JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan kebijakan pemotongan maksimal 8% oleh aplikator ojek online mulai berlaku pada Juni 2026.
Kemnaker segera memanggil sejumlah perusahaan aplikasi guna membahas pelaksanaan aturan tersebut untuk mempercepat implementasi,&nbsp;.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur pembagian pendapatan pengemudi ojol.
Dalam beleid tersebut ditegaskan sedikitnya 92% pendapatan harus diterima pengemudi. &ldquo;Mudah-mudahan Juni (bisa diterapkan),&rdquo; ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor usai menghadiri Penganugerahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan 2025 di Gedung BP Jamsostek,&nbsp;seperti dikutip CNNIndonesia&nbsp;(8/5)
Afriansyah mengatakan pemerintah akan segera memanggil para aplikator untuk mendengar masukan sebelum aturan diterapkan secara penuh.
Menurut dia, langkah itu dilakukan agar kebijakan berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
&ldquo;Ini akan segera kita panggil, karena Perpres-nya ini sendiri kan baru keluar kemarin dan insya Allah kita akan sesuai dengan arahan Presiden, 8% pemotongan,&rdquo; katanya.
Ia menyebut hingga kini belum ada aplikator yang menyampaikan keberatan secara terbuka kepada Kemnaker. Meski begitu, komunikasi dengan sejumlah perusahaan aplikasi besar terus dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan aturan baru tersebut.
&ldquo;Ini dalam proses, kami sedang melakukan komunikasi dengan pihak aplikator besar, ya. Tapi mereka sudah tahu, akan segera kami panggil,&rdquo; pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pertama kali menyampaikan rencana pembatasan potongan aplikator di bawah 10% saat pidato Hari Buruh pada 1 Mei 2026.
Kebijakan itu kemudian diperkuat melalui Perpres yang terbit pada awal pekan ini.(DH)

Kemnaker targetkan aturan potongan ojol maksimal 8% mulai berlaku pada Juni 2026.

Pemerintah batasi potongan ojol 8%, berlaku Juni 2026

JAKARTA &ndash; Presiden Prabowo Subianto mendorong penurunan potongan aplikasi terhadap pengemudi ojek online (ojol) yang saat ini berada di kisaran 20%. Ia menilai besaran tersebut tidak sebanding dengan beban kerja dan risiko yang ditanggung pengemudi di lapangan.
&ldquo;Ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol, aplikator perusahaan minta di setor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10? Kalian minta 10%? Iya. Saya katakan di sini saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%,&rdquo; kata Prabowo dalam peringatan May Day 2026 di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5).
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
Perpres tersebut mencakup kewajiban pemberian BPJS Kesehatan serta asuransi bagi pengemudi ojol. Selain itu, regulasi ini juga mengatur skema pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi.
&ldquo;Yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi,&rdquo; kata Prabowo.(DH)

Prabowo minta potongan ojol di bawah 10%, Perpres baru atur perlindungan dan porsi pengemudi 92%.

Prabowo tekan aplikator, komisi ojol tak lagi 20%

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden yang berpotensi mengubah lanskap industri ride-hailing di Indonesia.
Aturan tersebut akan meningkatkan perlindungan finansial dan sosial bagi jutaan pengemudi, namun dinilai berisiko menekan profitabilitas perusahaan aplikasi transportasi daring.
Berdasarkan dokumen yang dilihat Reuters, rancangan perpres itu mencakup pemangkasan batas komisi perusahaan dari 20% menjadi 10%.
Indonesia saat ini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menerapkan batas komisi untuk layanan ride-hailing roda dua, sehingga kebijakan baru tersebut diperkirakan semakin membatasi ruang margin pelaku industri.
Selain itu, platform diwajibkan menanggung penuh asuransi kecelakaan dan kematian pengemudi, serta berbagi pembayaran iuran kesehatan, hari tua, dan pensiun. Beban tambahan ini dinilai dapat meningkatkan biaya operasional secara signifikan, mengingat jumlah pengemudi pengantaran di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar tujuh juta orang.
&ldquo;Sebagian besar pelaku industri tidak akan mampu mempertahankan perubahan ini,&rdquo; ujar seorang sumber industri kepada Reuters.
Sumber lain memperingatkan bahwa peningkatan biaya premi dapat menekan margin dan berujung pada pembatasan jumlah pengemudi yang dapat bergabung di platform.
Rancangan aturan tersebut juga memberi kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kontrak antara perusahaan dan pekerja transportasi daring, sekaligus menjamin hak pengemudi untuk berserikat. Selama ini, perusahaan menolak memberikan manfaat setara karyawan tetap dengan alasan pengemudi berstatus pekerja gig.
Dorongan kebijakan ini muncul seiring meningkatnya sensitivitas politik terhadap isu pengemudi.
&ldquo;Pengemudi ojek motor telah menjadi kekuatan politik yang semakin terlihat, menggelar berbagai protes terkait tarif komisi dan hak-hak mereka serta menarik perhatian publik yang signifikan terhadap keluhan tersebut,&rdquo; kata Siwage Dharma Negara dari ISEAS&ndash;Yusof Ishak Institute, seperti dikutip&nbsp;channelnewsasia.com.
Aturan yang tengah dibahas ini tidak hanya menyasar platform ride-hailing, tetapi juga perusahaan logistik berbasis aplikasi seperti Lalamove dan J&amp;T Express. Hingga kini, pemerintah dan kantor kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi terkait rancangan perpres tersebut. (DH)

Pemerintah siapkan Perpres aturan ojol untuk naikkan perlindungan finansial bagi jutaan pengemudi?