuka bagi sovereign wealth fund lain dan investor asing. (DH)

OJK menyiapkan aturan kepemilikan saham BEI maksimal 5% setelah bursa menjalankan demutualisasi.

OJK akan batasi kepemilikan saham BEI maksimal 5% usai demutualisasi

[[ David Cornelis Mokalu ]] — Sabtu adalah hari yang aneh bagi uang korporasi. Pesanan tetap masuk. Kapal tetap berlayar. Layanan komputasi awan terus menagih. Pasar kripto bergerak tanpa memedulikan kalender.Tetapi ketika perusahaan perlu memindahkan uang antarnegara, sebagian jalurnya masih mengikuti jam kerja kantor. Bisnisnya berjalan. Uangnya menunggu.Pada Sabtu, 5 September 2026, DBS di Singapura dan kantor Citi di New York menggeser sedikit batas itu. Keduanya mengeksekusi pembayaran dolar AS lintas batas menggunakan tokenized deposits melalui Swift Digital Ledger.Menurut laporan atas transaksi tersebut, DBS menyebut prosesnya rampung dalam hitungan menit, dibandingkan kemungkinan hingga dua hari kerja pada jalur konvensional ketika perbedaan zona waktu bertemu jeda akhir pekan. Ini transaksi hidup kedua di buku besar tersebut, setelah HSBC dan Standard Chartered pada Agustus.Memindahkan nilai di hari Sabtu jelas bukan hal baru bagi pengguna kripto. Yang layak diperhatikan justru siapa yang sekarang melakukannya, dan dengan uang jenis apa: simpanan nasabah di bank.Percakapan tentang uang digital terlalu lama terjebak pada pilihan yang sempit. Bank atau kripto. SWIFT atau blockchain. Simpanan atau stablecoin.Transaksi DBS dan Citi memberi alasan untuk meninjau ulang pembagian itu, karena bank ternyata sanggup mengadopsi teknologi yang semula diperkirakan akan menggusurnya.Simpanan yang ditokenisasi tetap merupakan kewajiban bank kepada nasabah. Yang berubah adalah representasinya: ditempatkan pada buku besar digital yang memungkinkan transfer dan fungsi terprogram.Dalam rancangan tertentu, uang bisa berpindah sepanjang waktu, atau baru dilepas setelah syarat transaksi terpenuhi.Stablecoin disusun dengan cara lain. Nilainya dirancang mengikuti aset acuan, biasanya mata uang, dengan mekanisme cadangan dan penebusan yang bergantung pada penerbitnya.Pada jaringan publik, token itu berpindah tanpa mengharuskan semua pihak berada di dalam satu jaringan perbankan.Perbedaannya tidak berhenti di lapisan teknologi. Ia menentukan kepada siapa pemegang uang punya tagihan, bagaimana uang itu ditebus, dan apa yang menopang nilainya ketika kepercayaan sedang diuji.Dalam pidatonya di Jackson Hole pada 28 Agustus 2026, General Manager BIS Pablo Hernández de Cos menjelaskan bahwa simpanan yang ditokenisasi mempertahankan penyelesaian di uang bank sentral, dan menjaga singleness of money: seluruh instrumen dalam satu satuan hitung dapat ditebus pada nilai par dengan finalitas.Pada stablecoin, kata dia, tidak ada mekanisme yang memaksa keseragaman tersebut. Ia memberi contoh sederhana: seseorang yang memegang satu stablecoin dan perlu membayar penerima yang hanya menerima stablecoin lain harus menukarnya lebih dulu di pasar sekunder, tempat penyimpangan dari nilai par adalah hal biasa dan cenderung melebar justru ketika pasar tertekan.Bagi direktur keuangan, perdebatan konseptual itu segera berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih membumi: berapa banyak uang yang harus diparkir hanya untuk berjaga-jaga terhadap keterlambatan?Bayangkan perusahaan Indonesia dengan pemasok di Amerika Serikat, anak usaha di Singapura, dan kebutuhan agunan di pasar lain. Selama perpindahan dana terikat jam operasional, perusahaan cenderung menempatkan kas di beberapa lokasi lebih awal.Ada rasa aman dalam pengaturan itu. Ada juga biayanya. Uang yang disiapkan untuk menunggu adalah uang yang tidak sedang bekerja.Jika likuiditas bisa dipindahkan tepat ketika dibutuhkan, sebagian penyangga kas berpotensi dipangkas dan modal kerja dipakai lebih produktif. Pengelolaan eksposur valuta asing juga bisa lebih responsif, sepanjang pasar dan layanan pendukungnya tersedia.Manfaat itu tetap harus dihitung, bukan diasumsikan. Transfer yang lebih cepat tidak otomatis menurunkan kebutuhan kas apabila bank meminta pendanaan awal yang sama besarnya, biaya integrasi tinggi, atau penerima belum bisa langsung menggunakan dananya.Ukuran keberhasilan yang relevan bagi perusahaan hanya satu: uang yang benar-benar tersedia saat dibutuhkan.Di sinilah pemberitaan mengenai transaksi DBS–Citi perlu dibaca pelan-pelan. Keberhasilan itu belum membuktikan bahwa blockchain telah menghapus kebutuhan terhadap bank koresponden.Dalam penjelasan arsitekturnya sendiri, Swift menyatakan buku besar itu berfungsi sebagai lapisan orkestrasi bagi simpanan tertokenisasi yang diterbitkan pada buku besar masing-masing bank.Bank dapat memindahkan dana untuk nasabah, termasuk pada malam hari dan akhir pekan, sebelum menyelesaikan kewajiban final melalui sistem yang sudah ada. Tujuh belas institusi menjadi pengadopsi awal.Artinya ada dua hal berbeda yang mudah tertukar: ketersediaan dana bagi nasabah, dan penyelesaian final antarbank.Infrastruktur lama pun sudah lama berbenah. Data Swift menunjukkan 75% pembayaran lintas batas mencapai bank penerima dalam sepuluh menit, banyak di antaranya dalam hitungan detik.Yang memperpanjang perjalanan adalah tahap domestik terakhir, pelaporan regulator, pengendalian devisa, jam operasional, proses manual di bank penerima, yang menurut Swift dapat menyumbang sekitar 80% dari total waktu pemrosesan.Jalan tolnya sudah cepat. Kemacetannya ada di gerbang keluar. Menggambarkan seluruh sistem lama sebagai lamban justru mengaburkan letak masalah yang perlu diselesaikan, dan membuat solusi diarahkan ke tempat yang salah.Citi memperluas teknologi ini lewat jalur lain pula. Pada 9 Juli 2026, Siam Commercial Bank menjadi nasabah lembaga keuangan pertama di dunia yang menggunakan integrasi Citi Token Services dengan layanan kliring dolar AS 24/7, memakai blockchain privat berizin yang beroperasi sepenuhnya di dalam sistem perbankan yang diawasi.Transaksi perdananya dieksekusi saat libur panjang di Amerika Serikat. Bagi bank, arah ini menyentuh jantung bisnisnya.Simpanan adalah sumber pendanaan kredit. Hubungan transaksi juga melahirkan pendapatan jasa, bisnis valuta asing, dan pemahaman mengenai pola kas nasabah.Ketika perusahaan mempercayakan pembayaran hariannya kepada sebuah bank, hubungan itu punya kecenderungan tumbuh menjadi pembiayaan dan pengelolaan likuiditas.Tokenisasi simpanan, dengan demikian, bisa dibaca sebagai upaya bank mempertahankan relevansi hubungan tersebut sebelum ada pihak lain yang mengambilnya.Perpindahan dana ke stablecoin berpotensi mengubah komposisi pendanaan perbankan, dan besarnya dampak bergantung pada ke mana cadangan penerbit ditempatkan: kembali ke deposito bank, ke surat utang pemerintah jangka pendek, atau ke rekening bank sentral.BIS mengingatkan ketiganya memberi tekanan berbeda pada biaya pendanaan dan penyaluran kredit, dengan beban yang kemungkinan tidak merata dan lebih terasa pada bank kecil.Meski begitu, daya tarik jaringan publik nyata. Stablecoin dapat tersambung dengan keuangan terdesentralisasi, aset tertokenisasi, dan aplikasi lintas negara.Kemampuan berbagai layanan untuk dirangkai bersama, composability, membuka penggunaan yang sulit diwujudkan bila setiap institusi membangun sistem tertutup.Perlu dicatat bahwa BIS menilai keunggulan itu belum sepenuhnya terbukti, karena jaringan publik sendiri terfragmentasi antarrantai dan antarlapisan. Skenario paling masuk akal bukan salah satu menang, melainkan pembagian peran.Simpanan yang ditokenisasi berkembang untuk kebutuhan korporasi dan transaksi antarlembaga; stablecoin melayani penggunaan yang memerlukan keterhubungan dengan jaringan publik, sepanjang hak penebusan, cadangan, tata kelola, dan kepatuhannya memadai.BIS sendiri mengakui kemungkinan keduanya hidup berdampingan, meski menilai simpanan yang ditokenisasi lebih langsung menjaga fondasi sistem moneter. Ada satu catatan yang membuat euforia pekan ini terasa lebih proporsional.Pada akhir Agustus, BIS menyatakan bahwa saat itu belum ada ekosistem simpanan tertokenisasi yang benar-benar lintas bank dan lintas yurisdiksi dalam kerangka yang saling beroperasi; sebagian besar contoh masih terbatas pada platform berizin atau berdesain menyerupai stablecoin terbitan bank.Satu transaksi Sabtu yang berhasil sepuluh hari kemudian tidak membatalkan penilaian itu. Demonstrasi dan ekosistem adalah dua tahap yang berbeda, dan jarak di antaranya biasanya diisi pekerjaan bertahun-tahun.Uji coba lain memberi ukuran yang lebih jujur. Dalam pengujian bernilai riil Project Agorá pada Juli 2026, 28 institusi keuangan dan bank sentral menjalankan transaksi senilai sekitar CHF800.000 melalui 17 skenario, dengan representasi token atas cadangan bank sentral dan simpanan bank komersial.Rata-rata waktu dari pengajuan hingga penyelesaian sekitar 80 detik, dan prototipe itu belum tersambung penuh dengan sistem penyelesaian bruto seketika maupun sistem inti perbankan. Hasilnya menjanjikan. Ia tetap pengujian terkendali, bukan bukti operasi pada skala industri.Indonesia punya alasan kuat mengikuti perkembangan ini dengan serius. Proyek Garuda telah mengeksplorasi Rupiah Digital, termasuk untuk penggunaan antarlembaga.Dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, pengembangan BI-RTGS Generasi III juga diarahkan merespons transaksi berbasis blockchain, termasuk kebutuhan lintas batas, dengan tetap mempertahankan Rupiah sebagai aset penyelesaian.Diskusi berikutnya perlu menjangkau uang yang dipakai perusahaan setiap hari: simpanan di bank komersial. Skalanya tidak kecil.Berdasarkan data OJK, dana pihak ketiga perbankan Indonesia mencapai Rp10.294 triliun pada Mei 2026, tumbuh 13,49% secara tahunan. Angka itu bukan proyeksi nilai tokenisasi.Ia hanya menunjukkan seberapa besar basis kegiatan ekonomi yang akan tersentuh apabila sebagian fungsi simpanan menjadi terprogram. Perkembangan domestik membuat pembahasannya makin konkret.Dalam siaran pers yang sama, OJK menyatakan PT Adhyoka Berkah Maju lulus regulatory sandbox pada 11 Juni 2026 untuk model bisnis penerbit stablecoin Rupiah bernama IDRP, bersama PT Tennet Depository Indonesia untuk model kustodian aset keuangan digital nonperdagangan.Konsekuensinya cukup penting: penyelenggara dengan model bisnis serupa kini dapat mendaftar tanpa mengulang proses uji coba. Kelulusan itu bukan izin penggunaan sebagai alat pembayaran.Denominasi Rupiah pada suatu token juga tidak menjadikannya Rupiah Digital terbitan Bank Indonesia. Kejelasan semacam ini terdengar membosankan, tetapi justru itu yang dibutuhkan industri.Pelaku usaha perlu tahu hak apa yang melekat pada produk, kegiatan apa yang diperbolehkan, dan otoritas mana yang mengawasi, sebelum membangun bisnis di atasnya.Pengujian di Indonesia sebaiknya dimulai dari kebutuhan yang terukur: pengelolaan kas korporasi, pembiayaan perdagangan, transaksi valuta asing antarlembaga, pengelolaan agunan, dan penyelesaian transaksi efek.Di ruang-ruang itu, waktu punya harga. Biaya rekonsiliasi bisa dihitung, dana yang tertahan bisa diukur. Uji coba akan jauh lebih bermakna jika laporannya menunjukkan berapa banyak modal kerja yang dibebaskan, bukan berapa detik transaksi diselesaikan.Ada konsekuensi yang harus ikut dihitung. Uang yang bisa berpindah kapan saja juga bisa keluar dari bank kapan saja. BIS mengingatkan bahwa operasi tanpa henti dapat mempercepat arus keluar simpanan ketika tekanan datang, dan mungkin menuntut pengaman tambahan.Bagi pengelola bank, efisiensi pada hari biasa harus dinilai bersama daya tahan pada hari yang buruk. Risiko yang lebih halus muncul dari struktur pasar.BIS menyoroti bahwa jika tokenisasi simpanan hanya diadopsi di tingkat masing-masing bank pada jaringan yang terpisah, ketimpangan kompetitif justru melebar. Institusi besar diuntungkan skala, data, dan efek jaringan.Institusi kecil menghadapi biaya implementasi awal yang berat, simpanan yang lebih sensitif terhadap bunga, dan persaingan pendanaan yang lebih keras, dengan dampak lanjutan pada kredit usaha kecil dan pembiayaan daerah.Untuk Indonesia, dengan bank pembangunan daerah dan bank kecil yang menopang segmen tersebut, ini bukan kekhawatiran teoretis. Interoperabilitas bukan sekadar isu teknis. Ia menentukan apakah teknologi ini memperluas akses atau memusatkannya.BIS juga menandai risiko yang lebih langsung bagi ekonomi berkembang: stablecoin berdenominasi mata uang asing membuka jalan bagi dolarisasi digital, mulai dari fungsi penyimpan nilai, lalu merambat ke penetapan harga dan penyelesaian transaksi.Pertahanan terbaiknya, menurut BIS, bukan larangan, melainkan kebijakan makroekonomi yang sehat dan sistem pembayaran domestik yang efisien. Pengawasan penipuan, keamanan siber, pemeriksaan kepatuhan, dan penanganan gangguan pun harus mengikuti jam operasional uangnya.Bagi industri aset digital Indonesia, kebutuhan itu adalah ruang usaha yang luas. Penghubung antarsistem, dompet institusional, identitas digital, analisis kepatuhan, rekonsiliasi on-chain, teknologi kustodian, hingga perangkat pengelolaan kas.Sebagian nilai ekonomi terbesar mungkin tumbuh dari pekerjaan yang tidak pernah menjadi judul berita: memastikan uang, data, dan hak kepemilikan tercatat konsisten di banyak institusi sekaligus.Di situlah peluang Indonesia untuk ikut membangun, bukan sekadar mengimpor. Kita punya bank, perusahaan teknologi, pelaku perdagangan, dan kebutuhan transaksi yang nyata.Sabtu akan tetap menjadi hari libur bagi sebagian besar orang. Bagi perusahaan yang harus membayar pemasok, memenuhi panggilan agunan, atau menjaga jalur produksi tetap hidup, hari itu tidak pernah benar-benar libur, dan uang yang tiba terlambat kadang menutup pilihan yang tak bisa dibuka lagi pada Senin pagi.Kemajuan sistem keuangan jarang terasa dramatis. Ia biasanya terasa sebagai satu hal kecil yang berhenti menjadi masalah.

DBS dan Citi memindahkan dolar AS lintas negara pada Sabtu dalam menit, bukan dua hari kerja.

Ketika uang bank tak lagi menunggu Senin

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan 1.277 sanksi administratif, larangan, dan/atau perintah tertulis kepada pelaku pasar modal hingga 31 Agustus 2026.Berdasarkan laman resmi ojk.go.id, sanksi tersebut mencakup pelanggaran ketentuan pasar modal dan kewajiban pelaporan yang melibatkan emiten, perusahaan publik, profesi penunjang pasar modal, serta pihak terkait lainnya.Dari total tersebut, OJK menetapkan 93 sanksi atas pelanggaran peraturan pasar modal. Sanksi itu terdiri dari denda Rp73,99 miliar, delapan peringatan tertulis, lima perintah tertulis, 10 larangan, dan enam pembekuan izin.Sanksi tersebut menyasar 23 emiten, enam perusahaan efek, 13 akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, 50 direksi emiten, delapan komisaris emiten, empat pemegang saham dan/atau pengendali, enam direksi perusahaan efek, serta tiga pihak lainnya.Emiten yang disebut dalam dokumen OJK sebagai penerima sanksi administratif hingga 31 Agustus 2026 adalah:<ol><li>PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)</li><li>PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)</li><li>PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)</li><li>PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB)</li><li>PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL)</li><li>PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)</li><li>PT Multi Makmur Lemindu Tbk (PIPA)</li><li>PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK)</li><li>PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE)</li><li>PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP)</li><li>PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)</li><li>PT Fimperkasa Utama Tbk (FIMP)</li><li>PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI)</li><li>PT Bakrie &amp; Brothers Tbk (BNBR)</li><li>PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)</li><li>PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)</li><li>PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)</li><li>PT Ifishdeco Tbk (IFSH)</li><li>PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU)</li><li>PT Prime Agri Resources Tbk d.h. PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO)</li><li>PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)</li><li>PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE)</li><li>PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS)</li></ol>Pelanggaran yang menjadi dasar sanksi antara lain terkait aliran dana hasil penawaran umum, proses penjatahan pasti dalam penawaran umum perdana saham, penyajian dan audit laporan keuangan, serta kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali.OJK juga menemukan pelanggaran terkait transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, transaksi material, penyelenggaraan RUPS tahunan, penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, keterbukaan informasi, serta tata kelola emiten.Sanksi kepatuhan pelaporanDi luar penegakan hukum atas pelanggaran peraturan pasar modal, OJK menjatuhkan 1.184 sanksi administratif terkait kepatuhan pelaporan. Sanksi tersebut terdiri dari denda Rp253,07 miliar dan 304 peringatan tertulis.Sebanyak 876 sanksi terkait keterlambatan penyampaian laporan berkala dengan total denda Rp243,33 miliar dan 126 peringatan tertulis.Selanjutnya, OJK menjatuhkan 91 sanksi atas keterlambatan laporan insidentil dengan total denda Rp7,87 miliar. Sebanyak 209 sanksi lainnya terkait keterlambatan laporan tata kelola dengan total denda Rp1,83 miliar dan 178 peringatan tertulis.OJK juga menjatuhkan delapan sanksi berupa denda Rp32,3 juta atas keterlambatan laporan profesi penunjang pasar modal.OJK menyatakan akan terus mengambil tindakan sesuai kewenangannya untuk mendorong kepatuhan pelaku industri dan menjaga pasar modal berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas. (DH/ZH)

OJK menjatuhkan total 1.277 sanksi administratif, larangan, dan perintah tertulis hingga Agustus.

OJK beri sanksi 23 emiten, mulai dari Bakrie Group hingga CBRE

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi aset kripto mencapai Rp28,58 triliun pada Juni 2026, meningkat 24,20% secara bulanan (mtm) dibandingkan Rp23,01 triliun pada Mei 2026.
Sejalan dengan itu, jumlah akun konsumen turut bertambah menjadi 22,69 juta, naik 1,32% dari 22,40 juta akun pada bulan sebelumnya.
Selain itu, nilai transaksi derivatif aset keuangan digital (AKD) tercatat Rp4,19 triliun pada Juni 2026, atau meningkat 3,64% dibandingkan Rp4,04 triliun pada Mei.
Berdasarkan data OJK yang dikutip dari keterangan resmi di laman ojk.go.id, saat ini terdapat dua bursa kripto di Indonesia, yakni PT Central Finansial X (CFX) milik PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN, serta&nbsp;PT Fortuna Integritas Exchange (ICEX).
Hingga Juni 2026, CFX memiliki 1.272 aset keuangan digital dan 49 produk derivatif AKD yang dapat diperdagangkan, sedangkan ICEX mencatat 866 aset keuangan digital.
OJK juga telah memberikan izin kepada 32 entitas dalam ekosistem perdagangan aset kripto yang terdiri atas 2 bursa, 2 lembaga kliring, 2 kustodian, dan 26 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).
Dalam keterangan resminya, OJK menilai bahwa kepercayaan publik terhadap aset kripto masih terjaga.
"Di tengah fluktuasi nilai transaksi yang terjadi, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital termasuk aset kripto Indonesia masih terjaga baik," ujar pihak OJK. (DH/ZH)

Transaksi kripto mencapai Rp28,58 triliun, didukung kenaikan jumlah investor menjadi 22,69 juta.

OJK catat transaksi kripto melonjak 24,2% pada Juni 2026

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempercepat implementasi reformasi pasar modal, setelah MSCI tetap menahan status Indonesia dalam kelompok Emerging Market.
Namun dalam pengumuman yang disampaikan Rabu (23/6), MSCI tetap membuka peluang konsultasi reklasifikasi pasar Indonesia ke Frontier Market, apabila reformasi pasar tidak konsisten hingga Tinjauan Indeks MSCI pada November 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan hasil review klasifikasi pasar itu tetap sesuai dengan harapan regulator.
&ldquo;Pengumuman MSCI ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda-agenda reformasi pasar modal yang telah kita canangkan sejak awal tahun ini,&rdquo; ujar Hasan dalam keterangan yang disampaikan pada Rabu (24/6).
Hasan menilai MSCI telah memberi pengakuan positif terhadap berbagai inisiatif reformasi pasar modal Indonesia. Pengelola indeks global ini, juga diyakini telah memanfaatkan data yang semakin transparan dari Indonesia, sebagai sumber baru dalam proses asesmen.
Meski demikian, Hasan bahwa mengakui MSCI tetap akan memonitor implementasi reformasi tersebut.
Untuk itu OJK, kata Hasan, akan menghormati proses asesmen yang dilakukan pengelola indeks global dan memastikan agenda reformasi pasar sejalan dengan standar mereka.
Seperti diketahui, OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pasar modal telah meluncurkan sejumlah agenda reformasi dengan meningkatkan transparansi, integritas, likuiditas, dan tata kelola pasar sejak Februari 2026.
Dari sisi pengawasan, OJK juga memperkuat fungsi surveillance perdagangan dan penegakan hukum. Hasan mencatat bahwa OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap 329 pihak dengan total nilai denda mencapai Rp138,9 miliar, yang termasuk denda keterlambatan hingga pelanggaran terhadap aturan bursa.
Ke depan, lanjut Hasan, OJK akan terus meningkatkan komunikasi dengan penyedia indeks global dan investor institusi global. Sekaligus memastikan berbagai reformasi yang telah dijalankan dapat dipahami secara komprehensif, serta untuk mendapat masukan dari pelaku pasar. (KR)

OJK menanggapi keputusan MSCI yang menahan klasifikasi pasar Indonesia hingga November 2026.

MSCI tunda review hingga November, OJK kebut reformasi pasar

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut hanya satu dari 18 indikator aksesibilitas pasar Indonesia yang mengalami penurunan peringkat, dalam hasil tinjauan Global Market Accessibility MSCI 2026 yang diumumkan pada Kamis (18/6).
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan hasil asesmen MSCI menunjukkan 10 indikator memperoleh penilaian &ldquo;++&rdquo; atau berada di kategori tertinggi.
Menurut hasan, penilaian itu mencerminkan bahwa bursa saham Indonesia telah sesuai dengan praktik bursa global, meskipun enam indikator lain memperoleh nilai &ldquo;+&rdquo; yang menandai perlunya peningkatan.
&ldquo;Hasil asesmen penilaiannya masih sama, kecuali hanya satu kriteria yaitu Information Flow di segmen Market Infrastructure,&rdquo; kata Hasan dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Jumat (19/6).
Hasan menjelaskan dua indikator yang masih memperoleh penilaian &ldquo;-&rdquo; atau memerlukan perbaikan yakni Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level. Adapun Information Flow merupakan satu-satunya indikator yang mengalami penurunan dibandingkan hasil asesmen 2025.
Menurut Hasan, masukan MSCI terkait Information Flow adalah bagian dari proses evaluasi yang konstruktif, serta sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang telah dimulai beberapa bulan terakhir.
Beberapa di antaranya seperti peningkatan kualitas data kepemilikan saham, pengembangan kerangka pelaporan beneficial ownership, hingga peningkatan kapasitas surveillance dan pengawasan perdagangan.
Selain itu, Hasan menilai berbagai upaya itu telah memperoleh pengakuan dari penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE, serta mulai digunakan sebagai variabel dalam menentukan kelayakan suatu saham di dalam indeks global. (KR)

OJK nilai aksesibilitas pasar RI dinilai tetap terjaga meski MSCI turunkan skor transparansi pasar.

Respons penilaian MSCI, OJK sebut hanya satu indikator yang turun

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan calon anggota Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk masa jabatan 2026&ndash;2030.
OJK menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama BEI. Saat ini, Jeffrey menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, menggantikan Iman Rachman.
&ldquo;Iya benar, sesuai dengan surat OJK yang disampaikan ke Direksi BEI,&rdquo; ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, saat dikonfirmasi pada Kamis (18/6).
Dalam susunan direksi tersebut, Jeffrey Hendrik akan didampingi oleh Saidu Solihin sebagai Direktur Penilaian Perusahaan dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.
Selain itu, OJK menetapkan Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, serta Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko.
Posisi Direktur Pengembangan akan dijabat oleh Iding Pardi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sementara itu, jabatan Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum akan diemban oleh Umi Kulsum.
Ketujuh nama tersebut akan diangkat secara resmi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni 2026.
Melansir laman resmi BEI, Jeffrey sebelumnya ditunjuk sebagai Direktur Pengembangan BEI melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29 Juni 2022, sebelum kemudian menjabat sebagai Pjs Dirut Bursa.
Karier profesionalnya dimulai di PT Zone Pratama pada 1994&ndash;1996. Ia kemudian melanjutkan karier di bidang corporate finance di PT Transpacific Securindo pada 1996&ndash;1999.
Setelah itu, Jeffrey menjabat sebagai Presiden Direktur PT Phintraco Sekuritas selama periode 1999&ndash;2022 sebelum akhirnya bergabung dengan jajaran direksi BEI.
Selain aktif di industri pasar modal, Jeffrey juga terlibat dalam berbagai organisasi dan komite.
Ia pernah menjadi anggota Komite Perdagangan Efek dan Penyelesaian Transaksi BEI pada 2019&ndash;2020, pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Bidang Perdagangan Efek pada 2020&ndash;2022, serta menjadi anggota Satuan Tugas Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2021.
Dari sisi pendidikan, Jeffrey meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada 1995.
Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-10/D.04/2026 tanggal 17 Juni 2026, OJK telah menetapkan daftar Calon Anggota Direksi BEI masa jabatan 2026&ndash;2030 sebagai berikut:&bull; Jeffrey Hendrik &ndash; Direktur Utama&bull; Saidu Solihin &ndash; Direktur Penilaian Perusahaan&bull; Irvan Susandy &ndash; Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa&bull; Yulianto Aji Sadono &ndash; Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan&bull; Abdul Munim &ndash; Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko&bull; Iding Pardi &ndash; Direktur Pengembangan&bull; Umi Kulsum &ndash; Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum
Susunan Anggota Direksi tersebut akan efektif setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada 29 Juni 2026. (DK)

OJK tetapkan jajaran Direksi BEI 2026–2030, Jeffrey Hendrik ditunjuk jadi Dirut baru.

OJK tetapkan jajaran Direksi BEI 2026–2030, Jeffrey Hendrik jadi Dirut

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan khusus bagi influencer keuangan atau finfluencer, seiring maraknya promosi platform investasi ilegal yang melibatkan sejumlah influencer atau Key Opinion Leader (KOL).
Direktur Departemen Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hudiyanto, mengatakan regulator telah memanggil sejumlah influencer untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan, dalam aktivitas promosi Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) ilegal.
Pemanggilan itu dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang berada di bawah naungan OJK. Sebagai tindak lanjut, sejumlah influencer telah menurunkan dan menyesuaikan konten terkait penawaran PAKD ilegal.
Hudiyanto mengatakan pihaknya telah menetapkan daftar PAKD sebagai rujukan utama bagi masyarakat dan pelaku industri.
&ldquo;Pihak yang tidak tercantum dalam daftar tersebut bukan merupakan pihak yang berizin dan/atau diawasi oleh OJK, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat," kata Hudiyanto, dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (18/6).
Hudiyanto yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PASTI, mengingatkan para influencer agar melakukan analisis dan riset yang memadai sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Influencer juga diminta memastikan legalitas pihak, platform, maupun produk yang dipromosikan, termasuk memastikan aset keuangan digital yang ditawarkan telah memperoleh izin dari OJK.
Selain itu, influencer diminta menyampaikan informasi secara jelas, benar, dan tidak menyesatkan, termasuk menjelaskan risiko investasi secara utuh. OJK juga mengingatkan agar influencer tidak menggunakan klaim yang menyesatkan, seperti janji keuntungan tinggi, bebas risiko, maupun menggunakan testimoni fiktif.
Sebagai langkah pencegahan lanjutan, Satgas PASTI telah memblokir konten media sosial dan tautan yang menawarkan PAKD ilegal, serta meningkatkan koordinasi berbagai instansi dalam menangani platform investasi ilegal. (KR)

Sejumlah influencer menurunkan konten promosi platform investasi ilegal usai dipanggil OJK.

Marak platform investasi ilegal, OJK siapkan aturan finfluencer

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laju pertumbuhan kredit perbankan dan pinjaman online (pinjol) mulai melambat pada April 2026, diikuti meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah pada masing-masing industri.
Anggota Dewan Komisioner OJK untuk pengawasan perbankan, Dian Ediana Rae, mengatakan penyaluran kredit hingga April 2026 tumbuh 9,98% secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun.
Sementara secara bulanan, penyaluran kredit bank pada April tumbuh 1,1%. Realisasi ini lebih rendah dari pertumbuhan 1,17% yang terjadi pada Maret 2026.
Berdasarkan segmen, pertumbuhan kredit modal kerja meningkat menjadi 6,04% pada April dari 4,38% pada Maret. Kredit konsumsi naik menjadi 6,13% dari 5,88%, sedangkan kredit investasi melambat menjadi 19,48% dari 20,85%.
&ldquo;Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga,&rdquo; jelas Dian.
Sementara dari sisi risiko kredit yang disalurkan, Dian menyampaikan Non Performing Loan (NPL) Gross tercatat sebesar 2,17% dan NPL Net 0,84% pada April 2026.
Rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan Maret 2026, ketika NPL Gross dan NPL Net masing-masing berada di level 2,14% dan 0,83%.
Pada industri pinjol, OJK juga mencatat penyaluran kredit tetap tumbuh namun melambat.
Anggota Dewan Komisioner OJK untuk Lembaga Pembiayaan Ventura dan Keuangan Mikro, Agusman, mengatakan outstanding pembiayaan pinjol tumbuh 26,11% secara tahunan pada April menjadi Rp102,07 triliun.
Namun realisasi itu lebih rendah dari periode Maret 2026 yang mencatat pertumbuhan 26,25% secara tahunan, serta pada April 2025 yang mencatat pertumbuhan 29,01%.
Dari sisi kualitas pembiayaan, tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) pada industri pinjol meningkat jadi 4,62% pada April 2026. Sebelumnya TWP90 industri ini hanya mencapai 4,52% pada Maret 2026 dan 2,93% pada April 2025. (KR)

Rasio kredit macet bank dan pinjaman online meningkat pada April, penyaluran kredit makin terbatas.

Kredit bank dan pinjol melambat, risiko gagal bayar meningkat

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan perkembangan kinerja perbankan nasional untuk periode Mei, saat menghadapi gejolak pasar dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan dampak langsung pelemahan rupiah terhadap sektor jasa keuangan dan perbankan masih relatif terkendali.
Menurut Freiderica, fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap terjaga dengan pertumbuhan yang relatif kuat, didukung ketahanan sektor jasa keuangan dan fungsi intermediasi yang berjalan baik.
"Namun tentunya OJK terus mewaspadai berbagai transmisi risiko dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap jasa keuangan di Indonesia," kata Friderica, dalam konferensi pers yang membahas Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan periode Mei 2026.
Ia menambahkan ketahanan pada industri perbankan, dapat dilihat pada rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang mencapai 23,97% per April 2026.
&ldquo;Sehingga ini masih memberikan ruang penyanggah yang cukup dalam menyerap berbagai potensi risiko,&rdquo; jelas Friderica.
Selain itu, kata Friderica, eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar juga dinilai tetap terjaga. Sebagaimana terlihat dalam Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan, yang secara konsisten berada jauh di bawah ambang batas maksimum 20% dari modal.
Meski demikian, OJK tetap mencermati potensi kenaikan beban kewajiban valuta asing korporasi dan tekanan terhadap sektor usaha, yang memiliki ketergantungan impor bahan baku. Terutama dampaknya pada kemampuan bayar debitur.
&ldquo;Untuk memitigasi risiko tersebut, OJK akan memperkuat pengawasan aktivitas valuta asing perbankan melalui pemantauan posisi devisa neto harian, serta kecukupan likuiditas valas,&rdquo; imbuh Friderica.
Menurut data yang dihimpun IDNFinancials.com, nilai tukar rupiah melemah 1,79% pada April 2026 atau dari Rp17.041 ke Rp17.346 per dolar AS.
Pelemahan terus berlanjut hingga 3,08% pada April 2026 dan menjadi rekor terendah baru di Rp17.881 per dolar AS. (KR)

OJK menilai ketahanan bank tetap terjaga hingga Mei 2026, meski rupiah melemah 3,08% dalam sebulan.

Rupiah tertekan, bos OJK pastikan bank tetap kuat

JAKARTA - Pemerintah menawarkan insentif pajak hingga 0% bagi eksportir yang mematuhi kewajiban menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan insentif tersebut diberikan untuk mendorong eksportir menempatkan dana hasil ekspor di sistem keuangan domestik sesuai ketentuan pemerintah.
"Pemerintah memberikan insentif pajak bagi eksportir yang mematuhi ketentuan penempatan DHE SDA mereka di dalam negeri. Ini termasuk tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih rendah dibandingkan dengan instrumen (investasi) reguler," kata Purbaya di Jakarta, seperti dikutip Antaranews.
Menurut dia, besaran insentif akan disesuaikan dengan jangka waktu penempatan dana DHE SDA di dalam negeri.
Purbaya menjelaskan, imbal hasil dari instrumen yang bersumber dari penempatan DHE SDA dapat menikmati tarif pajak penghasilan sebesar 0%, jauh lebih rendah dibandingkan instrumen investasi umum yang dikenakan pajak hingga 20%.
"Biasanya, jika berupa obligasi, imbal hasilnya dikenakan pajak sebesar 20%. Jika sumbernya adalah DHE SDA, pajak atas instrumen tersebut adalah 0%,"katanya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pasokan devisa di dalam negeri sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Berdasarkan aturan yang berlaku, eksportir sektor minyak dan gas wajib menempatkan sedikitnya 30% dari DHE SDA selama minimal tiga bulan.
Sementara itu, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan 100% devisa hasil ekspornya pada rekening khusus di perbankan domestik selama minimal 12 bulan.
Dana DHE SDA harus ditempatkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari valuta asing ke rupiah maksimal 50% dari total dana yang ditempatkan.
Meski demikian, pemerintah memberikan fleksibilitas bagi eksportir migas maupun pertambangan nonmigas yang memiliki transaksi dengan negara mitra dagang Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan tertentu.
"Eksportir yang terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA di bank-bank non-Himbara. Porsi penempatan maksimum di bank-bank non-Himbara adalah 30%, dengan jangka waktu penempatan maksimum tiga bulan," ujar Purbaya.
Pemerintah berharap kombinasi kewajiban penempatan DHE SDA dan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan eksportir sekaligus memperbesar likuiditas devisa di pasar keuangan domestik.(DH)

Pemerintah memberi insentif pajak 0% bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Perusahan simpan devisa di dalam negeri dapat insentif pajak 0%

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut praktik penipuan atau scam berkembang menjadi risiko sistemik, seiring lonjakan laporan kasus yang mencapai lebih dari 530 ribu laporan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan scam kini telah berkembang lintas sektor dan lintas negara.
&ldquo;Oleh karena itu, kerja sama lintas negara bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan,&rdquo; kata Dicky dalam sesi Australia-Indonesia Anti-Scam Workshop yang digelar di Jakarta, awal pekan ini.
Dalam workshop yang berlangsung selama tiga hari itu, OJK melibatkan aparat penegak hukum, industri perbankan, hingga operator telekomunikasi.
Dari pihak Australia, OJK menghadirkan perwakilan dari Australian Securities and Investments Commission (ASIC) serta Australian Federal Police.
Menurut OJK, imbuh Dicky, peningkatan kasus scam menjadi sinyal bagi regulator dan industri jasa keuangan untuk memperkuat kapasitas penanganan, koordinasi, serta respons penanganan kasus.
Ia menambahkan bahwa OJK telah mempercepat deteksi penipuan, serta mendorong pemanfaatan kecerdasan Artificial Intelligence (AI), analisis data, dan sistem peringatan dini atau early warning system.
Dari seluruh kasus yang diterima, Indonesia Anti-Scam Centre (ISAC) mencatat 268.989 laporan berasal dari pelaku usaha sektor keuangan. Lembaga yang dibentuk sejak 2024 ini, telah memblokir hampir 1 juta rekening dan mengembalikan dana korban hingga Rp169,3 miliar. (KR)

OJK menyebut scam dan fraud kini tak hanya di sektor keuangan dan menambah risiko sistemik bagi sist

Hadapi 530 ribu kasus scam, OJK libatkan AI dan gandeng Australia

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan lebih proaktif meningkatkan pendalaman pasar modal Indonesia, setelah MSCI mengeluarkan 18 saham tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari indeks mereka.
Anggota Dewan Komisioner OJK juga menjadi pengawas pasar modal, Hasan Fawzi, mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan pertemuan berkala secara intens bersama penyedia indeks global seperti MSCI.
Dalam pertemuan serupa sebelumnya, Hasan mengaku Indonesia terus meminta pandangan dan respons dari penyedia indeks global secara terbuka, demi memastikan reformasi pasar modal Indonesia sejalan dengan ekspektasi mereka.
&ldquo;Setiap permintaan tambahan yang disampaikan itu tentu akan kita respons dengan baik.&nbsp;Sepanjang sesuai dengan ketentuan dan comparability dengan standar di pasar yang lain,&rdquo; jelas Hasan saat memberi keterangan di BEI pada Rabu (13/5).
Ia menambahkan komunikasi dengan penyedia indeks global menjadi penting, karena akan menjadi penentu apakah Indonesia akan bertahan di Emerging Market pada tinjauan periode berikutnya.
Ambisi Naik Kelas
Lebih dari itu, Hasan mengaku Indonesia saat ini justru memiliki potensi naik kelas dari Emerging Market ke level berikutnya, yaitu Developed Markets seperti Hong Kong hingga Singapura. Terutama dengan reformasi pasar modal yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.
&ldquo;Nah ini erat kaitannya dengan kriteria di Developed Market ...&nbsp;nah itu yang justru kita harapkan fondasi awal ini kalau kemudian didorong lebih jauh,&nbsp;bukan malah kita stay di kelas market sekarang,&rdquo; ungkap Hasan.
Selain itu, Hasan menilai saat ini ada banyak saham di BEI yang berpotensi masuk MSCI Small Cap Indexes maupun kelas indeks yang lain.
&ldquo;Clue-nya sedikit ya, minimum kalau kita lihat ini di Small Cap Indexes yang diumumkan MSCI keluar, sebetulnya kalau kita lihat tidak semuanya keluar karena turun, tapi justru karena naik (tingkat),&rdquo; kata Hasan.
Namun dengan pembekuan sementara yang diterapkan oleh MSCI terhadap saham Indonesia sejak April lalu, tidak ada inklusi maupun perubahan status yang lebih tinggi untuk saham Indonesia.
&ldquo;Tentu setiap siklus berikutnya kita harapkan kita bersama emiten-emitennya betul-betul siap pada saatnya.&nbsp;Jangan sampai yang seharusnya sudah masuk dan belum atau tertunda ini,&nbsp;justru pada kesempatan berikutnya turun kelas,&rdquo; imbuh Hasan. (KR)

OJK akan proaktif mendorong lebih banyak saham Indonesia masuk MSCI.

Bos OJK sebut potensi saham RI masuk MSCI usai rebalancing Mei

JAKARTA &ndash; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, meminta investor tidak panik menjelang pengumuman hasil evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap saham Indonesia yang dijadwalkan pada pekan ini.
Friderica mengatakan regulator telah mengantisipasi berbagai kemungkinan dari evaluasi tersebut, termasuk perubahan bobot dan keluarnya emiten Indonesia dari indeks MSCI.
Menurut Friderica, dampak jangka pendek yang mungkin terjadi merupakan bagian dari proses reformasi dan penguatan integritas pasar modal domestik.
&ldquo;Kalaupun ada penyesuaian jangka pendek, kita melihat ini sebagai short term pain, tapi insyaallah long term gain,&rdquo; kata Friderica dalam pada Selasa (12/5).
Ia menjelaskan reformasi pasar modal yang telah dilakukan regulator mencakup penguatan integritas pasar, pendalaman pasar, hingga peningkatan kualitas perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Friderica menilai kondisi pasar modal Indonesia saat ini juga jauh berbeda, dibanding beberapa dekade lalu ketika kepemilikan investor asing masih mendominasi pasar saham di dalam negeri.
Menurut Friderica, jumlah investor pasar modal yang telah mencapai sekitar 26 juta, menjadi salah satu penopang stabilitas pasar saat menghadapi tekanan eksternal.
Selain itu, Friderica menegaskan agar pelaku pasar tidak membangun membangun
Ia juga meminta media dan pelaku pasar tidak membangun sentimen berlebihan menjelang pengumuman MSCI.
&ldquo;Jadi jangan orang itu dibikin panik ... ini memang konsekuensi dari perbaikan yang kita lakukan&rdquo; ujar Friderica.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, MSCI kembali membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF), hingga bobot saham dalam perhitungan indeks, yang membuat tidak ada saham baru dari Indonesia di indeks MSCI dalam review periode Mei 2026. (KR)

OJK menyebut potensi tekanan jangka pendek sebagai konsekuensi reformasi pasar modal.

Bos OJK minta investor tak panik jelang pengumuman MSCI

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merevisi aturan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk meningkatkan tata kelola penyaluran kredit, termasuk dalam mendanai program prioritas pemerintah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi itu ditargetkan rampung dan akan diterbitkan pada kuartal ketiga tahun ini.
&ldquo;Revisi aturan di RBB ini terkait dengan penyaluran kredit. Terutama ... ditujukan supaya bank itu punya perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Kamis (7/5).
Dalam kesempatan yang sama, Friderica menegaskan bahwa revisi RBB tidak mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit kepada program prioritas pemerintah, termasuk program perumahan rakyat.
Ia menekankan bahwa program tersebut memang bisa dimanfaatkan oleh bank dalam menyalurkan kredit. Namun dalam penyaluran, kata Friderica, bank tetap harus memprioritaskan manajemen risiko dan tata kelola yang matang.
&ldquo;Ini tidak ada yang bersifat mandatori,&rdquo; ungkap Friderica. &ldquo;Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kreditnya sesuai dengan risk appetite dan juga risk tolerance masing-masing,&rdquo; imbuhnya.
Menurut data OJK, kredit perbankan tumbuh 9,49% secara tahunan menjadi Rp8.659 triliun pada Maret 2026. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berada di level 9,37% secara tahunan.
Kredit untuk kebutuhan investasi tumbuh paling pesat, mencapai 20,8% secara tahunan. Sementara dari sisi debitur, penyaluran terbesar dilakukan kepada nasabah dari segmen korporasi. (KR) &nbsp;

OJK menargetkan revisi RBB tuntas di kuartal ketiga, agar perencanaan bisnis bank semakin terarah.

OJK akan revisi RBB, bank wajib danai program pemerintah?

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) kembali menunda implementasi short-selling di pasar modal Indonesia, akibat ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan langkah itu disusul dengan sejumlah kebijakan lain, termasuk memperpanjang masa berlaku buyback saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
&ldquo;Kami bersama dengan SRO telah memperpanjang masa berlaku kebijakan buyback saham tanpa RUPS, kemudian penundaan implementasi pembiayaan transaksi short selling, kebijakan trading halt, kemudian dan batasan auto-rejection hingga September 2026,&rdquo; jelas Friderica, pada Selasa (5/7).
Selain itu, Friderica mengaku OJK terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sebagai modal pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
&ldquo;Kami terus melakukan stress-test dengan berbagai skenario tentunya serta melakukan penguatan pengawasan,&rdquo; imbuh Friderica.
Dengan upaya stabilisasi itu, Friderica berharap stabilitas pasar saham Indonesia semakin terjaga.
Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menghadapi penurunan 17,98% sejak awal 2026. Penurunan ini membuat IHSG mencatat kinerja terburuk di antara 34 indeks saham utama dunia.
Menyusul penurunan itu, investor asing sejak awal tahun telah menarik dana Rp48,95 triliun dari pasar saham hingga Rabu (6/5). (KR)

OJK menilai ketidakpastian pasar tetap tinggi, penyesuaian diperlukan agar ekonomi tumbuh.

OJK tunda short-selling dan perpanjang buyback saham tanpa RUPS

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan mencatat lonjakan utang pinjaman online (pinjol) masyarakat Indonesia telah tembus Rp101 triliun pada Maret 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menyatakan outstanding kredit industri P2P Lending pada Maret meningkat lebih pesat dari tingkat pertumbuhan 25,75% pada Februari 2026.
&ldquo;Pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada Maret 2026 tumbuh 26,25% secara tahunan,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK periode Mei 2026, pada Selasa (5/5).
Di sisi risiko, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) industri pinjol tercatat 4,52% pada Maret, lebih rendah dari 4,54% di bulan sebelunya.
Sementara itu, industri pergadaian mencatat ekspansi signifikan. Penyaluran pembiayaan melonjak 60,27% menjadi Rp153,49 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari produk gadai sebesar Rp127,90 triliun atau 83,33% dari total pembiayaan.
Di sisi lain, pembiayaan modal ventura justru mengalami turun 0,95% menjadi Rp16,57 triliun.
Secara keseluruhan, sektor PVML menunjukkan pertumbuhan terbatas. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan naik 0,61% menjadi Rp514,09 triliun, didorong meningkatnya &nbsp;pembiayaan modal kerja sebesar 6,15%.
Dari sisi kualitas aset, OJK menilai profil risiko industri PVML tetap terjaga. Hal ini ditunjukkan dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross di level 2,83% dan NPF net 0,8%.
Sementara gearing ratio industri PVML berada di level 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali yang ditetapkan oleh OJK. (DH/KR)

OJK laporkan utang pinjol tembus Rp101,03 triliun hingga Maret, meningkat 26,25% pada Maret 2026.

OJK catat utang pinjol Rp101 triliun, melesat 26% pada Maret

JAKARTA - Kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, atau The Fed, menjadi salah satu sorotan utama dalam rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5).
Pemerintah menilai kebijakan &ldquo;higher for longer&rdquo; tersebut turut memicu arus keluar modal (outflow) dari pasar keuangan Indonesia di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) Friderica Widyasari Dewi menyebutkan bahwa kondisi outflow yang terjadi saat ini sangat dipengaruhi dinamika global, terutama sikap The Fed yang mempertahankan suku bunga tinggi.
&ldquo;Dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, dimana tentu kalau dari The Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik, kita harapkan ini akan bisa berbalik,&rdquo; ujarnya, dalam Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Selasa (5/5).
Meski demikian, OJK menegaskan berbagai langkah penguatan terus dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor, termasuk peningkatan transparansi data kepemilikan saham dan pendalaman informasi pasar modal.
Upaya ini disebut sebagai bagian dari penguatan fundamental agar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) semakin mencerminkan kondisi perusahaan secara riil.
OJK juga mencatat peningkatan signifikan jumlah investor domestik, yang bertambah sekitar 5 juta Single Investor Identification (SID) dalam setahun terakhir.
Hal ini dinilai menjadi penopang penting stabilitas pasar di tengah volatilitas global.
Rapat tersebut menegaskan sinergi pemerintah dan otoritas keuangan dalam merespons tekanan eksternal, sekaligus memperkuat fondasi pasar keuangan Indonesia agar lebih dalam, transparan, dan tahan terhadap gejolak global. (DK)

The Fed tekan pasar global, pemerintah soroti outflow di pasar modal Indonesia.

Kebijakan The Fed picu outflow, pemerintah fokus jaga stabilitas pasar

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap telah menerima empat paket calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026-2030 pada Senin (4/5) kemarin.
&ldquo;Karena ada 4 paket yang kami terima, dengan komposisi jumlah direksi bursa adalah 7, maka ada 28 nama calon direksi Bursa Efek Indonesia yang masuk mendaftar di OJK,&rdquo; ungkap Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Selasa (5/5).
Pada tahap ini, Hasan menjelaskan bahwa OJK akan memeriksa kelengkapan administrasi, serta latar belakang dan catatan dari masing-masing calon yang diajukan.
Hasan menegaskan bahwa tiap nama wajib memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi yang baik, serta lolos proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan akan dinilai oleh komite yang dibentuk di OJK.
Melalui mekanisme pemilihan tersebut, Hasan mengharapkan pasar modal Indonesia dapat dipimpin jajaran direksi serta dewan komisaris dengan kapasitas mumpuni yang profesional, independen, dan berintegritas.
Direksi dan Dewan Komisaris BEI juga diharapkan dapat mengawal dan mempercepat agenda-agenda reformasi integritas di pasar modal Indonesia, serta memperkuat posisi BEI di mata para investor regional dan global.
&ldquo;Termasuk dalam hal ini melalui pemenuhan berbagai standar&nbsp;dan memenuhi ekspektasi dari global index provider, serta dapat mendorong peningkatan partisipasi investor domestik&nbsp;khususnya investor domestik institusional,&rdquo; jelasnya.
Sebagai catatan, setelah mundurnya Iman Rachman dari pada akhir Januari 2026 lalu, posisinya diisi oleh Jeffrey Hendrik sebagai Penjabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama BEI.
Berikut adalah jajaran Direksi BEI per Maret 2026:
<ul>
<li>Pjs. Direktur Utama: Jeffrey Hendrik</li>
<li>Direktur Penilaian Perusahaan: I Gede Nyoman Yetna</li>
<li>Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy</li>
<li>Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Kristian S. Manullang</li>
<li>Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Sunandar</li>
<li>Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Risa E. Rustam</li>
</ul>
(ZH)

OJK tengah memeriksa administrasi dan latar belakang para calon direksi, total 28 nama.

OJK terima 4 paket calon direksi BEI 2026-2030, tinjau 28 nama

JAKARTA &mdash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap hasil pertemuan dengan MSCI Inc. yang berlangsung pekan lalu dan menilai diskusi tersebut berjalan konstruktif.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan MSCI mengapresiasi berbagai kemajuan dalam agenda reformasi integritas pasar modal Indonesia.
Salah satu poin utama yang mendapat perhatian adalah penyelesaian aturan transparansi kepemilikan saham di atas 1% yang rampung pada Maret 2026.&nbsp;
Hasan menyebut MSCI telah mengonfirmasi akan memanfaatkan data tersebut dalam penilaiannya,mengutip dari Bisnis
Selain itu, data terkait kepemilikan saham yang sangat terkonsentrasi atau high shareholding concentration (HSC) juga mendapat respons positif dari MSCI.
Hasan menambahkan, OJK akan melanjutkan dialog yang lebih luas dengan investor global dan regional guna memperoleh masukan lanjutan atas reformasi yang telah dilakukan.
Dalam proses ini, OJK mendapat dukungan dari World Bank dan International Finance Corporation untuk membentuk investor advisory group yang akan mulai menggelar pertemuan virtual pada Selasa.
Forum tersebut juga akan dihadiri para observer seperti penyedia indeks, termasuk MSCI, serta sejumlah investor global besar.&nbsp;
Melalui forum itu, OJK berharap dapat kembali memperoleh feedback dan respons atas progres reformasi pasar modal yang telah dicapai. (DK)

MSCI apresiasi progres reformasi pasar modal RI, termasuk transparansi saham.

OJK ugkap hasil pertemuan MSCI, soroti reformasi pasar modal

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi sejumlah aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), untuk mendukung kebijakan prioritas pemerintah di bidang perumahan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan revisi aturan SLIK ini sebagai respons atas masukan dari berbagai pihak, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Pertama, kata Friderica, OJK hanya akan menampilkan data debitur dengan nilai utang di atas Rp1 juta dalam sistem SLIK. Langkah ini menyusul banyaknya catatan kredit dengan nominal kecil, yang menghambat proses pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi.
Selain itu, OJK akan mempercepat update data pelunasan kredit dalam SLIK. Alasannya, selama ini sistem lama membutuhkan waktu lebih dari satu bulan setelah debitur melunasi utangnya, hingga status kredit berubah.
&ldquo;Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses kredit, khususnya bagi pengembang,&rdquo; jelas Friderica, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (13/4) kemarin.
Ketiga, lanjut Friderica, OJK akan memberikan akses kepada Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk mengakses data SLIK. Langkah ini diyakini akan mempercepat penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan rakyat.
Di samping itu, Friderica mengatakan OJK akan menerbitkan penegasan kepada industri asuransi bahwa KPR bersubsidi adalah bagian dari program prioritas pemerintah, sehingga pihak asuransi memiliki landasan kuat dalam memberikan penjaminan.
&ldquo;Kelima, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membentuk satuan tugas (satgas) percepatan program 3 juta rumah,&rdquo; ungkap Friderica, dengan menegaskan satgas ini akan dipimpin Menteri PKP bersama OJK.
Terakhir, Friderica menegaskan bahwa data SLIK tidak menjadi penentu dalam persetujuan kredit oleh lembaga jasa keuangan. &ldquo;Melainkan hanya sebagai catatan informasi,&rdquo; imbuhnya. (KR)

OJK juga menekankan data SLIK tidak lagi jadi penentu persetujuan kredit dari lembaga keuangan.

OJK rombak aturan SLIK demi permudah akses KPR bersubsidi

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan metodologi dan proses penilaian daftar emiten dengan kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC), yang mulai disampaikan kepada investor pada awal bulan ini.
Kepala Eksekutif OJK untuk pengawasan pasar modal, Hasan Fawzi mengatakan pendekatan dasar dalam penentuan emiten dengan kepemilikan saham terkonsentrasi ini, sejalan dengan praktik sejenis di bursa saham lain.
&ldquo;Sebagai salah satu acuan adalah yang dilakukan oleh Securities and Futures Commission atau SFC di Hong Kong sejak 2007,&rdquo; kata Hasan, dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK, Senin (6/4) hari ini.
Meskipun demikian, Hasan mengatakan dalam penerapan di Indonesia, penilaiannya telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pasar saham dalam negeri.
&ldquo;Secara konseptual, HSC ini mengukur tingkat adanya konsentrasi kepemilikan yang terjadi atau dimiliki oleh hanya segelintir atau sebagian kecil kelompok pemegang saham tertentu,&rdquo; jelas Hasan.
Konsentrasi kepemilikan itu, imbuhnya, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pengendali maupun perusahaan non-publik, serta pihak lain yang terindikasi memiliki porsi dalam jumlah signifikan.
&ldquo;Tentunya dengan mempertimbangkan proporsi saham yang beredar di publik, juga mempertimbangkan distribusi kepemilikan di luar pengendali, serta adanya pola-pola transaksi tertentu,&rdquo; ungkap Hasan.
Dengan kata lain, Hasan menegaskan mekanisme penilaian ini tidak hanya sekadar melihat angka kepemilikan mayoritas. Tetapi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pihak penilai juga membaca struktur pasar secara komprehensif.
&ldquo;Tidak ada sebenarnya satu angka tunggal atau one size fits all dalam hal ini. Pendekatan beberapa praktik (bursa) global juga tidak sepenuhnya membuka detail teknis perhitungannya,&rdquo; jelas Hasan.
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, BEI mulai merilis data emiten dengan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada 2 April 2026.
Berdasarkan data awal, terdapat sembilan emiten yang masuk daftar pantau BEI termasuk PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).
BEI menekankan adanya pengungkapan data ini tidak lantas mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap regulasi pasar modal. OJK juga menegaskan bahwa data ini bertujuan sebagai &ldquo;early warning indicator" bagi investor, dalam mengambil keputusan investasi. (KR)

OJK menyebut proses penilaian daftar High Shareholding Consentration (HSC) ini dilakukan oleh BEI.

OJK ungkap metode penghitungan emiten dalam daftar HSC

JAKARTA &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sanksi administratif kepada 233 pelaku pasar sejak awal 2026 hingga Maret, dalam bentuk denda dengan nilai total Rp96,33 miliar.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan upaya itu sebagian bagian dari kepastian hukum di pasar modal.
&ldquo;Termasuk penanganan kasus yang terkait langsung dengan kondisi manipulasi pasar, yang sering menjadi perhatian semua pihak ini, bahkan angkanya sebesar Rp29,3 miliar,&rdquo; kata Hasan, dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (2/4) hari ini.
Ke depan, kata Hasan, langkah tersebut akan dilanjutkan oleh OJK demi menjaga integritas pasar dan memulihkan kepercayaan investor.
Pada akhir Februari 2026 lalu, OJK telah melakukan penindakan kepada empat pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga saham, dengan denda bernilai Rp11,05 miliar.
Langkah penertiban industri pasar modal ini mulai ditingkatkan oleh OJK setelah penyedia indeks global MSCI menahan rebalancing saham Indonesia, ke dalam daftar indeks mereka. Faktor minimnya transparansi dan konsentrasi kepemilikan saham oleh entitas tertentu, menjadi salah satu keraguan MSCI terhadap bursa saham Indonesia.
Merespons hal tersebut, BEI dan OJK telah bekerja sama untuk meningkatkan transparansi pasar modal, serta menegakkan penindakan kasus manipulasi harga saham hingga Initial Public Offering (IPO). (KR)

Sekitar 30% dari total denda yang dikenakan terkait kasus manipulasi atau “goreng” saham di BEI.

OJK denda 233 pelaku pasar, sebagian kasus goreng saham

JAKARTA &ndash; Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berencana menempuh jalur banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memperkarakan batas maksimum manfaat ekonomi pada industri pinjaman online (pinjol).
Seperti disampaikan IDNFinancials.com sebelumnya, KPPU melalui putusan Nomor 05/KPPU-I/2025 menyatakan sebanyak 97 perusahaan pinjol bersalah, karena terbukti dalam persekongkolan untuk menetapkan suku bunga kredit kepada konsumen.
Seluruh perusahaan itu kemudian dikenai denda dengan nilai total Rp755 miliar, dengan porsi denda paling besar kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) yang mencapai Rp102,3 miliar.
&ldquo;Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah Terlapor maupun cakupan industri yang berdampak langsung pada masyarakat luas,&rdquo; ungkap Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, dalam keterangan resminya pekan lalu.
Menanggapi hal tersebut, mengatakan AFPI kecewa dengan putusan KPPU, karena batas maksimum manfaat ekonomi yang ditetapkan sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal.
&ldquo;Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,&rdquo; jelas Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, dalam keterangan yang disampaikan kepada media massa.
Kendati demikian, Entjik menyatakan bahwa AFPI tetap menghormati segala proses hukum yang berjalan dan akan terus berkoordinasi dengan seluruh anggotanya, perihal langkah hukum yang akan ditempuh.
&ldquo;Sebab, batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen dan tidak ada niat jahat yang terbukti sepanjang sidang pemeriksaan,&rdquo; imbuhnya.
Selain itu, AFPI memastikan bahwa kegiatan masing-masing platform pinjol akan tetap beroperasi seperti biasa, di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
&ldquo;Kami percaya para pelaku industri pinjaman online berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,&rdquo; jelas Entjik. (KR)

Rencana pengajuan banding atas keputusan KPPU itu disebut sesuai keberatan mayoritas anggota AFPI.